Tag Archives: cagar budaya

Langkah Taktis Tanggap Darurat Cagar Budaya Yogyakarta

Catatan Akhir Tahun Inisiatif Pelestarian Cagar Budaya di Daerah Istimewa

20475_222472209194_3497017_n

Pencagarbudayaan sebuah bangunan pusaka (heritage) melalui penetapan formal sebagai cagar budaya ternyata tidak menjamin kelestarian bangunan tersebut. Yogyakarta yang menjadi barometer pelestarian cagar budaya nasional justru sarat dengan praktik buruk dan kegagalan beragam program konservasi. Tahun 2004, Pesanggrahan Ambarrukmo dirusak untuk membangun Ambarrukmo Plaza. Kompleks bersejarah milik Kraton Yogyakarta ini baru dicagarbudayakan sebagai cagar budaya nasional pada tahun 2007. Tahun 2010, SK Menbudpar penetapan kompleks RS Mata dr. YAP sebagai cagar budaya nasional direvisi oleh Dirjen Peninggalan Purbakala demi melancarkan pembangunan YAP Square dengan seizin Kraton Yogyakarta. Tahun 2013, terjadi penghancuran cagar budaya nasional SMA 17 “1” Yogyakarta setelah terjadi sengketa kepemilikan lahan. Tahun 2014, terjadi penghancuran bangunan warisan budaya tingkat kota Tjan Bian Thiong untuk kepentingan pembangunan Hotel Amaris Malioboro. Continue reading

Pelestarian Setengah Hati Cagar Budaya Negeri

Refleksi Tak Berkesudahan Kepurbakalaan Indonesia

2015 06 - BCB
Sama halnya dengan penetapan status penduduk dan/atau rumah tangga miskin. Sekali pemerintah berani menetapkan, negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak mereka sebagai warga negara dengan program-program penanggulangan kemiskinan. Sekali berani menetapkan satu cagar budaya, berarti siap untuk melestarikan. Pelestarian menjadi kewajiban yang melekat pada negara karena pemberian status cagar budaya itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Ketika terjadi sebuah ancaman dan/atau kerusakan atas suatu cagar budaya, baik oleh faktor alam maupun manusia, negaralah yang memiliki kewajiban terbesar melakukan penyelamatan dan/atau perlindungan. Ketika negara tidak mampu melakukan konsekuensi atas pencagarbudayaan suatu benda/bangunan warisan budaya dengan upaya pelestarian, maka ada hal salah terjadi dalam sistem manajemen cagar budaya yang tak bisa dibiarkan. Lalu, di mana peran masyarakat? Continue reading

Pertanyaan untuk Peserta dan Panitia Sayembara Malioboro

5334cfaf23dc7

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Sayembara Penataan Kawasan Malioboro. Hadiah utama sayembara terbuka ini mencapai Rp 100.000.000. Penataan yang diharapkan dapat mencakup wilayah Jl. Pangurakan, Jl. Marga Mulya, Malioboro, dan Jl. Marga Utama. Inisiatif yang tampak baik, tetapi tetap memunculkan pertanyaan besar tentang tujuan dan dampak dari penyelenggaraan sayembara ini. Hari Senin (09/06/2014), lima besar peserta sayembara ini telah melakukan presentasi tertutup di hadapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari Selasa (10/06/2014), kelima desain akan dipresentasikan ke hadapan publik. Malioboro, salah satu kawasan paling ternama di Yogyakarta, juga menjadi salah satu objek penelitian dan perencanaan terbanyak yang tidak kunjung tuntas terkelola hingga saat ini.

Pertanyaan yang perlu diajukan kepada para peserta sayembara meliputi: Continue reading

Harapan Palsu untuk Jembatan Kewek

Mural Iklan di Jembatan Kewek, Yogyakarta

Mural Iklan di Jembatan Kewek, Yogyakarta

Pengiklan Mengaku Dapat Kompensasi Perpanjangan Mural Iklan

Dalam kasus penyelenggaraan reklame berupa mural iklan di Jembatan Kewek, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan dua kesalahan besar. Pertama, pemerintah kota telah memberikan izin penyelenggaraan mural iklan yang tak ada aturannya dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaran Reklame. Kedua, pemerintah kota tidak segera menindak secara pidana penyelenggara mural iklan di Jembatan Kewek yang telah melanggar batas waktu izin penyelenggaraan reklame. Pada Perda Kota Yogyakarta No. 8/1998, tak ada aturan yang berikan izin mural (wall painting) iklan sebagai reklame. Namun, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta (Perwal No. 75/2009; Perwal No. 18/2011) memberikan izin itu sebagai reklame jenis billboard tanpa cahaya (Harian Jogja, 24/07). Padahal, tak ada ketentuan itu dalam perda tentang penyelenggaraan reklame. Continue reading

Mengapa Heritage Diterjemahkan menjadi Pusaka?

Image

Dihimpun dari Twit Series @joeyakarta

Setelah satu dekade gerakan pelestarian pusaka Indonesia, masih banyak yang belum paham dengan makna pusaka. Hal ini tidak esensial untuk dijadikan isu utama dalam gerakan pelestarian, tetapi bisa jadi diskusi serius. Sebagian pihak menganggap istilah heritage tak tepat diterjemahkan sebagai “pusaka”. Ada pihak yang menggunakan istilah warisan budaya, cagar budaya, hingga heritase sebagai padanan kata heritage. Bahkan, ada pihak yang menganggap penggunaan istilah “pusaka” itu salah karena jika diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi heirloom. Padahal, justru istilah pusaka memang tidak tepat diterjemahkan sebagai heirloom yang berarti warisan, melainkan heritage karena keluasan maknanya. Continue reading

Merti Kutha Ngayogyakarta

Undangan Terbuka (10/02): Masyarakat Berdaya Benahi Ruang Kota

Merti Kutha

Minggu (10/02) pukul 07.00 – 11.00, masyarakat Yogyakarta bergerak membenahi ruang kota. Rute sepanjang Gondolayu – Tugu – Mangkubumi – Kewek akan dijalani dalam rangka gelaran “Merti Kutha”. Merti Kutha adalah tanggapan masyarakat Yogyakarta atas kondisi ruang publik kota yang mulai terabaikan dan semakin terkomersialisasikan. Bukan hanya sebagai simbol ajakan untuk membersihkan diri dan berbenah, Merti Kutha adalah rangkaian tindakan langsung kolaborasi masyarakat Yogyakarta. Continue reading

Dampak Bencana pada Pusaka Yogyakarta

Pendidikan Pusaka untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kawasan Pusaka Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekitarnya (Bagian 4 – dari 5 Bagian)

 I. Pelestarian pusaka dari kacamata hukum di Indonesia dan di daerah

Konsep pelestarian (atau konservasi) pada awalnya terbatas pada pelestarian atau pengawetan monumen bersejarah. Langkah itu lazim disebut preservasi. Tujuannya adalah berupaya mengembalikan, mengawetkan, atau “membekukan” monumen tersebut persis seperti keadaan semula di masa lampau. Di Indonesia, peraturan terawal yang terkait dengan perlindungan bangunan dan artefak kuno adalah Monumenten Ordonantie Stbl. 238/1931 atau biasa disingkat M.O. 1931 dari masa pemerintahan Hindia – Belanda (Sidharta & Budihardjo, 1989). Dalam M.O. 1931, definisi monumen atau artefak yang layak dilestarikan meliputi: Continue reading