Category Archives: kelola buana

manajemen lingkungan, pelestarian lingkungan hidup

#JogjaAsat, Seruan Keadilan Air untuk Rakyat

Memperkuat Kapasitas Warga untuk Mengatasi Masalah Tata Kelola Air dan Risiko Pembangunan di Kota Yogyakarta

2017 08 - Jogja Asat

Rabu, 6 Agustus 2014, publik Yogyakarta dikejutkan oleh aksi mandi pasir oleh Dodok Putra Bangsa, seorang warga kampung Miliran di depan Fave Hotel Kusumanegara Yogyakarta. Media menyebutnya aksi teatrikal. Padahal, aksi tersebut sebenarnya merupakan bentuk protesnya kepada manajemen Fave Hotel atas keringnya puluhan sumur warga Kampung Miliran yang berada tepat di belakang hotel. Mewakili warga kampungnya, Dodok menyebutkan bahwa ada indikasi kuat keringnya sumur warga ini disebabkan oleh penggunaan sumur air tanah dalam oleh pihak hotel. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta ketika dikonfirmasi oleh media membantah pernyataan Dodok dengan penjelasan bahwa keringnya sumur warga kemungkinan besar diakibatkan oleh dampak kemarau dan banyaknya warga yang menggunakan sumur air tanah dangkal [i]. Sumur air tanah dalam Fave Hotel yang menyedot air 80 meter dari permukaan tanah menurut BLH Kota Yogyakarta tidak akan mempengaruhi ketersediaan air tanah dangkal. Namun, selang satu bulan, pada 1 September 2014, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta melakukan penyegelan sumur air tanah dalam Fave Hotel. Tindakan ini dilakukan oleh karena Fave Hotel hanya memiliki izin pengeboran air tanah dan belum memiliki izin pemanfaatan air tanah. Secara teoritis, penggunaan air tanah dalam tidak akan mempengaruhi air tanah dangkal atau sumur-sumur warga. Namun, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta mengakui, air tanah dangkal dapat tersedot ke lapisan tanah yang lebih dalam jika terjadi kebocoran [ii]. Hanya satu minggu setelah sumur air tanah dalam Fave Hotel disegel, sumur warga di Kampung Miliran kembali terisi air. Padahal, di tahun 2014, musim kemarau masih berlangsung hingga bulan November [iii]. Continue reading

Advertisements

Pelestarian Jejak Bencana sebagai Pusaka Peradaban

Strategi Pengelolaan Pengetahuan untuk Merawat Kesadaran dan Kesiapsiagaan 

2016 03 - Pusaka dan Bencana

Catatan sejarah kejadian bencana menunjukkan bahwa kejadian itu telah terjadi berulang kali. Generasi-generasi sebelum sekarang telah mengalami kejadian bencana yang ancamannya hingga kini kita rasakan. Namun, pengalaman bencana seolah selalu menjadi pengalaman baru. Walaupun Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana besar seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, atau banjir dalam kurun waktu 30 – 50 tahun terakhir, tetap saja masyarakat kita seperti tak siap ketika bencana besar terjadi kembali. Kejadian seperti gempa dan tsunami di Aceh (2004), gempa bumi Nias (2005), gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006), gempa bumi Sumatera Barat (2007 dan 2009), banjir Aceh (2007), letusan Gunungapi Merapi (2006 dan 2010), hingga Sinabung dan Kelud (2014) yang terjadi dalam dekade terakhir dihadapi dan ditanggapi sebagai pengalaman baru, sehingga korban dan kerugian tetap berjatuhan. Jadi, apakah kita tidak pernah belajar? Continue reading

Satu Tahun #BelakangHotel; Ini Bukan Sekedar Film

Kerja Bersama sebagai Warga Berdaya


Rabu, 14 Januari 2015 malam, film ‪#‎BelakangHotel‬ ditayangkan perdana kepada publik di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosumantri (PKKH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Respon publik sangat luar biasa. Ratusan orang hadir untuk menonton film yang dikemas dalam konsep multiplex sederhana. Namun, ini bukan sekedar soal film, tapi soal isu dan masalah yang seharusnya bisa kita tanggulangi bersama. Film ini bukan jawaban, melainkan sebuah ajakan terbuka untuk bergerak. Ada energi yang harus terus dipelihara sebagai warga yang berdaya. Continue reading

Kasus Apartemen Uttara, Warga Tak Pernah Tinggal Diam!

Apresiasi Perjuangan Warga Berdaya Mengawal Pembangunan

IMG_6432 (copy).JPG
Hari ini, Selasa (12/01/2016), sidang terbuka pertama gugatan Izin Lingkungan Apartemen Uttara yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman diadakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Gugatan ini dilakukan oleh warga Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Menghadapi pengusaha nakal yang berlindung di balik birokrasi pendukung agenda pertumbuhan, warga Karangwuni tak pernah tinggal diam. Continue reading

Benarkah Rumah Susun Solusi bagi Yogyakarta?

Memastikan Ruang Partisipasi Tidak Dihabisi Kepentingan Korporasi

IMG_5410 (copy)

Sejak hampir satu dekade lalu, pakar perkotaan sudah memberikan pandangan skeptis terhadap proyek rumah susun. Memindahkan warga dari permukiman asal di dalam kota, ke permukiman rumah susun di pinggir kota, dinilai sebagai kebijakan yang janggal. Terlebih, banyak cerita kegagalan yang menghantui megaproyek rumah susun, terutama di Jakarta. Rumah susun yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2006, hanya didiami oleh 20 % dari jumlah keseluruhan kelompok sasaran. Hal yang sama masih dijumpai hingga tahun 2015 ini, ketika pemerintah provinsi masih tetap harus menghadapi proyek mangkrak dan penghuni ilegal. Sementara, data berbicara bahwa membangun rumah susun menelan biaya 100 kali lebih mahal daripada memperbaiki kampung. Pembangunan rumah susun 4 lantai yang mahal itu pun ternyata hanya mampu menampung kepadatan penduduk sejumlah 140 jiwa per hektar. Angka kepadatan penduduk itu lebih rendah daripada kepadatan penduduk di perkampungan. Jelas bukan efisiensi lahan dan biaya.

Mengapa Hunian Vertikal? Continue reading

Yogyakarta dan Pariwisata; Antara Data, Fakta, dan Bualan

Foto: Priyo SancoyoKepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharsono berlindung pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. UU 10/2009 mengatur bahwa pariwisata mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia usaha. Aturan di tingkat nasional sudah memperbolehkan dan memberikan ruang. Begitu pula pada penerapan perencanaan tata ruang yang juga merujuk pada aturan yang dibuat di pusat. Jadi, tak ada yang salah dengan dinamika pembangunan untuk pariwisata di Yogyakarta. Continue reading

Kota, Ruang Publik, dan Ruang Khalayak

100_6076 (copy)

Pacione (2005) mendefinisikan urban dalam dua pengertian, yakni urban (kata benda) sebagai entitas fisik dan urban (kata sifat) sebagai kualitas. Ada empat metode prinsip yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ruang urban, meliputi besar populasi, basis ekonomi, kriteria administratif, dan definisi fungsional. Setiap negara memiliki batasan standard yang berbeda, baik untuk besar populasi, maupun basis ekonomi. Sejumlah negara mengkombinasikan analisis antar kriteria untuk mendefinisikan suatu ruang urban. Sebagian besar kota ditetapkan berdasarkan kriteria legal atau administratif. — Indra, 2008: 11

Continue reading