Penyelamatan Pusaka Pascabencana

Upaya Menanamkan Isu Pelestarian dalam Pengurangan Risiko Bencana

Kawasan Padang Lama (4 Oktober 2009)

Gempabumi yang mengguncang Sumatera Barat dan Jambi pada tanggal 30 September 2009 lalu cukup menimbulkan dampak yang luas. Laporan situasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dirilis oleh United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) pada tanggal 20 Oktober 2009 menerakan angka lebih dari 200.000 bangunan rusak berat atau rusak sedang di Sumatera Barat. Dari total 178.970 rumahtangga di Kota Padang, 76.045 bangunan di antaranya (atau 42%) mengalami kerusakan berat atau sedang. Sementara di Padang Pariaman keadaannya lebih parah, sebanyak 96% bangunan diberitakan rusak berat dan sedang; 83.463 bangunan dari 86.690. Kerusakan akibat gempa tersebut terkonsentrasi di 7 kabupaten/kota, meliputi Padang Pariaman (yang terparah), Kota Pariaman, Kota Padang, Agam, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan Pasaman. Dalam proses penanganan pascabencana, tahap tanggap darurat dengan pelaksanaan penyelamatan dan pencarian korban telah dilakukan. Pendataan kerusakan dan kebutuhan juga dilakukan, untuk segera memasuki tahap pemulihan awal dengan dimulainya rehabilitasi dan rekonstruksi per tanggal 1 November 2009. Namun, bagi kalangan pemerhati pusaka (heritage), ada sisi lain yang harus turut diperhatikan untuk ditangani dengan cara yang lebih seksama.

Kota Padang sebagai contoh kasus. Kota yang lahir sebagai perkampungan nelayan di muara Batang Arau ini semakin berkembang sebagai kota pelabuhan pada Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada abad XVII M. Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, kota ini dijadikan pusat kedudukan residen yang wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli. Jejak-jejak peninggalan masa lalu itu masih tampak hingga kini, sebagian merupa sebagai bangunan. Pemerintah Kota Padang pada tahun 1998 menerbitkan Surat Keputusan Walikota No. 3 Tahun 1998 tentang Bangunan Benda Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kota Padang yang menerakan ada 75 bangunan cagar budaya di Kota Padang. Peneliti Pusat Studi Arsitektur dan Konservasi (Pusaka) Universitas Bung Hatta (UBH) Jonny Wongso mendata lebih banyak pada tahun 2006; ada 257 bangunan bernilai pusaka di Kota Padang.

Pascagempa terjadi, Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) pun membangun komunikasi untuk mengetahui bagaimana keadaan di Padang dan sekitarnya. Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), lembaga non-pemerintah yang mengelola jaringan pelestarian di tingkat nasional, berinisiatif mengirimkan tim yang akan bertugas membantu tim Pusaka UBH memetakan kerusakan bangunan bernilai pusaka di Kota Padang dan sekitarnya. Dari rilis yang diterbitkan oleh tim gabungan yang menyebut dirinya Tim Sumbar Bangkit itu, sebanyak 256 bangunan bernilai pusaka di kawasan Padang Lama telah berhasil didata, termasuk pula Masjid Ganting, Balaikota, dan Museum Adityawarman. Sejumlah 75 bangunan di antaranya dinilai rusak berat, 50 bangunan rusak sedang, 21 bangunan rusak ringan, dan 10 bangunan tidak mengalami kerusakan. Kerusakan selain bangunan terjadi pada koleksi museum. Sebanyak 305 buah keramik kuno peninggalan Dinasi Song (960 – 1279), Ming (1369 – 1644), dan Ching (1644 – 1911) di Museum Adityawarman hancur akibat almari pajang di museum itu jatuh ketika gempa terjadi.

Jumlah ini tidak begitu mengesankan jika dibandingkan dengan tingginya jumlah kerusakan yang tertera di awal tulisan ini. Prioritas penanganannya pun menjadi urutan ke sekian usai penanganan hal yang bersifat primer terselesaikan. Nasib bangunan dan benda bernilai pusaka ini pun terancam, terutama ketika proses evakuasi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung tanpa mengindahkan penanganan yang semestinya dilakukan. Proses evakuasi terhadap dugaan adanya empat korban meninggal dunia di reruntuhan gedung Perpustakaan Daerah Sumatera Barat di Padang misalnya, telah menggilas ribuan koleksi perpustakaan. Harian Kompas (16/10) menuliskan bahwa empat korban itu tak pernah ditemukan setelah seminggu pencarian. Hanya 10% koleksi yang terselamatkan dari total 565.000 koleksi buku dan beragam terbitan lain, termasuk ratusan naskah kuno adat budaya Minangkabau.

Memahami Peta Kebencanaan di Indonesia

Kehidupan di nusantara ini memang harus bersahabat dengan bencana. Sebagai konsekuensi logis dari keletakan geografis kepulauan ini di permukaan bumi, Indonesia harus siap menghadapi beragam ancaman bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Data BNPB tahun 2008 menunjukkan telah terjadi 343 bencana di Indonesia. Banjir menempati urutan tersering, 197 kejadian (58%) selama tahun 2008. Angin topan (56 kejadian; 16%) dan tanah longsor (39 kejadian; 12%), serta banjir dan tanah longsor (22 kejadian; 7%), menempati urutan berikutnya. Gelombang pasang atau abrasi turut menyumbang 8 kejadian bencana (2%), setara dengan kejadian gempabumi dan kebakaran. Sementara, bencana akibat kegagalan teknologi terjadi 3 kali (1%), diikuti bencana kebakaran lahan dan hutan, letusan gunungapi, serta konflik/kerusuhan sosial, masing-masing 1 kejadian (0.3%). Dari kejadian yang berlangsung, bencana banjir di tahun 2008 menimbulkan kerugian kerusakan bangunan terbanyak (20.046 bangunan), disusul gempabumi, yang walaupun frekuensinya sedikit, tapi menyebabkan 8.254 bangunan rusak. Angka yang sangat tinggi tampak dari data kerusakan bangunan akibat gempa bumi yang terjadi di Indonesia di tahun 2007, sejumlah 145.595 bangunan, disusul kejadian banjir yang merusak 41.968 bangunan.

Secara khusus, praktik penanggulangan bencana di Indonesia memang tidak mengatur penanganan terhadap bangunan atau benda cagar budaya. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (UU BCB) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dijelaskan bahwa harus ada upaya perlindungan terhadap benda cagar budaya (BCB) berupa penyelamatan dan pengamanan untuk mencegah kerusakan akibat faktor alam dan/atau ulah manusia. Perlindungan dan pemeliharaan ini dikenakan terhadap setiap orang yang memiliki dan menguasai BCB. Jika BCB yang dikuasainya hilang dan/atau rusak maka wajib dilaporkan kepada pemerintah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak BCB tersebut diketahui hilang atau rusak.

Namun, jika mengingat bahwa peraturan di atas hanya berlaku untuk cagar budaya yang telah terdaftar maka pada praktiknya menjadi sangat tidak optimal. Sebagai ilustrasi, dari 257 bangunan pusaka di kota Padang, hanya 75 buah yang terdaftar dalam surat keputusan walikota sebagai bangunan cagar budaya. Belum lagi, ketika paradigma baru mengenai pusaka (heritage) diterapkan maka aturan yang ada di atas menjadi sangat tidak mampu dijadikan landasan gerak yang kuat dan berhasil guna. Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia dan International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia pada tahun 2003 lalu menerbitkan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (Indonesian Charter for Heritage Conservation). Piagam ini menguraikan bahwa pusaka Indonesia meliputi pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana sebagai gabungan dari pusaka alam dan budaya dalam satu kesatuan waktu. Pusaka budaya pun mencakup karakternya yang teraga (tangible) dan tak teraga (intangible). Pada ranah pelestarian pusaka pun, perhatian tak lagi hanya tertuju pada pusaka elit (adiluhung), seperti monumen dan situs besar, tetapi juga pusaka rakyat yang tersebar di banyak penjuru daerah. Database cagar budaya yang dikelola oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia belum mampu mencakup itu semua. Dalam situasi demikian, sejauh mana pusaka-pusaka itu dapat terjamin perlindungannya dalam suatu sistem penanggulangan bencana?

Kunci pelestarian dalam kebijakan

Proses penilaian cepat terhadap kerusakan pusaka (Damaged Heritage Rapid Assessment) dilakukan usai kejadian gempabumi yang melanda kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006. Digiatkan oleh tim gabungan Center for Heritage Conservation (CHC) Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogja Heritage Society (JHS), dengan dukungan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dan ICOMOS Indonesia, tiga jenis pusaka berhasil diidentifikasi kerusakannya, meliputi pusaka budaya teraga (tangible cultural heritage), pusaka pusaka budaya tak teraga (intangible cultural heritage), dan pusaka saujana (cultural landscape heritage). Tercatat 23 situs budaya, termasuk Kompleks Candi Prambanan, Kraton Yogyakarta, dan rumah-rumah tradisional yang rusak akibat gempa di Sabtu pagi itu. Tujuh kelompok pusaka budaya tak teraga juga terkena dampak, seperti kelompok pembatik di Bayat, Klaten dan perajin perak di Kotagede. Kawasan pusaka saujana Imogiri di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta juga dicatat mengalami kerusakan parah yang menyebar.

Namun, kegiatan survei dampak gempa terhadap bangunan, situs, dan kegiatan bernilai pusaka saat itu masih tampak berjalan di alurnya sendiri, belum terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana yang ada secara utuh. Dengan pemerintah, tim ini bekerja dan berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta dan BP3 Jawa Tengah, serta Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata setempat. Bahkan, untuk situs monumen skala dunia, seperti kompleks Candi Prambanan, UNESCO turun langsung untuk berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah. Namun, dalam sistem tanggap darurat hingga pemulihan yang ditangani oleh UN OCHA beserta Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) di provinsi dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) di kabupaten/kota, isu dan praktik ini tidak cukup tersatukan. Dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota di Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang dimulai pada tahun berikutnya pun tidak tampak muncul aspirasi yang kuat untuk memasukkan isu ini. Juga, dalam Statuta Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disahkan akhir pekan ini, tak tampak pula kalimat yang secara khusus menerakan nilai penting penanganan pusaka dalam sistem penanggulangan bencana bersama masyarakat.

Dalam wacana dan praktik penanggulangan bencana di dunia internasional, perhatian dan penyelamatan terhadap pusaka bangsa telah mendapatkan tempat khusus. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menjadi punggawa utama pengarusutamaan isu pelestarian pusaka dalam situasi darurat, dan diperkuat oleh beragam jaringan dan organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bergerak di isu yang sama, seperti Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS) _ semacam organisasi palang merah di bidang kebudayaan _, International National Trust Organization (INTO), dan Prince Claus Fund. Sementara, dalam praktik penanggulangan bencana di Indonesia, para pemerhati dan praktisi pelestarian pusaka belum secara intensif mencoba mendekatkan diri ke dalam sistem penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Hingga kejadian gempabumi besar terakhir yang terjadi di Sumatera Barat akhir September 2009 ini, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia belum pernah mengeluarkan kebijakan atau rencana program yang mengarah pada pengelolaan pusaka dalam sistem pengurangan risiko bencana. Juga, organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak di isu yang sama, selama ini belum cukup mau untuk masuk ke dalam sistem pengurangan risiko bencana. Akibatnya, ketika bencana terjadi, upaya penyelamatan dan pemulihan potensi pusaka daerah yan terkena dampak bencana harus bersaing dengan upaya penyelamatan dan pemulihan umum yang dilakukan. Posisi penanganan pada prioritas kesekian pun harus diterima karenanya.

Padahal, jika jaringan pemerhati dan praktisi pelestarian pusaka mau mencermati, dalam kebijakan baru yang diusung melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB), celah untuk mempengaruhi telah tersedia. Pasal 4 UU PB menjelaskan bahwa penanggulangan bencana ditujukan antara lain untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, serta untuk menghargai budaya lokal. Di sini, pemerintah bertanggung jawab untuk memadukan program pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan (Pasal 6).  Kaitannya dengan pelestarian pusaka alam pun, pemerintah disebutkan berwenang merumuskan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan. Dalam sebuah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), suatu pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara akan diwujudkan. Dari tingkat nasional ini, kemudian akan dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dari peta rawan bencana yang disusun akan ditetapkan prosedur tetap penanganan bencana.

Penyelenggaran penanggulangan bencana ini, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana, dilakukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Penyelenggaraannya di tahap sebelum terjadi bencana pun dapat dilakukan ketika dalam situasi tidak ada bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Upaya-upaya yang bisa dilakukan meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksananaan dan penegakan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan teknis penanggulangan bencana. Penyusunannya akan dilakukan oleh BNPB di tingkat nasional dan oleh BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ketika dalam situasi darurat, Kepala BNPB atau Kepala BPBD akan memegang komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan. Dalam proses penyelamatan, misalnya, Kepala BNPB dan/atau Kepala BPBD memiliki wewenangan untuk menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan, hingga menutup suatu lokasi, baik milik publik maupun pribadi. Memasuki tahap rehabilitasi, pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana akan menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Rencana rehabilitasi tersebut disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Ragam upaya pencegahan kerusakan hingga penyelamatan pusaka dari ancaman bencana bisa disatukan dengan mempengaruhi sistem dan kebijakan di atas.

Perencanaan aksi menyatukan pelestarian pusaka dalam ranah penanggulangan bencana

Menyadari bahwa Indonesia berada di wilayah yang rawan terhadap ancaman bencana dan sebagian besar penduduknya masuk ke dalam kelompok rentan maka sebuah strategi untuk menyatukan gagasan pelestarian pusaka ke dalam ranah penanggulangan bencana harus segera dilakukan. Upaya ini ditegaskan dengan sebuah paradigma yang harus menjadi dasar kesepamahan bersama bahwa kebudayaan adalah kebutuhan dasar manusia. Oleh karenanya, pemulihan kebudayaan segera dalam situasi darurat merupakan satu hal penting yang bisa dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologi masyarakat. Sebagaimana yang diyakini pula oleh Prince Claus Fund, organisasi nirlaba berbasis di Belanda yang bergerak di isu tanggap darurat pusaka budaya (cultural emergency response), menyelamatkan pusaka budaya dapat membawa kembali harapan dan kekuatan pada masyarakat yang terkena dampak bencana. Ada rasa penghargaan diri dan identitas yang bisa dibangun kembali. Jadi, pertolongan darurat untuk kebudayaan itu haruslah menjadi bagian kesatuan dari sistem pertolongan darurat kemanusiaan.

Kejadian gempabumi dan upaya yang telah dilakukan di Padang oleh Tim Sumbar Bangkit bisa dijadikan tonggak penegasan pentingnya penyatuan (integrasi) antara sistem pertolongan kemanusiaan dengan penyelamatan pusaka. Dengan paradigma pusaka Indonesia yang meliputi pusaka budaya, alam, dan saujana, seharusnya kedua sistem ini bisa disatukan bahwa penyelamatan pusaka itu dalam jangka tertentu juga merupakan upaya untuk membangun kembali atau menyelamatkan jiwa manusia yang mungkin terpuruk pascabencana. Jogja Heritage Society dan Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad, misalnya, membantu memulihkan geliat kerajinan batik di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2006. Upaya mereka tak hanya mampu membawa kembali semangat hidup di masyarakat pedesaan yang terpuruk pascagempa mei 2006 silam, tetapi juga mampu membangun kembali kehidupan perekonomiannya, sehingga mampu bangkit mandiri kembali. Hal yang sama dilakukan pula di Kotagede, baik oleh JHS dan CHC UGM, bekerjasama dengan Yayasan Kanthil Kotagede dan beberapa organisasi donor untuk memulihkan kerajinan perak di Kotagede dan merekonstruksi beberapa bangunan tradisional di Kotagede. Tak lama dari kejadian gempabumi 2006 itu pun, masyarakat Kotagede di Yogyakarta secara mental dapat lebih kuat dan percaya diri membangun kembali kehidupannya. Secara lebih sistematis dan tersatukan dengan jaringan sistem yang lain, hal serupa bisa dimulai lagi di Sumatera Barat sebagai awal perintisan sistem yang lebih siap seterusnya.

Sebagai tahap lanjutan dari kegiatan penilaian cepat, target jangka pendek bisa diterakan. Setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan dalam jangka pendek, yakni pembangunan jaringan kerja dengan lembaga-lembaga misi kemanusiaan di Sumatera Barat dan mencari dukungan pendanaan untuk pemulihan atau rehabilitasi pusaka di Sumatera Barat. Kedua upaya ini sudah dilakukan oleh tim Sumbar Bangkit dengan dorongan penuh dari BPPI. Sejak awal tim penilaian cepat kerusakan pusaka berada di Padang, informasi program ini sudah disampaikan kepada BNPB dan UN OCHA yang bertugas di rumah dinas Gubernur Sumatera Barat di Padang. Pada tanggal 14 Oktober 2009 pun laporan hasil penilaian cepat itu juga sudah disampaikan ke Satkorlak PB Sumatera Barat yang bertugas di tempat yang sama. Hanya saja, usai laporan diserahkan dan sebagian tim kembali ke Jawa (hanya tim Pusaka UBH yang tetap berada di Padang), koordinasi dengan jaringan kerja misi kemanusiaan di Sumatera Barat tampak tidak cukup intensif dilakukan. Padahal, sebagai upaya untuk menegaskan isu ini agar tersatukan dalam sistem penanggulangan bencana secara utuh maka harus ada agen yang secara konsisten menyampaikan pesan-pesan tersebut ke jaringan kerja yang dipusatkan di rumah dinas Gubernur Sumatera Barat. Informasi yang dirangkum dari UN OCHA, The World Bank saat ini bersama the Development Planning Agency of West Sumatera sedang menjalankan Damage and Lost Assessment (DALA). UNDP melalui mekanisme koordinasi cluster menjalankan Human Recovery Needs Assessment (HRNA) yang akan melengkapi DALA. Semua data tersebut akan disatukan sebagai Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) yang direncanakan akan dipresentasikan di rapat kabinet Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2009. Dengan mengikuti secara intensif diskusi dan koordinasi di jaringan kerja Inter-Agency Standing Committee (IASC) untuk misi kemanusiaan di Sumatera Barat, isu pelestarian pusaka pascagempa bisa mulai dimasukkan ke dalam diskusi arus utama. Proses ini mungkin bisa diikuti oleh Tim Sumbar Bangkit yang masih berada di Padang dengan mengikuti beberapa koordinasi cluster, terutama cluster Early Recovery yang dikoordinasikan oleh UNDP dan Bappeda Sumatera Barat. Sementara, tim di Jawa bisa melakukan upaya mempengaruhi ranah kebijakan.

Langkah taktis itu saat ini telah dilakukan oleh BPPI. Hasil penilaian cepat di Padang saat ini sedang difinalisasi oleh tim, untuk kemudian diserahkan ke beberapa pihak agar diketahui bahwa ada isu yang harus turut diperhatikan untuk segera ditangani. Lembaga pemerintah menjadi target utama laporan tersebut, agar isu ini dapat segera masuk arus utama, yakni Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kedutaan Besar Belanda di Indonesia yang telah menyatakan komitmen untuk mendukung penyelamatan dan rehabilitasi-rekonstruksi pusaka di Sumatera Barat juga akan dituju. Setidaknya, beberapa lembaga internasional pun telah menyatakan bersedia membantu pemulihan pusaka Sumatera Barat ini, seperti yang pernah dilakukan pula di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam proses ke depan, dua kampus akan menjadi pengawal utama, yakni Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Universitas Bung Hatta, Padang. Informasi terkini menyebutkan bahwa perencanaan prioritas penanganan akan ditujukan pada beberapa bangunan atau situs di Padang, meliputi Masjid Ganting, Balaikota lama (yang walaupun hanya rusak ringan, tetapi terancam dibongkar karena tidak lagi difungsikan sebagai Balaikota Padang), dan deretan rumah toko di kawasan Padang Lama (Jl. Niaga, Jl. Pondok, dan Jl. Pasar Ilir). Penanganan khusus telah ditentukan untuk penyelamatan koleksi Perpustakaan Daerah Sumatera Barat di Padang, bekerjasama dengan lembaga Arsip Nasional, serta penanganan koleksi keramik di Museum Adityawarman yang akan dilakukan oleh tim ahli dari UNESCO.

Untuk jangka panjang, beberapa hal harus diupayakan sejak dini agar proses pelestarian pusaka ini tidak hanya muncul di saat tanggap darurat (emergency), tetapi juga bisa menerus sejak ancaman bencana belum terjadi hingga pascabencana. Jika kita kembali melihat aturan-aturan yang muncul dalam peraturan perundang-udangan yang terkait dengan penanggulangan bencana, tampak jelas bahwa celah bagi pemerhati pelestarian pusaka untuk memasukkan isu ini ke dalam arus utama diskusi adalah dengan secara intensif ikut mempengaruhi proses perencanaan penyelanggaraan penanggulangan bencana. Di sini terdapat beberapa prinsip yang menyebutkan bahwa penanggulangan bencana harus diselenggarakan terpadu atau sesuai dengan perencanaan pembangunan. Jadi, ketika tahap analisis risiko dan penyusunan rencana tata ruang, prinsip-prinsip pelestarian pusaka bisa dimasukkan ke dalamnya. Menginjak akhir tahun 2009 ini, upaya itu masih bisa diawali, belum terlambat. Belum semua daerah telah mengesahkan terbentuknya BPBD di provinsi atau di kabupaten/kotanya. Belum semua daerah juga telah mulai menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana dan peraturan daerah mengenai isu tersebut. Celah-celah itu harus mampu diisi oleh pemerhati dan praktisi pelestarian pusaka (alam, budaya, dan saujana) bahwa upaya penyelanggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan sejak tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana itu dilakukan dengan mengindahkan prinsip-prinsip pelestarian pusaka jika hal yang ditangani terkait dengan potensi pusaka setempat. Salah satu media untuk memperkuat isu ini adalah dengan membawanya ke dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga bisa diketahui irisan lapisan antara kawasan yang mengandung potensi pusaka dengan kawasan rawan bencana. Upaya mitigasi dan perencanaan penanggulangan bencana lainnya, utamanya ditujukan pada pusaka yang terkandung di wilayah itu, dapatlah diwujudkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, masih ada waktu untuk mengejar kesempatan memasukkan aspirasi publik terkait pelestarian pusaka ke dalam perencanaan tata ruang wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang dalam hitungan waktu normal per 2010 semua wilayah hingga kabupaten/kota harus sudah punya peraturan tersebut.

Dalam hal ini, keberadaan database potensi pusaka menjadi sangat penting. Pada saat ini, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata di daerah, serta Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala yang membawahi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata hanya banyak terfokus pada penyusunan database benda dan bangunan cagar budaya, sedangkan database potensi alam berada di bawah tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup. Database itu harus mulai diperiksa kembali kelengkapan, kelaikan, dan ketepatannya agar memudahkan upaya pencegahan kerusakan dari bencana dengan melakukan mitigasi pada lingkungan di sekitar potensi pusaka tersebut. Jika database itu tidak tersiapkan dengan baik dan benar, potensi pusaka yang ada tidak akan dapat tersiapkan dengan baik pula untuk menghadapi ancaman bencana di tempatnya berada. Juga, akan menyulitkan atau menghambat kecepatan proses penilaian atau penyelamatan pascabencana. Tim Sumbar Bangkit yang minggu kemarin melanjutkan survei di kawasan Padang Pariaman misalnya, kesulitan untuk menemukan bangunan cagar budaya yang dicari untuk dinilai kondisinya karana data yang disediakan oleh BP3 Batusangkar, Sumatera Barat hanya berupa daftar nama dan tempat tanpa disertai peta keletakannya.

Pemutakhiran database cagar budaya, cagar alam, atau bahkan pusaka memang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki kepanjangan tangan birokrasi hingga ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Namun, harus ada upaya untuk membangun kesamaan tingkat pemahaman dan pengerjaan database tersebut agar tidak berbeda satu sama lain, sehingga sulit disatukan. Kesiapan sumber daya manusia di lembaga-lembaga pemerintah di daerah dan di pusat yang menangani database kekayaan budaya dan alam ini menjadi penting dan harus segera secara benar-benar serius disiapkan. BPPI usai Temu Pusaka 2009 yang digelar di Jakarta pada pertengahan Oktober 2009 ini menyatakan untuk kesekian kalinya bahwa jaringan pelestarian pusaka yang dikelolanya memiliki kemampuan untuk membangun database tersebut. Jaringan organisasi pemerhati dan pelestari pusaka budaya dan pusaka alam yang digiatkan oleh beragam pihak pun juga tersebar di banyak daerah di Indonesia. Selain itu, BPPI juga sedang menyiapkan tim Tanggap Darurat Pusaka (Heritage Emergency Response) yang akan dilatih khusus untuk menangani manajemen penyelamatan dan pelestarian pusaka dalam situasi darurat. Di sini menjadi penanda kuat, tantangan untuk Pemerintah Republik Indonesia untuk dapat bersama-sama maju dan bergerak melestarikan pusaka Indonesia, baik di masa normal maupun di masa darurat akibat bencana.

Elanto Wijoyono
pemerhati pelestarian pusaka Indonesia dan pengelolaan jaringan pengetahuan masyarakat; tinggal di Yogyakarta – Indonesia

————————————————-

Bahan Bacaan

Peraturan/Produk Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003. Oleh Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia dan ICOMOS Indonesia.

Statuta Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta.

The Dublin Declaration on Climate Change 2009. Oleh International National Trusts Organization.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Situs/Portal

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). http://www.bakornaspb.go.id/website/

Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) – Indonesian Heritage Trust. http://www.bppi-indonesianheritage.org

Blue Shield’s Network. http://www.ancbs.org

International National Trust Organization (INTO). http://www.internationaltrusts.org

Prince Claus Fund for Culture and Development. http://www.princeclausfund.org

Pusaka Sumatera Barat Bangkit. http://pusakasumbarbangkit.blogspot.com/

United Nations Educational, Scientifics, and Cultural Organization (UNESCO). http://www.unesco.org

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA). http://ochaonline.un.org/indonesia/

Tulisan/Terbitan

n.n.. 2009. Kerusakan Koleksi Museum Adityawarman Ditinjau UNESCO. AntaraNews.Com > Rilis Pers > Edisi Rabu, 14 Oktober 2009. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2009. http://www.antaranews.com/berita/1255510771/kerusakan-koleksi-museum-adityawarman-padang-ditinjau-unesco

Center for Heritage Conservation, GMU, et.al.. 2006. Rapid Assessment of Damaged Heritage in Jogja and Jateng Post Earthquake May 27, 2006. Laporan Program Pusaka Jogja Jateng Bangkit.

Han, Mhd. 2009. Ratusan Keramik dan Naskah Kuno Minang Musnah. Kompas.Com > Regional > Sumatera > Edisi Jumat, 16 Oktober 2009. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2009. http://regional.kompas.com/read/xml/2009/10/16/20062116/Ratusan.Keramik.dan.Naskah.Kuno.Minang.Musnah.

Jogja Heritage Society. 2007. Pedoman Pelestarian bagi Pemilik Rumah; Kawasan Pusaka Kotagede, Yogyakarta, Indonesia. Jakarta: UNESCO Jakarta – UNESCO Bangkok.

Jy. 2009. Sebagian Besar Bangunan Cagar Budaya Sumbar Rusak. Kompas.Com > Oase > Cakrawala > Edisi Selasa, 6 Oktober 2009. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2009. http://oase.kompas.com/read/xml/2009/10/06/22380718/sebagian.besar.bangunan.cagar.budaya.sumbar.rusak

Nasir, Akhmad dan Elanto Wijoyono (ed). 2009. Mengudara Menjawab Ancaman; Geliat Radio Komunitas dalam Penanggulangan Bencana. Yogyakarta: COMBINE Resource Institution.

Wijoyono, Elanto. 2006. Geliat Kerajinan Batik Imogiri Pascagempa. Buletin Kombinasi Edisi 16/Juni 2006. Yogyakarta: COMBINE Resource Institution. Halaman 20 – 21. https://elantowow.wordpress.com/2007/03/16/geliat-kerajinan-batik-imogiri-pascagempa/

Wijoyono, Elanto. 2009. BPPI Lakukan Rapid Assessment Bangunan Cagar Budaya di Padang; Upaya Awal Galang Perhatian dan Bantuan Pemugaran Pascagempa. SaksiGempa.Org > Dari Lapangan > Selasa, 13 Oktober 2009. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2009. http://saksigempa.org/?lang=id&rid=8&id=858

Wijoyono, Elanto. 2009. 75 Bangunan Pusaka di Padang Rusak Berat; Hasil Penilaian Cepat Kerusakan Pusaka Sumatera Barat. SaksiGempa.Org > Dari Lapangan > Rabu, 14 Oktober 2009. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2009. http://saksigempa.org/?lang=id&rid=8&id=864

6 thoughts on “Penyelamatan Pusaka Pascabencana

  1. Greg

    Sungguh memprihatikan memang Indonesia yang kaya akan ragam budaya berada dalam jalur bencana yang tak mungkin dapat dihindari. Tampaknya suatu usulan yang sangat perlu dipikirkan dan menjadi PR bagi pemerintah untuk memberikan perhatian kepada nasib BCB yang terkena musibah. Memang masih perlu dipikirkan langkah tanggap, tepat, cepat, dan akurat terhadap penanganan BCB akan dapat menyelamatkan kemusnahan lebih lanjut bagi BCB itu sendiri. Belajar dari berbagai bencana yang telah terjadi, seperti gempa di Jogja, tsunami Aceh, dsb pastilah banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik. Banyak PR yang masih harus dikerjakan, tapi kalau menunggu PR itu selesai segala sesuatunya pasti akan terlambat. Salut Jo atas aksinya, semoga akan ketemu solusi yang tepat bagi penanganan BCB korban gempa Sumbar. Ditunggu info2 selanjutnya. Terus berjuang bro…

    Reply
  2. Pingback: Pusaka Yogyakarta dan Sekitarnya « tak beranjak mencari celah ke langit

  3. Pingback: Dinamika Pembangunan Kawasan di Yogyakarta; Peluang atau Ancaman « tak beranjak mencari celah ke langit

  4. Pingback: Potensi Ancaman Bencana di Yogyakarta dan Sekitarnya « tak beranjak mencari celah ke langit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s