Tag Archives: pembangunan

Habiskan Anggaran Besar, Trotoar Baru Jl. Pasar Kembang Sulit Diakses Warga Difabel

Revitalisasi trotoar Jl. Pasar Kembang, Yogyakarta oleh PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) selama kurun waktu 2017-2018 ternyata belum menghasilkan aksesibilitas yang baik. Warga difabel masih kesulitan untuk mengakses trotoar baru yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp 1 miliar itu. Pemasangan bollard (patok/tiang pembatas) yang ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan trotoar, justru menghalangi guidingblock tunanetra dan terlalu sempit untuk dilalui kursi roda. Continue reading

Ironi Pelestarian Pusaka Kota Budaya

Screenshot from 2018-03-11 17-11-23

Tanggapan Pemerintah Kota Yogyakarta atas pembongkaran rumah kuno di Kotabaru memperpanjang daftar ironi praktik pelestarian di kota budaya. Walaupun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 6 Tahun 2012 telah menetapkan Kotabaru sebagai Kawasan Cagar Budaya (KCB), bangunan di wilayah itu boleh dibongkar jika belum ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB) atau Bangunan Warisan Budaya (BWB). Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta memastikan rumah di Jl. Juwadi No. 7 itu bukan BCB atau BWB. Dinas Kebudayaan dan Tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (TP2WB) hanya merekomendasikan pemilik rumah untuk membangun sesuai dengan corak bangunan di Kotabaru. Sebagai regulator, Pemkot Yogyakarta lagi-lagi tampak mencoba menyederhanakan keadaan dan lepas tangan dari tanggung jawab dengan mempermainkan definisi. Continue reading

#JogjaAsat, Seruan Keadilan Air untuk Rakyat

Memperkuat Kapasitas Warga untuk Mengatasi Masalah Tata Kelola Air dan Risiko Pembangunan di Kota Yogyakarta

2017 08 - Jogja Asat

Rabu, 6 Agustus 2014, publik Yogyakarta dikejutkan oleh aksi mandi pasir oleh Dodok Putra Bangsa, seorang warga kampung Miliran di depan Fave Hotel Kusumanegara Yogyakarta. Media menyebutnya aksi teatrikal. Padahal, aksi tersebut sebenarnya merupakan bentuk protesnya kepada manajemen Fave Hotel atas keringnya puluhan sumur warga Kampung Miliran yang berada tepat di belakang hotel. Mewakili warga kampungnya, Dodok menyebutkan bahwa ada indikasi kuat keringnya sumur warga ini disebabkan oleh penggunaan sumur air tanah dalam oleh pihak hotel. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta ketika dikonfirmasi oleh media membantah pernyataan Dodok dengan penjelasan bahwa keringnya sumur warga kemungkinan besar diakibatkan oleh dampak kemarau dan banyaknya warga yang menggunakan sumur air tanah dangkal [i]. Sumur air tanah dalam Fave Hotel yang menyedot air 80 meter dari permukaan tanah menurut BLH Kota Yogyakarta tidak akan mempengaruhi ketersediaan air tanah dangkal. Namun, selang satu bulan, pada 1 September 2014, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta melakukan penyegelan sumur air tanah dalam Fave Hotel. Tindakan ini dilakukan oleh karena Fave Hotel hanya memiliki izin pengeboran air tanah dan belum memiliki izin pemanfaatan air tanah. Secara teoritis, penggunaan air tanah dalam tidak akan mempengaruhi air tanah dangkal atau sumur-sumur warga. Namun, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta mengakui, air tanah dangkal dapat tersedot ke lapisan tanah yang lebih dalam jika terjadi kebocoran [ii]. Hanya satu minggu setelah sumur air tanah dalam Fave Hotel disegel, sumur warga di Kampung Miliran kembali terisi air. Padahal, di tahun 2014, musim kemarau masih berlangsung hingga bulan November [iii]. Continue reading

Kutukan Penjajahan dan Penjarahan dalam Sejarah Kasultanan Yogyakarta

100_3915

Awal runtuhnya Tanah Jawa telah terjadi pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono II. Pengingkaran Sultan HB II atas wasiat ayahandanya, Sultan HB I, menjadikan Kasultanan Yogyakarta mengalami malapetaka. Keraton Yogyakarta diserang dan dijarah habis oleh pasukan Inggris-Sepoy pada 20 Juni 1812, sebagai tanda hadirnya tatanan baru imperialisme Eropa yang lebih perkasa. Upaya melawan “kutukan” itu sempat dilawan oleh Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825 – 1830) dan Sultan HB IX di masa Republik Indonesia. Kini, kutukan itu mungkin akan kembali terulang ketika Sultan HB X melakukan sejumlah pengingkaran terhadap wasiat Sultan HB IX yang tak lain adalah ayahandanya. Continue reading

Yogyakarta dan Pariwisata; Antara Data, Fakta, dan Bualan

Foto: Priyo SancoyoKepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharsono berlindung pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. UU 10/2009 mengatur bahwa pariwisata mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia usaha. Aturan di tingkat nasional sudah memperbolehkan dan memberikan ruang. Begitu pula pada penerapan perencanaan tata ruang yang juga merujuk pada aturan yang dibuat di pusat. Jadi, tak ada yang salah dengan dinamika pembangunan untuk pariwisata di Yogyakarta. Continue reading

Arkeologi untuk Masa Depan yang Bermartabat

2014 09 22 - Harta Karun Gondolayu Lor (copy)
Sebagai orang yang pernah belajar ilmu arkeologi, saya melihat para pelaku di ranah ini cenderung mempedulikan dan mengurusi objek arkeologis saja. Objek atau entitas lain akan cenderung diabaikan. Banyak arkeolog dan juga pegawai di ranah arkeologi dalam kerja-kerjanya selalu memilah, ini arkeologis, itu tidak arkeologis; ini cagar budaya, itu tidak cagar budaya. Akibatnya, ilmu ini relatif sulit membumi walaupun memiliki banyak peminat. Ilmu ini dianggap tidak memiliki peran langsung terhadap kehidupan masyarakat, selain soal nilai dan jati diri yang terlalu sering digembar-gemborkan itu. Continue reading

Mencari Identitas dan Strategi Branding untuk Yogyakarta

Jogja

Sebagian dari kita mungkin pernah membaca tulisan karya Selo Soemardjan berjudul “Perubahan Sosial di Yogyakarta”. Penelitian itu menggambarkan dinamika perubahan sosial yang terjadi di Yogyakarta ketika Yogyakarta di bawah pendudukan rezim Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, dan Yogyakarta sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Komunitas di Yogyakarta yang sebelumnya hidup di alam sentralistis dan otokratis kemudian mendapati dirinya hidup dalam lingkungan yang desentralis dan demokratis. Dinamika berikutnya, mulai dari runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru, menyebabkan perubahan selanjutnya. Pada periode ini identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota seni, kota wisata, dan sebagainya mulai lahir dan tumbuh. Era reformasi 1998 dan kejadian gempa bumi besar 2006 menyumbang pengaruh terhadap dinamika perubahan yang lebih kontemporer. Munculnya Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta seolah menjadi tonggak pencarian kembali identitas Yogyakarta untuk masa kini dan masa depan. Lalu, jika ada pertanyaan tentang apakah dan bagaimanakah identitas Yogyakarta saat ini, jawaban seperti apa yang bisa dipaparkan? Mengapa identitas menjadi suatu hal yang penting keberadaannya bagi komunitas dan kota seperti Yogyakarta? Ketika identitas itu ada, bagaimana memaparkannya ke publik, yang antara lain bisa dikemas dengan strategi branding? Continue reading