Tag Archives: desa

Satu Data dengan Sistem Informasi Desa

Pemerintah mengakui bahwa selama ini belanja perangkat lunak (aplikasi) dan lisensi perangkat lunak sangat tidak efisien. Setiap tahun, pemerintah rata-rata menghabiskan anggaran lebih dari Rp 4.230.000.000.000,- (empat triliun dua ratus tiga puluh miliar rupiah) untuk belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Total belanja TIK pemerintah periode 2014-2016 saja mencapai lebih dari Rp 12.700.000.000.000,- (dua belas triliuan tujuh ratus miliar rupiah). Tren ini meningkat setiap tahun. Namun, dari biaya sebesar itu, ditemukan bahwa 65 persen dari belanja TIK pemerintah itu digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar instansi pemerintah. Dari 2700 pusat data di 630 instansi pusat dan pemerintah daerah (data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018), tingkat penggunaannya pun secara nasional rata-rata hanya 30 persen dari kapasitasnya.

Continue reading

Benarkah Rumah Susun Solusi bagi Yogyakarta?

Memastikan Ruang Partisipasi Tidak Dihabisi Kepentingan Korporasi

IMG_5410 (copy)

Sejak hampir satu dekade lalu, pakar perkotaan sudah memberikan pandangan skeptis terhadap proyek rumah susun. Memindahkan warga dari permukiman asal di dalam kota, ke permukiman rumah susun di pinggir kota, dinilai sebagai kebijakan yang janggal. Terlebih, banyak cerita kegagalan yang menghantui megaproyek rumah susun, terutama di Jakarta. Rumah susun yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2006, hanya didiami oleh 20 % dari jumlah keseluruhan kelompok sasaran. Hal yang sama masih dijumpai hingga tahun 2015 ini, ketika pemerintah provinsi masih tetap harus menghadapi proyek mangkrak dan penghuni ilegal. Sementara, data berbicara bahwa membangun rumah susun menelan biaya 100 kali lebih mahal daripada memperbaiki kampung. Pembangunan rumah susun 4 lantai yang mahal itu pun ternyata hanya mampu menampung kepadatan penduduk sejumlah 140 jiwa per hektar. Angka kepadatan penduduk itu lebih rendah daripada kepadatan penduduk di perkampungan. Jelas bukan efisiensi lahan dan biaya.

Mengapa Hunian Vertikal? Continue reading

Desa Kota Lestari

Rumusan Gagasan untuk Panduan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Lokal

Memikir Ulang Desa - Kota

  1. Singgih Susilo Kartono memandang desa sebagai miniatur sebuah negara. Desa memiliki rakyat, pemerintahan, wilayah, sumber daya, dan landasan ekonomi. Namun, desa selama ini selalu “diabaikan”. Pembangunan struktur sosial ekonomi dipandangnya rapuh karena bertumpu peada pembangunan struktur sosial ekonomi perkotaan. Desa yang jumlahnya banyak secara kuantitas selalu menerima paling sedikit, paling akhir, dan paling buruk atau jelek. Sementara, kota yang jumlahnya sedikit selalu menerima paling banyak, paling awal, dan paling baik. Dalam prosesnya menuju tahap modern, desa lebih banyak melakukan konsumsi daripada produksi. Dalam pada itu, Singgih memandang sektor pertanian dan kerajinan dapat memandu perubahan desa secara lebih optimal. Pertanian akan memerlukan intensifikasi teknologi dan kerajinan akan memerlukan intensifikasi tenaga kerja. Sektor kerajinan seperti yang digiatkan oleh Singgih di Desa Kandangan, Temanggung, telah mampu mengintensifkan tenaga kerja dengan teknologi tepat guna, sumber daya lokal, dan pasar eksport. Dengan model pengelolaan sumber daya secara intensif, pembangunan struktur sosial ekonomi yang berbasis desa, akan menjadikannya lebih stabil. Continue reading