Tersesat di Antara Pasar dan Negara

Tantangan Seniman sebagai Teladan Peradaban

ok
Publik mempertanyakan kemunculan PT Freeport Indonesia, Djarum, dan beberapa hotel yang terindikasi bermasalah sebagai sponsor/partner di gelaran ArtJog 2016. Perbedaan pendapat muncul di kalangan para seniman/pekerja seni mengenai sah tidaknya gelaran seni mendapatkan sponsor dari korporasi (jahat). Beberapa solusi coba ditawarkan, termasuk mendorong peran negara untuk lebih memperhatikan dunia seni. Hal ini membawa kita pada refleksi yang lebih mendalam.

Ada ruang yang hampir sama antara seniman dan pegiat/aktivis sosial. Pilihan metode dan medianya saja yang kadang berbeda, tapi sebenarnya sering beririsan. Setiap inisiatif, acara, atau juga lembaga dalam kerangka aktivisme sosial pasti punya tantangan, termasuk soal dana. Dana muncul sebagai isu, karena berguna untuk mendukung kerja-kerja mewujudkan visi misi pegiatnya, maupun dana untuk menghidupi orang-orang yang terlibat dalam proses di dalamnya. Namun, jika dalam proses itu ada prinsip atau norma umum yang dipandang publik telah dilanggar, para pegiatnya harus bisa terbuka untuk mendialogkannya. Tidak tepat jika kemudian pandangan publik ditangapi secara defensif atau bahkan balik menyerang secara tendensius kepada pihak pemberi kritik, sehingga substansi isu utama jadi terkaburkan.

Dalam aktivisme sosial, pegiat/aktivis sosial tidak menuntut fasilitas negara dan anggaran publik untuk mendukung kerja-kerja mereka. Pegiat/aktivis sosial lebih menuntut pengelolaan anggaran publik untuk memperkuat layanan dasar bagi warga, jaminan regulasi yang sehat beserta penegakan hukum yang adil, serta penyediaan ruang/fasilitas publik yang baik. Pegiat/aktivis sosial dalam mencapai visi misinya banyak yang memilih untuk tidak menggunakan dana publik yang berasal dari anggaran negara, seperti APBN dan APBD secara langsung. Lalu, dari mana dan bagaimana operasional kerja-kerja pegiat/aktivis sosial dapat dibiayai, seperti halnya ketika seniman/pekerja seni membuat karya juga memerlukan dana? Ada beragam cara. Sebagian pegiat/aktivis sosial mencari dana dengan membentuk badan hukum dan mengakses dana dari pihak donor (yang setiap lembaga pegiat sosial punya kriteria ketat juga tentang donor). Tidak sedikit pula pegiat/aktivis sosial yang mendirikan unit usaha, seperti koperasi atau perusahaan sosial, untuk mendukung aktivismenya secara mandiri.

Jadi, membaca kritik publik terhadap ArtJog 2016 ini sama dengan membaca situasi ketika ada kritik terhadap pegiat/aktivis sosial (dalam lembaganya) yang mengakses dana korporasi (antara lain dalam bentuk Corporate Social Responsibility) yang tidak sesuai dengan prinsip/nilai umum perjuangan untuk gerakan perubahan sosial. Kritik seperti itu sering dilontarkan di dunia antar pegiat/aktivis sosial (atau sering disebut sebagai dunia LSM). Setiap pegiat/aktivis sosial dan/atau lembaga tahu mana kelompok yang doyan mengakses dana sembarangan, mana kelompok yang memiliki kriteria ketat dalam akses sumber dana, dan mana kelompok yang sudah mampu mandiri secara konsisten. Kadang hal ini juga mempengaruhi relasi dalam jaringan gerakan. Seorang pegiat/aktivis sosial/lembaga A bisa memilih tidak mau masuk dalam jaringan atau program yang dikelola pegiat/aktivis sosial/lembaga B yang diketahui menggunakan dana dari sumber yang dipandang melanggar nilai-nilai perjuangan untuk perubahan sosial. Mungkin, situasi seperti ini di dunia (industri) seni masih kurang terbuka untuk dibahas. Jadi, ketika muncul kritik, beberapa pihak, termasuk sejumlah seniman/pekerja seni, justru membawa isu ini secara tendensius ke arah yang tidak relevan, sehingga substansi isu utama menjadi kabur.

Saya pribadi tidak serta merta menyalahkan negara (atau lebih mengerucut pada pemerintah) dalam situasi ini, karena seniman dan pegiat/aktivis sosial memang dituntut untuk harus siap mandiri. Sekali lagi, yang perlu kita tuntutkan dari negara adalah iklim kehidupan sosial yang adil dan sehat, dengan layanan dasar, regulasi, dan penegakan hukum yang baik dan benar. Tujuannya jelas, agar masyarakat bisa berkembang dengan baik dan sehat juga. Jika negara belum bisa memfasilitasi hal-hal tersebut, seniman dan pegiat/aktivis sosiallah yang kemudian punya peran untuk mendorong perubahan. Tentu saja, dengan atau tanpa fasilitas dari negara, dorongan untuk perubahan itu harus terus jalan.

Intinya, menjadi seniman/pekerja seni atau pegiat/aktivis sosial itu jangan manja, harus siap mandiri dengan atau tanpa dukungan negara. Seniman dan aktivis itu ada untuk mengubah keadaan berbangsa dan bernegara. Namun, juga bukan berarti negara kita diamkan untuk tidak bekerja. Negara tetap menjadi sistem sasaran perjuangan perubahan sosial. Juga, bukan berarti tanpa dukungan negara, seniman dan aktivis kemudian harus mengemis kepada korporasi (pasar) agar dapat bekerja. Kemandirian sebagai warga yang berdaya wajib dimunculkan oleh seniman dan aktivis sebagai teladan peradaban.

Semoga seniman dan aktivis bisa terus semakin terbuka untuk mendialogkan isu-isu seperti ini. Jangan sampai negara dengan korporasi (jahat) justru dapat duduk tenang meneruskan kongkalikong sambil tepuk tangan menonton seniman dan aktivis ribut satu sama lain, tersesat dan lupa akan tujuan perjuangan bersama yang seharusnya dilakukan.

Elanto Wijoyono
di Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s