Proyek Rekonstruksi Pojok Beteng Kraton Yogyakarta; Konservasi atau Manipulasi?

Screenshot from 2019-08-03 13-38-07.png

Bagian Peta Kota Yogyakarta tahun 1925 (skala asli 1:10.000) yang menunjukkan wilayah sekitar pojok beteng lor wetan Kraton Yogyakarta (Sumber: Leiden University Library)

Masih belum jelas, justifikasi ilmiah apa yang dipakai Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) untuk merekonstruksi bangunan Pojok Beteng Lor Wetan (timur laut) Kraton Yogyakarta. Padahal, bangunan asli yang merupakan bagian dari benteng baluwarti itu sudah hancur sejak lebih dari 200 tahun yang lalu akibat serbuan pasukan Inggris-Sepoy. Jika dipaksakan, proyek rekonstruksi cagar budaya nasional ini dikhawatirkan tak bisa dinilai sebagai upaya konservasi, tetapi justru sebagai langkah manipulasi.

Geger Spei

Bastion Tanjung Anom di sudut timur laut benteng istana Kasultanan Yogyakarta itu hancur akibat ledakan gudang mesiu dalam serangan 20 Juni 1812 pagi. Malapetaka yang lebih besar mengikuti. Sri Sultan Hamengku Buwono II ditangkap dan dilucuti oleh gabungan tentara Inggris dan Sepoy yang dipimpin oleh Kolonel Gillespie. Seluruh uang Kraton Yogyakarta (senilai 120 juta USD saat ini), 500-an naskah, gamelan, keris, dan banyak perhiasan dibawa Inggris ke Bengal. Seluruh senjata pusaka keraton juga disita. Sultan sendiri kemudian diasingkan ke Pulau Penang (1812-1815) dan Ambon (1817-1824), sebelum sempat dipulangkan untuk memerintah kembali pada 17 Agustus 1826 dengan sebutan Sultan Sepuh. Peristiwa ini hanya terjadi sekali dalam sejarah Jawa, ketika istana sebagai lambang kedaulatan penguasa lokal diserang, dijarah, dan ditundukkan oleh pasukan Eropa.

Selain hancurnya bangunan pojok beteng timur laut, pertempuran yang dikenal dengan sebutan “Geger Spei” atau “Geger Sepehi” ini juga menyebabkan ditutupnya Plengkung Madyasura, pintu gerbang timur Kraton Yogyakarta. Kratonjogja.id menyebutkan penutupan gerbang itu dilakukan sebagai bagian dari strategi pertahanan saat pihak istana mengetahui serdadu musuh hendak menyerang dari arah timur. Sementara, dalam buku “Kota Jogjakarta 200 Tahun” dituliskan alasan penutupan plengkung ini dilakukan setelah pertempuran, ketika muncul penilaian sebagai gerbang pembawa sial lantaran masuknya pasukan Inggris untuk menangkap Sultan melalui jalan tersebut. Plengkung Buntet, demikian kemudian disebut warga, baru kembali dibuka pada tahun 1923 atas perintah Sri Sultan Hamengku Buwono VIII setelah lebih dari 100 tahun ditutup.

Namun, jejak tragedi Geger Spei yang mengakibatkan hancurnya bangunan tulak bala atau bastion benteng kraton itu disikapi berbeda oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sekretaris Kawedanan Ageng Panitra Pura KRT Gondohadiningrat, sebagaimana dituliskan oleh Brilio.net (2015), menceritakan bahwa Sultan HB IX menegaskan pojok beteng lor wetan itu tak perlu dibangun kembali. Alasannya adalah agar bisa jadi monumen sejarah atas serangan pasukan Inggris ke Kraton Yogyakarta. Bahkan, sebuah prasasti yang berisi penjelasan tentang “Geger Spei” dibangun di lokasi bekas reruntuhan pojok beteng timur laut tersebut pada 10 November 2000.

Rencana Pemugaran

Rencana pemugaran pojok beteng lor wetan ini mengemuka ke publik setelah beberapa media lokal memuatnya sebagai berita pada bulan Februari 2019. Namun, rencana proyek ini sebenarnya sudah dibahas oleh Pemda DIY sejak dua tahun sebelumya. Agenda pemugaran ini masuk dalam bagian dari kegiatan Program Prioritas Pembangunan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 163/KEP/2017. Ada tiga kategori program prioritas pembangunan, meliputi Program Pembangunan Infrastruktur, Program Pengembangan Kawasan, dan Program Strategis Lainnya. Proyek rekonstruksi pojok beteng lor wetan ini adalah bagian kegiatan Penataan Kawasan Kraton Yogyakarta, yang masuk dalam Program Pengembangan Kawasan. Tender studi perencanaan teknis rekonstruksi pojok beteng lor wetan Kraton Yogyakarta pun sudah dibuka oleh Pemda DIY pada bulan Juni 2019 dengan nilai pagu paket Rp 200.000.000 dalam tahun anggaran APBD 2019. Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan Detailed Engineering and Design (DED) yang dikoordinasikan melalui Dinas Kebudayaan Provinsi DIY.

Tanggapan yang bersifat positif muncul dari beberapa pihak. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DIY Yoeke Indra Agung Laksana menyebutkan bahwa restorasi pojok beteng lor wetan ini cukup baik karena dinilai bisa menyelamatkan tradisi dan warisan leluhur. Untuk itu, pihak legislatif meminta pemerintah daerah membuka ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar situs. Pegiat Masyarakat Advokasi Budaya (MADYA) Johanes Marbun juga meminta pemerintah daerah agar bisa mengkomunikasikan rencana proyek ini dengan baik agar mendapatkan win-win solution. Perlu ada kesadaran dari pihak masyarakat terhadap agenda penataan ini agar tidak muncul polemik jika kemudian akan terjadi proses inventarisasi hingga pemindahan/relokasi. Sekretaris Daerah Provinsi DIY Gatot Saptadi menjanjikan akan menindaklanjuti seluruh masukan dan memastikan masyarakat tidak dirugikan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pun menyepakati bahwa komunikasi dengan warga di sekitar pojok beteng lor wetan ini sangat penting, terutama untuk memastikan warga terdampak tetap bisa membangun rumah.

Screenshot from 2019-07-22 23-30-57

Lokasi situs bekas pojok beteng lor wetan Kraton Yogyakarta dalam tampilan GoogleMaps

Sosialisasi kepada warga di sekitar pojok beteng sudah dilakukan oleh Tim Sosialisasi Dinas Kebudayaan DIY bersama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY pada pertengahan Mei 2019 di dua wilayah kecamatan Kota Yogyakarta. Senin, 13 Mei 2019 dilakukan sosialisasi kepada warga terdampak di wilayah RT 78 RW 18 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton. Ada 13 bidang lahan kraton di wilayah ini yang akan terdampak proyek pemugaran. Selasa, 14 Mei 2019, sosialisasi dilakukan di wilayah RT 03 RW 11 dan RT 19 RW 07 Kelurahan Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan. Ada 11 bidang lahan yang akan terdampak proyek pemugaran. Setelah sosialisasi, proses dilanjutkan dengan appraisal terhadap bidang tanah yang akan dibebaskan. Status 23 bidang tanah di atas beragam, ada yang merupakan lahan sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), dan magersari. Skema penggantian untuk tanah magersari, yang dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY diposisikan sebagai milik kasultanan, akan dikelola Kraton Yogyakarta. Sementara, skema penggantian untuk tanah SHM dan HGB akan dikelola pemda. Sejauh ini, tidak ada penolakan mendasar dari 35 kepala keluarga (KK) yang terdampak proyek ini, walaupun muncul perbedaan harapan nilai appraisal lahan yang diinginkan sebagai ganti untung oleh beberapa KK.

Prinsip-Prinsip Pemugaran

Perbedaan pandangan tentang masalah pemugaran sudah berlangsung sejak satu abad yang lalu, ketika wilayah Nusantara masih dikuasai pemerintah Hindia Belanda. N.J. Krom, sebagai pimpinan pertama Oudheidkundige Dienst atau Jawatan Purbakala yang didirikan pada 14 Juni 1913, menggariskan kebijakan bahwa tinggalan-tinggalan purbakala tidak perlu dipugar atau dikembalikan seperti keadaan semula. Cukup dilakukan perawatan dan perlindungan tinggalan purbakala dengan tetap mempertahankan dalam kondisi seperti saat ditemukan. Rekonstruksi bagi Krom hanya sah dilakukan di atas kertas. Sebabnya, tak ada yang dapat memastikan bentuk asli dari tinggalan-tinggalan purbakala yang tak lagi utuh saat ditemukan kembali. F.D.K. Bosch yang menggantikan Krom sebagai Kepala Jawatan Purbakala pada 1915 memiliki pandangan berbeda. Dia selalu sarankan agar sebisa mungkin tinggalan-tinggalan purbakala dipugar, tidak dibiarkan tetap menjadi reruntuhan. Bosch mengusung empati pada bangsa Indonesia kala itu. Baginya, pemugaran perlu dilakukan untuk menumbuhkan kebanggaan dan jati diri sebagai bangsa.

Perdebatan tentang urgensi pemugaran di antara para pakar arkeologi Hindia Belanda ini berlangsung hingga beberapa tahun. Baru pada tahun 1926, melalui dimediasi Pemerintah Hindia Belanda, terbit keputusan untuk menyetujui kegiatan pemugaran (restorasi) tinggalan purbakala menjadi salah satu tugas Jawatan Purbakala. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan disahkannya undang-undang (UU) pertama tentang cagar budaya di Nusantara, yakni Monumenten Ordonnantie Stbl. 238/1931. Dalam amatan Daud Aris Tanudirjo (2017), dinamika pada periode tahun 1920-1930an ini merupakan tonggak penting kebijakan pengelolaan cagar budaya di Indonesia pada masa-masa selanjutnya, sehingga pemugaran menjadi salah satu pekerjaan utama lembaga yang bertugas di bidang pelestarian. Peraturan dari masa Hindia Belanda itu berlaku selama 61 tahun hingga UU RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ditetapkan, yang kemudian diperbarui dengan UU RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

UU RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memuat konsep lingkup pelestarian dalam tiga ranah, meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, baik untuk cagar budaya yang berada di darat maupun di air. Pemugaran termasuk pekerjaan dalam lingkup pelestarian, satu ranah bersama pekerjaan penyelamatan, pengamanan, zonasi, dan pemeliharaan. UU ini mengatur pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Selain soal izin dan kompetensi konservasi, hal penting yang harus diperhatikan dalam pemugaran adalah mengenai keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan.

Dalam konteks global, jika merujuk pada Piagam Venesia yang ditetapkan oleh International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) pada tahun 1964, secara ketat tujuan rekonstruksi bisa diabaikan dan restorasi harus dihentikan ketika unsur-unsur dugaan mulai muncul. Walaupun ada konsep lebih lunak yang ditetapkan ICOMOS Australia dalam Piagam Burra pertama di tahun 1979 dengan menerima rekonstruksi jika mampu mencerminkan pola penggunaan atau praktik budaya yang menopang nilai budaya, prinsip kehati-hatian dalam merekonstruksi situs bersejarah tetap dikedepankan. World Heritage Committee (WHC) UNESCO pun awalnya mengikuti doktrin ICOMOS dengan menentang rekonstruksi. Namun, selain disebabkan oleh munculnya Piagam Burra, kehancuran situs akibat bencana alam dan akibat konflik/perang pada masa kini, turut andil mendorong perubahan sikap UNESCO terhadap rekonstruksi. Dengan adanya rekonstruksi, komunitas setempat (lokal) akan dapat mengalami proses kebangkitan dan regenerasi pengetahuan dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Dengan demikian, hal-hal yang dapat diwariskan tidak terbatas pada fisik bangunan atau situs, tetapi juga nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pusaka tersebut.

Konservasi atau Manipulasi?

Pengageng Tepas Dwarapura Kraton Yogyakarta KRT Jatiningrat, yang akrab disapa Rama Tirun, dalam wawancara dengan Radar Jogja (2019) menyebutkan bahwa pojok beteng timur laut ini akan direkonstrusi dengan bentuk yang sama dengan bastion barat laut. Dibangunnya kembali pojok beteng di perbatasan wilayah Kecamatan Kraton dan Kecamatan Gondomanan ini diyakini mampu menggambarkan situasi Kraton Yogyakarta pada masa lalu. Masyarakat diharapkan dapat semakin tahu sejarah kasultanan melalui tinggalan fisik yang direkonstruksi melalui pemugaran. Pihak Kraton Yogyakarta pun akan memikirkan ganti rugi bagi warga yang terdampak, sebagai konsekuensi proyek ini. Namun, walaupun secara teknokratis dan politis proyek ini mendapatkan izin dari otoritas, apakah rekonstruksi ini dapat dinilai sah dilakukan secara ilmiah? Apalagi, hingga saat ini belum ada dokumen teknis yang ditemukan, yang dapat secara rinci dan lengkap menggambarkan bentuk asli dari pojok beteng lor wetan Kraton Yogyakarta ini. Memunculkan asumsi bahwa bentuk pojok beteng wetan lor (timur laut) ini sama persis dengan bentuk pojok beteng lor kulon (barat laut) tentu saja tidak dapat kuat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Jadi, apakah setiap tinggalan purbakala yang rusak atau hancur itu selalu harus direkonstruksi atau direstorasi? Banyak tempat bersejarah di dunia ternyata tetap dibiarkan dalam kondisi terakhir, tentunya dengan tetap memastikan pemeliharaan dan revitalisasi yang memadai. Kehancuran yang dialami oleh benteng di Alamo, Texas, Amerika Serikat dalam pertempuran Revolusi Texas di tahun 1836 dan kerusakan yang didapatkan oleh Gereja Kaiser Wilhelm akibat serangan bom Perang Dunia II di tahun 1943 dapat dijadikan contoh. Otoritas setempat tidak melakukan pemugaran untuk mengembalikan benteng dan gereja tersebut ke bentuk semula, melainkan memeliharanya dengan kondisi terakhir sebagai bentuk peringatan (memorial) atas kehancuran akibat perang. Revitalisasi atas kedua situs itu tetap dilakukan, tetapi bukan rekonstruksi, agar publik tetap bisa mengapresiasi dan mempelajari konteks peristiwa bersejarah puluhan atau ratusan tahun silam di lokasi tersebut. Jika kembali ke pojok beteng lor wetan Kraton Yogyakarta, kehancuran situs terjadi pada peristiwa bersejarah dua abad yang lalu. Pertempuran itu menjadi bersejarah karena juga menyebabkan terjadinya suksesi kekuasaan Kasultanan Yogyakarta dan bahkan melahirkan Paku Alaman sebagai “negara” baru berbentuk kadipaten di dalam wilayah kasultanan. Itu pula yang dilakukan oleh otoritas Jepang yang tetap mempertahankan bentuk kehancuran Kubah Genbaku di Hiroshima Peace Memorial yang dapat ditujukan untuk menjadi media pembelajaran tentang dampak perang dan kekuatan mematikan senjata-senjata yang diciptakan oleh peradaban manusia.

Rencana pemugaran pojok beteng lor wetan ini harus dibedakan dengan proses pemugaran kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri yang rusak akibat gempabumi tahun 2006. Juga, harus dibedakan dengan proses pemugaran candi-candi dari masa klasik yang rusak akibat bencana atau proses alami lainnya selama ratusan tahun. Bangunan kompleks makam raja-raja Mataram di Imogiri telah terekam dalam dokumentasi sebelum rusak akibat gempa, sehingga rekonstruksi dapat dilakukan dengan relatif akurat. Sementara, reruntuhan percandian dari masa klasik sebagian dapat direkonstruksi karena karakter khas dari bangunan candi yang tersusun dari struktur batu atau bata yang memiliki pola tertentu, sehingga rekonstruksi dapat diupayakan. Demikian pula mengapa UNESCO mengizinkan rekonstruksi situs warisan dunia jembatan tua di Kota Tua Mostar Bosnia-Herzegovina pada 2005 yang sebelumnya hancur akibat perang, makam Raja Buganda di Kasubi, Uganda pada 2010 yang sebelumnya hancur akibat kebakaran, serta musoleum sufi di Timbuktu, Mali pada 2015 yang sebelumnya dirusak oleh kelompok bersenjata. Christina Cameron (2017) menegaskan bahwa dalam kasus rekonstruksi situs-situs warisan dunia di atas, UNESCO secara ketat bersedia memberikan izin karena rekonstruksi dapat dilakukan tidak sebatas untuk pemulihan nilai budaya sebagai wujud pusaka tak benda (intangible heritage), tetapi juga syarat bahwa struktur baru dibangun berdasarkan dokumentasi yang baik, bentuk dan teknik tradisional, serta penggunaan yang berkelanjutan dapat dipenuhi.

Ciaran Benson (2018) memberikan pesan bahwa keaslian (authenticity) adalah masalah derajat, seperti yang ditemui dalam gagasan tentang kebenaran dan fakta. Kepercayaan, otoritas, dan kredibilitas juga menjadi faktor yang akan mempengaruhi makna suatu “keaslian”, selain basis bukti ilmiah yang digunakan. Marcia Bezzera (2018) mengingatkan secara bijak bahwa ada banyak pelajaran dari perdebatan panjang tentang urgensi rekonstruksi dalam dunia konservasi yang berjalan lebih dari seabad ini. Baik penghancuran dan pemugaran adalah sama-sama tentang bagaimana kita merancang masa depan, dan keduanya juga akan sama-sama melibatkan kerugian dan perolehan (loss and gain). Tidak ada strategi konservasi yang akan bisa diterima semua pihak, tetapi penting untuk tetap terbuka terhadap pertanyaan apa yang kita inginkan dari kelestarian suatu pusaka (heritage) di dalam dan/atau kepada masyarakat karena pelestarian adalah tentang manusia/komunitas, bukan untuk monumen itu sendiri (Holtorf, 2018).

Menghindari Ironi Pseudo-Historis

Ketika dihadapkan dengan agenda pembangunan, urusan pelestarian biasanya mendapatkan tantangan berupa penghancuran dan/atau penggusuran bangunan atau situs bersejarah demi menyediakan tempat untuk bangunan/struktur baru. Pemerintah/pemda, dengan dukungan otoritas akademis (baca: ahli), biasanya menjadi penentu kuasa pengetahuan atas terbitnya izin untuk menghilangkan sebagian atau keseluruhan elemen dari sebuah bangunan atau situs bersejarah demi lancarnya agenda pembangunan. Kepentingan komunitas/masyarakat diabaikan, termasuk kepentingan dalam memberikan makna terhadap suatu pusaka (heritage) setempat. Namun, dapat pula terjadi, agenda pembangunan bukannya melakukan pehancuran/penghilangan bangunan/situs bersejarah, tetapi justru mendesak dibangunnya bentuk/struktur tertentu di atas situs bersejarah dengan alasan rekonstruksi atau restorasi, walaupun tidak disertai dengan kelengkapan syarat yang dapat digunakan untuk memenuhi kaidah-kaidah pemugaran. Situasi itulah yang terbaca dalam kasus rencana rekonstruksi pojok beteng lor wetan ini. Rekonstruksi dimunculkan sebagai bagian dari agenda prioritas pembangunan daerah di Provinsi DIY yang pada satu sisi tampak ditujukan untuk misi mulia memperkuat nilai-nilai budaya tempatan, tetapi pada sisi lain justru tampak sekedar sebagai upaya komodifikasi elemen-elemen budaya untuk kepentingan pragmatis, yakni industri wisata yang komersial. Praktik-praktik dengan pendekatan yang disebut oleh Daniel Duche (2010) sebagai pseudo-historis seperti ini potensial menghasilkan sejarah (baru) yang dapat membingungkan dan menipu publik.

Praktik-praktik menciptakan (kembali) bangunan atau elemen bersejarah yang sebenarnya palsu, dengan memanipulasi pengamat dan memori kolektif, kini semakin menjadi kecenderungan umum dan penting untuk dikritisi. Rodica Crișan (2018) menyebutkan praktik seperti itu sebagai rekonstruksi yang kasar (abusive reconstruction). Rekonstruksi kasar semacam itu jelas didorong oleh alasan politik dan ekonomi, yang sering diposisikan lebih penting daripada pertimbangan pemenuhan prinsip-prinsip konservasi itu sendiri. Tentu saja praktik semacam ini harus dihindari dan tidak dilakukan di Yogyakarta, yang saat ini telah masuk daftar tentatif untuk dinominasikan ke dalam UNESCO World Heritage List. Jangan sampai politik pembangunan di DIY dengan sokongan anggaran besar saat ini justru melemahkan kualitas pemenuhan kriteria dan prinsip-prinsip outstanding universal value Yogyakarta sebagai kota pusaka/bersejarah tingkat dunia. Otoritas pelestarian seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) seharusnya memberikan arahan dan keputusan yang rasional agar agenda manipulatif di atas tidak terjadi.

Jadi, konsep pelestarian yang dilakukan saat ini wajib memiliki arah dan tujuan yang berbeda daripada sekedar mengawetkan dan mencagarbudayakan seperti yang telah banyak dilakukan sejak masa kolonial. Upaya pelestarian kini harus benar-benar dilakukan untuk mendapatkan gambaran kejadian di masa lalu yang dapat dijadikan bahan belajar bagi generasi masa kini dan masa depan. Pelestarian harus benar-benar digunakan tidak sekedar untuk mempelajari keagungan masa lalu, tetapi juga kegagalan-kegagalan peradaban di masa lalu. Dari tinggalan kebudayaan di masa lampau, saat ini kita bisa mempelajari dinamika kehidupan yang dialami oleh generasi terdahulu; tak terkecuali kaitannya dengan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang menyebabkan kerugian dan kehancuran. Satu hal yang tentu saja tak ingin kita alami lagi pada saat ini adalah mengalami permasalahan dan kesalahan yang sama.

Yogyakarta yang lestari adalah ruang kehidupan yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi secara sehat, dalam koridor aturan yang benar (Wijoyono, 2018). Ada banyak opsi strategi pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah yang dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip konservasi itu sendiri. Rekonstruksi pojok beteng lor wetan bisa tetap dilakukan, tetapi dengan pendekatan lain, seperti dengan memanfaatkan teknologi informasi. Metode penciptaan kembali masa lalu dengan virtual reality atau augmented reality sangat bisa diterapkan dalam kasus ini. Metode tersebut sangat terbuka bagi asumsi-asumsi dalam rekonstruksi tanpa merugikan konteks keaslian situs dan dapat dilakukan dengan anggaran yang jauh lebih efisien dan dampak sosial yang jauh lebih kecil. Pelibatan publik yang lebih terbuka untuk mencari opsi-opsi strategi pelestarian seperti ini tentu diharapkan dapat dijalankan oleh otoritas daripada memaksakan kuasa pemaknaan atas konsep-konsep rekonstruksi, yang ternyata tidak selalu mendekatkan kita pada tujuan konservasi, melainkan justru pada praktik-praktik manipulasi.

Elanto Wijoyono
di Yogyakarta

This slideshow requires JavaScript.

Lokasi situs bekas pojok beteng lor wetan Kraton Yogyakarta dalam tampilan GoogleMaps

Daftar Pustaka

Benson, Ciaran. 2018. ‘Authenticity’ For The Visited Or For The Visitors? ‘Collective Memory’, ‘Collective Imagination’ And A View From The Future.In:Acontemporary provocation: reconstructions as tools of future-making. Selected papers from the ICOMOS University Forum Workshop on Authenticity and Reconstructions, Paris, 13 –15 March 2017, eds C. Holtorf, L. Kealy, T. Kono. Paris: ICOMOS . http://openarchive.icomos.org/1858/1/7_BENSON.pdf

Cameron, Christina. 2017. Reconstruction; Changing Attitudes. Disampaikan dalam The 41 Session of the World Heritage Committee di Krakow, Polandia pada Juli 2017. https://en.unesco.org/courier/july-september-2017/reconstruction-changing-attitudes

Carey, Peter. 2015. Raja yang Peduli Leluhur dan Sejarah Yogyakarta – Madiun. TEMPO. 17-23 Agustus 2015. Edisi Khusus Hari Kemerdekaan. Jakarta: PT Tempo Inti Media Tbk. Halaman. 118-119.

Crișan, Rodica. 2018. Uses And Abuses Of Reconstruction. In:A contemporary provocation: reconstructions as tools of future-making. Selected papers from the ICOMOS University Forum Workshop on Authenticity and Reconstructions, Paris, 13 –15 March 2017, eds C. Holtorf, L. Kealy, T. Kono. Paris: ICOMOS. http://openarchive.icomos.org/1851/1/3_Crisan.pdf

Duche, Daniel. 2010. From Individual Structures to Historic Urban Landscape Management – The French Experience. Manging Historic Cities; Gerer les villes historiques. World Heritage Papers Series No. 27. Paris: World Heritage Center UNESCO. Halaman: 81 – 88.

Holtorf, Cornelius. 2018. Conservation And Heritage As Future-Making. In:A contemporary provocation: reconstructions as tools of future-making. Selected papers from the ICOMOS University Forum Workshop on Authenticity and Reconstructions, Paris, 13 –15 March 2017, eds C. Holtorf, L. Kealy, T. Kono. Paris: ICOMOS. http://openarchive.icomos.org/1857/1/6_Holtorf.pdf

Ismianto, Agung. (2019, 4 Februari). Dinas Kebudayaan DIY akan Susun DED Pojok Beteng Timur Laut Tahun Ini. TribunJogja.com. https://jogja.tribunnews.com/2019/02/04/dinas-kebudayaan-diy-akan-susun-ded-pojok-beteng-timur-laut-tahun-ini

Ismianto, Agung. (2019, 4 Februari). Masyarakat Tak Tahu Menahu Soal Rencana Restorasi Pojok Beteng Timur Laut. TribunJogja.com. https://jogja.tribunnews.com/2019/02/04/masyarakat-tak-tahu-menahu-soal-rencana-restorasi-pojok-beteng-timur-laut

Ismianto, Agung. (2019, 6 Februari). Proyek Restorasi Pojok Beteng Kawasan Keraton Yogyakarta untuk Selamatkan Warisan Leluhur. TribunJogja.com https://jogja.tribunnews.com/2019/02/06/proyek-restorasi-pojok-beteng-kawasan-keraton-yogyakarta-untuk-selamatkan-warisan-leluhur

Ismianto, Agung. (2019, 10 Februari). Komunikasi Awal Soal Restoriasi Pojok Beteng Timur Laut Dimulai. TribunJogja.com. https://jogja.tribunnews.com/2019/02/10/komunikasi-awal-soal-restorasi-pojok-beteng-timur-laut-dimulai

Ismiyanto, Agung. (2019, 11 Februari). Soal Restorasi Pojok Beteng Timur Laut, Sultan: Yang Penting Warga Bisa Bikin Rumah. TribunJogja.com. https://jogja.tribunnews.com/2019/02/11/soal-restorasi-pojok-beteng-timur-laut-sultan-yang-penting-warga-bisa-bikin-rumah

Panitya Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun. 1956. Kota Jogjakarta 200 Tahun. Yogyakarta: Panitya Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun – Sub Panitya Penerbitan.

Radar Jogja. (2019, 25 Juni). Warga yang Terdampak Revitalisasi Cagar Budaya Luar Jokteng Belum Sepakati Nilai Ganti Rugi. Radar Jogja. https://radarjogja.jawapos.com/2019/06/25/luar-jokteng-belum-sepakati-nilai-ganti-rugi/

Razak, Abdul Hamied. (2019, 20 Mei). Pembebasan Lahan untuk Revitalisasi Pojok Benteng Dimulai. HarianJogja.com. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/05/20/510/993276/pembebasan-lahan-untuk-revitalisasi-pojok-benteng-dimulai

Romdlon. (2015, 15 Oktober). Pojok Beteng Keraton Yogyakarta cuma tinggal 3, yang 1 lagi kemana ya?. Brilio.net. https://www.brilio.net/news/pojok-beteng-keraton-yogyakarta-cuma-tinggal-3-yang-1-lagi-kemana-ya-151015k.html

Ryda (2019, 21 Mei). Kegiatan Sosialisasi Revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton di Kecamatan Gondomanan. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Rubrik Aktivitas: Berita. https://tasteofjogja.org/isiberita.AwnCNuFX2n3JVX1rfRhxC7hehMOsBHltbazjA0XDyw-ojulnimT-io8A8xeQNnN4Nl44azb3dqrF8IhSOUffgw

Ryda. (2019, 21 Mei). Kegiatan Sosialisasi Revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton di Kelurahan Panembahan. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Rubrik Aktivitas: Berita. https://tasteofjogja.org/isiberita.02klSk3S8erM1QMyqUoTR9qJFGPB3DiJdtvx5LDfF1aojulnimT-io8A8xeQNnN4Nl44azb3dqrF8IhSOUffgw

Ryda. (2019, 17 Juni). Pemberian Santunan/Bebungah Kepada Warga Yang Terdampak Rekonstruksi dan Revitalisasi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton Yogyakarta di Kelurahan Panembahan. Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Rubrik Aktivitas: Berita. https://tasteofjogja.org/isiberita.xFl3YFlptokq7tWOzIPZFfA3iMpbp_ieesqjnd2F5ISojulnimT-io8A8xeQNnN4Nl44azb3dqrF8IhSOUffgw

Sigit, Agus (ed.). (2019, 13 Februari). Soal Pemugaran Jokteng, Sosialiasi Tunggu Instruksi Disbud DIY. KRJogja.com. https://krjogja.com/web/news/read/91362/Soal_Pemugaran_Jokteng_Sosialiasi_Tunggu_Instruksi_Disbud_DIY

Sigit, Agus (ed.). (2019, 13 Februari). Tembok Jokteng Bakal Dipugar, Warga Cemas Kena Gusur. KRJogja.com. https://krjogja.com/web/news/read/91361/Tembok_Jokteng_Bakal_Dipugar_Warga_Cemas_Kena_Gusur

Tanudirjo, Daud Aris. 2017. Peran Arkeologi dalam Kebijakan Pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia. Prisma; Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi. Volume 36 Nomor 2, 2017. Edisi Mengelola Cagar Budaya, Merawat Peradaban. Halaman. 3 – 17.

Thamrin, Mahandis Yoanata. 2013. Tatkala Raffles Menjarah Keraton Yogyakarta. National Geographic Indonesia. http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/11/tatkala-raffles-menjarah-keraton-yogyakarta

Thorn, William. 2015. Sejarah Penaklukan Jawa; Memoir of the Conquest of Java. Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi.

Widiyanto, Danar (ed.). (2019, 11 April). Rehabilitasi Jokteng Lor Wetan Ditarget Akhir April. KRJogja.com. https://krjogja.com/web/news/read/96415/Rehabilitasi_Jokteng_Lor_Wetan_Ditarget_Akhir_April

Wijoyono, Elanto. 2016. Sejarah Pelestarian dan Masa Depan Peradaban. Blog Elanto Wijoyono. https://elantowow.wordpress.com/2016/06/22/sejarah-pelestarian-dan-masa-depan-peradaban-pelajaran-untuk-bebas-dari-pembangunan/

Wijoyono, Elanto. 2018. Ironi Pelestarian Pusaka Kota Budaya. Blog Elanto Wijoyono. https://elantowow.wordpress.com/2018/03/21/ironi-pelestarian-pusaka-kota-budaya/

Yog/Tif. (2019, 4 Maret). Gudang Mesiu yang Jadi Ancaman bagi Inggris. Radar Jogja. https://radarjogja.jawapos.com/2019/03/04/gudang-mesiu-yang-jadi-ancaman-bagi-inggris/

Website

Geger Sepehi. Website Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat – Kraton Jogja. Rubrik Ragam. Dimuat Selasa, 19 Juni 2018. https://www.kratonjogja.id/ragam/11/geger-sepehi

Studi Perencanaan Teknis Rekonstruksi Pojok Beteng Lor Wetan Kraton (Kode Tender: 7667013). LPSE Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Informasi Tender. http://lpse.jogjaprov.go.id/eproc4/lelang/7667013/pengumumanlelang

Tata Rakiting Wewangunan. Website Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat – Kraton Jogja. Rubrik Benteng Keraton Yogyakarta. Dimuat Senin, 02 Oktober 2017. https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting-wewangunan/5/benteng-keraton-yogyakarta

Yogyakarta city map at original scale 1:10.000, 1925. Leiden University Library. http://maps.library.leiden.edu/cgi-bin/iipview?krtid=9706&name=03868.JPG&marklat=-7.8&marklon=110.3632&sid=4kjhn34646265&seq=2&serie=0&lang=1&ssid=&resstrt=0&svid=379966&dispx=1301&dispy=670#focus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s