Tag Archives: perencanaan kawasan

Arkeologi untuk Masa Depan yang Bermartabat

2014 09 22 - Harta Karun Gondolayu Lor (copy)
Sebagai orang yang pernah belajar ilmu arkeologi, saya melihat para pelaku di ranah ini cenderung mempedulikan dan mengurusi objek arkeologis saja. Objek atau entitas lain akan cenderung diabaikan. Banyak arkeolog dan juga pegawai di ranah arkeologi dalam kerja-kerjanya selalu memilah, ini arkeologis, itu tidak arkeologis; ini cagar budaya, itu tidak cagar budaya. Akibatnya, ilmu ini relatif sulit membumi walaupun memiliki banyak peminat. Ilmu ini dianggap tidak memiliki peran langsung terhadap kehidupan masyarakat, selain soal nilai dan jati diri yang terlalu sering digembar-gemborkan itu. Continue reading

Pertanyaan untuk Peserta dan Panitia Sayembara Malioboro

5334cfaf23dc7

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Sayembara Penataan Kawasan Malioboro. Hadiah utama sayembara terbuka ini mencapai Rp 100.000.000. Penataan yang diharapkan dapat mencakup wilayah Jl. Pangurakan, Jl. Marga Mulya, Malioboro, dan Jl. Marga Utama. Inisiatif yang tampak baik, tetapi tetap memunculkan pertanyaan besar tentang tujuan dan dampak dari penyelenggaraan sayembara ini. Hari Senin (09/06/2014), lima besar peserta sayembara ini telah melakukan presentasi tertutup di hadapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari Selasa (10/06/2014), kelima desain akan dipresentasikan ke hadapan publik. Malioboro, salah satu kawasan paling ternama di Yogyakarta, juga menjadi salah satu objek penelitian dan perencanaan terbanyak yang tidak kunjung tuntas terkelola hingga saat ini.

Pertanyaan yang perlu diajukan kepada para peserta sayembara meliputi: Continue reading

Penyelamatan Pusaka Pascabencana

Upaya Menanamkan Isu Pelestarian dalam Pengurangan Risiko Bencana

Kawasan Padang Lama (4 Oktober 2009)

Gempabumi yang mengguncang Sumatera Barat dan Jambi pada tanggal 30 September 2009 lalu cukup menimbulkan dampak yang luas. Laporan situasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dirilis oleh United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) pada tanggal 20 Oktober 2009 menerakan angka lebih dari 200.000 bangunan rusak berat atau rusak sedang di Sumatera Barat. Dari total 178.970 rumahtangga di Kota Padang, 76.045 bangunan di antaranya (atau 42%) mengalami kerusakan berat atau sedang. Sementara di Padang Pariaman keadaannya lebih parah, sebanyak 96% bangunan diberitakan rusak berat dan sedang; 83.463 bangunan dari 86.690. Kerusakan akibat gempa tersebut terkonsentrasi di 7 kabupaten/kota, meliputi Padang Pariaman (yang terparah), Kota Pariaman, Kota Padang, Agam, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan Pasaman. Dalam proses penanganan pascabencana, tahap tanggap darurat dengan pelaksanaan penyelamatan dan pencarian korban telah dilakukan. Pendataan kerusakan dan kebutuhan juga dilakukan, untuk segera memasuki tahap pemulihan awal dengan dimulainya rehabilitasi dan rekonstruksi per tanggal 1 November 2009. Namun, bagi kalangan pemerhati pusaka (heritage), ada sisi lain yang harus turut diperhatikan untuk ditangani dengan cara yang lebih seksama. Continue reading

Aparatlah yang Harus Dididik!

Langkah Taktis Mengatasi Carut-Marut Pengelolaan Pusaka 1)

What about Cultural Heritage?

Senisono mungkin bisa menjadi penanda. Pemugaran dan pengambilalihan gedung yang pada masa Belanda merupakan Societeit de Vereeniging oleh Sekretariat Negara pada awal tahun 1990an itu menjadi pemicu awal pergerakan pelestarian pusaka (heritage) oleh kalangan terpelajar formal Yogyakarta. Aksi keprihatinan atas proses teknis yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya atas gedung yang setelah masa pendudukan Jepang berganti nama menjadi Balai Mataram, dan sempat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada November 1945, itu antara lain yang kemudian melahirkan Yogyakarta Heritage Society. Mungkin, selain oleh karena praktik itu adalah “pesanan” pusat, tak ada banyak hal yang bisa dilakukan saat itu dengan belum adanya peraturan khusus untuk perlindungan benda cagar budaya, selain Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 ) tinggalan pemerintahan Hindia Belanda. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Yogyakarta mengaku sudah memberikan masukan teknis terhadap renovasi yang berlangsung, tetapi dimentahkan dalam penerapannya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pun tidak cukup mampu “menggigit” ketika terjadi perusakan situs Ratu Boko pada pertengahan dekade itu juga. Atas dasar kepentingan pemasangan sambungan kabel telekomunikasi, jalan yang diduga kuat merupakan jalan asli menuju kompleks yang hampir berusia seribu tahun itupun dibongkar. Pihak SPSP Yogyakarta pun sebenarnya hadir dalam pelaksanaan proyek. Namun, pihak pengelola proyek tetap tidak bersedia mengembalikannya ke kondisi semula karena alasan teknis pemasangan sambungan kabel telekomunikasi yang tidak dapat diubah lagi (Prihantoro, 1998). Continue reading

Menerka Wajah Baru Kota Budaya

Memutus Badai Konflik yang Tak Kunjung Usai

Sub Kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta akan segera dikembangkan sebagai kawasan bisnis multifungsi. Dikatakan pula oleh Walikota Yogyakarta Herry Zudianto bahwa pengembangan kawasan itu tetap berpegang pada nilai-nilai luhur kraton, berwawasan lingkungan dan pusaka (heritage), mengutamakan pejalan kaki, dan menarik bagi aktivitas wisata. Gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pun sudah mengiyakan rencana ini. Nota kesepakatan kerjasama pun sudah ditandatangani pada akhir Juni 2007 lalu oleh kedua pemuka daerah itu bersama KGPH Hadiwinoto sebagai wakil Keraton Yogyakarta serta Dirut PT KAI Ronny Wahyudi.

Stasiun Tugu 1 Stasiun Tugu 2

Kesepakatan ini tidak langsung dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek karena masih harus menunggu terselesaikannya beberapa perjanjian kerjasama dan studi terkait. Pemerintah Kota Yogyakarta memang telah menggagas ide ini sebagai rangkaian dari rencana besar pengembangan kawasan inti Malioboro sebagai kawasan ekonomi, tetapi dengan tetap mengedepankan kawasan pelestarian pusaka budaya.

Menilik rencana besar pengembangan kawasan pusat kota

Mengingat begitu vitalnya posisi Malioboro saat ini sebagai pusat kegiatan perkenomian daerah, rencana upaya pengembangan kawasan ini pun tidak tanggung-tanggung. Ada empat usulan paket proyek yang diajukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai hasil dari kajian bantuan teknis Menko Perekonomian Tahap I tahun 2006 lalu. Keempat paket tersebut meliputi:

Paket A – revitalisasi Stasiun Tugu dan pedestrianisasi Malioboro
Paket B – revitalisasi Stasiun Tugu, Parkir Selatan Beringharjo, Parkir Eks Kanwil PU, Parkir Ngabean, dan pedestrianisasi Malioboro
Paket C – revitalisasi Stasiun Tugu, Parkir Selatan Beringharjo, Parkir Eks Kanwil PU, dan pedestrianisasi Malioboro
Paket D – pedestrianisasi kawasan bawah Malioboro, Parkir Selatan Beringharjo, Parkir Eks Kanwil PU, Parkir Senopati, dan Parkir Bawah Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta.

Alun-Alun 1 Alun-Alun 2

Rencana revitalisasi sub kawasan Stasiun Tugu ini memang direncanakan sebagai tahap awal pengembangan kawasan inti Malioboro. Diharapkan bisa mulai dilaksanakan pada tahun 2008, proyek besar ini jelas akan memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin mencapai lima tahun. Dana yang diperlukan pun belum bisa terpastikan, tergantung dari paket yang akan diambil. Penentuan paket tersebut akan melalu kajian bantuan teknis Menko Perekonomian Tahap II. Continue reading

Menggali Makna Keterwakilan Komunitas

Menimbang Strategi Pemetaan Proyek Universitas

Siapa sajakah wakil komunitas lokal itu? Bagaimana cara menentukan siapa dan dari mana saja wakil komunitas yang harus terlibat dalam sebuah proyek berbasis komunitas? Pertanyaan sederhana, tetapi cukup mendasar ini muncul dari seorang mahasiswa peserta workshop Green Map di Jurusan Arsitektur Kampus Petra Surabaya, Jumat (11/05) lalu. Pertanyaan ini muncul menanggapi penjelasan mengenai salah satu tahap dalam proses pembuatan peta hijau.

Proses pembuatan peta hijau yang secara ideal merupakan sebuah proses pemetaan partisipatoris menuntut keterlibatan komunitas lokal yang kawasannya dipetahijaukan. Tahapan partisipatoris ini akan menjadi ideal ketika inisiatif pengerjaannya juga muncul dari mereka, termasuk hingga penyebarluasan data dan informasi hasil pemetaan tersebut. Sekaligus dalam prosesnya juga bisa turut melibatkan para pihak pemangku kepentingan (stakeholders) di kawasan itu.

100_5607.jpg 100_5611.jpg

Namun, proses seperti itu bisa pula menyeruak sebagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang terbatas. Hal itu bisa tampak seperti ketika proses pembuatan peta hijau itu digelar sebagai sebuah proyek universitas. Secara resmi, pembuatan peta hijau bisa dilakukan dalam rangka proyek kampus, misalnya dengan memasukkan kegiatan pemetahijauan ke dalam bagian dari mata kuliah tertentu. Dalam kasus proses pemetaan ini, dosen dan mahasiswa akan menjadi pihak utama pelaksana. Continue reading

Ketika Ruang Publik Menyentuh Kawasan Pusaka

Dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut ruang publik, Pemerintah Kota (Pemkot) harus berkomunikasi dengan publik dengan mengutamakan kepentingan serta kebutuhan publik, sehingga penataan ruang publik kota tidak sembarangan. Oleh karena itu, kawasan Jalan Suroto, Kota Baru yang dulu dikenal dengan sebutan Sultanboulevard harus diselamatkan dari penataan media luar publik yang seenaknya sendiri (Kedaulatan Rakyat, 16/02/2003). Itulah pemikiran yang muncul dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Ruang Publik Kota – Yogyakarta (Kerupuk). Dalam diskusi itu muncul pemikiran untuk menjadikan jalan-jalan di kawasan Kota Baru sebagai zona bebas iklan media luar ruang.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pemikiran untuk meninjau kembali tamanisasi Jalan Suroto sekaligus mempertahankan populasi pohon di kawasan Kota Baru sebagai paru-paru kota. Kasus tamanisasi yang dilakukan secara sepihak oleh Dinas Kebersihan, Keindahan, dan Pemakaman (DKKP) Kota Yogyakarta ini sangat disayangkan oleh Kerupuk. Hal ini dikarenakan tidak adanya usaha untuk mengajak masyarakat Kota Baru untuk berdialog dulu. DKKP dipandang tidak belajar mendengar aspirasi publik. Kerupuk berharap agar kesalahan proyek pot-pot bunga di depan Benteng Vredeburg dan Gedung Agung tidak terulangi di Jalan Suroto ini (Kompas, 17/02/2003). Continue reading