Kutukan Penjajahan dan Penjarahan dalam Sejarah Kasultanan Yogyakarta

100_3915

Awal runtuhnya Tanah Jawa telah terjadi pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono II. Pengingkaran Sultan HB II atas wasiat ayahandanya, Sultan HB I, menjadikan Kasultanan Yogyakarta mengalami malapetaka. Keraton Yogyakarta diserang dan dijarah habis oleh pasukan Inggris-Sepoy pada 20 Juni 1812, sebagai tanda hadirnya tatanan baru imperialisme Eropa yang lebih perkasa. Upaya melawan “kutukan” itu sempat dilawan oleh Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825 – 1830) dan Sultan HB IX di masa Republik Indonesia. Kini, kutukan itu mungkin akan kembali terulang ketika Sultan HB X melakukan sejumlah pengingkaran terhadap wasiat Sultan HB IX yang tak lain adalah ayahandanya.

Adipati Maospati Madiun ke-III Raden Ronggo Prawirodirjo III yang baru berusia 31 tahun tewas di tangan pasukan gabungan Yogyakarta – Belanda pada sebuah pertempuran di tepi Bengawan Solo di daerah Kertosono pada 17 Desember 1810. Cucu Raden Ronggo Prawirodirjo I, sekutu utama Sri Sultan Hamengku Buwono I dalam melawan VOC, ini memilih memberontak daripada menyerah pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels. Belanda sebenarnya mencurigai adanya dukungan Sultan HB II terhadap aksi pemberontakan Raden Ronggo III. Namun, terdesak oleh situasi politik, Sultan HB II pun terpaksa “memerintahkan” penangkapan Raden Ronggo III. Keputusan ini berarti mengingkari janji Sultan HB I, yang tidak akan pernah menyakiti atau menumpahkan darah keturunan Raden Ronggo I.

Akibat pengingkaran janji tersebut, hanya dalam waktu 18 bulan setelah terbunuhnya Raden Ronggo III, Sultan HB II mendapatkan malapetaka. Keraton Yogyakarta diserang dan dijarah habis oleh pasukan Inggris-Sepoy pada 20 Juni 1812. Seluruh uang Kraton Yogyakarta (senilai 120 juta USD saat ini), 500-an naskah, gamelan, keris, dan banyak perhiasan dibawa Inggris ke Bengal. Sultan sendiri kemudian diasingkan ke Pulau Penang (1812-1815) dan Ambon (1817-1824), sebelum sempat memerintah kembali pada 17 Agustus 1826 dengan sebutan Sultan Sepuh. Babad Bedhah ing Ngayogyakarta yang dikaji oleh Peter Carey menyebutkan Sultan merelakan segala senjata dilucuti oleh  serdadu Inggris dan Sepoy. Sultan menyerahkan keris, pedang, dan belatinya. Seluruh senjata pusaka keraton yang disita, yaitu Kiai Paningset, Kiai Sangkelat, Kiai Urub, Kiai Jinggo, Kiai Gupito, Kiai Joko Piturun, dan Kiai Mesem. Namun, tatkala penobatan Sultan HB III senjata pusaka itu dikembalikan lagi ke keraton, kecuali pedang dan belati karena Raffles kelak mengirimkan kepada Lord Minto di India sebagai tanda penaklukkan Keraton Yogyakarta kepada Kerajaan Inggris. Peristiwa ini hanya terjadi sekali dalam sejarah Jawa, ketika istana sebagai lambang kedaulatan penguasa lokal diserang, dijarah, dan ditundukkan oleh pasukan Eropa.

Melawan Penjajahan, Menghapuskan Kutukan

Ramalan tentang “awal runtuhnya Tanah Jawa” diterima oleh Pangeran Diponegoro di Parangkusumo pada sekitar tahun 1805 dalam suatu perjalanan ziarah. Kekuasaan kraton-kraton Jawa tengah terlucuti sejak perjanjian yang dipaksakan oleh Daendels pada tahun 1811. Kedatangan dan penguasaan Inggris merupakan bentuk tukar guling tirani kolonial satu ke tirani kolonial yang lain. Perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro pada 1825 – 1830 merupakan upaya besar terakhir kekuasaan bangsawan Jawa untuk melawan imperialisme dan kolonialisme. Semangat perlawanan Diponegoro, sebagai Ratu Adil dalam balutan Islam-Jawa dan “Nasionalisme” Jawa, bahkan lebih besar daripada yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi, Raden Mas Said, dan Raden Ronggo I hampir seabad sebelumnya. Perlawanan ini antara lain dilandasi pula oleh kekecewaan Diponegoro terhadap perubahan kebijakan politik Kasultanan yang tunduk kepada pemerintah kolonial. Perlawanannya juga diilhami oleh kekaguman Diponegoro terhadap prinsip Raden Ronggo III sebagai “pahlawan terakhir” Kasultanan Yogyakarta yang tak takut mati daripada tunduk pada kekuasaan penguasa Eropa. Namun, perlawanan Diponegoro mengalami kekalahan. Hal ini sesuai dengan ramalan Raja Mataram Sultan Agung (1613 – 1646) bahwa bangsa kolonial akan menguasai Jawa selama 300 tahun setelah kematiannya dan meskipun seorang keturunan penguasa Mataram akan bangkit melawan, ia tetap akan kalah.

Dalam buku Tahta untuk Rakyat, Sri Sultan Hamengku Buwono IX terbaca sangat meneladani semangat anti-imperialisme yang dicontohkan leluhur pendiri kasultanan dua abad sebelumnya. Jelang bertahta sebagai Sultan, negosiasi alot dengan Gubernur Yogyakarta Lucien Adam yang memaksakan adanya kontrak politik antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Kasultanan Yogyakarta dilakukan. Kontrak politik yang sangat merugikan sistem pemerintahan lokal dan mengutamakan kepentingan pemerintahan kolonial itu mau tak mau disanggupi sebagai syarat penobatan Sultan HB IX pada 18 Maret 1940. Kesetiaan Sultan HB IX terhadap prinsip humanisme dan nasionalisme ditunjukkan tak lama setelah bertahta. Pada masa pendudukan Jepang, Sultan HB IX memprakarsai proyek pembangunan Selokan Mataram yang merupakan upaya tersembunyi untuk menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari menjadi romusha. Segera setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman menyatakan bergabung dengan RI. Pada 1949, Sultan HB IX menyerahkan 6 juta Gulden kepada Soekarno dan Hatta sebagai modal awal bagi RI untuk menjalankan pemerintahan. Pada dekade 1950-an, beberapa pabrik gula dihidupkan kembali, termasuk Pabrik Gula Madukismo di Bantul yang masih beroperasi hingga kini. Tanah Sultan (Sultan Ground) pun terbuka digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti untuk pertanian, kantor pemerintah, dan tempat pendidikan, termasuk Istana Kepresidenan Gedung Agung dan Universitas Gadjah Mada.

Dalam masa yang baru itu, Sultan HB IX tidak setengah-setengah meneladani perjuangan para pendahulu di masa awal Kasultanan Yogyakarta. Sultan HB IX menganugerahi mendiang Raden Ronggo III, yang sebelumnya dianggap sebagai pemberontak oleh Kasultanan Yogyakarta, sebagai pejuang perintis melawan Belanda. Sultan HB IX memerintahkan memindahkan makam Raden Ronggo III dari Bayusumurup di Imogiri ke asalnya di Maospati pada tahun 1957. Pemindahan makan Raden Ronggo III agar bersebelahan dengan makan istrinya, Gusti Bendara Raden Ayu Maduretno, adalah upaya Sultan HB IX untuk menghormati sejarah. Sultan HB IX secara bijak mampu membaca janji leluhurnya dan mengadakan rekonsiliasi. Bahkan, selain “ngumpulke balung pisah” antara Yogyakarta dan Madiun, Sultan HB IX juga membuka pintu Kraton Yogyakarta kepada keluarga trah Pangeran Diponegoro yang sempat dihukum dilarang masuk kraton sebagai dampak Perang Jawa. Pangeran Diponegoro sendiri, yang juga dicap sebagai pemberontak akibat perlawanan menuntut kemerdekaan, adalah menantu Raden Ronggo III dan Raden Ayu Maduretno.

Penjajahan Rakyat, Pelanggaran Wasiat

Peter Carey menegaskan bahwa Tahta untuk Rakyat adalah pedoman Sultan IX, bukan tahta untuk keluarga. Raja pada generasi perintis sangat peka sejarah, sedangkan elit politik sekarang buta, picik pikiran, dan sarat kepentingan pribadi. Pandangan sejarawan Inggris yang lebih dari 30 tahun melakukan penelitian tentang Pangeran Diponegoro ini antara lain merujuk pada situasi yang kini tengah terjadi di Yogyakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Kasultanan Yogyakarta yang di masa lalu menjadi korban penjajahan dan penjarahan atas nama imperialisme, kini justru menjelma menjadi pihak yang melakukan penjajahan dan penjarahan atas nama kapitalisme. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan status baru kepada Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman sebagai badan hukum yang berhak memiliki tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Kasultanan dan Kadipaten disebutkan berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah  Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan  kesejahteraan masyarakat. Namun, apakah benar demikian arah pengelolannya?

Banyak pihak khawatir, dimunculkannya lagi kekuasaan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman khususnya dalam urusan pertanahan akan merugikan rakyat. Hal ini tidak tanpa alasan. Kasus-kasus pertanahan yang terkait dengan SG/PAG makin marak terjadi jelang dan usai terbitnya UU Keistimewaan DIY. Media Kalatida (http://kalatida.com) dan Selamatkan Bumi (http://selamatkanbumi.com) mencatat munculnya beragam kasus rencana penggusuran lahan dan/atau permukiman warga akibat sejumlah rencana pembangunan, seperti pembangunan bandara internasional di Kulon Progo (sejak 2012), penggusuran tambak udang di pesisir Bantul (sejak 2014), pematokan tanah negara sebagai SG di Parangkusumo (sejak 2015), perampasan hak tanah melalui perubahan status Hak Guna Bangunan di Yogyakarta (2014), penolakan perpanjangan Hak Guna Bangunan di Yogyakarta (sejak 2013), perampasan tanah desa melalui pembalikan sertifikat tanah desa di banyak wilayah di Provinsi DIY (sejak 2014), perampasan tanah negara dan tanah warga atas nama penertiban tanah SG dan pariwisata di banyak wilayah di Gunungkidul (sejak 2014), dan masih banyak lagi. Dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan pembangunan hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan meningkat signifikan, khususnya di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, yang kemudian terindikasi akan diikuti oleh Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Beragam permasalahan perizinan atas proyek-proyek pembangunan hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan ternyata terkait erat dengan lingkaran kerabat Kasultanan Yogyakarta yang berperan memuluskan proses investasi para pemodal besar, antara lain melalui skema kekancingan. Jadi, apakah benar tahta dan tanah untuk rakyat akan diwujudkan oleh Sultan HB X sesuai wasiat ayahandanya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX?

Orde Baru Penjarahan dan Penjajahan oleh Kasultanan

Warga yang terdampak kasus-kasus di atas menganggap bahwa kebijakan Sultan HB X menyengsarakan rakyat karena menggusur rakyat dari ruang hidupnya dan merampas tanah yang telah menjadi milik rakyat. Melalui UU Keistimewaan DIY dan Perda Keistimewaan sebagai turunannya, Sultan HB X ingin memberlakukan kembali Rijksblad Nomor 16 Tahun 1918 dan Rijksblad Nomor 18 Tahun 1918 yang merupakan alas dasar pengklaiman kembali tanah-tanah yang dianggap milik Kasultanan dan Pakualaman. Manuver hukum ini sendiri bertentangan dengan UU  Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU Nomor 5 Tahun 1960 Provinsi DIY, dan Perda DIY No 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan berlaku sepenuhnya UU Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi DIY yang menghapuskan Rijksblad-Rijksblad tersebut. Pemerintah Provinsi DIY melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DIY mencoba membantah argumen tersebut dengan menyatakan Provinsi DIY masih memberlakukan beberapa ketentuan Rijksblaad Nomor 16 Tahun 1918, Rijksblaad Nomor 18 Tahun 1918, dan Peratuan Daerah-Peraturan Daerah tentang Pertanahan yang dikeluarkan pada Tahun 1954.

Sejak pertengahan 2015, inventarisasi Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan menggunakan Dana Keistimewaan. Bulan Juni 2016, Kraton Kasultanan Yogyakarta dan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul membuat kesepakatan (MoU) tentang penertiban SG. Selain penataan SG, MoU yang baru pertama kali dibuat di Provinsi DIY ini juga mengatur tentang penertiban dan penerbitan surat kekancingan atau izin pengelolaan tanah. Dalam MOU ini juga mengatur peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur SG, verifikasi surat kekancingan yang sudah ada serta evaluasi dan monitoring penataan SG. Dalam perjanjian tersebut dipaparkan bahwa Keraton Yogyakarta memberikan kuasa kepada Pemkab Gunungkidul untuk menertibkan wilayah pantai selatan yang juga diklaim termasuk SG. Berbagai respon kritis dan penolakan publik atas kebijakan Pemerintah Provinsi DIY secara formal, serta Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman secara kultural, tetap menjadikan lembaga-lembaga itu bergeming dengan skenario keistimewaan DIY. Hingga kini, belum ada satu pun perencanaan utuh yang menjamin dampak penguasaan SG/PAG melalui penjarahan tanah negara dan tanah rakyat ini benar-benar ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan lingkaran inti kerajaan dan para kerabat. Justru, intimidasi dan represi oleh birokrat dan aparat terhadap rakyat semakin banyak terjadi di wilayah-wilayah kasus konflik pertanahan. Penjarahan dan penjajahan baru kini justru dilakukan oleh Kasultanan Yogyakarta yang dahulu pernah terpuruk akibat penjarahan dan penjajahan oleh imperialisme asing.

Masa Depan Yogyakarta, Kemuliaan atau Kehancuran

Mitos bahwa Yogyakarta akan mencapai kemakmuran jika aliran Kali Progo dapat bertemu dengan Kali Opak “terwujud” pada masa Sultan HB IX. Hal itu menandai perubahan yang dialami Yogyakarta, dari masa di bawah pendudukan rezim Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan Republik Indonesia. Yogyakarta yang sebelumnya hidup di alam sentralistis dan otokratis kemudian mendapati dirinya hidup dalam lingkungan yang desentralis dan demokratis. Nasib Yogyakarta tak lagi ditentukan oleh penguasa, tetapi oleh prakarsa warga. Runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru menyebabkan perubahan selanjutnya. Pada periode ini identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota seni, kota wisata, dan sebagainya mulai lahir dan tumbuh. Perkembangan positif Yogyakarta itu lahir sebagian besar oleh prakarsa warga. Era reformasi 1998 yang juga dimotori oleh mahasiswa dan warga, serta kejadian gempa bumi besar 2006 yang menunjukkan solidaritas kewargaan yang besar, menyumbang pengaruh terhadap dinamika perubahan yang lebih kontemporer. Munculnya UU Keistimewaan DIY akhirnya diklaim sebagai tonggak pencarian kembali identitas Yogyakarta untuk masa kini dan masa depan yang ternyata memiliki agenda tersembunyi.

Kasultanan Yogyakarta kini secara formal memang tak lagi memiliki kekuasaan politik (walaupun kemudian dipaksakan ada melalui UU Keistimewaan DIY). Namun, secara kultural, sejarah spiritual Kasultanan Yogyakarta sebagai arkeologi budaya sepertinya tak bisa dilepaskan begitu saja. Sejarah kelam bisa terulang ketika generasi masa kini tak bisa mempelajari capaian dan tantangan kehidupan para pendahulu. Malapetaka dan kehancuran sebagai “kutukan” atas pelanggaran wasiat raja pendahulu sebenarnya bukan sekedar faktor mistis yang digambarkan dalam berbagai babad untuk legitimasi penerus kekuasaan. Kesalahan Sultan HB II dan Sultan HB X adalah pada pelanggaran terhadap komitmen perjuangan Kasultanan Yogyakarta untuk kesejahteraan rakyat yang sudah ditanamkan oleh Sultan HB I dan Sultan HB IX. Kehancuran pada masa Sultan HB II sebagai dampak pengkhianatan wasiat Sultan HB I mewujud dalam bentuk serangan militer, penjarahan aset kraton, dan pencopotan kekuasaan politik kasultanan oleh imperium Eropa. Kehancuran pada masa Sultan HB X sebagai dampak pengkhianatan wasiat Sultan HB IX kini mewujud dalam bentuk kerusakan lingkungan dan konflik sosial akibat pembangunan berisiko, serta ketergantungan daerah dan negara terhadap investasi modal besar yang mayoritas dikuasai oleh korporasi raksasa asing. Perlawanan untuk menyelamatkan keadaan pada masa Sultan HB II antara lain dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dalam dua dekade setelahnya, dan diteruskan oleh Sultan HB IX setelah satu abad berselang. Perlawanan untuk menyelamatkan keadaan pada masa Sultan HB X kini sudah berjalan, bukan oleh kalangan bangsawan, melainkan oleh rakyat. Sultan HB IX telah memberikan “tahta untuk rakyat”. Jadi, ketika kekuasaan Sultan HB X, selaku raja dan juga Gubernur Provinsi DIY sebagai bagian dari RI, justru menyengsarakan rakyat maka artinya telah terjadi pengkhianatan terhadap kedaulatan. Akhirnya, rakyat sendirilah yang akan menentukan apakah mau larut mengikuti kekuasaan semu menuju kehancuran, atau terus berjuang untuk kemuliaan bersama sebagai rakyat yang berdaulat.

Elanto Wijoyono
di Yogyakarta

Bahan Bacaan

_____. 2016. Peta Konflik Agraria Yogya & Peta Konflik Ruang Hidup di Yogya. http://kalatida.com/peta-konfli-agraria-yogya-darurat-agraria-yogya/
Atmakusumah (Editor), Mohamad Roem, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar, S. Maimoen. 1982. Tahta untuk Rakyat; Celah-Celah Kehidupan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta: Gramedia.
Atmasari, Nina. 2015. Inventarisasi Tanah Sultan Dan Pakualaman Siap Dimulai. Harian Jogja Edisi Senin, 1 Juni 2015. http://harianjogja.bisnis.com/read/20150601/1/317/inventarisasi-tanah-sultan-dan-pakualaman-siap-dimulai
Carey, Peter. 2015. Raja yang Peduli Leluhur dan Sejarah Yogyakarta – Madiun. TEMPO. 17-23 Agustus 2015. Edisi Khusus Hari Kemerdekaan. Jakarta: PT Tempo Inti Media Tbk. Hlm. 118-119.
Carey, Peter. 2016. Takdir; Riwayat Pangeran Diponegoro, 1785-1855. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Iqbal Prasetya, Karto Wiyatno, Ginanjar Sasmita, Gunadi Wiguna, Faris Burhanuddin. 2016. Ramadhan WTT: Berbagi Kehidupan, Melawan Penggusuran. GERAK; Wahana Pemersatu Warga Mandiri. http://www.koran-gerak.com/#!Ramadhan-WTT-Berbagi-Kehidupan-Melawan-Penggusuran/cjds/5754ecee0cf27b4271e1b0d2
Karto Wiyatno, Ginanjar Sasmita, Faris. 2016. Melarung Keserakahan Raja Yogya Sang Kompeni Baru. GERAK; Wahana Pemersatu Warga Mandiri. http://www.koran-gerak.com/#!Melarung-Keserakahan-Raja-Yogya-Sang-Kompeni-Baru/cjds/570923af0cf2e0dbcac925f4
Kresna. 2016. Risiko dan Nasib Buruk Pembangunan Hotel di Yogyakarta. Tirto.id Edisi 17 Juni 2016.  https://tirto.id/20160617-39/nasib-buruk-pembangunan-hotel-di-yogya-242909
Purnama, Angga. 2016. Sultan Ground di Sleman Diinventarisasi. Tribun Jogja Edisi Senin, 18 April 2016. http://jogja.tribunnews.com/2016/04/18/sultan-ground-di-sleman-diinventarisasi
Soemardjan, Selo. 2009. Perubahan Sosial di Yogyakarta. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Komunitas Bambu.
Sumadi. t.t. Pengaturan Pertanahan DIY Tahun 1960, 1984, 1985. Pemerintah Daerah DIY; Biro Hukum Setda DIY. http://www.birohukum.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=451:pengaturan-pertanahan-diy-tahun-1960-1984-1985&catid=107:provinsidiy&Itemid=532
Thamrin, Mahandis Yoanata. 2013. Tatkala Raffles Menjarah Keraton Yogyakarta. National Geographic Indonesia. http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/11/tatkala-raffles-menjarah-keraton-yogyakarta
Thorn, William. 2015. Sejarah Penaklukan Jawa; Memoir of the Conquest of Java. Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi.
Vicka, Patricia. 2016. Keraton Yogya Persilakan Pemkab Gunungkidul Tertibkan Bangunan di Pantai Selatan. http://jateng.metrotvnews.com/bisnis/0KvVLn9K-keraton-yogya-persilakan-pemkab-gunungkidul-tertibkan-bangunan-di-pantai-selatan
WIB/BSL/AKS. 2016. Kraton Yogyakarta dan Pemkab Gunungkidul Buat MOU Penertiban Sultan Ground. http://www.rri.co.id/samarinda/post/berita/285669/daerah/kraton_yogyakarta_dan_pemkab_gunungkidul_buat_mou_penertiban_sultan_ground.html
Wijoyono, Elanto. 2014. Mencari Identitas dan Strategi Branding untuk Yogyakarta. https://elantowow.wordpress.com/2014/07/17/mencari-identitas-dan-strategi-branding-untuk-yogyakarta/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s