Tag Archives: warisan budaya

Kasus Pembongkaran Cagar Budaya untuk Hotel di Yogyakarta segera Diungkap

Klarifikasi para pihak oleh Lembaga Ombudsman D.I. Yogyakarta telah Dilakukan

Screenshot from 2014-12-20 08:34:13

Pada tanggal 2 Februari 2015 lalu, saya (Elanto Wijoyono) melaporkan/mengadukan sebuah kasus pembongkaran benda/bangunan warisan budaya di Jl. Pajeksan No. 16 Yogyakarta kepada Lembaga Ombudsman (LO) D.I. Yogyakarta. Lahan bekas lokasi bangunan Cina Tjan Bian Thiong yang telah ditetapkan sebagai Bangunan Warisan Budaya Kota Yogyakarta pada tahun 2009 itu segera berubah menjadi gedung Hotel Amaris Malioboro setinggi 8 lantai. Hotel Amaris Malioboro diajukan ke proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada 27 Desember 2013, tepat 4 hari sebelum moratorium pengajuan izin pembangunan hotel di Yogyakarta diberlakukan per 31 Desember 2013. Hanya butuh tiga bulan, pada 27 Maret 2014, IMB Hotel Amaris Malioboro telah terbit dengan nomor 0226/GT/2014-1867/01. Continue reading

Mengapa Heritage Diterjemahkan menjadi Pusaka?

Image

Dihimpun dari Twit Series @joeyakarta

Setelah satu dekade gerakan pelestarian pusaka Indonesia, masih banyak yang belum paham dengan makna pusaka. Hal ini tidak esensial untuk dijadikan isu utama dalam gerakan pelestarian, tetapi bisa jadi diskusi serius. Sebagian pihak menganggap istilah heritage tak tepat diterjemahkan sebagai “pusaka”. Ada pihak yang menggunakan istilah warisan budaya, cagar budaya, hingga heritase sebagai padanan kata heritage. Bahkan, ada pihak yang menganggap penggunaan istilah “pusaka” itu salah karena jika diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi heirloom. Padahal, justru istilah pusaka memang tidak tepat diterjemahkan sebagai heirloom yang berarti warisan, melainkan heritage karena keluasan maknanya. Continue reading

RUU Cagar Budaya Miskin Perspektif Kebudayaan

Cermin Lemah Pemahamaan Budaya Lembaga Negara

Tak ada hal baru, mendasar, dan kuat yang didapatkan ketika membaca Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cagar Budaya. Dalam paparan yang disampaikan oleh tim Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (Kemenbudpar RI) dan Panitia Kerja (Panja) RUU Cagar Budaya pada Jumat (02/10/2010) lalu, disuratkan ada rencana besar yang digadang-gadang mampu mewujudkan sebuah Undang-Undang (UU) yang utuh mengatur perihal pelestarian melalui cagar budaya. Namun, alih-alih menampilkan wujudnya yang holistik, RUU ini justru terkesan sangat pragmatis. Apakah ini tanda adanya pendekatan yang kompromistis dalam penyusunannya, ataukah memang tanda belum utuhnya pemahaman konsep kebudayaan di dalam tubuh Panja dan Kemenbudpar RI? Continue reading