Monthly Archives: April 2014

Pusaka Peringatan untuk Keberadaban yang Lestari

100_0901 (copy)

Celebrate the International Day on Monuments and Sites 2014. Jauhkan perjuangan pelestarian pusaka dari kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi!

“Pusaka Peringatan”, demikian tema perayaan Hari Monumen dan Situs Internasional yang digaungkan oleh International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) pada 18 April 2014 hari ini. Pusaka Peringatan adalah bentuk refleksi yang mencerminkan kebutuhan mendalam manusia untuk mengingat. Pusaka Peringatan adalah salah satu cara untuk mengirimkan memori saya, Anda, kita kepada orang lain. Pusaka Peringatan diwujudkan sebagai kesempatan untuk merenungkan tantangan ‘mengingat’ dalam kehidupan kontemporer saat ini. Pusaka Peringatan bagi dunia mungkin berbentuk seperti The Centenial Hall di Polandia, untuk mengenang kemenangan bangsa Prusia-Jerman atas Napoleon. Atau, seperti monumen perdamaian di Hiroshima untuk mengenang tragedi akhir Perang Dunia II, pengingat kesadaran utk peradaban masa kini. Bagi saya, Pusaka Peringatan itu berbeda, sebagai cara refleksi atas memori saya yang saya nilai penting sebagai pesan untuk diteruskan kepada orang lain.  Continue reading

Advertisements

Pilihan Politik dan Konsekuasinya pada Hak Publik Warga Negara

abstain

Siapapun tetap bisa melayangkan kritik dan protes kepada Direksi PLN atas kualitas layanan yang diberikan walaupun bukan kita yang memilih mereka duduk di jabatan itu.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah salah satu badan publik yang diselenggarakan oleh negara. Sama halnya dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pertamina, kita tetap bisa melayangkan protes atas kualitas layanan walaupun bukan kita yang memilih pejabat untuk duduk di dalam manajemen. Masyarakat sebagai penerima manfaat atas keberadaan badan publik tersebut berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Continue reading

Anggaplah Wakil Rakyat itu Ada, Apa yang Harus Kita Relakan?

941475_10151789119339195_1325506392_n

“… Wakil rakyat adalah orang yang diajukan oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat. Orang yang diajukan partai politik dan meminta rakyat untuk memilihnya itu bukanlah wakil rakyat, melainkan wakil parpol. …”

Anggaplah semua wakil rakyat itu ada dan bersih. Mereka tetap akan hisap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rata-rata Rp 50.000.000,- per orang per bulan untuk gaji dan tunjangan.

Anggaplah semua wakil rakyat itu ada dan jujur. APBN akan tersedot rata-rata Rp 600.000.000,- per tahun untuk setiap orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggaplah semua wakil rakyat itu ada dan bekerja. Mereka tetap bakal gerogoti APBN Rp 336.000.000.000,- per tahun untuk 560 anggota DPR.

Anggaplah semua wakil rakyat itu ada dan berjuang. Negara harus relakan Rp 1.680.000.000.000,- habis untuk gaji dan tunjangan bagi 560 orang anggota DPR selama 5 tahun.

Jumlah itu baru untuk gaji dan tunjangan bagi mereka yang duduk di DPR. Jumlah itu belum termasuk gaji dan tunjangan untuk 2.137 orang yang duduk di DPRD Provinsi dan 17.560 orang yang duduk di DPRD Kabupaten/Kota.

Jumlah itu belum termasuk juga biaya operasional kerja-kerja mereka selama 5 tahun, biaya pembangunan gedung baru, gaji ke-13, hingga dana pensiun sekitar Rp 30.000.000,- per orang per tahun, dan sebagainya 🙂

Anggaplah semua partai politik itu ada dan benar. Rakyat harus ikhlaskan sekitar Rp 8.000.000.000.000,- per tahun untuk disumbangkan oleh negara kepada partai politik yang berhasil masuk senayan.

Anggaplah ssemua partai politik itu ada dan bermanfaat. Rakyat harus relakan belasan-puluhan triliun setiap 5 tahun untuk membiayai festival hingar bingar bertajuk pesta demokrasi.

Pertanyaannya..

Apa benar yang disebut dengan demokrasi memang harus semahal itu?
Siapa yang sebenarnya telah berkorban, rakyat atau wakil rakyat?

(Elanto Wijoyono)

* ilustrasi foto: bukan caleg yang benar dan sebenarnya 🙂

 

Mengapa Polisi Diamkan Konvoi Massa Kampanye Parpol?

Screenshot from 2014-04-03 18:37:02

Sebal juga baca pernyataan Satlantas Polresta Yogyakarta bahwa tidak ada perintah dari atasan untuk menindak massa konvoi kampanye partai politik (parpol). Hal itu disampaikan melalui akun Twitter @korlantas. Linimasa media jejaring sosial pun ramai memberikan respon. Hal itu kuteruskan ke Dirlantas Polda D.I. Yogyakarta Kombes Pol Nasri Wiharto akhir pekan lalu. Secara diplomatis, beliau kemudian menjelaskan beberapa hal tentang situasi sekarang. Continue reading