#JogjaAsat, Seruan Keadilan Air untuk Rakyat

Memperkuat Kapasitas Warga untuk Mengatasi Masalah Tata Kelola Air dan Risiko Pembangunan di Kota Yogyakarta

2017 08 - Jogja Asat

Rabu, 6 Agustus 2014, publik Yogyakarta dikejutkan oleh aksi mandi pasir oleh Dodok Putra Bangsa, seorang warga kampung Miliran di depan Fave Hotel Kusumanegara Yogyakarta. Media menyebutnya aksi teatrikal. Padahal, aksi tersebut sebenarnya merupakan bentuk protesnya kepada manajemen Fave Hotel atas keringnya puluhan sumur warga Kampung Miliran yang berada tepat di belakang hotel. Mewakili warga kampungnya, Dodok menyebutkan bahwa ada indikasi kuat keringnya sumur warga ini disebabkan oleh penggunaan sumur air tanah dalam oleh pihak hotel. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta ketika dikonfirmasi oleh media membantah pernyataan Dodok dengan penjelasan bahwa keringnya sumur warga kemungkinan besar diakibatkan oleh dampak kemarau dan banyaknya warga yang menggunakan sumur air tanah dangkal [i]. Sumur air tanah dalam Fave Hotel yang menyedot air 80 meter dari permukaan tanah menurut BLH Kota Yogyakarta tidak akan mempengaruhi ketersediaan air tanah dangkal. Namun, selang satu bulan, pada 1 September 2014, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta melakukan penyegelan sumur air tanah dalam Fave Hotel. Tindakan ini dilakukan oleh karena Fave Hotel hanya memiliki izin pengeboran air tanah dan belum memiliki izin pemanfaatan air tanah. Secara teoritis, penggunaan air tanah dalam tidak akan mempengaruhi air tanah dangkal atau sumur-sumur warga. Namun, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta mengakui, air tanah dangkal dapat tersedot ke lapisan tanah yang lebih dalam jika terjadi kebocoran [ii]. Hanya satu minggu setelah sumur air tanah dalam Fave Hotel disegel, sumur warga di Kampung Miliran kembali terisi air. Padahal, di tahun 2014, musim kemarau masih berlangsung hingga bulan November [iii].

Aksi di Miliran itu menggunggah kesadaran publik bahwa ada masalah kritis yang sedang terjadi di Yogyakarta. Ketika film “Belakang Hotel” diproduksi pada bulan November 2014 oleh kelompok warga bersama WatchDoc Indonesia Documentary Channel [iv], kasus sumur kering ternyata juga ditemui di kampung-kampung lain di Kota Yogyakarta. Selain di Miliran, tim film saat itu juga meliput situasi ketika warga di Kampung Penumping dan Gowongan di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta mendapatkan kesulitan akibat keringnya sumur mereka. Warga Gowongan sampai harus meminta air dari kompleks perkantoran di Jalan Marga Utama/Mangkubumi yang berlangganan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta [v]. Warga Penumping ada yang bahkan harus rela mandi di kamar mandi umum Pasar Kranggan di Jalan Diponegoro akibat sumur di kampung makin menipis debitnya. Kejadian ini diakui warga baru pertama kali terjadi sejak mereka lahir atau tinggal di Yogyakarta dari puluhan tahun yang lalu. Mereka mensinyalir keringnya sumur tidak lepas dari makin maraknya pembangunan gedung-gedung hotel di sekitar kampung. Gedung perhotelan tersebut diduga kuat menggunakan sumur air tanah dalam yang berdampak pada tersedotnya debit sumur warga yang menggunakan air tanah dangkal. Publik merasakan bahwa pertumbuhan hotel menjadi salah satu wujud dampak dari risiko pembangunan yang tidak lestari dan tidak berkeadilan.

Dugaan di atas cukup beralasan karena, dalam bulan yang sama, BLH Kota Yogyakarta mengakui bahwa ada 7 hotel di Kota Yogyakarta yang terbukti hanya memiliki izin pengeboran sumur dalam, tetapi belum memiliki izin pemanfaatan/pengusahaan air tanah [vi]. Hotel-hotel bermasalah itu kemudian dibina oleh BLH Kota Yogyakarta bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). BLH Kota Yogyakarta mengakui hanya bisa mengawal prosedur secara administratif, tetapi tidak berdaya untuk melakukan pengawasan di lapangan secara intensif. Dari bulan Januari 2013 hingga Juli 2014, BLH Kota Yogyakarta menerima 15 pengajuan izin pengeboran sumur dalam dari hotel-hotel di Yogyakarta. Sebanyak 13 telah mendapatkan izin, sisanya masih dalam tahap akhir pengurusan izin. Padahal, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta yang disahkan pada Februari 2014 memberikan ketentuan bahwa setiap usaha perhotelan di daerah yang terjangkau oleh jaringan PDAM harus menyediakan air baku yang bersumber dari PDAM, bukan dari air tanah dalam. Namun, bahkan hingga tahun 2017 ini, PDAM Tirtamarta mencatat baru ada 140 hotel yang berlangganan PDAM dari total 340 hotel lama dan baru di Kota Yogyakarta yang diwajibkan mengikuti ketentuan tersebut. Komisioner Lembaga Ombudsman DIY Imam Santoso melihat perubahan kewenangan izin pemanfaatan air tanah dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi DIY menjadikan celah ketidakpatuhan ini semakin kuat [vii]. Artinya, warga Kota Yogyakarta masih akan menghadapi potensi terampasnya air sumur mereka di masa mendatang sebagai dampak dari masih maraknya penggunaan sumur air tanah dalam oleh usaha perhotelan. Langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah krisis lingkungan berkembang semakin kompleks menjadi krisis sosial ke depan?

Situasi Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Yogyakarta

CAT DIY

Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah)

Air tanah di Kota Yogyakarta masuk dalam kawasan Cekungan Air Tanah 109 (Yogyakarta – Sleman) yang memiliki luas 916 km2. Cekungan Air Tanah (CAT) lain di wilayah Provinsi DIY adalah CAT 110 Wates yang memiliki luas 150 km2 dan CAT 119 Wonosari yang memiliki luas 1692 km2. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah kemudian mengatur bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan pembatasan pengambilan air tanah dengan mengutamakan penggunaan PDAM bagi wilayah yang terjangkau layanan PDAM. Penatagunaan air tanah memang antara lain dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri dan pariwisata. Namun, penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama. Pemerintah Provinsi DIY pun mewajibkan pemakaian air dari PDAM bagi wilayah yang terjangkau layanan PDAM bagi pengguna air dalam jumlah besar untuk kepentingan usaha, termasuk usaha perhotelan. PDAM Tirtamarta mengklaim debit air yang ada mencukupi untuk melayani seluruh pelanggan, baik dari kategori sosial, rumah tangga, instansi pemerintah, niaga/bisnis, maupun industri. BPS Kota Yogyakarta mencatat volume air yang disalurkan kepada pelanggan di tahun 2015 mencapai 7,40 juta m3 atau 45,35% dari total produksi. Jumlah pelanggan pada tahun 2015 tercatat 33.871 pelanggan dan sebagian besar adalah kelompok pelanggan non-niaga yang terdiri dari rumahtangga dan instansi pemerintah [viii]. Sumber Air PDAM Tirtamarta sendiri berupa air permukaan (sungai) dan air tanah (mata air, sumur dangkal, dan sumur dalam sebanyak 58 unit) [ix]. Jadi, keengganan 140 hotel untuk menggunakan PDAM dengan alasan mempertanyakan kuantitas atau debit air yang kurang jelas tidak beralasan dan justru akan memperbesar risiko krisis air bagi masyarakat di masa mendatang [x]. Ancaman krisis air dalam jangka panjang dikonfirmasi oleh peneliti Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN “Veteran” Yogyakarta Eko Teguh Paripurno yang mengatakan bahwa air tanah di Yogyakarta sejak tahun 2006 tercatat menurun 15-20 cm per tahun [xi]. Dalam jangka panjang, warga perkotaan Yogyakarta akan semakin sulit mendapatkan akses air yang cukup dan layak.

Kekhawatiran publik terhadap kelestarian sumber daya air di Kota Yogyakarta dengan maraknya pembangunan gedung perhotelan sangat masuk akal. Aspek dari sisi lingkungan yang terkait dengan aturan pembangunan gedung, selain aspek sumber air baku yang digunakan dan sanitasi, antara lain aspek intensitas bangunan yang mengatur soal Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH). Ruang terbuka hijau untuk fungsi resapan air menjadi salah satu syarat dalam arsitektur bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Namun, ketaatan pemrakarsa pembangunan hotel di Kota Yogyakarta ternyata cukup rendah. Lembaga Ombudsman DIY pada tahun 2014 melakukan survei secara acak pada 23 hotel di Kota Yogyakarta. Hasilnya, 10 hotel terbukti tidak memiliki ruang terbuka hijau dan resapan air yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Padahal, pada saat yang sama, usaha perhotelan menjadi pihak yang konsumsi airnya sangat tinggi. Direktur Amrta Institute Nila Ardhianie yang melakukan riset tentang pemanfaatan air oleh usaha perhotelan di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 menyatakan bahwa banyak hotel yang curang, tidak bersedia berlangganan air dari PDAM. Manajemen hotel dengan 400 kamar akan lebih memilih membuat sumur air tanah dalam dengan biaya Rp 500 juta daripada harus berlangganan PDAM dengan biaya Rp 2 miliar per bulan. Padahal, daya sedot air sumur tanah dalam oleh hotel atau apartemen sangat besar dan pasti akan mengganggu ketersediaan air di lingkungan gedung tersebut. Kecamatan Gondokusuman, Mergangsan, Mantrijeron, Jetis, dan Umbulharjo adalah lima wilayah yang terancam krisis air di Kota Yogyakarta karena merupakan permukiman padat penduduk dan berdiri banyak hotel [xii].

Dengan luas hanya 32,5 km2, penduduk Kota Yogyakarta mencapai 412.704 jiwa (per 2015) [xiii]. Isu air pun menjadi salah satu isu dasar yang perlu mendapatkan perhatian serius bagi kota dengan kepadatan penduduk rata-rata 12.669 jiwa/km2 ini. Kebutuhan air bagi penduduk sebanyak itu harus bisa tercukupi dan harus berbagi dengan kebutuhan air untuk wisatawan. Dua tahun terakhir, wisatawan yang berkunjung dan menginap di Provinsi DIY rata-rata mencapai 4 juta orang. Sebagian di antaranya akan menginap di akomodasi perhotelan yang ada di Kota Yogyakarta karena jumlah hotel bintang dan non-bintang terbanyak ada di wilayah kota, diikuti Kabupaten Slemanxiv. Eko Teguh Paripurno menilai arahan penggunaan PDAM sebagai sumber air baku perhotelan di Kota Yogyakarta pun sebenarnya bukan solusi, melainkan hanya memindahkan masalah. Dengan mengatur usaha perhotelan menggunakan PDAM, hotel-hotel tidak perlu membuat sumur air tanah dalam, sehingga sumur-sumur warga yang menggunakan sumber air dangkal di lingkungan setempat akan relatif tidak terganggu. Namun, dengan fakta bahwa sumber daya air yang digunakan PDAM Tirtamarta sebagian besar masih dari air tanah dalam artinya konsumsi air oleh usaha perhotelan akan tetap mempengaruhi ketersediaan air warga di Yogyakarta dalam jangka panjang. Salah satu point putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan seluruh ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menegaskan setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat [xv]. Dengan demikian, hak rakyat atau warga atas air harus menjadi prioritas untuk dilayani dan dipenuhi. Swasta atau korporasi baru akan mendapatkan ruang pemenuhan kebutuhan air jika syarat-syarat pembatasan pengusahaan air sudah terpenuhi dan masih ada ketersediaan air. Harus ada upaya untuk merumuskan bentuk respon dan solusi yang lebih utuh daripada sekedar mengalihkan sumber air usaha perhotelan dari sumur air tanah dalam masing-masing ke sumur air tanah dalam PDAM. Para ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun mendorong adanya pendekatan ekohidrologi untuk mengatasi persoalan air di Yogyakarta yang belum maksimal, sangat sektoral, dan masih parsial [xvi]. Sementara, Direktur WALHI Yogyakarta Halik Sandera berulangkali juga mendorong perlu ada juga upaya dari warga untuk segera merumuskan praktik-praktik solusi jangka panjang secara paralel dengan proses advokasi kebijakan tata kelola air yang lebih adil.

Pertumbuhan Hotel dan Paradigma Pembangunan Pusat-Daerah

Screenshot from 2017-08-05 13-06-16

Usaha perhotelan di Kota Yogyakarta menjadi sorotan publik karena jumlahnya yang tumbuh signifikan sejak tahun 2013, khususnya hotel berbintang. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta mencatat, pada tahun 2011 jumlah hotel non-bintang mencapai 356 hotel/6.289 kamar dan hotel bintang sebanyak 31 hotel/2.979 kamar. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah non-bintang relatif tidak berubah banyak, yakni menjadi 360 hotel/6.310 kamar (2012), 357 hotel/6.301 kamar (2013), 362 hotel/6.446 kamar (2014), dan akhirnya turun menjadi 354 hotel/6.325 kamar (2015). Sementara, jumlah hotel berbintang terus merangkak naik dari tahun ke tahun, yakni menjadi 37 hotel/3.356 kamar (2012), 43 hotel/4.002 kamar (2013), 57 hotel/5.286 kamar (2014), dan menjadi 59 hotel/5.453 kamar (2015) [xvii]. Jumlah ini diperkirakan akan terus naik walaupun pada 20 November 2013 telah ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel yang mengatur bahwa penerbitan izin mendirikan bangunan hotel di Kota Yogyakarta dihentikan sementara dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016. Namun, publik membaca peraturan ini tidak memiliki tujuan yang baik karena permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel yang telah didaftarkan ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebelum 1 Januari 2014 tetap akan diproses. Alhasil, antara tanggal 20 November 2013 hingga 31 Desember 2013 para pemrakarsa proyek hotel berlomba-lomba mengajukan permohonan IMB hotel sebelum moratorium izin diberlakukan. Sebanyak 104 permohonan IMB masuk ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebelum tenggat waktu [xviii]. Hingga Januari 2016, dari 104 permohonan IMB hotel, hanya tinggal 21 hotel yang belum diterbitkan IMB-nya. Jumlah meningkat menjadi total 84 IMB hotel terbit pada April 2016 dan 87 IMB hotel terbit pada Januari 2017 [xix]. Dengan kebijakan di atas, adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel yang menetapkan perpanjang moratorium penerbitan IMB hingga 31 Desember 2017 pun dinilai publik tidak akan berdampak apapun. Izin pembangunan hotel akan tetap terbit dan jumlah hotel, khususnya hotel bintang, akan tetap meningkat.

Pesatnya pertumbuhan hotel di Kota Yogyakarta jelas bukan tanpa sebab. Kebijakan yang cukup longgar untuk kepentingan investasi pembangunan, khususnya pada infrastruktur dan akomodasi pariwisata oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, merujuk pada arahan kebijakan pemerintah di tingkat nasional dan provinsi. Terbitnya Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin mengikat paradigma perencanaan pembangunan di tingkat daerah yang ditujukan untuk mengejar pertumbuhan. Provinsi DIY sendiri dalam kerangka MP3EI ini diproyeksikan menjadi gerbong industri jasa dan pariwisata [xx]. Pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di DIY pun menerjemahkan amanat tersebut dalam paket-paket perencanaan pembangunannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DIY 2005-2015 menerakan visi DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara pada 2025. RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 mengusung visi yang senada yang mengarahkan Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata yang berkualitas dan kota yang unggul sebagai pusat pelayanan jasa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DIY 2013-2017, misalnya, menetapkan bisnis meeting, insentive, convention, and exhibition (MICE) dalam kerangka pembangunan daerah menjadi salah satu prioritas utama pembangunan. Pembangunan akomodasi pariwisata, antara lain dalam bentuk penyelenggaraan izin pembangunan hotel, adalah konsekuensi logis dari kebijakan-kebijakan daerah tersebut. Terbitnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2025 semakin memperkuat pijakan pemerintah kota untuk meningkatkan fasilitasi dan regulasi bagi kepentingan pembangunan akomodasi perhotelan, sebagai bagian dari pengembangan usaha pariwisata di Kota Yogyakarta.

Krisis air hanyalah salah satu potensi dampak atau risiko dari kebijakan pembangunan daerah di tingkat Provinsi DIY dan Kota Yogyakarta. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan warga dengan memprioritaskan pembangunan di sektor jasa dan pariwisata, justru tingkat ketimpangan di Provinsi DIY semakin tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dilansir BPS, rasio gini di Provinsi DIY per Maret 2016 adalah 0,423. Setahun kemudian, per Maret 2017, rasio gini di Provinsi DIY adalah 0,435. Ketimpangan ini menjadi yang tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia. Rasio gini tersebut jauh di atas Indonesia per Maret 2017 yang mencapai 0,406 [xxi]. Ketimpangan terburuk di Provinsi DIY terjadi di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Institute for Development and Finance (INDEF) [xxii] menilai kedua wilayah tersebut mengalami fenomena modernisasi yang seakan dipaksakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pembangunan akomodasi pariwisata, seperti hotel dan pusat perbelanjaan, dinilai hanya memfasilitasi kelompok ekonomi menegah ke atas. Sementara, kelompok ekonomi menengah ke bawah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman tidak mengalami perubahan gaya hidup yang sederhana. Liberalisasi pembangunan daerah ini akan semakin membahayakan ke depan karena bisa memicu konflik sosial antara kelompok pendatang yang lebih kuat secara ekonomi dengan kelompok pekerja dengan UMR tak lebih dari Rp 1,5 juta per bulan, yang sebagian besar adalah warga Yogyakarta sendiri [xxiii]. Arah kebijakan pembangunan daerah di atas sebenarnya telah mendapatkan banyak kritik, saran, dan masukan dari banyak pihak. Namun, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tetap bergeming dengan konsep pertumbuhan ekonomi berbasis industri jasa dan pariwisata dengan pendekatan padat modal. Padahal, sejumlah studi telah memberikan bukti bahwa tata kelola industri pariwisata padat modal saat ini tetap lebih menguntungkan para pemodal asing. Studi tentang potensi kebocoran ekonomi pariwisata di Thailand menyebutkan bahwa sekitar 70% uang yang dibelanjakan oleh wisatawan akan terhisap oleh pemodal asing yang menguasai jasa transportasi, akomodasi (hotel), logistik, dan sebagainya. Sementara, potensi kebocoran ekonomi pariwisata di negara-negara Dunia Ketiga lainnya tak kalah besar, seperti di Karibia yang mencapai 80% dan di India yang mencapai 40% [xxiv].

Memahami pembangunan secara jujur dapat diawali dari pandangan Dawam Rahardjo [xxv] yang menyebutkan kebanyakan negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, telah terjebak dalam jeratan kapitalisme pascakolonial yang mengusung agenda: kembali menguasai perekonomian negara-negara bekas jajahan dan mempertahankan hegemoni negara-negara industri maju dalam perekonomian dunia. Jebakan itu terjadi melalui kerangka ideologi ekonomi yang kemudian dikenal sebagai developmentalisme atau pembangunanisme. Ideologi ekonomi ini mewujud sebagai pola pembangunan modernis yang bersandar pada rasionalitas tekno-ekonomi, bergaya pragmatis dan jangka pendek, fokus pada kondisi sedang (dengan konsekuensi abaikan tradisi dan warisan masa lalu), tidak memperhitungkan konsekuensi di masa depan atau jangka panjang yang dinilai idealis, serta lebih perhatikan dan pentingkan kepentingan individu daripada kepentingan kolektif. Filsuf ilmu pengetahuan asal India Vandana Shiva mengingatkan bahwa pengetahuan tentang pembangunan (development) diproduksi oleh Barat dan dikirimkan ke rakyat Dunia Ketiga bukan sebagai pengetahuan netral. Pengetahuan ini sarat dengan ideologi Barat dan sarat nafsu untuk mengontrol melalui diskursus pembangunan. Label “serba kekurangan” di negara-negara Dunia Ketiga menjadi justifikasi kebutuhan pengetahuan modern, teknologi, dan keahlian profesional dari Barat, yang mendeligitimasi pengetahuan tradisi. Secara ekologis terbukti pembangunanisme/developmentalisme menimbulkan dampak terhadap kehancuran lingkungan hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan yang dilontarkan untuk menjawab persoalan lingkungan pun dikembangkan dengan tetap mendorong pencapaian standard hidup negara maju. Padahal, diyakini, lambat laun model itu pun juga akan menghancurkan lingkungan, pengetahuan tradisi, dan peran perempuan. Sifat reduksionis pengetahuan modern ini potensial mencabut kemampuan alam dan potensi kaum perempuan untuk bereproduksi dan beregenerasi, menggantikannya dengan teknologi. Keangkuhan Dunia Pertama untuk terus melemparkan kesalahan dampak pembangunan global kepada Dunia Ketiga tanpa bersedia memperbaiki diri jelas menyimpang dari konsep sustainability yang mereka usung sendiri [xxvi].

Membangun Kapasitas Warga menuju Mengatasi Ancaman Pembangunan

Di tengah karut-marut persoalan regulasi dan penegakan hukumnya, ada masalah lain yang cukup serius dalam hal kesadaran dan kapasitas warga menghadapi situasi yang terjadi. Kejadian mengeringnya sumur di perkampungan di paruh kedua tahun 2014 tidak lantas memunculkan respon warga serupa di Kampung Miliran yang viral akibat aksi mandi pasir Dodok Putra Bangsa. Tidak semua warga di kampung terdampak kekeringan memiliki kesadaran seperti yang dilakukan warga Miliran dan Gowongan dengan mengadukan peristiwa itu ke beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi kasus, seperti ke Lembaga Ombudsman DIY, Ombudsman RI Perwakilan DIY, atau Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (FORPI) Kota Yogyakarta. Warga kampung Penumping, contohnya, tidak melakukan respon khusus atas situasi yang membelit akibatnya keringnya sumur warga. Indikasi yang sama juga disinyalir terjadi di banyak kampung lain di Kota Yogyakarta yang warganya memilih diam dan mencoba menyelesaikan persoalan secara individual. Dalam konteks kasus sumur kering, banyak warga yang kemudian mengambil tindakan sendiri untuk memperdalam sumur tanpa berdiskusi dengan tetangga. Akibatnya, permasalahan air berhenti menjadi masalah individu/rumah tangga, tidak menjadi masalah kolektif warga di tingkat kampung. Hal ini menyebabkan para aktivis warga pemerhati isu sosial dan lingkungan di Yogyakarta cukup kesulitan untuk mendeteksi sebaran kasus kekeringan sebagai dampak pertumbuhan hotel yang terjadi dalam 2-3 tahun terakhir.

Ada sejumlah faktor yang memberikan pengaruh pada bentuk respon warga terhadap potensi ancaman krisis lingkungan yang terjadi di tingkat kampung atau kota. Pertama, warga tidak memiliki pengetahuan/kapasitas yang cukup terhadap situasi yang terjadi, sehingga tidak siap untuk memberikan respon apapun. Kedua, warga memiliki pengetahuan/kapasitas yang cukup terhadap situasi yang terjadi dan aktif memberikan respon kritis dengan beragam bentuk advokasi, baik secara formal maupun kultural. Ketiga, warga memiliki pengetahuan/kapasitas yang cukup terhadap situasi yang terjadi, tetapi tidak memberikan respon kritis. Hal terakhir ini biasanya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, sikap sebagai pendukung agenda pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, sehingga tidak menganggap dampak terhadap lingkungan bukan sebagai masalah. Kedua, sikap individualistis yang melahirkan bentuk pengabaian terhadap persoalan yang seharusnya menjadi masalah kolektif/bersama. Ketiga, pada beberapa kasus, sebagian warga terjebak dalam komitmen untuk mendukung kepentingan pihak pengembang/investor, sehingga tak lagi bisa berada pada posisi membangun kesadaran kritis bersama warga terdampak lainnya. Situasi ini sering memunculkan konflik horisontal pada saat Kota Yogyakarta sedang mengalami ancaman atas dampak pembangunan yang tidak lestari/pembangunan berisiko. Warga memiliki potensi terdampak yang besar, tetapi jika tidak diikuti dengan kapasitas yang benar maka tingkat risiko yang dihadapi makin besar dan kompleks. Proses perencanaan dan perizinan dalam birokrasi formal yang selama ini berjalan ternyata masih membuka ruang pada praktik-praktik yang tidak adil dan tidak lestari. Beragam potensi pelanggaran dalam mekanisme pembangunan daerah banyak terjadi dan minim pengawalan dari warga. Penguatan kapasitas warga untuk mampu memahami dan mengawal kualitas proses dan hasil pembangunan daerah menjadi mutlak untuk dilakukan. Inisiatif ini harus semakin diperkuat dari tingkat paling bawah, seperti kampung, baik dalam ruang formal maupun ruang kultural. Warga tidak bisa melakukan proses ini sendiri. Perlu ada kolaborasi aksi antara warga dengan akademisi dan aktivis lintas disiplin untuk memperkuat kapasitas menghadapi ancaman dampak pembangunan tidak lestari/pembangunan berisiko yang makin masif. Bagaimana langkah itu akan dilakukan?

Sejak 4-5 tahun terakhir, sejumlah inisiatif dari jejaring kelompok masyarakat sipil dan warga di Provinsi DIY untuk bersama-sama mengawal isu-isu sosial dan lingkungan kembali menguat. Dalam payung gerakan warga berdaya, inisiatif ini bergulir dari isu-isu sosial dan lingkungan di lereng Gunungapi Merapi, perkotaan Yogyakarta, Pegunungan Seribu dan Perbukitan Menoreh, hingga pesisir pantai selatan Jawa. Warga setempat adalah aktor utama dari setiap proses belajar, kampanye, dan advokasi. Sesama warga dari lintas wilayah kemudian akan bisa saling terhubung untuk saling belajar dan saling menguatkan perjuangan atas daulat lingkungan yang adil dan lestari. Sejumlah pesan dalam gerakan warga ini kemudian bermunculan, seperti “Jogja Ora Didol” yang berarti “Yogyakarta Tidak Dijual”, hingga “Jogja Asat” yang berarti “Yogyakarta Kering/Mengering”, dan sebagainya. Forum para pihak/lintas aktor, seperti WALHI Yogyakarta dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi DIY, diposisikan sebagai wadah-wadah untuk membahas isu-isu sosial dan lingkungan dari beragam sudut pandang. Dari wadah tersebut, beragam skenario solusi kemudian dirumuskan dalam agenda-agenda aksi yang diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan di tingkat warga. Isu tata kelola/pengusahaan sumber daya air di Kota Yogyakarta adalah salah satu isu yang harus diprioritaskan, dan sudah berjalan pada saat ini. Dengan memahami bahwa advokasi isu air itu tak bisa terbatas pada aspek legal saja maka kerja-kerja di ranah sosial kultural juga harus dipersiapkan. Pertama, ……. Kedua, …….. Ketiga, ……. [Rumusan strategi advokasi tidak saya akan publikasikan di blog secara online/terbuka] Skenario di atas diharapkan secara bertahap dapat menyelesaikan dua akar persoalan buruknya tata kelola sumber daya air dalam konteks pembangunan di Kota Yogyakarta, yakni regulasi yang tak adil dan penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya pengetahuan warga atas dampak pembangunan tidak lestari/pembangunan berisiko.

Warga wajib memegang teguh prinsip bahwa proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan lestari dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disadari bahwa aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Artinya, proses pembangunan pun harus benar-benar dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa merugikan kelestarian lingkungan, seperti yang sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan turunannya. Pada banyak konteks situasi, termasuk kasus tata kelola sumber daya air di Kota Yogyakarta ini, penguasa (pemerintah) dan pengusaha yang seharusnya memiliki pengetahuan yang utuh tentang pembangunan yang lestari, justru menjadi pihak yang harus kembali dididik agar memiliki pengetahuan lingkungan yang benar. Keterlibatan warga dalam setiap proses pembangunan adalah keniscayaan sebagai sebuah mekanisme kontrol sosial, mengingatkan pihak yang salah atau lupa sesuai amanat undang-undang. Siapapun kita, baik warga terkena dampak, warga pemerhati lingkungan, maupun warga yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam izin lingkungan harus dapat memanfaatkan ruang keterlibatan yang sudah diberikan konstitusi kepada warga. Pembangunan tidak hanya milik pemerintah dan pemodal, yang sering menjadikan apapun yang dikerjakan di lahan pribadi tidak masuk dalam ranah publik. Dalam konteks lingkungan hidup, semua ruang akan masuk dalam ranah publik yang harus selalu terbuka untuk diawasi bersama demi kelestarian lingkungan.

Yogyakarta, Juli 2017

Elanto Wijoyono

Catatan Akhir:

i Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan BLH Kota Yogyakarta Very Tri Jatmiko kepada media pada 6 Agustus 2014. Haris Firdaus. “Sumur Kering, Warga Aksi Mandi Air Tanah di Depan Hotel”. Kompas.com, 6 Agustus 2014. http://regional.kompas.com/read/2014/08/06/16225191/Sumur.Kering.Warga.Jogja.Aksi.Mandi.Tanah.di.Depan.Hotel diakses pada pada Juli 2017.

 

ii Pandangan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Totok Suryonoto kepada media pada 2 September 2014. Agus Utantoro. “Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Segel Sumur Dalam Milik Hotel”. MetroTVNews.com, 3 September 2014. http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/03/286421/8203-dinas-ketertiban-kota-yogyakarta-segel-sumur-dalam-milik-hotel diakses pada pada Juli 2017.

 

iii Media turut mendokumentasikan situasi tersebut pada 3 November 2014. Uli Febriarni. “Belum Hujan, Sumur Warga Miliran Sudah Lancar”. HarianJogja.com, 4 November 2014. http://www.harianjogja.com/baca/2014/11/04/belum-hujan-sumur-warga-miliran-sudah-lancar-549649 diakses pada pada Juli 2017.

iv Film “Belakang Hotel” dapat dilihat secara online di channel Youtube Watchdoc Indonesia Documentary Channel melalui tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=mGwS78pMPmU . Penulis terlibat sebagai tim riset dalam produksi film tersebut. Film ini ditujukan sebagai bentuk pendokumentasian atas beberapa kasus krisis lingkungan dan sosial yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta, yang kemudian digunakan sebagai bahan kampanye untuk membangun solidaritas gerakan warga berdaya dalam isu sosial dan lingkungan di tingkat daerah, nasional, dan internasional.

 

v PDAM Tirtamarta (http://pdamkotajogja.co.id/) adalah perusahaan air minum milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Ada 6 perusahaan air minum yang ada di Provinsi DIY, yang meliputi 5 perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat dan 1 perusahaan lainnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Lihat Statistik Air Bersih Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015. (Yogyakarta: Badan Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016).

 

vi Pengakuan ini dilontarkan oleh Staf Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan BLH Kota Yogyakarta Mareta Hexa Sevana kepada media pada 3 November 2014. Uli Febriarni. “7 Hotel di Jogja Dibina karena Belum Memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah”. HarianJogja.com, 5 November 2014. http://www.harianjogja.com/baca/2014/11/05/7-hotel-di-jogja-dibina-karena-belum-miliki-izin-pengusahaan-air-tanah-549654 diakses pada pada Juli 2017.

 

vii Imam Santoso memberikan pernyataan tersebut kepada media pada 21 Juli 2017. Ujang Hasanudin. “Masih Ada Hotel Manfaatkan Air Tanah, Pemkot Diminta Tegas”. HarianJogja.com, 22 Juli 2017. http://www.harianjogja.com/baca/2017/07/22/masih-ada-hotel-manfaatkan-air-tanah-pemkot-jogja-diminta-tegas-835939 diakses pada pada Juli 2017.

Pernyataan ini merujuk pada hasil diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Ombudsman DIY pada 19 Juli 2017 yang mengangkat tema “Menggali Kebijakan Terkait Pengendalian Air Tanah di Yogyakarta”.

 

viii Lihat Statistik Daerah Kota Yogyakarta 2016. (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2016)

 

ix Lihat Sumber Air Baku dan Wilayah Pelayanan. PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. http://pdamkotajogja.co.id/sumber-air-baku-dan-wilayah-pelayanan diakses pada pada Juli 2017.

 

x “Banyak Hotel di Jogja Enggan Gunakan PDAM, Alasannya Macam-Macam”. HarianJogja.com, 19 Juli 2017. http://jogja.tribunnews.com/2017/07/19/banyak-hotel-di-yogya-enggan-gunakan-pdamalasannya-macam-macam?page=all diakses pada pada Juli 2017.

 

xi Baca artikel Mawa Kresna. “Risiko dan Nasib Buruk Pembangunan Hotel di Yogyakarta”. Tirto.id, 10 Juli 2017. https://tirto.id/risiko-dan-nasib-buruk-pembangunan-hotel-di-yogyakarta-bkWg diakses pada Juli 2017.

 

xii Data dan perhitungan ini disampaikan oleh Nila Ardhianie dalam seminar bertajuk “Kemerdekaan dan Air untuk Warga” di University Club (UC) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 15 Agustus 2016. Beberapa data lain juga disampaikan Direktur Amrta Institue tersebut dalam diskusi bersama kelompok warga di Karangwuni, Caturtunggal, Sleman yang terdampak pembangunan Apartemen Uttara The Icon pada 24 Agustus 2016.

BPS Kota Yogyakarta mencatat pada tahun 2015 jumlah hotel bintang di 14 kecamatan di Kota Yogyakarta mencapai 59 hotel dengan rincian: Mantrijeron (3), Kraton (0), Mergangsan (9), Umbulharjo (4), Kotagede (0), Gondokusuman (8), Danurejan (4), Pakualaman (2), Gondomanan (1), Ngampilan (1), Wirobrajan (0), Gedongtengen (14), Jetis (11), dan Tegalrejo (2). BPS Kota Yogyakarta belum menerbitkan data untuk periode tahun 2016 dan 2017. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, ada kenaikan jumlah hotel bintang yang dibangun di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, tetapi belum semua beroperasi.

 

xiii Lihat Statistik Daerah Kota Yogyakarta 2016. (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2016)

 

xiv Jumlah hotel dan usaha akomodasi menurut kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2015 dan 2016:

Kulon Progo : Bintang = 0 (2015), 0 (2016); Non-Bintang = 26 (2015), 26 (2016)

Bantul : Bintang = 1 (2015), 1 (2016); Non-Bintang = 261 (2015), 262 (2016)

Gunungkidul : Bintang = 1 (2015), 1 (2016); Non-Bintang = 69 (2015), 70 (2016)

Sleman : Bintang = 26 (2015), 32 (2016); Non-Bintang = 354 (2015), 389 (2016)

Yogyakarta : Bintang = 57 (2015), 55 (2016); Non-Bintang = 362 (2015), 419 (2016)

Lihat Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2016; Daerah Istimewa Yogyakarta. (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, 2017).

 

xv Lihat “MK Batalkan UU Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air Harus Diserahkan pada BUMN maupun BUMD”. HukumOnline.com, 18 Februari 2015. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air diakses pada pada Juli 2017.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air mengandung ketentuan bahwa 15% (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin wajib untuk diberikan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat. Ketentuan ini belum tampak wujud penerapannya dalam tata kelola sumber daya air di Kota Yogyakarta.

 

xvi Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti LIPI Ignasius Dwi Ataman Sutapa kepada media pada 12 Oktober 2016. Sunartono. “Air Tanah Tersedot, Kepadatan Tanah Terpengaruh, Apa Akibatnya?”. Solopos.com, 12 Oktober 2016. http://www.solopos.com/2016/10/12/air-bersih-jogja-air-tanah-tersedot-kepadatan-tanah-terpengaruh-apa-akibatnya-760028 diakses pada pada Juli 2017.

 

xvii Lihat Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta 2015. (Yogyakarta: Badan Statistik Kota Yogyakarta, 2016)

 

xviii Data permohonan IMB hotel sebelum moratorium didapatkan oleh penulis dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta melalui prosedur permohonan informasi publik pada September 2015.

 

xix Data terakhir dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Setiyono kepada media pada 13 Januari 2017. Ujang Hasanudin. “Izin 104 Hotel di Jogja Diproses, Apa dan Di Mana Saja?”. HarianJogja.com, 13 Januari 2017. http://www.harianjogja.com/baca/2017/01/13/moratorium-hotel-izin-104-hotel-di-jogja-diproses-apa-dimana-saja-784192 diakses pada pada Juli 2017.

 

xx Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta beberapa tahun terakhir intensif melakukan pendampingan hukum terhadap kelompok warga yang terugikan akibat kebijakan pembangunan daerah di Provinsi DIY, yang disinyalir terkait erat dengan kebijakan pembangunan pariwisata dalam kerangka MP3EI. Proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) sebagai salah satu infrastruktur utama yang menjadi salah satu wujud kebijakan MP3EI adalah salah satu kasus yang dikawal oleh LBH Yogyakarta. Rizky Fatahillah. “Rencana Pembangunan Bandara untuk Kepentingan Siapa?”. LBHYogyakarta.org, 29 Juni 2016. http://www.lbhyogyakarta.org/2016/06/rencana-pembangunan-bandara-untuk-kepentingan-siapa/#more-2827 diakses pada pada Juli 2017.

 

xxi Periksa data detail Gini Rasio per provinsi di Indonesia melalui Modul “Tabel Dinamis” dengan subjek “Kemiskinan dan Ketimpangan” dalam Website Badan Pusat Statistik (BPS) https://www.bps.go.id/site/pilihdata 

 

xxii Ekonom INDEF menyampaikan pandangan tersebut kepada media pada 18 Juli 2017. Nelson Nafis. “INDEF: Ketimpangan Terus Naik, Modernisasi Yogyakarta Keblinger”. Aktual.com, 18 Juli 2017. http://www.aktual.com/indef-ketimpangan-terus-naik-modernisasi-yogyakarta-keblinger/ diakses pada pada Juli 2017.

Baca juga Muhammad Nur Rochmi. “Kenapa Yogyakarta menjadi Provinsi Paling Timpang di Indonesia?”. Beritagar.id, 19 Juli 2017. https://beritagar.id/artikel/berita/kenapa-yogyakarta-menjadi-provinsi-paling-timpang-di-indonesia diakses pada Juli 2017.

 

xxiii Liberalisasi pembangunan di Provinsi DIY antara lain berdampak pada makin meningkatnya alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian menjadi bangunan komersial. Harga lahan semakin mahal akibat permainan para spekulan yang memanfaatkan pertumbuhan investasi properti di DIY. Sebagian besar warga DIY yang merupakan kelas pekerja terancam akan kesulitan untuk mendapatkan akses memiliki rumah karena harga yang makin melambung. Pemerintah daerah justru belum kunjung merumuskan solusi kebijakan terkait situasi ini. Justru sebaliknya, Pemerintah Kota Yogyakarta memasuki tahun 2016 memberikan ruang bagi izin pembangunan apartemen melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun. Publik mensinyalir, kebijakan izin bagi apartemen/kondotel yang masuk dalam kategori rumah susun komersial ini ada merupakan ganti rugi bagi investor atas kebijakan moratorium izin pembangunan hotel yang diperpanjang hingga akhir 2017. Secara teknis, bangunan gedung apartemen dikhawatirkan oleh publik akan memberikan dampak lingkungan yang sama seriusnya seperti bangunan gedung perhotelan.

 

xxiv Patrick Kona. “The Study of Impact Tourism Affluence on the Thai Economy”. International Journal of Social Science and Humanities Research. ISSN 2348-3164 (online) / ISSN 2348-3156 (Print). Volume 4. Issue 1. January – March 2016. Halaman: 648-655.

 

xxv Lihat Dawam Rahardjo. Pembangunan Pascamodernis; Esai-Esai Ekonomi Politik. (Yogyakarta: INSISTPress, 2012)

 

xxvi Lihat Vandana Shiva. Bebas dari Pembangunan; Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di India. Terjemahan. Edisi 1. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s