Ironi Pelestarian Pusaka Kota Budaya

Screenshot from 2018-03-11 17-11-23

Tanggapan Pemerintah Kota Yogyakarta atas pembongkaran rumah kuno di Kotabaru memperpanjang daftar ironi praktik pelestarian di kota budaya. Walaupun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 6 Tahun 2012 telah menetapkan Kotabaru sebagai Kawasan Cagar Budaya (KCB), bangunan di wilayah itu boleh dibongkar jika belum ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB) atau Bangunan Warisan Budaya (BWB). Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta memastikan rumah di Jl. Juwadi No. 7 itu bukan BCB atau BWB. Dinas Kebudayaan dan Tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (TP2WB) hanya merekomendasikan pemilik rumah untuk membangun sesuai dengan corak bangunan di Kotabaru. Sebagai regulator, Pemkot Yogyakarta lagi-lagi tampak mencoba menyederhanakan keadaan dan lepas tangan dari tanggung jawab dengan mempermainkan definisi.

Yogyakarta sebagai barometer pelestarian budaya justru sarat dengan praktik buruk dan kegagalan beragam program konservasi. Gandhok Tengen Pesanggrahan Ambarrukmo, masuk wilayah Sleman, dirusak untuk membangun Ambarrukmo Plaza pada 2004. Kompleks bersejarah milik Kasultanan Yogyakarta ini baru dicagarbudayakan sebagai BCB tingkat nasional pada tahun 2007. Tahun 2010, status BCB nasional RS Mata dr. YAP yang ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sejak 2007 direvisi oleh Dirjen Peninggalan Purbakala demi melancarkan pembangunan YAP Square dengan sepengetahuan Kasultanan Yogyakarta. Tahun 2013, terjadi pembiaran penghancuran BCB tingkat nasional SMA 17 “1” Yogyakarta setelah terjadi sengketa kepemilikan lahan. Tahun 2014, terjadi lagi pembiaran penghancuran bangunan Cina Tjan Bian Thiong, yang telah ditetapkan sebagai BWB berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 798 Tahun 2009, untuk kepentingan pembangunan Hotel Amaris Malioboro.

Pencagarbudayaan bangunan pusaka (heritage) secara formal ternyata tidak menjamin kelestariannya. Respon negara terasa sangat lambat. Perusakan BCB yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bukan merupakan delik aduan. Jadi, aparat seharusnya otomatis melakukan penyidikan dan penindakan tanpa harus menunggu adanya laporan dari warga. Bahkan, dari sekian seri kasus perusakan, penghancuran, dan pencurian/penghilangan cagar budaya (seperti kasus Museum Sonobudoyo) di Yogyakarta, baru kasus perusakan SMA 17 “1” Yogyakarta yang masuk meja hijau. Sayangnya, vonis jatuh hanya pada pelaku di lapangan, bukan aktor intelektualnya. Ketika negara tidak mampu memenuhi konsekuensi atas pencagarbudayaan dengan program pelestarian, jelas ada yang salah dalam sistem manajemen pelestarian pusaka.

Keadaan saat ini perlu dinilai sebagai fase tanggap darurat pelestarian BCB/BWB di Yogyakarta. Ketidaksiapan penegakan hukum sesuai sesuai UU Cagar Budaya menjadikan beragam konsep pelestarian yang sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah dan akademisi menjadi mentah. Potensi pelanggaran pelestarian cagar budaya terus terjadi tanpa pengawasan yang berarti dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Bahkan, kasus penghancuran bangunan Cina Tjan Bian Thiong terjadi dalam prosedur formal. Proyek Hotel Amaris Malioboro mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta di atas lahan situs. Penyidikan atas kasus ini sempat dilakukan atas laporan warga, tetapi kemudian dihentikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) D.I. Yogyakarta pada Juni 2016. Alasannya, bangunan Tjan Bian Thiong disebuat hanya berstatus BWB, bukan BCB, sehingga pembongkarannya dinilai tak melanggar UU Cagar Budaya.

Namun, mengejutkan, Pemkot Yogyakarta kemudian masih menetapkan Hotel Amaris Malioboro masuk dalam Daftar Warisan Budaya Daerah Kota Yogyakarta melalui Kepwal Yogyakarta Nomor 337 Tahun 2017. Ada 32 BWB terdaftar dalam Kepwal tersebut dan 27 di antaranya telah ditetapkan sebagai BWB dalam Kepwal Yogyakarta Nomor 798 Tahun 2009. Fakta ini sangat menggelikan karena dua hal. Pertama, Hotel Amaris Malioboro adalah bangunan baru, walaupun fasadnya dibangun serupa bangunan Cina Tjan Bian Thiong yang telah habis dihancurkan sebelumnya. Kedua, definisi BWB tetap digunakan merujuk pada ketentuan Perda DIY Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, tanpa mencabut Kepwal Yogyakarta Nomor 798 Tahun 2009. Pemkot Yogyakarta menetapkan akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan BWB Kota Yogyakarta berdasarkan kepwal tersebut. Artinya, alasan BPCB DIY menghentikan penyidikan kasus perusakan BWB Tjan Bian Thiong menjadi wajib untuk dipertanyakan. Sama pentingnya dengan mempertanyakan bagaimana bisa Hotel Amaris Malioboro diberi status BWB.

Melestarikan BCB/BWB itu bukan kewajiban yang mudah dan murah. Seri ironi ini akan semakin panjang jika Pemkot Yogyakarta tidak segera menjalankan strategi pelestarian pusaka yang utuh. Berlindung di balik ada tidaknya Surat Keputusan (SK) penetapan BCB/BWB tidak menyelesaikan masalah. Harus ada keadilan bagi pemangku kepentingan, terutama warga pemilik pusaka, bahkan yang belum berstatus BCB/BWB sekalipun. Kompensasi dan insentif* sebagai bentuk penghargaan kepada warga/pihak pelestari BCB/BWB sesuai amanat Perda DIY Nomor 6 Tahun 2012 harus dijalankan secara utuh, konsisten, dan adil. Anggaran pelestarian di pemerintah dan pemerintah daerah jangan hanya digelontorkan untuk proyek-proyek pusaka elit atau monumental, tetapi juga harus menyentuh pusaka rakyat. Jika tidak, godaan untuk menyerahkan nasib BCB/BWB kepada investor yang tak peduli prinsip pelestarian akan semakin besar.

Prinsip pelestarian sejatinya sangat bisa dijadikan landasan untuk mendorong praktik pembangunan yang lestari dan adil. Perubahan adalah konsekuensi logis dari jalannya pembangunan. Namun, perubahan itu harus dipastikan sebagai perubahan yang mengikuti koridor aturan. Konsep kota pusaka (heritage city) yang diajukan untuk Yogyakarta harus memiliki dasar, arah, dan tujuan yang benar. Konsep ini tidak boleh berhenti pada deretan bangunan yang dicagarbudayakan sekedar sebagai atraksi wisata untuk keruk pendapatan daerah. Akhirnya, Yogyakarta yang lestari bukan sekedar muncul dalam deretan bangunan cagar budaya yang bisa dirobohkan sewaktu-waktu oleh praktik kolutif dan koruptif. Yogyakarta yang lestari adalah ruang kehidupan yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi secara sehat, dalam koridor aturan yang benar.

Elanto Wijoyono
Pegiat gerakan Warga Berdaya Yogyakarta

* Yang dimaksud dengan “insentif dan kompensasi” antara lain berbentuk sertifikat penghargaan, piagam, plakat, piala, pemberian subsidi teknis, pemberian fasilitasi tenaga ahli, biaya pemugaran bagi bangunan, penyertaan modal bagi pengelola kawasan, pemberian dana bagi keadaan darurat, pembelian Cagar Budaya oleh pemerintah daerah, pembebasan/keringanan/subsidi pajak bumi dan bangunan, pemberian pelatihan pada masyarakat, pengurangan/ subsidi listrik telepon, air, pemberian sponsor bagi promosi Cagar Budaya, subsidi untuk pemeliharaan). – Perda Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s