Langkah Taktis Tanggap Darurat Cagar Budaya Yogyakarta

Catatan Akhir Tahun Inisiatif Pelestarian Cagar Budaya di Daerah Istimewa

20475_222472209194_3497017_n

Pencagarbudayaan sebuah bangunan pusaka (heritage) melalui penetapan formal sebagai cagar budaya ternyata tidak menjamin kelestarian bangunan tersebut. Yogyakarta yang menjadi barometer pelestarian cagar budaya nasional justru sarat dengan praktik buruk dan kegagalan beragam program konservasi. Tahun 2004, Pesanggrahan Ambarrukmo dirusak untuk membangun Ambarrukmo Plaza. Kompleks bersejarah milik Kraton Yogyakarta ini baru dicagarbudayakan sebagai cagar budaya nasional pada tahun 2007. Tahun 2010, SK Menbudpar penetapan kompleks RS Mata dr. YAP sebagai cagar budaya nasional direvisi oleh Dirjen Peninggalan Purbakala demi melancarkan pembangunan YAP Square dengan seizin Kraton Yogyakarta. Tahun 2013, terjadi penghancuran cagar budaya nasional SMA 17 “1” Yogyakarta setelah terjadi sengketa kepemilikan lahan. Tahun 2014, terjadi penghancuran bangunan warisan budaya tingkat kota Tjan Bian Thiong untuk kepentingan pembangunan Hotel Amaris Malioboro.

Menghadapi situasi seperti di atas, respon negara terasa sangat lambat. Perusakan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bukan merupakan delik aduan. Jadi, negara melalui perangkat hukum yang ada di pemerintahan seharusnya otomatis melakukan penyidikan dan penindakan tanpa harus menunggu adanya laporan dari warga. Bahkan, dari sekian seri kasus perusakan, penghancuran, dan pencurian/penghilangan cagar budaya (seperti kasus Museum Sonobudoyo), baru satu kasus saja yang masuk ke meja hijau, yakni kasus perusakan SMA 17 “1” Yogyakarta. Sayangnya, pihak yang mendapatkan vonis dalam kasus perusakan itu hanya pelaku tingkat lapangan, bukan aktor intelektual di belakangnya. Keadaan saat ini perlu dinilai sebagai fase tanggap darurat pelestarian cagar budaya di wilayah Yogyakarta. Ketidaksiapan penegakan hukum sesuai yang sudah diatur dalam UU Cagar Budaya menjadikan beragam konsep pelestarian yang sudah digembar-gemborkan oleh pemerintah dan akademisi menjadi mentah. Potensi pelanggaran pelestarian cagar budaya terus terjadi tanpa pengawasan yang berarti dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Bahkan, pembiaran atas perusakan juga terjadi dalam prosedur formal, seperti yang terjadi dalam kasus perusakan bangunan Cina Tjan Bian Thiong yang dihancurkan setelah proyek Hotel Amaris Malioboro mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta di atas lahan cagar budaya.

Pakar hukum cagar budaya Prof. Dr. Endang Sumiarni dalam beberapa kesempatan diskusi memberikan rekomendasi empat langkah taktis yang bisa dilakukan dalam fase tanggap darurat ini. Pertama, pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) harus menerbitkan/mempublikasikan daftar cagar budaya yang sudah ditetapkan saat ini (eksisting), baik yang berstatus cagar budaya tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional di wilayah masing-masing. Pastikan daftar cagar budaya ini dapat diketahui oleh seluruh jajaran pemerintahan dan oleh publik agar tidak lagi muncul alasan ketidaktahuan atas pencagarbudayaan sebuah bangunan sebelum dialihguna lahannya. Langkah pertama ini ditujukan untuk menghentikan semua potensi pelanggaran pelestarian cagar budaya mulai saat ini. Kedua, segera melakukan rekrutmen Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan SKPD yang bertanggung jawab pada perlindungan cagar budaya, seperti di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan di Dinas Kebudayaan di kabupaten, kota, dan provinsi. Jumlah PPNS yang ada saat ini sangat sedikit dan bahkan sejumlah dinas di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki PPNS. Ketiga, lakukan segera sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya yang akan bertugas melakukan identifasi dan pendataan untuk potensi pusaka (heritage) atau benda yang diduga cagar budaya yang lebih utuh dari daftar yang ada saat ini. Daftar pelengkap yang disusun oleh tim ahli ini yang akan menjadi rujukan proses penetapan cagar budaya di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi. Proses rekrutmen ini tidak harus melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BPNSP), tetapi bisa langsung dilakukan oleh daerah. Keempat, dinas-dinas di kabupaten/kota harus segera melakukan pendaftaran benda diduga cagar budaya untuk kemudian segera dikaji sebagai dasar penetapan cagar budaya.

Hal-hal di atas adalah rekomendasi langkah untuk jangka pendek dan menengah dalam konteks tanggap darurat pelestarian cagar  budaya. Pada konteks jangka panjang, urusan pelestarian cagar budaya tentu saja bukan hal yang sederhana. Pencagarbudayaan sebuah bangunan atau objek oleh pemerintah harus diikuti dengan kewajiban pelestarian, yang mencakup proses perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Kewajiban ini tak bisa diserahkan begitu saja kepada warga. Pelestarian cagar budaya ada pada ranah publik karena ada peran negara dalam konsep cagar budaya. Tetap ada tanggung jawab besar pada negara, melalui pemerintah, untuk menyediakan sistem pelestarian cagar budaya yang utuh tanpa membebani warga dengan beragam kewajiban. Sementara, warga berperan dalam ranah pelestarian pusaka sebagai bagian dari kehidupan budaya keseharian.

Secara konseptual, UU Cagar Budaya telah memberikan ruang yang cukup terbuka bagi beragam gagasan pengelolaan sistem pelestarian di tingkat daerah. Namun, aturan turunan dari UU Cagar Budaya yang tak kunjung ditetapkan menjadikan ada banyak alasan bagi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk tidak menjadikan program pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah. Tidak adanya sinergitas konsep dan rencana pelestarian dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan adalah bukti bahwa status tanggap darurat untuk pelestarian cagar budaya memang mutlak untuk ditetapkan.

Elanto Wijoyono
di Yogyakarta

One thought on “Langkah Taktis Tanggap Darurat Cagar Budaya Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s