Pelestarian Setengah Hati Cagar Budaya Negeri

Refleksi Tak Berkesudahan Kepurbakalaan Indonesia

2015 06 - BCB
Sama halnya dengan penetapan status penduduk dan/atau rumah tangga miskin. Sekali pemerintah berani menetapkan, negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak mereka sebagai warga negara dengan program-program penanggulangan kemiskinan. Sekali berani menetapkan satu cagar budaya, berarti siap untuk melestarikan. Pelestarian menjadi kewajiban yang melekat pada negara karena pemberian status cagar budaya itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Ketika terjadi sebuah ancaman dan/atau kerusakan atas suatu cagar budaya, baik oleh faktor alam maupun manusia, negaralah yang memiliki kewajiban terbesar melakukan penyelamatan dan/atau perlindungan. Ketika negara tidak mampu melakukan konsekuensi atas pencagarbudayaan suatu benda/bangunan warisan budaya dengan upaya pelestarian, maka ada hal salah terjadi dalam sistem manajemen cagar budaya yang tak bisa dibiarkan. Lalu, di mana peran masyarakat?

Cagar budaya dan pelestariannya adalah ranah (domain) negara. Sementara, ranah masyarakat ada pada pusaka budaya (cultural heritage dalam arti luas) dan pelestariannya. Secara organis, masyarakat telah memunculkan, menghidupkan, dan melestarikan pusaka sebagai bagian dari strategi kebudayaan, baik di tingkat komunitas maupun bangsa. Pusaka budaya lahir dan terjaga dari generasi ke generasi, diwariskan dalam bentuk kebudayaan dalam unsur-unsurnya. Ada atau tidak ada negara, pusaka budaya akan tetap ada, selama manusia masih ada. Sementara, cagar budaya tidak demikian. Cagar budaya adalah bagian dari pusaka budaya yang memiliki sifat kebendaan (tangible cultural heritage) yang telah ditetapkan statusnya oleh pemerintah. Jadi, ada campur tangan negara yang melahirkan entitas cagar budaya, sehingga harus ada peran dan tanggung jawab negara demi keterjagaan dan kelestariannya. Masyarakat sebagai subjek dan pemberi mandat, akan menjadi penerima layanan dan pelaku pengawasan atas praktik pelestarian cagar budaya tersebut.

Hal ini bukan soal lempar tanggung jawab, melainkan konsekuensi logis dari penegasan atas dimasukkannya pelestarian cagar budaya dalam ranah publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU CB) mengatur peran pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penetapan dan pelestarian cagar budaya. Kewenangan tersebut tidak lagi terpusat pada pemerintah, tetapi terdesentralisasikan hingga ke tingkat kabupaten/kota. Setiap daerah pun memiliki ruang untuk memasukkan program pelestarian cagar budaya dalam perencanaan pembangunan. Logikanya, program pelestarian yang direncanakan dengan anggaran publik itu akan mampu menjangkau seluruh cagar budaya yang telah ditetapkan sendiri oleh pemerintah. Ketika ada benda atau bangunan cagar budaya yang tak terlayani dengan baik oleh negara, sehingga rusak atau hilang, maka pemerintahlah yang harus bertanggung jawab karena tak bisa memenuhi amanat undang-undang.

Sejarah pelestarian di Indonesia memang lahir dari minat antiquarian pada masa kolonialisme. Baru pada awal abad 20, sebuah jawatan kepurbakalaan di Hindia Belanda secara resmi didirikan. Tepat pada tanggal 14 Juni 1913, Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie diresmikan oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Hal itu menandai adanya campur tangan pemerintah secara kelembagaan dalam upaya pelestarian potensi kepurbakalaan Nusantara. Pada tahun 1951, beberapa jawatan purbakala peninggalan Hindia-Belanda ini melebur menjadi Dinas Purbakala. Dinas yang masuk dalam tata pemerintahan Republik Indonesia (RI) ini kemudian menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN). Dalam praktiknya, hal-hal yang diurus oleh lembaga tersebut, sejak masa Hindia-Belanda hingga masa RI memang lebih banyak fokus pada monumen-monumen purbakala. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (UU BCB) pun tidak serta merta bisa mengubah paradigma kepurbakalaan sebagai entitas yang harus dilestarikan. Konsep pusaka dan pusaka budaya yang memiliki keluasan konteks, dari tingkat lokal, daerah, hingga nasional masih menjadi wacana.

Baru setelah disahkannya UU CB pada tahun 2010, konsep kepurbakalaan yang relatif sempit itu mulai diperluas dengan menegaskan konsep cagar budaya, walaupun masih terbatas pada aspek yang bersifat benda. Negara tampak ingin mendapatkan bagian peran yang lebih besar. Pengakuan bahwa ada konteks kesejarahan dan warisan budaya dari tingkat lokal, tidak hanya nasional, diatur dalam UU CB ini. Secara kelembagaan, Direktorat Kepurbakalaan berubah menjadi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Pada tingkat pelaksana teknis, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) juga diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Kewenangan pelestarian pun tidak terpusat pada pemerintah dan unit pelaksana teknis turunannya, tetapi juga pada pemerintah kabupaten/kota. Muncul ruang yang cukup luas bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola program pelestarian cagar budaya melalui jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimiliki.

Euforia desentralisasi kewenangan yang juga masuk dalam ranah pelestarian cagar budaya ini segera disambut oleh banyak pihak. Bahkan sebelum UU CB disahkan, sudah ada inisiatif untuk membangun Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) pada 2008 yang menghimpun pemerintah kota dan pemerintah kabupaten dari seluruh Indonesia untuk belajar dan mempersiapkan diri mengawal kelestarian cagar budaya daerah. Pendataan dan penetapan cagar budaya di tingkat kabupaten/kota pun mulai marak, terutama setelah UU CB disahkan pada tahun 2010. Namun, upaya itu ternyata tidak serta merta menjadi solusi. Ketika pemerintah kabupaten/kota menetapkan cagar budaya tidak disertai dengan kesiapan utuh atas konsekuensi logis terhadap tanggung jawab pelestariannya maka yang terjadi adalah carut marut. Ketidaksadaran masyarakat dan ego sektoral lintas instansi di jajaran SKPD sering menjadi kambing hitam atas pelanggaran pelestarian cagar budaya yang terjadi. Pemerintah kabupaten/kota tampak masih gagap mengelola situasi rumit yang dibuatnya sendiri dengan menetapkan sekian jumlah cagar budaya yang ternyata tak selalu mampu mereka layani. Bahkan, hingga lebih dari 100 tahun sejak cita-cita awal tentang kelestarian kepurbakalaan dilahirkan, refleksi yang sama selalu muncul dari tahun ke tahun tanpa ada perubahan berarti. Akhirnya, harapan negara merengkuh secara angkuh sebagian besar peran dalam pelestarian cagar budaya itu pun menjebak mereka dalam carut marut ketidaklestarian yang tak berkesudahan.

(Elanto Wijoyono)

Bahan Bacaan

Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Ditpcbm. 2015. Permasalahan dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya. Website Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/2015/05/11/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-cagar-budaya/. Diakses pada 14 Juni 2015.

Hadiyanta, Eka. 2014. Sejarah Lembaga Purbakala. Website Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2014/06/16/sejarah-lembaga-purbakala/. Diakses pada 14 Juni 2015.

Keswara, Ratih. 2014. Lindungi cagar budaya tak cukup dengan aturan konstitusi. Website Sindonews. http://nasional.sindonews.com/read/828736/15/lindungi-cagar-budaya-tak-cukup-dengan-aturan-konstitusi-1390307363. Diakses pada 14 Juni 2015.

Kompas. 2012. Undang-Undang Cagar Budaya Masih Mandul. Website National Geographic Indonesia. http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/02/undang-undang-cagar-budaya-masih-mandul. Diakses pada 14 Juni 2015.

Wijoyono, Elanto. 2013. Mengapa Heritage Diterjemahkan menjadi Pusaka? https://elantowow.wordpress.com/2013/04/15/mengapa-heritage-diterjemahkan-menjadi-pusaka/. Diakses pada 14 Juni 2015.

Wijoyono, Elanto. 2014. Kota Yogyakarta punya 456 Bangunan Cagar Budaya. https://elantowow.wordpress.com/2014/05/30/kota-yogyakarta-punya-456-bangunan-cagar-budaya/. Diakses pada 14 Juni 2015.

2 thoughts on “Pelestarian Setengah Hati Cagar Budaya Negeri

  1. Althaya

    Klu menurut aku pribadi si Erlanto boleh menyuarakan hal yang positif. Tapi klu dia sdh nge tweet dan tahu akan ada event besar kenapa tdk mengunakan media yang lebih santun dengan hal yang baik ketimbang memprovokasi dan mencegat yang artinya sdh menghalangi rencana positif yang akan di gelar. Dia juga bertindak secara tdk langsung menghambat laju pendapatan daerah atas aksi2 nya. Kemudian menganggap semua pemoge ini arogan padahal orang motor ini sbagian besar pembayar pajak negara yg lumayan kl nyumbang orang gak mampu cacat yatim korban bencana gak perlu narsis ato pamerin fotonya di medsos/koran idealisme ato nasionalisnya gak perlu diragukan menanam ribuan pohon juga gak bilang2… Ini sdh pencemaran nama baik dan penghinaan bagi yg bukan oknum arogan.

    Reply
  2. Pingback: Sejarah Pelestarian dan Masa Depan Peradaban; Pelajaran untuk Bebas dari Pembangunan | Elanto Wijoyono

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s