Monthly Archives: January 2009

Aparatlah yang Harus Dididik!

Langkah Taktis Mengatasi Carut-Marut Pengelolaan Pusaka 1)

What about Cultural Heritage?

Senisono mungkin bisa menjadi penanda. Pemugaran dan pengambilalihan gedung yang pada masa Belanda merupakan Societeit de Vereeniging oleh Sekretariat Negara pada awal tahun 1990an itu menjadi pemicu awal pergerakan pelestarian pusaka (heritage) oleh kalangan terpelajar formal Yogyakarta. Aksi keprihatinan atas proses teknis yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya atas gedung yang setelah masa pendudukan Jepang berganti nama menjadi Balai Mataram, dan sempat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada November 1945, itu antara lain yang kemudian melahirkan Yogyakarta Heritage Society. Mungkin, selain oleh karena praktik itu adalah “pesanan” pusat, tak ada banyak hal yang bisa dilakukan saat itu dengan belum adanya peraturan khusus untuk perlindungan benda cagar budaya, selain Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 ) tinggalan pemerintahan Hindia Belanda. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Yogyakarta mengaku sudah memberikan masukan teknis terhadap renovasi yang berlangsung, tetapi dimentahkan dalam penerapannya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pun tidak cukup mampu “menggigit” ketika terjadi perusakan situs Ratu Boko pada pertengahan dekade itu juga. Atas dasar kepentingan pemasangan sambungan kabel telekomunikasi, jalan yang diduga kuat merupakan jalan asli menuju kompleks yang hampir berusia seribu tahun itupun dibongkar. Pihak SPSP Yogyakarta pun sebenarnya hadir dalam pelaksanaan proyek. Namun, pihak pengelola proyek tetap tidak bersedia mengembalikannya ke kondisi semula karena alasan teknis pemasangan sambungan kabel telekomunikasi yang tidak dapat diubah lagi (Prihantoro, 1998). Continue reading

Advertisements

Penjelajahan bagi Pelestarian

Tunggu selengkapnya di blog ini dalam xxx jam!

Pemuatannya diundur krn keburu nulis artikel  baru di atas ^^

Pengalaman mengelola jelajah pusaka di Kotagede telah membawa Kanthil Kotagede untuk mengambil peran langsung dalam proses pemugaran Pasar Kotagede yang bersejarah. Kejenuhan praktik wisata massal di Candi Borobudur pun membuat para pegiat pariwisata lokal yang juga penduduk setempat untuk mengembangkan wilayah penjelajahan ke desa-desa di sekitar candi yang selama ini terabaikan. Di Imogiri, Bantul, jelajah wisata pusaka pun digiatkan oleh penduduk lokalnya untuk bisa mendukung keberlangsungan industri batik yang sempat lumpuh setelah gempa Mei 2006 lalu.

Geliat aktivitas jelajah memang bukan barang baru. Biasanya dikelola oleh agen perjalanan wisata. Namun, beberapa tahun terakhir muncul beragam organisasi yang mencoba mengelola paket jelajah itu dengan pendekatan yang agak berbeda, yakni untuk pengetahuan dan pelestarian pusaka (heritage). Yogyakarta punya Jogja Heritage Society, Bandung dengan Bandung Trails dan Bandung Heritage Society, Surabaya ada Surabaya Memory dan Surabaya Heritage Society, serta Komunitas Historia Indonesia yang banyak menjelajah ruang sejarah Jakarta.

Bagaimana praktik-praktik jelajah itu digiatkan dan sejauh mana dampaknya bagi kelestarian objek yang dijelajahi dan masyarakat yang bersinggungan dengannya? Sebuah analisis sederhana yang berangkat dari prinsip pendidikan orang dewasa dan paradigma wisata yang bertanggung jawab akan coba dituliskan. Tujuannya untuk menghadirkan sebuah model refleksi terhadap praktik jelajah yang sudah digiatkan, sehingga dapat memberikan inspirasi inovasi seterusnya ke depan.