Tag Archives: ruang publik

Malioboro dan Kisah Pagar Setengah Milyar

Wujud Implementasi Konsep Kawasan Pejalan Kaki yang Tak Utuh

Screenshot from 2016-01-06 11:28:05

Basi dan bosan rasanya membahas Malioboro. Namun, beragam masalah unik yang muncul di sana seolah tidak ada habisnya. Padahal, beragam penelitian dan proyek penataan telah dilakukan sejak dua-tiga dasawarsa terakhir. Desain Malioboro selalu berubah dari tahun ke tahun. Bahkan, setelah sayembara besar tentang desain Malioboro diadakan pun, penataan kawasan yang bersifat reaktif pun masih muncul. Pagar setengah milyar adalah kebijakan termutakhir yang mengundang banyak pertanyaan publik. Continue reading

Bukan ini Ruang Publik yang Yogyakarta Butuhkan

Ajang hura-hura di jalan raya, ruang publik semu tanpa guna

IMG_8332

Hampir tiap hari Minggu, beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta ditutup dan riuh rendah dengan warga yang berkumpul. Ada warga yang berolah raga, ada juga yang menampilkan karya seni. Namun, hal itu tidak terbangun secara organis, melainkan dikemas dalam sebuah event berkonsep “Car Free Day“. Balutan sponsor menjadi bagian wajib dalam setiap penyelenggaraannya. Gelimang hadiah disebar ke banyak peserta pada acara di tengah jalan raya. Namun, ketika hari Minggu berlalu, hilang pula ruang berkumpul itu. Warga harus kembali menghadapi fakta carut-marutnya ruang kota, jalan yang berjejal kendaraan bermotor dan trotoar yang tak berguna. Continue reading

Kota, Ruang Publik, dan Ruang Khalayak

100_6076 (copy)

Pacione (2005) mendefinisikan urban dalam dua pengertian, yakni urban (kata benda) sebagai entitas fisik dan urban (kata sifat) sebagai kualitas. Ada empat metode prinsip yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ruang urban, meliputi besar populasi, basis ekonomi, kriteria administratif, dan definisi fungsional. Setiap negara memiliki batasan standard yang berbeda, baik untuk besar populasi, maupun basis ekonomi. Sejumlah negara mengkombinasikan analisis antar kriteria untuk mendefinisikan suatu ruang urban. Sebagian besar kota ditetapkan berdasarkan kriteria legal atau administratif. — Indra, 2008: 11

Continue reading

Mak Benduduk a la Flash Mob, untuk Apa?

Mencari Media Alternatif Penyalur Ekspresi dan Aspirasi Warga di Ruang Kota (1)

Tahun lalu, bersama teman-teman pegiat gerakan urban dan heritage di Yogya, saat ngobrol persiapan acara di Museum Sonobudoyo, kami sempat ngobrol tentang Flash Mob. Aksi ini tentu saja sangat asyik dan potensial untuk digunakan sebagai media menarik perhatian publik. Tentu menarik jika bisa menggelar satu aksi flash mob di ruang kota. Namun, flash mob seperti apa? Apakah flash mob itu hanya cukup menarik, atau bahkan juga bisa menjadi bagian dari gerakan mendorong perubahan? Continue reading

Kesamaan Kasus Rokok, Trotoar, hingga Sampah Visual

IMG_0065 (another copy)

Dihimpun dari Twit Series @joeyakarta

Malam ini (20/04) usai ikut diskusi di Kauman, seorang perempuan usia mahasiswa menghampiri aku. Dia bertanya benarkah aku orang yang di restoran semalam. Ternyata dia adalah satu dari tiga perempuan yang ada di meja sebelah meja laki-laki yang hisap rokok di dalam ruang restoran yang tertutup dan ber-AC. Pada malam itu, di restoran itu aku menegur seorang laki-laki usia mahasiswa yang merokok di dalam ruang restoran. Namun, sebelum menegur dia, aku datang ke meja sebelahnya, yang lebih dekat daripada mejaku. Meja sebelah laki-laki perokok itu adalah meja tempat tiga perempuan yang sedang menunggu makanan pesanan. Continue reading

Surat Terbuka: Tindak Lanjut #SO1Maret untuk Walikota Yogyakarta

Surat terbuka untuk Walikota Yogyakarta diserahkan hari ini (04/03) di Balaikota Yogyakarta oleh perwakilan masyarakat Yogyakarta

Surat Terbuka untuk Walikota Yogyakarta
tentang Pengelolaan Ruang Publik di Jembatan Kewek dan Lingkungannya

Yogyakarta, 4 Maret 2013

Hal : Permohonan Audiensi

Kepada Yth. Walikota Yogyakarta
di tempat

Dengan hormat,

Kami, masyarakat Yogyakarta, telah menemukan fakta bahwa kualitas pengelolaan ruang publik di Kota Yogyakarta sangat buruk dan jauh dari ideal. Banyak kasus privatisasi dan komersialisasi ruang publik Kota Yogyakarta yang terjadi dengan atau tanpa izin dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Salah satu ruang publik yang tidak terkelola dengan baik adalah Jembatan Kewek dan lingkungannya. Jembatan Kewek dan lingkungannya telah ditetapkan sebagai bagian inti dari Kawasan Cagar Budaya Kotabaru di Kota Yogyakarta melalui Keputusan Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya. Namun, saat ini Jembatan Kewek dan lingkungannya telah disalahgunakan fungsinya untuk penyelenggaraan reklame berupa mural yang tercat pada dinding bangunan. Praktik ini telah melanggar ketentuan izin penyelenggaraan reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Hal ini juga telah melanggar ketentuan persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Continue reading

Laga Konservasi dan Komersialisasi Ruang Kota

IMG_9910 (copy)

Kota Yogyakarta itu tak terlalu luas, hanya 32,5 KM2, atau sekitar 1,02% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, Kota Yogyakarta dan perkembangannya menjadi kawasan yang maju pesat dan cenderung sibuk. Hal ini terjadi karena banyaknya pelaku komuter yang mengalir dari wilayah sub-urban di sekeliling kota. Pada siang hari, jumlah orang di kota ini mencapai lebih dari 1 juta orang. Pembangunan beragam sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan warga tetap dan penduduk domisili itu pun meningkat. Pertambahan sampah, limbah, dan polusi yang mengurangi kualitas lingkungan hidup adalah konsekuensi yang harus diterima. Perubahan gaya hidup dan pertumbuhan penduduk pun memicu ancaman perusakan dan kerusakan pada aset kota hingga degradasi kualitas hidup berkota warganya. Continue reading

Merti Kutha Ngayogyakarta

Undangan Terbuka (10/02): Masyarakat Berdaya Benahi Ruang Kota

Merti Kutha

Minggu (10/02) pukul 07.00 – 11.00, masyarakat Yogyakarta bergerak membenahi ruang kota. Rute sepanjang Gondolayu – Tugu – Mangkubumi – Kewek akan dijalani dalam rangka gelaran “Merti Kutha”. Merti Kutha adalah tanggapan masyarakat Yogyakarta atas kondisi ruang publik kota yang mulai terabaikan dan semakin terkomersialisasikan. Bukan hanya sebagai simbol ajakan untuk membersihkan diri dan berbenah, Merti Kutha adalah rangkaian tindakan langsung kolaborasi masyarakat Yogyakarta. Continue reading

Aparatlah yang Harus Dididik!

Langkah Taktis Mengatasi Carut-Marut Pengelolaan Pusaka 1)

What about Cultural Heritage?

Senisono mungkin bisa menjadi penanda. Pemugaran dan pengambilalihan gedung yang pada masa Belanda merupakan Societeit de Vereeniging oleh Sekretariat Negara pada awal tahun 1990an itu menjadi pemicu awal pergerakan pelestarian pusaka (heritage) oleh kalangan terpelajar formal Yogyakarta. Aksi keprihatinan atas proses teknis yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya atas gedung yang setelah masa pendudukan Jepang berganti nama menjadi Balai Mataram, dan sempat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada November 1945, itu antara lain yang kemudian melahirkan Yogyakarta Heritage Society. Mungkin, selain oleh karena praktik itu adalah “pesanan” pusat, tak ada banyak hal yang bisa dilakukan saat itu dengan belum adanya peraturan khusus untuk perlindungan benda cagar budaya, selain Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 ) tinggalan pemerintahan Hindia Belanda. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Yogyakarta mengaku sudah memberikan masukan teknis terhadap renovasi yang berlangsung, tetapi dimentahkan dalam penerapannya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pun tidak cukup mampu “menggigit” ketika terjadi perusakan situs Ratu Boko pada pertengahan dekade itu juga. Atas dasar kepentingan pemasangan sambungan kabel telekomunikasi, jalan yang diduga kuat merupakan jalan asli menuju kompleks yang hampir berusia seribu tahun itupun dibongkar. Pihak SPSP Yogyakarta pun sebenarnya hadir dalam pelaksanaan proyek. Namun, pihak pengelola proyek tetap tidak bersedia mengembalikannya ke kondisi semula karena alasan teknis pemasangan sambungan kabel telekomunikasi yang tidak dapat diubah lagi (Prihantoro, 1998). Continue reading

Menerka Wajah Baru Kota Budaya

Memutus Badai Konflik yang Tak Kunjung Usai

Sub Kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta akan segera dikembangkan sebagai kawasan bisnis multifungsi. Dikatakan pula oleh Walikota Yogyakarta Herry Zudianto bahwa pengembangan kawasan itu tetap berpegang pada nilai-nilai luhur kraton, berwawasan lingkungan dan pusaka (heritage), mengutamakan pejalan kaki, dan menarik bagi aktivitas wisata. Gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pun sudah mengiyakan rencana ini. Nota kesepakatan kerjasama pun sudah ditandatangani pada akhir Juni 2007 lalu oleh kedua pemuka daerah itu bersama KGPH Hadiwinoto sebagai wakil Keraton Yogyakarta serta Dirut PT KAI Ronny Wahyudi.

Stasiun Tugu 1 Stasiun Tugu 2

Kesepakatan ini tidak langsung dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek karena masih harus menunggu terselesaikannya beberapa perjanjian kerjasama dan studi terkait. Pemerintah Kota Yogyakarta memang telah menggagas ide ini sebagai rangkaian dari rencana besar pengembangan kawasan inti Malioboro sebagai kawasan ekonomi, tetapi dengan tetap mengedepankan kawasan pelestarian pusaka budaya.

Menilik rencana besar pengembangan kawasan pusat kota

Mengingat begitu vitalnya posisi Malioboro saat ini sebagai pusat kegiatan perkenomian daerah, rencana upaya pengembangan kawasan ini pun tidak tanggung-tanggung. Ada empat usulan paket proyek yang diajukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai hasil dari kajian bantuan teknis Menko Perekonomian Tahap I tahun 2006 lalu. Keempat paket tersebut meliputi:

Paket A – revitalisasi Stasiun Tugu dan pedestrianisasi Malioboro
Paket B – revitalisasi Stasiun Tugu, Parkir Selatan Beringharjo, Parkir Eks Kanwil PU, Parkir Ngabean, dan pedestrianisasi Malioboro
Paket C – revitalisasi Stasiun Tugu, Parkir Selatan Beringharjo, Parkir Eks Kanwil PU, dan pedestrianisasi Malioboro
Paket D – pedestrianisasi kawasan bawah Malioboro, Parkir Selatan Beringharjo, Parkir Eks Kanwil PU, Parkir Senopati, dan Parkir Bawah Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta.

Alun-Alun 1 Alun-Alun 2

Rencana revitalisasi sub kawasan Stasiun Tugu ini memang direncanakan sebagai tahap awal pengembangan kawasan inti Malioboro. Diharapkan bisa mulai dilaksanakan pada tahun 2008, proyek besar ini jelas akan memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin mencapai lima tahun. Dana yang diperlukan pun belum bisa terpastikan, tergantung dari paket yang akan diambil. Penentuan paket tersebut akan melalu kajian bantuan teknis Menko Perekonomian Tahap II. Continue reading