Category Archives: catatan kritis

opini

Kutukan Penjajahan dan Penjarahan dalam Sejarah Kasultanan Yogyakarta

100_3915

Awal runtuhnya Tanah Jawa telah terjadi pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono II. Pengingkaran Sultan HB II atas wasiat ayahandanya, Sultan HB I, menjadikan Kasultanan Yogyakarta mengalami malapetaka. Keraton Yogyakarta diserang dan dijarah habis oleh pasukan Inggris-Sepoy pada 20 Juni 1812, sebagai tanda hadirnya tatanan baru imperialisme Eropa yang lebih perkasa. Upaya melawan “kutukan” itu sempat dilawan oleh Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825 – 1830) dan Sultan HB IX di masa Republik Indonesia. Kini, kutukan itu mungkin akan kembali terulang ketika Sultan HB X melakukan sejumlah pengingkaran terhadap wasiat Sultan HB IX yang tak lain adalah ayahandanya. Continue reading

Advertisements

Tersesat di Antara Pasar dan Negara

Tantangan Seniman sebagai Teladan Peradaban

ok
Publik mempertanyakan kemunculan PT Freeport Indonesia, Djarum, dan beberapa hotel yang terindikasi bermasalah sebagai sponsor/partner di gelaran ArtJog 2016. Perbedaan pendapat muncul di kalangan para seniman/pekerja seni mengenai sah tidaknya gelaran seni mendapatkan sponsor dari korporasi (jahat). Beberapa solusi coba ditawarkan, termasuk mendorong peran negara untuk lebih memperhatikan dunia seni. Hal ini membawa kita pada refleksi yang lebih mendalam. Continue reading

Kasus Apartemen Uttara, Warga Tak Pernah Tinggal Diam!

Apresiasi Perjuangan Warga Berdaya Mengawal Pembangunan

IMG_6432 (copy).JPG
Hari ini, Selasa (12/01/2016), sidang terbuka pertama gugatan Izin Lingkungan Apartemen Uttara yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman diadakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Gugatan ini dilakukan oleh warga Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Menghadapi pengusaha nakal yang berlindung di balik birokrasi pendukung agenda pertumbuhan, warga Karangwuni tak pernah tinggal diam. Continue reading

Malioboro dan Kisah Pagar Setengah Milyar

Wujud Implementasi Konsep Kawasan Pejalan Kaki yang Tak Utuh

Screenshot from 2016-01-06 11:28:05

Basi dan bosan rasanya membahas Malioboro. Namun, beragam masalah unik yang muncul di sana seolah tidak ada habisnya. Padahal, beragam penelitian dan proyek penataan telah dilakukan sejak dua-tiga dasawarsa terakhir. Desain Malioboro selalu berubah dari tahun ke tahun. Bahkan, setelah sayembara besar tentang desain Malioboro diadakan pun, penataan kawasan yang bersifat reaktif pun masih muncul. Pagar setengah milyar adalah kebijakan termutakhir yang mengundang banyak pertanyaan publik. Continue reading

Seberapa Ramah Ruang Publik Yogyakarta bagi Kelompok Rentan?

Jalan Panjang Advokasi Aksesibilitas bagi Warga Kota

Screenshot from 2016-01-04 22:27:12

Ada 8.335 penyandang disabilitas fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta (BPS DIY, 2015). Sebanyak 556 di antaranya tinggal di Kota Yogyakarta. Jumlah itu belum termasuk 3.049 tuna netra dan tipe penyandang disabilitas lainnya. Jumlah yang cukup besar, tetapi tidak banyak dari mereka bisa kita jumpai hadir di ruang-ruang publik kota, perkotaan, atau desa. Ketidakhadiran mereka di ruang publik bukan berarti karena mereka tidak ada atau tidak mau bersosialisasi, tetapi karena aksesibilitas ruang publik yang sangat buruk. Akhirnya, banyak dari penyandang disabilitas yang memilih diam di rumah daripada menghadapi kesulitan dalam perjalanan yang sebenarnya mereka idamkan. Continue reading

Langkah Taktis Tanggap Darurat Cagar Budaya Yogyakarta

Catatan Akhir Tahun Inisiatif Pelestarian Cagar Budaya di Daerah Istimewa

20475_222472209194_3497017_n

Pencagarbudayaan sebuah bangunan pusaka (heritage) melalui penetapan formal sebagai cagar budaya ternyata tidak menjamin kelestarian bangunan tersebut. Yogyakarta yang menjadi barometer pelestarian cagar budaya nasional justru sarat dengan praktik buruk dan kegagalan beragam program konservasi. Tahun 2004, Pesanggrahan Ambarrukmo dirusak untuk membangun Ambarrukmo Plaza. Kompleks bersejarah milik Kraton Yogyakarta ini baru dicagarbudayakan sebagai cagar budaya nasional pada tahun 2007. Tahun 2010, SK Menbudpar penetapan kompleks RS Mata dr. YAP sebagai cagar budaya nasional direvisi oleh Dirjen Peninggalan Purbakala demi melancarkan pembangunan YAP Square dengan seizin Kraton Yogyakarta. Tahun 2013, terjadi penghancuran cagar budaya nasional SMA 17 “1” Yogyakarta setelah terjadi sengketa kepemilikan lahan. Tahun 2014, terjadi penghancuran bangunan warisan budaya tingkat kota Tjan Bian Thiong untuk kepentingan pembangunan Hotel Amaris Malioboro. Continue reading

Pelestarian Setengah Hati Cagar Budaya Negeri

Refleksi Tak Berkesudahan Kepurbakalaan Indonesia

2015 06 - BCB
Sama halnya dengan penetapan status penduduk dan/atau rumah tangga miskin. Sekali pemerintah berani menetapkan, negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak mereka sebagai warga negara dengan program-program penanggulangan kemiskinan. Sekali berani menetapkan satu cagar budaya, berarti siap untuk melestarikan. Pelestarian menjadi kewajiban yang melekat pada negara karena pemberian status cagar budaya itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Ketika terjadi sebuah ancaman dan/atau kerusakan atas suatu cagar budaya, baik oleh faktor alam maupun manusia, negaralah yang memiliki kewajiban terbesar melakukan penyelamatan dan/atau perlindungan. Ketika negara tidak mampu melakukan konsekuensi atas pencagarbudayaan suatu benda/bangunan warisan budaya dengan upaya pelestarian, maka ada hal salah terjadi dalam sistem manajemen cagar budaya yang tak bisa dibiarkan. Lalu, di mana peran masyarakat? Continue reading