Kasus Apartemen Uttara, Warga Tak Pernah Tinggal Diam!

Apresiasi Perjuangan Warga Berdaya Mengawal Pembangunan

IMG_6432 (copy).JPG
Hari ini, Selasa (12/01/2016), sidang terbuka pertama gugatan Izin Lingkungan Apartemen Uttara yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman diadakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Gugatan ini dilakukan oleh warga Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Menghadapi pengusaha nakal yang berlindung di balik birokrasi pendukung agenda pertumbuhan, warga Karangwuni tak pernah tinggal diam.

Apartemen Uttara dibangun di atas lahan seluas 1.660 m persegi di pedukuhan Karangwuni, tepat di tepi Jalan Kaliurang KM 5,3 tak jauh dari kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Proyek pembangunan apartemen ini diprakarsai oleh PT Bukit Alam Permata (PT BAP) yang beralamat di Gedung TCC Batavia Tower, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Izin Lingkungan pendirian apartemen ini didapatkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLH Kabupaten Sleman Nomor 660.2/037/IL/2015 tanggal 15 Juli 2015. Surat inilah yang digugat oleh warga Karangwuni untuk dicabut, sehingga proses pembangunan apartemen yang sudah berjalan didesak untuk dihentikan.

Ada 7 alasan warga Karangwuni mengggugat Surat Keputusan Kepala BLH Sleman tentang Izin Lingkungan Pembangunan Apartemen Uttara agar dibatalkan. Pertama, Izin Lingkungan Apartemen Uttara yang didasari UKL-UPL yang berisi data-informasi yg tidak benar (tertulis hanya seluas 9.661,2 m persegi). Luas bangunan yang dibangun ternyata melebihi 10.000 m persegi, sehingga seharusnya wajib AMDAL. Kedua, Izin Lingkungan Apartemen Uttara didasari Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang tidak benar, yang mencapai 70%, melebihi batas dalam Izin Pemanfaatan Tanah. Dalam perencanaan hanya diterakan 40%. Ketiga, Izin Lingkungan Apartemen Uttara diterbitkan tanpa rekomendasi Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD) karena Sleman belum punya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Keempat, Izin Lingkungan Apartemen Uttara diterbitkan ketika tahapan konstruksi (pembangunan sudah berjalan). Kelima, Izin Lingkungan Apartemen Uttara diterbitkan tanpa proses melibatkan partisipasi warga secara terbuka. Keenam, penerbitan Izin Lingkungan bukan kewenangan Kepala BLH Sleman, melainkan oleh bupati. Ketujuh, prinsip penting, pembangunan Apartemen Uttara yang sudah dilakukan hingga sekarang tidak sesuai dengan data dalam dokumen perencanaan, dibiarkan oleh negara. Gugatan ini didaftarkan ke PTUN oleh warga Karangwuni didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta 10 Desember 2015 lalu.


Perjuangan Warga melalui Jalur Formal Birokrasi

Sejak rencana pembangunan apartemen ini didirikan, suara penolakan dari warga setempat sudah bergulir. Warga membentuk Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Uttara (PWKTAU) sebagai wadah koordinasi. Beragam upaya warga berjuang baik melalui ranah formal (birokrasi) maupun ranah kultural telah dilakukan. Akhir 2013, warga telah menyampaikan surat petisi penolakan pembangunan Apartemen Uttara kepada jajaran instansi birokrasi di Kabupaten Sleman dan Provinsi D.I. Yogyakarta, yakni Gubernur DIY, Wakil Gubernur DIY, Bupati Sleman, Wakil Bupati Sleman, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, dan jajaran SKPD Kabupaten Sleman; Kepala Dinas PU, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Kepala DInas Pengendalian Pertanahan Daerah, Kepala Dinas Kimpraswil, serta Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Sejumlah agenda audiensi kemudian juga dilakukan oleh warga Karangwuni bersama sejumlah pihak. Audiensi dilakukan warga dengan jajaran legislatif maupun eksekutif, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk menggalang dukungan penghentian proyek pembangunan Apartemen Uttara yang dinilai mengancam lingkungan hidup setempat. Pada April 2014 misalnya, warga Karangwuni yang dimotori oleh ibu-ibu ini mendatangi Dinas Pengalihan Pertanahan Daerah (DPPD) Kabupaten Sleman untuk mempertanyakan kelengkapan izin pendirian Apartemen Uttara. Hal ini dilakukan karena Kepala DPPD pernah memberikan pernyataan kepada media bahwa dalam pengurusan perizinan, pihak pemrakarsa telah melampirkan persetujuan warga. Padahal, warga di RT 01 Karangwuni sebagai lokasi proyek sejak awal telah menyatakan menolak dan didokumentasikan dalam petisi.

IMG_9867

Audiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY telah mendorong dilakukannya pengkajian data perizinan pendirian Apartemen Uttara. Hal ini dilakukan ORI lantaran pendirian apartemen itu lekat dengan beragam permasalahan, mulai dari penolakan warga setempat hingga dipenjaranya aktivis yang menolak pendirian aparteman. Adji Kusumo, seorang aktivis yang mendukung perjuangan warga dituduh merusak spanduk pemasaran apartemen, bersama seorang warga Karangwuni hingga dijatuhi hukuman 3 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Sleman, terhitung dari September 2014 hingga awal Januari 2015.

Audiensi selanjutnya dilakukan dengan DPRD Kabupaten Sleman pada Juni 2014. Bahkan, DPRD Sleman mendesak dilakukannya moratorium pendirian apartemen di Sleman berkaca dari sejumlah konflik yang muncul. Audiensi pun dilakukan hingga dengan Komisi A dan Komisi C DPRD Provinsi DIY pada awal 2015. Audiensi-audiensi ini terus dilakukan hingga akhir 2015 walaupun sebagian di antaranya tidak membuahkan hasil konkret. Sementara, Bupati Sleman Sri Purnomo kala itu tetap bersikukuh dengan mengungkapkan bahwa penolakan pembangunan Apartemen Uttara hanya dilakukan sebagian kecil warga. Dia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sleman tidak bisa menghentikan kegiatan pemasaran Apartemen Uttara jika pengembang bisa memenuhi persyaratan. Hingga saat izin lingkungan proyek Apartemen Uttara akan diproses, warga Karangwuni aktif mengawal dengan pro-aktif memberikan saran, tanggapan, dan masukan atas permohonan izin lingkungan tersebut langsung ke BLH Sleman. Namun, pada akhirnya izin lingkungan sebagai pra-syarat IMB apartemen yang berdiri di atas eks-lahan kediaman maestro seni patung Indonesia Edhie Sunarso itu tetap terbit pada tanggal 15 Juli 2015.

Titik terang harapan mulai muncul ketika Sri Purnomo habis masa jabatannya sebagai Bupati Sleman pada Agustus 2015. Audiensi kembali dilakukan pada November 2015 dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi sebagai tujuan utama. Warga Karangwuni bersama sejumlah kelompok warga dari desa lain yang juga terancam proyek pembangunan hotel/apartemen meminta Pemerintah Kabupaten Sleman bertindak tegas atas indikasi pelanggaran izin dan membuka informasi perizinan ini kepada publik agar publik bisa aktif mengawasi. Awal Desember 2015, publik mendapatkan kabar baik ketika Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman, terhitung sejak November 2015 hingga Desember 2021. Walaupun perbup ini tidak bisa menghentikan proyek yang telah berjalan, termasuk proyek Apartemen Uttara, tetapi membuka ruang untuk pengawasan oleh publik terhadap seluruh proyek yang ada di Sleman. Publik berharap, peraturan ini tidak lantas dibatalkan oleh Sri Purnomo sebagai bupati terpilih pada masa jabatan berikutnya di awal tahun 2016.

IMG_3952

Audiensi warga Sleman dan kelompok masyarakat pemerhati lingkungan dengan Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi dan jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Sleman pada 6 November 2015

Gugatan warga Karangwuni melalui PTUN terhadap BLH Sleman adalah salah satu bentuk advokasi formal yang menjadi senjata pamungkas. Gugatan dilayangkan secara resmi pada 10 Desember 2015. PTUN Yogyakarta kemudian telah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen gugatan sebagai persiapan proses sidang pada 28 Desember 2015 lalu. Langkah ini adalah proses panjang yang dilalui oleh warga Karangwuni dengan dukungan banyak pihak dan lembaga. Penyiapan untuk melangkah menuju gugatan ini dikerjakan bersama-sama LBH Yogyakarta, WALHI Yogyakarta, dan sejumlah pakar/akademisi idealis di bidang lingkungan hidup. Proses sidang yang dimulai pada hari ini akan menjadi babak baru perjuangan warga Karangwuni di ranah formal untuk memastikan lingkungan hidup yang baik dan sehat di tempat mereka tinggal.

Perjuangan Warga melalui Jalur Kultural

Warga Karangwuni tidak sendirian berjuang. Dalam kurun waktu tahun 2013 hingga kini, ada sejumlah kasus yang sama terjadi di beberapa wilayah, khususnya di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Jaringan solidaritas antar warga yang terancam dan/atau terdampak pembangunan tidak lestari, seperti dalam kasus Apartemen Uttara ini, bersama-sama dikuatkan. Beberapa kelompok warga lintas kampung/desa kemudian secara intensif melakukan komunikasi dan koordinasi untuk saling mendukung upaya advokasi terhadap ancaman di wilayah masing-masing. Warga Karangwuni menjadi bagian aktif dari jaringan solidaritas ini bersama beragam kelompok warga lain yang memiliki inisiatif untuk berdaya mendukung kelestarian lingkungan hidup. Ketika warga kampung/desa lain menggelar aksi atau proses advokasi, warga Karangwuni akan selalu terlibat mendukun, dan juga sebaliknya. Dalam aksi penolakan rencana proyek apartemen di Plemburan, Sinduasi, Sleman serta di Gadingan, Sinduharjo, Sleman, warga Karangwuni juga terlibat aktif mendukung.

Beberapa jenis kegiatan yang bersifat informal dilakukan untuk mengimbangi proses advokasi di ranah formal, sekaligus menguatkan modal sosial warga. Hal ini penting dilakukan karena ancaman terhadap kekuatan modal sosial warga untuk berjuang atas hak hidup sehat dan aman di lingkungannya sendiri terus digerus. Dalam kasus Apartemen Uttara ini, kelompok tandingan yang juga mengatasnamakan warga muncul dengan memuat pernyataan mendukung proyek pembangunan Apartemen Uttara. Bahkan, kelompok warga yang diidentifikasi bukan warga setempat juga melakukan seri audiensi seperti halnya yang dilakukan oleh warga Karangwuni. Pada 9 April 2015, kelompok warga yang mengaku mendukung proyek apartemen melakukan demo dan audiensi di DPRD DIY yang diterima oleh beberapa anggota dewan. Ketua Komisi C DPRD DIY yang dalam audiensi dengan warga Karangwuni menyatakan mendukung perjuangan warga mengkritisi apartemen, justru secara diplomatis mengeluarkan pernyataan yang tidak konsisten dengan menyatakan mendukung pendirian apartemen Uttara. Selain itu, kelompok pro-apartemen ini secara initimidatif juga berani memasang spanduk-spanduk tandingan di sekitar lokasi protek berisi informasi palsu bahwa warga Karangwuni mendukung proyek Apartemen Uttara.

IMG_7016

Spanduk yang dipasang oleh pemrakarsa proyek Apartemen Uttara berisi pesan tidak benar bahwa warga Karangwuni mendukung pendirian apartemen tersebut

Namun, situasi ini tidak kemudian menyurutkan semangat warga Karangwuni untuk terus bergerak. Dimotori oleh ibu-ibu, warga Karangwuni tidak lelah menyuarakan pentingnya memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat dan aman bagi warga dan keluarga. Sejumlah agenda warga yang melibatkan keluarga pun dilakukan di jalan kampung selama tahun 2015, persis di sebalah lokasi proyek Apartemen Uttara, seperti lomba lukis untuk anak, senam warga, hingga pembuatan mural tentang isu lingkungan hidup, serta pertunjukan teater dengan tema konflik yang disulut oleh proyek pembangunan hotel/apartemen. Pada 24 Mei 2015 pun, jalan kampung di Karangwuni menjadi saksi deklarasi Aliansi Warga Sleman Berdaya yang merupakan wadah komunikasi lintas kampung/komunitas, khususnya di Sleman, dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang lestari. Semua ini dilakukan dengan dukungan banyak kelompok warga berdaya di Yogyakarta yang ingin membuktikan bahwa di bawah ancaman perusakan lingkungan pun, warga akan terus berjuang memastikan kampungnya tetap menjadi ruang bersama bagi semua. Hal ini juga dilakukan di wilayah kampung/desa lain oleh komunitas-komunitas warga yang juga mengalami kasus serupa dengan warga Karangwuni, untuk memastikan modal sosial di tiap tempatan terus terpelihara, tidak tergerus oleh kepentingan oportunistik pemodal yang jauh dari prinsip kebaikan dan kelestarian.

IMG_7879

Doa bersama warga berdaya Sleman lintas kampung/desa di jalan kampung Karangwuni sebelum pentas teater bertajuk “Pogeng” (Hotel) oleh Komunitas Sego Gurih pada 24 Mei 2015

Warga memegang teguh prinsip bahwa proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disadari bahwa aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Artinya, proses pembangunan pun harus benar-benar dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa merugikan kelestarian lingkungan, seperti yang sudah ditegaskan dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan turunannya. Pada banyak konteks situasi, termasuk kasus Apartemen Uttara ini, penguasa dan pengusaha yang seharusnya memiliki pengetahuan yang utuh tentang pembangunan yang lestari, justru menjadi pihak yang harus kembali dididik agar memiliki pengetahuan lingkungan yang benar. Keterlibatan warga dalam setiap proses pembangunan adalah keniscayaan sebagai sebuah mekanisme kontrol sosial, mengingatkan pihak yang salah atau lupa sesuai amanat undang-undang. Siapapun kita, baik warga terkena dampak, warga pemerhati lingkungan, maupun warga yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam izin lingkungan harus dapat memanfaatkan ruang keterlibatan yang sudah diberikan konstitusi kepada warga. Pembangunan tidak hanya milik pemerintah dan pemodal, yang sering menjadikan apapun yang dikerjakan di lahan pribadi tidak masuk dalam ranah publik. Padahal, dalam konteks lingkungan hidup, semua ruang akan masuk dalam ranah publik yang harus selalu terbuka untuk diawasi bersama demi kelestarian lingkungan. Warga Karangwuni adalah contoh warga yang berdaya, yang tak pernah tinggal diam untuk berjuang mengatasi masalah. Bagaimana dengan kita?

Elanto Wijoyono
di Yogyakarta


Bahan Bacaan

Aditya, Ivan. 2015. Perusak Banner Apartemen Uttara Dihukum Tiga Bulan. Kedaulatan Rakyat. http://krjogja.com/read/243302/perusak-banner-apartemen-uttara-dihukum-tiga-bulan.kr

Aini, Nur. 2014. Demo Tolak Apartemen, Warga Karangwuni Jadi Tersangka. Republika.co.id. http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/14/06/17/n7bafo-demo-tolak-apartemen-warga-karangwuni-jadi-tersangka

Aprindo, Tommy. 2015. Izin Lingkungan Banyak Kejanggalan, Warga Karangwuni Gugat Apartemen Uttara. Mongabay.co.id. http://www.mongabay.co.id/2015/12/23/izin-lingkungan-banyak-kejanggalan-warga-karangwuni-gugat-apartemen-uttara/

Apriando, Tommy. 2016. Terbitkan Izin Lingkungan Apartemen, BLH Sleman Digugat. Mongabay.co.id. http://www.mongabay.co.id/2016/01/04/terbitkan-izin-lingkungan-apartemen-blh-sleman-digugat/

DPRD DIY. 2015. Tolak Pembangunan Apartemen Uttara, Warga Karangwuni Datangi DPRD DIY. e-Parlemen DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. http://www.dprd-diy.go.id/tolak-pembangun-apartemen-uttara-warga-karangwuni-datangi-dprd-diy/

DPRD DIY. 2015. DPRD Dukung Pembangunan Apartemen Uttara. e-Parlemen DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. http://www.dprd-diy.go.id/dprd-dukung-pembangunan-apartemen-uttara/

Efanur, Winda. 2015. Warga Sleman Tuntut Pemkab Sleman Selesaikan Konflik Warga dan Pengembang Hotel. KoranOpini.com. http://koranopini.com/nasional/lingkunganhidup/warga-sleman-tuntut-pemkab-sleman-selesaikan-konflik-warga-dan-pengembang-hotel

Hakim, Luqman. 2015. PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan Apartemen Uttara. AntaraYogya.Com. http://antarayogya.com/berita/336714/ptun-gelar-sidang-perdana-gugatan-apartemen-uttara

Hrs/Ita. 2015. Sleman Stop Pembangunan Apartemen. Kompas.com. http://regional.kompas.com/read/2015/12/16/08381091/Sleman.Stop.Pembangunan.Apartemen

Jid/Tri. 2014. Persoalkan Pembangunan Apartemen Uttara, Warga Karangwuni Sleman Datangi DPPD. Kabarkota.com. http://kabarkota.com/peristiwa/yogyakarta/persoalkan-pembangunan-apartemen-uttara-warga-karangwuni-sleman-datangi-dppd-2/

Mustaqim, Ahmad. 2014. ORI DIY Akan Kaji Dokumen Perizinan Apartemen Uttara. Kabarkota.com. http://kabarkota.com/peristiwa/yogyakarta/ori-diy-akan-kaji-dokumen-perizinan-apartemen-uttara/

Mustaqim, Ahmad. 2015. Warga Sleman Gugat Pendirian Apartemen Uttara ke PTUN. Metrotvnews.com. http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/12/28/205479/warga-sleman-gugat-pendirian-apartemen-uttara-ke-ptun

Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Uttara (PWKTAU). http://tolakapartemenuttara.tumblr.com/

Piet. 2014. http://dprd.slemankab.go.id/2014/06/moratorium-pembangunan-apartemen/. DPRD Kabupaten Sleman. http://dprd.slemankab.go.id/2014/06/moratorium-pembangunan-apartemen/

Putra, Ferdhi. 2015. Peringati Hari Air, Warga Karangwuni Protes Apartemen dengan Mural. SuaraKomunitas.net. http://suarakomunitas.net/baca/82918/peringati-hari-air–warga-karangwuni-protes-apartemen-dengan-mural/

Saraswati, Bernadheta Dian. 2015. Warga Takut Ada Tragedi Crane Kedua. HarianJogja.com. http://www.harianjogja.com/baca/2015/11/07/pemkab-sleman-warga-takut-ada-tragedi-crane-kedua-659088

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s