Author Archives: Elanto Wijoyono

#JogjaAsat, Seruan Keadilan Air untuk Rakyat

Memperkuat Kapasitas Warga untuk Mengatasi Masalah Tata Kelola Air dan Risiko Pembangunan di Kota Yogyakarta

2017 08 - Jogja Asat

Rabu, 6 Agustus 2014, publik Yogyakarta dikejutkan oleh aksi mandi pasir oleh Dodok Putra Bangsa, seorang warga kampung Miliran di depan Fave Hotel Kusumanegara Yogyakarta. Media menyebutnya aksi teatrikal. Padahal, aksi tersebut sebenarnya merupakan bentuk protesnya kepada manajemen Fave Hotel atas keringnya puluhan sumur warga Kampung Miliran yang berada tepat di belakang hotel. Mewakili warga kampungnya, Dodok menyebutkan bahwa ada indikasi kuat keringnya sumur warga ini disebabkan oleh penggunaan sumur air tanah dalam oleh pihak hotel. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta ketika dikonfirmasi oleh media membantah pernyataan Dodok dengan penjelasan bahwa keringnya sumur warga kemungkinan besar diakibatkan oleh dampak kemarau dan banyaknya warga yang menggunakan sumur air tanah dangkal [i]. Sumur air tanah dalam Fave Hotel yang menyedot air 80 meter dari permukaan tanah menurut BLH Kota Yogyakarta tidak akan mempengaruhi ketersediaan air tanah dangkal. Namun, selang satu bulan, pada 1 September 2014, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta melakukan penyegelan sumur air tanah dalam Fave Hotel. Tindakan ini dilakukan oleh karena Fave Hotel hanya memiliki izin pengeboran air tanah dan belum memiliki izin pemanfaatan air tanah. Secara teoritis, penggunaan air tanah dalam tidak akan mempengaruhi air tanah dangkal atau sumur-sumur warga. Namun, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta mengakui, air tanah dangkal dapat tersedot ke lapisan tanah yang lebih dalam jika terjadi kebocoran [ii]. Hanya satu minggu setelah sumur air tanah dalam Fave Hotel disegel, sumur warga di Kampung Miliran kembali terisi air. Padahal, di tahun 2014, musim kemarau masih berlangsung hingga bulan November [iii]. Continue reading

Advertisements

Kutukan Penjajahan dan Penjarahan dalam Sejarah Kasultanan Yogyakarta

100_3915

Awal runtuhnya Tanah Jawa telah terjadi pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono II. Pengingkaran Sultan HB II atas wasiat ayahandanya, Sultan HB I, menjadikan Kasultanan Yogyakarta mengalami malapetaka. Keraton Yogyakarta diserang dan dijarah habis oleh pasukan Inggris-Sepoy pada 20 Juni 1812, sebagai tanda hadirnya tatanan baru imperialisme Eropa yang lebih perkasa. Upaya melawan “kutukan” itu sempat dilawan oleh Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (1825 – 1830) dan Sultan HB IX di masa Republik Indonesia. Kini, kutukan itu mungkin akan kembali terulang ketika Sultan HB X melakukan sejumlah pengingkaran terhadap wasiat Sultan HB IX yang tak lain adalah ayahandanya. Continue reading

Sejarah Pelestarian dan Masa Depan Peradaban

Pelajaran untuk Bebas dari Pembangunan

9022692116_dfd0104d06_k
Pelestarian ternyata memiliki sejarah kelam ketika digunakan sebagai jalan masuk imperialisme selama masa kolonial. Pelestarian pada sisi kelam itu jelas berbeda dengan laku tradisi dalam memunculkan, menghidupkan, dan melestarikan alam dan budaya sebagai pusaka, baik di tingkat komunitas maupun bangsa. Pusaka dalam tradisi rakyat  lahir dan terjaga dari generasi ke generasi, diwariskan dalam bentuk kebudayaan dalam unsur-unsurnya. Kini, pelestarian jika dipahami dan dijalankan secara utuh, dapat dijadikan pijakan untuk menggantikan (konsep) pembangunan. Masa depan peradaban kita tergantung pada seberapa mampu kita melakukan pelestarian, bukan seberapa banyak kita melakukan pembangunan. Continue reading

Tersesat di Antara Pasar dan Negara

Tantangan Seniman sebagai Teladan Peradaban

ok
Publik mempertanyakan kemunculan PT Freeport Indonesia, Djarum, dan beberapa hotel yang terindikasi bermasalah sebagai sponsor/partner di gelaran ArtJog 2016. Perbedaan pendapat muncul di kalangan para seniman/pekerja seni mengenai sah tidaknya gelaran seni mendapatkan sponsor dari korporasi (jahat). Beberapa solusi coba ditawarkan, termasuk mendorong peran negara untuk lebih memperhatikan dunia seni. Hal ini membawa kita pada refleksi yang lebih mendalam. Continue reading

Pelestarian Jejak Bencana sebagai Pusaka Peradaban

Strategi Pengelolaan Pengetahuan untuk Merawat Kesadaran dan Kesiapsiagaan 

2016 03 - Pusaka dan Bencana

Catatan sejarah kejadian bencana menunjukkan bahwa kejadian itu telah terjadi berulang kali. Generasi-generasi sebelum sekarang telah mengalami kejadian bencana yang ancamannya hingga kini kita rasakan. Namun, pengalaman bencana seolah selalu menjadi pengalaman baru. Walaupun Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana besar seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, atau banjir dalam kurun waktu 30 – 50 tahun terakhir, tetap saja masyarakat kita seperti tak siap ketika bencana besar terjadi kembali. Kejadian seperti gempa dan tsunami di Aceh (2004), gempa bumi Nias (2005), gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006), gempa bumi Sumatera Barat (2007 dan 2009), banjir Aceh (2007), letusan Gunungapi Merapi (2006 dan 2010), hingga Sinabung dan Kelud (2014) yang terjadi dalam dekade terakhir dihadapi dan ditanggapi sebagai pengalaman baru, sehingga korban dan kerugian tetap berjatuhan. Jadi, apakah kita tidak pernah belajar? Continue reading

Satu Tahun #BelakangHotel; Ini Bukan Sekedar Film

Kerja Bersama sebagai Warga Berdaya


Rabu, 14 Januari 2015 malam, film ‪#‎BelakangHotel‬ ditayangkan perdana kepada publik di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosumantri (PKKH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Respon publik sangat luar biasa. Ratusan orang hadir untuk menonton film yang dikemas dalam konsep multiplex sederhana. Namun, ini bukan sekedar soal film, tapi soal isu dan masalah yang seharusnya bisa kita tanggulangi bersama. Film ini bukan jawaban, melainkan sebuah ajakan terbuka untuk bergerak. Ada energi yang harus terus dipelihara sebagai warga yang berdaya. Continue reading

Kasus Apartemen Uttara, Warga Tak Pernah Tinggal Diam!

Apresiasi Perjuangan Warga Berdaya Mengawal Pembangunan

IMG_6432 (copy).JPG
Hari ini, Selasa (12/01/2016), sidang terbuka pertama gugatan Izin Lingkungan Apartemen Uttara yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman diadakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Gugatan ini dilakukan oleh warga Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Menghadapi pengusaha nakal yang berlindung di balik birokrasi pendukung agenda pertumbuhan, warga Karangwuni tak pernah tinggal diam. Continue reading