Satu Data dengan Sistem Informasi Desa

Pemerintah mengakui bahwa selama ini belanja perangkat lunak (aplikasi) dan lisensi perangkat lunak sangat tidak efisien. Setiap tahun, pemerintah rata-rata menghabiskan anggaran lebih dari Rp 4.230.000.000.000,- (empat triliun dua ratus tiga puluh miliar rupiah) untuk belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Total belanja TIK pemerintah periode 2014-2016 saja mencapai lebih dari Rp 12.700.000.000.000,- (dua belas triliuan tujuh ratus miliar rupiah). Tren ini meningkat setiap tahun. Namun, dari biaya sebesar itu, ditemukan bahwa 65 persen dari belanja TIK pemerintah itu digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar instansi pemerintah. Dari 2700 pusat data di 630 instansi pusat dan pemerintah daerah (data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018), tingkat penggunaannya pun secara nasional rata-rata hanya 30 persen dari kapasitasnya.

Lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan TIK menyebabkan terjadinya duplikasi anggaran belanja TIK dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan. Padahal, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, baik di instansi pusat maupun di pemerintahan daerah masih belum kunjung bisa optimal dengan dukungan sistem informasi. Berdasarkan situasi tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ditujukan untuk mendorong efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan pemanfaatan TIK dalam mendukung pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE dimandatkan dibangun di tiga tingkat, yakni tingkat nasional, instansi pusat, dan pemerintah daerah.

e-Government dan Visi Satu Data Indonesia

Begitu gencarnya instansi pusat dan pemerintah daerah membangun beragam jenis aplikasi hingga pusat data tidak lepas dari kebijakan e-Government di Indonesia yang secara resmi dimulai sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government. Konsep e-Government ditujukan untuk mendukung dua kategori aktivitas yang saling berkait. Pertama, pengolahan data, pengelolaan informasi, serta sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. Kedua, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Namun, perkembangan e-Government di Indonesia sebenarnya tidak cukup memuaskan. Merujuk survei e-Government yang dirilis oleh The Division for Public Institutions and Digital Government (DPIDG) Perserikatan Bangsa-Bangsa, peringkat terbaik Indonesia adalah posisi 96 pada tahun 2005. Terakhir, posisi Indonesia berada di peringkat 116 dari 193 negara, jauh di bawah Filipina (71), Thailand (77), dan Vietnam (89). Pemerintah harus semakin serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui dukungan e-Government (Masyhur, 2017).

Konsep e-Government kini menjelma sebagai SPBE. Salah satu layanan SPBE yang dirumuskan oleh pemerintah adalah pembangunan Portal Data Nasional untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia Yanuar Nugroho, dalam opininya di Harian Kompas (16/10/2018), menegaskan bahwa kebijakan satu data memiliki sejumlah tujuan penting. Strukturisasi regulasi, institusionalisasi pengelolaan data, serta integrasi data kementerian/lembaga dan pemerintah ke dalam satu portal data sebagai suatu set data terbuka (open data) pemerintahan diharapkannya mampu mendukung penetapan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berdasarkan pada basis data yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, disadari juga ada sejumlah tantangan dalam pengelolaan data di instansi pusat. Pertama, belum ada standar format dan metodologi data, ketiadaan metadata, serta ketidaksinkronan data. Kedua, baik pemerintah maupun masyarakat masih kesulitan menggunakan data yang dihasilkan pemerintah. Ketiga, mekanisme penyimpanan data yang tidak saling terkoordinasi antar pengelola hingga ke level individu pengelola data.

Pemerintah tidak hanya menyoroti kualitas data di tingkat pusat dan pemerintahan daerah. Kualitas data di tingkat desa/kelurahan juga menjadi perhatian khusus karena data yang terserak di instansi pusat bersumber dari tingkat terbawah, yakni desa/kelurahan. Keterbatasan kapasitas pemerintah desa/kelurahan dalam memperoleh data yang memenuhi konsep, kaidah, dan standard prosedur pengumpulan data disebut sebagai kelemahan yang paling menonjol. Suchaini (2018), sebagai analis data di Badan Pusat Statistik (BPS), melihat BPS tetap harus memiliki peran untuk memperbaiki kualitas data dari tingkat desa. Solusi yang ditawarkannya adalah mengoptimalkan kembali peran mantri statistik/koordinator statistik kecamatan (KSK) untuk membina pembangunan statistik desa, registrasi penduduk, dan statistik dasar lainnya. Desa/kelurahan sebagai garda terdepan pembangunan harus diposisikan sebagai sumber pengumpulan data desa satu pintu melalui BPS. Namun, tawaran ini belum bisa menjawab integrasi peran BPS dengan sebagian kementerian/lembaga yang juga memiliki kewenangan dan kegiatan pengumpulan data desa/kelurahan.

Sosiolog Pedesaan Kementerian PDTT Ivanovich Agusta (2018) mengingatkan bahwa keterpaduan sistem informasi desa dan keluarga mendesak untuk dibangun di pusat secara daring agar efisien. Kritik ia berikan terhadap implementasi Profil Desa dan Kelurahan di bawah Kementerian Dalam Negeri (http://www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/) yang tidak kunjung dapat menghasilkan data desa yang lengkap dan mutakhir, walaupun setiap tahun desa sudah menganggarkan belasan hingga puluhan juta untuk pembaruan data. Solusi yang ditawarkan adalah mengoptimalkan peran sekitar 40.000 pendamping desa untuk mendukung pemerintah desa melakukan pengumpulan data lapangan, input data, dan mengadvokasi pemanfaatan informasi desa. Kementerian Desa sendiri disebutkan memiliki pusat data desa Indonesia (https://sipede.ppmd.kemendesa.go.id/), yang dikembangkan sejak tahun 2017, untuk menghimpun informasi wilayah di tingkat desa agar dapat menjawab secara objektif perkembangan pembangunan dan kinerja pemerintahan desa. Namun, tawaran ini hanya menambah panjang daftar sistem informasi di instansi pusat, alin-alih menjawab tantangan integrasi sistem untuk satu data.

Sistem Informasi Desa dan Kedaulatan Desa atas Data

Mimpi pemerintah melalui KSP untuk membangun kesatuan data dengan diterbitkannya regulasi tentang SPBE jelas menghadapi tantangan yang cukup berat karena hingga hingga tahun 2018 pun para pemikir di kementerian/lembaga masih memberikan solusi yang berorientasi pada kepentingan instansinya. Selain itu, visi yang dibangun untuk mewujudkan kesatuan data itu juga masih menggunakan sudut pandang kepentingan pusat, bukan daerah, apalagi desa. Pemerintahan di tingkat desa/kelurahan tetap diposisikan sekedar sebagai petugas pengumpul dan penginput data yang muaranya akan terhimpun di instansi pusat. Bahkan, penugasan mantri statistik/KSK dan pendamping desa dalam konteks ini, dikhawatirkan justru akan semakin meminggirkan peran pemerintah desa/kelurahan dalam menuju kesatuan data desa-daerah-nasional. Dampak terburuk, pemerintahan desa/kelurahan akan kembali mengabaikan aspek kedaulatan desa/kelurahan atas data. Data hanya akan kembali dipandang sebagai kebutuhan pusat, bukan kebutuhan desa, sehingga prakarsa inovatif membangun sistem data dan informasi di tingkat desa dan daerah akan terpinggirkan.

Semangat Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membangun sistem informasi desa harus benar-benar dipastikan implementasinya. Sistem informasi desa telah diarahkan akan memuat data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Artinya, sebagian besar data dasar dan data sektoral yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan instansi pusat akan sudah tercakup di dalamnya. Dengan demikian, peran pemerintah desa tidak bisa diabaikan. Mereka harus menjadi salah satu pemangku kepentingan utama dalam implementasi kebijakan satu data. Kementerian/lembaga yang berkepentingan dengan data dasar dan data sektoral dari tingkat desa/kelurahan harus mengawali dengan menyelesaikan persoalan perbedaan metadata, format data, dan metodologi pendataan atas data desa/kelurahan. Kesatuan metadata, format, dan metodologi data/pendataan itu kemudian dapat diteruskan kepada pemerintah daerah untuk dikoordinasikan pembangunan dan pengelolaannya dengan pemerintah desa.

Bagaimana konsep tersebut dapat dijalankan? Organisasi perangkat daerah (OPD) dapat berbagi peran dalam merancang peta rencana di tingkat daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dapat berperan mengkoordinasikan irisan kebutuhan data dari setiap sektor agar dapat dikelola bersama pemerintah desa/kelurahan dengan standar yang sama. Dinas/badan yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat dan desa dapat mengkoordinasikan program peningkatan kapasitas pemerintah desa secara reguler dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dengan sistem informasi desa. Dinas Kominfo bertugas memastikan proses pengelolaan data tersebut berjalan di dalam skema sistem informasi terpadu dari tingkat desa ke daerah, dengan metadata yang sinkron dengan kebutuhan data pusat. Dengan demikian, pemerintah desa dapat memasukkan seluruh proses tersebut sebagai bagian dari kewenangan desa yang disepakati dan ditetapkan dalam rencana pembangunan desa secara reguler.

Pemerintah dalam merumuskan kebijakan satu data telah menunjuk beberapa instansi pusat dan pemerintah daerah sebagai percontohan. Namun, pemerintah juga perlu melihat perkembangan prakarsa sejumlah daerah yang telah mampu mewujudkan aspek-aspek kebijakan satu data, walaupun tidak menjadi wilayah percontohan nasional. Kabupaten Gunungkidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjadi salah satu daerah rujukan. Menerapkan prakarsa Sistem Informasi Desa (SID) sejak tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah memastikan implementasinya di 144 desa diarahkan untuk menghasilkan kualitas data desa yang baik agar dapat digunakan pula oleh pemerintah daerah dan instansi pusat. Sejak 2016, pemerintah desa di 144 desa berhasil secara reguler memutakhirkan data dasar kependudukan yang terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (BDT). Pada tahun 2018 ini, data dasar kependudukan dalam SID juga diintegrasikan dengan data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Semua dikelola terpadu dalam satu aplikasi SID, sehingga 144 desa di Kabupaten Gunungkidul tak perlu menginput secara terpisah BDT ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial dan data PIS-PK ke Aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan.

Data-data tersebut selain digunakan oleh desa sebagai data desa, juga dikirimkan ke pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) yang dirancang khusus untuk menghimpun basis data SID di tingkat kabupaten. Basis data 144 desa di SIKAB dijadikan rujukan perencanaan dan pembangunan bagi OPD-OPD sektoral. Melalui SIKAB di Kabupaten Gunungkidul, BDT dan data PIS-PK yang terhimpun dari 144 desa itu kemudian telah disiapkan untuk diintegrasikan pula dengan SIKS-NG di Kementerian Sosial dan Aplikasi Keluarga Sehat di Kementerian Kesehatan, sehingga tidak ada perbedaan versi data di tingkat desa, daerah, dan pusat. Dari sisi TIK, prinsip interkoneksi dan interoperabilitas menjadikan tidak ada kendala berarti dalam membangun integrasi data, sehingga tidak perlu ada belanja aplikasi yang berlebihan. Pemerintah kabupaten menjadi lebih mudah mengkoordinasikan program pengelolaan data di daerah. Pemerintah desa pun tidak dibebani tugas untuk melakukan input data di beragam aplikasi tanpa saling terintegrasi. Proses yang masih akan terus berjalan dan diperkaya dengan data-data sektoral lain di Kabupaten Gunungkidul ini diharapkan dapat menjadi bukti bahwa mewujudkan kesatuan data tidak bisa dicapai dengan mengabaikan peran dan posisi desa.

Elanto Wijoyono
Combine Resource Institution, 2018

*Tulisan ini dimuat di Majalah KOMBINASI Edisi 72 tahun 2018 yang diterbitkan oleh Combine Resource Institution dalam format online di alamat: https://www.combine.or.id/archive/69

Daftar Pustaka

Agusta, Ivanovich. (2018, Januari 8). Desa di Tahun Politik. Harian KOMPAS. Rubrik Opini. Halaman 6.

Firdaus, Masyhur. 2017. Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI). Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi (IPTEK-KOM). Volume 19 No. 1, Juni 2017. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika. Halaman: 51-62

Nugroho, Yanuar. (2018, Oktober 16). Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Data. Harian KOMPAS. Rubrik Opini. Halaman: 7.

Suchaimi, Udin. (2018, Maret 28). Membangun Desa Berangkat dengan Data. Harian KOMPAS. Rubrik Opini. Halaman: 7.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s