Karut Marut Reklame dan Manajemen Ruang Publik Yogyakarta

Masalah penyelenggaraan reklame tidak bisa kita lepaskan dari manajemen ruang publik di suatu daerah. Jika kita bicara Yogyakarta, isu ini bisa dibahas untuk konteks Kota Yogyakarta atau konteks beberapa kabupaten yang ada di sekitarnya. Masing-masing kabupaten/kota memiliki manajemen penyelenggaraan reklame sendiri. Namun, setiap daerah memiliki pola masalah yang hampir serupa, terkait dengan isu regulasi, isu birokrasi, hingga isu strategi komunikasi dalam promosi dan publikasi.

Kasus Apartemen Uttara, Warga Tak Pernah Tinggal Diam!

Apresiasi Perjuangan Warga Berdaya Mengawal Pembangunan

Hari ini, Selasa (12/01/2016), sidang terbuka pertama gugatan Izin Lingkungan Apartemen Uttara yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman diadakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Gugatan ini dilakukan oleh warga Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta setelah melalui proses perjuangan yang panjang. Menghadapi pengusaha nakal yang berlindung di balik birokrasi pendukung agenda pertumbuhan, warga Karangwuni tak pernah tinggal diam.

Benarkah Rumah Susun Solusi bagi Yogyakarta?

Memastikan Ruang Partisipasi Tidak Dihabisi Kepentingan Korporasi

Sejak hampir satu dekade lalu, pakar perkotaan sudah memberikan pandangan skeptis terhadap proyek rumah susun. Memindahkan warga dari permukiman asal di dalam kota, ke permukiman rumah susun di pinggir kota, dinilai sebagai kebijakan yang janggal. Terlebih, banyak cerita kegagalan yang menghantui megaproyek rumah susun, terutama di Jakarta. Rumah susun yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2006, hanya didiami oleh 20 % dari jumlah keseluruhan kelompok sasaran. Hal yang sama masih dijumpai hingga tahun 2015 ini, ketika pemerintah provinsi masih tetap harus menghadapi proyek mangkrak dan penghuni ilegal. Sementara, data berbicara bahwa membangun rumah susun menelan biaya 100 kali lebih mahal daripada memperbaiki kampung. Pembangunan rumah susun 4 lantai yang mahal itu pun ternyata hanya mampu menampung kepadatan penduduk sejumlah 140 jiwa per hektar. Angka kepadatan penduduk itu lebih rendah daripada kepadatan penduduk di perkampungan. Jelas bukan efisiensi lahan dan biaya.

Mengapa Hunian Vertikal?