Tag Archives: pemilu

Pilihan Politik dan Konsekuasinya pada Hak Publik Warga Negara

abstain

Siapapun tetap bisa melayangkan kritik dan protes kepada Direksi PLN atas kualitas layanan yang diberikan walaupun bukan kita yang memilih mereka duduk di jabatan itu.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah salah satu badan publik yang diselenggarakan oleh negara. Sama halnya dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pertamina, kita tetap bisa melayangkan protes atas kualitas layanan walaupun bukan kita yang memilih pejabat untuk duduk di dalam manajemen. Masyarakat sebagai penerima manfaat atas keberadaan badan publik tersebut berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Continue reading

Anggaplah Wakil Rakyat itu Ada, Apa yang Harus Kita Relakan?

941475_10151789119339195_1325506392_n

“… Wakil rakyat adalah orang yang diajukan oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat. Orang yang diajukan partai politik dan meminta rakyat untuk memilihnya itu bukanlah wakil rakyat, melainkan wakil parpol. …”

Anggaplah semua wakil rakyat itu ada dan bersih. Mereka tetap akan hisap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rata-rata Rp 50.000.000,- per orang per bulan untuk gaji dan tunjangan.

Anggaplah semua wakil rakyat itu ada dan jujur. APBN akan tersedot rata-rata Rp 600.000.000,- per tahun untuk setiap orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggaplah semua wakil rakyat itu ada dan bekerja. Mereka tetap bakal gerogoti APBN Rp 336.000.000.000,- per tahun untuk 560 anggota DPR.

Anggaplah semua wakil rakyat itu ada dan berjuang. Negara harus relakan Rp 1.680.000.000.000,- habis untuk gaji dan tunjangan bagi 560 orang anggota DPR selama 5 tahun.

Jumlah itu baru untuk gaji dan tunjangan bagi mereka yang duduk di DPR. Jumlah itu belum termasuk gaji dan tunjangan untuk 2.137 orang yang duduk di DPRD Provinsi dan 17.560 orang yang duduk di DPRD Kabupaten/Kota.

Jumlah itu belum termasuk juga biaya operasional kerja-kerja mereka selama 5 tahun, biaya pembangunan gedung baru, gaji ke-13, hingga dana pensiun sekitar Rp 30.000.000,- per orang per tahun, dan sebagainya 🙂

Anggaplah semua partai politik itu ada dan benar. Rakyat harus ikhlaskan sekitar Rp 8.000.000.000.000,- per tahun untuk disumbangkan oleh negara kepada partai politik yang berhasil masuk senayan.

Anggaplah ssemua partai politik itu ada dan bermanfaat. Rakyat harus relakan belasan-puluhan triliun setiap 5 tahun untuk membiayai festival hingar bingar bertajuk pesta demokrasi.

Pertanyaannya..

Apa benar yang disebut dengan demokrasi memang harus semahal itu?
Siapa yang sebenarnya telah berkorban, rakyat atau wakil rakyat?

(Elanto Wijoyono)

* ilustrasi foto: bukan caleg yang benar dan sebenarnya 🙂