Lonceng Kematian Gerakan Pelestarian Pusaka Indonesia

Evaluasi atas Kiprah Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI)

Screenshot from 2015-04-19 22:25:14

Sabtu, 18 April 2015 kemarin diperingati sebagai Hari Monumen dan Situs Internasional sebagai kelanjutan inisiatif International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) sejak tahun 1982. Jaringan yang dihimpun oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) turut menyambut gelaran ini dengan beberapa agenda. Hanya dua hari setelah gugatan warga Rembang dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) atas pendirian pabrik semen di Rembang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Namun, kasus Rembang bahkan tak tersentuh oleh keriuhan perayaan jaringan pelestari pusaka di Indonesia. Ironis?


Peringatan adalah salah satu cermin ruang lingkup sebuah gerakan yang akan dapat dibaca oleh publik. Dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 jelas dinyatakan bahwa pusaka Indonesia yang harus dilestarikan mencakup pusaka alam (natural heritage), pusaka budaya (cultural heritage), dan pusaka saujana (cultural landscape heritage). Namun, hingga melewati satu dasawarsa, keutuhan lingkup pelestarian yang seharusnya dikawal oleh BPPI sesuai visi kelembagaannya di tingkat strategis nasional ini tidak kunjung terwujud. Hal ini terjadi apakah karena tidak adanya keutuhan pemahaman ataukah memang tidak ada arah keberpihakan dari jaringan nasional ini? Lagi-lagi, bukan solusi dan advokasi atas kompleksitas ancaman kelestarian yang dikedepankan, melainkan masih berhenti pada kampanye berbalut romantisme.

Ketika ranah pelestarian pusaka (heritage) benar-benar dapat dibaca dengan utuh, kasus pendirian pabrik semen di Rembang, kasus reklamasi Teluk Benoa di Bali, kasus meninggalnya sejumlah orang Rimba karena kelaparan di Jambi, hingga kasus maraknya pendirian gedung untuk hotel dan apartemen yang mengancam sumber daya air di Yogyakarta pasti akan terpindai oleh jaringan strategis seperti BPPI. Bahkan, Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang beranggotakan pemerintah kota dan kabupaten yang juga telah difasilitasi oleh BPPI untuk membuat kerjasama program pelestarian pusaka juga tak kunjung tampak dampaknya. Padahal, kasus-kasus seperti contoh di atas terjadi di wilayah administratif dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dari tahun ke tahun. Tetap belum ada, baik itu pemahaman maupun keberpihakan, atas kelestarian pusaka Indonesia yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan korporat, apalagi birokrat dan teknokrat. Di mana BPPI?

ICOMOS mengusung tema perayaan 18 April 2015 ini untuk memperingati 50 tahun usia organisasi jaringan internasional untuk pelestarian monumen dan situs itu. Walaupun secara legal formal ICOMOS bergerak dalam pelestarian dan perlindungan (situs) pusaka budaya, tetapi tidak akan lepas dari konteks keutuhan konsep “Pusaka Indonesia”. Ketika gagasan peringatan itu dibawa ke Indonesia untuk menguatkan pijakan atas visi “Mengawal kelestarian pusaka Indonesia”, BPPI harus bisa mengelola fokus yang berbeda di tingkat praktis dan strategis. Prakarsa-prakarsa di tingkat praktis oleh komunitas pelestari pusaka di setiap daerah tentu tidak akan diabaikan dan harus diapresiasi. Namun, BPPI kemudian harus bisa merangkai seluruh prakarsa itu secara strategis ketika dihadapkan dengan konteks situasi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Dengan kekuatan jaringan berbasis pegiat, praktisi, dan pakar dari beragam latar belakang dan disiplin ilmu, seharusnya BPPI mampu melakukan gebrakan advokasi nyata.

Beragam kasus konflik atas sumber daya alam antara masyarakat dengan birokrat maupun korporat itu tidak akan bisa dilepaskan dari konteks pengawalan terhadap kelestarian pusaka Indonesia. Tidak akan ada lagi budaya Indonesia yang layak menjadi pusaka ketika alam yang menjadi ruang hidup budaya itu tak lagi lestari. Ancaman atas kelestarian pusaka itu muncul dari ketidakadilan yang umumnya dilakukan oleh penguasa dan pengusaha. Tidak cukup sekedar pemahaman utuh atas lingkup pelestarian pusaka, tetapi juga keberpihakan atas manfaat kelestarian itu. Pertanyaannya, apakah BPPI berani berada di depan memastikan manfaat itu terwujud untuk rakyat? Jika tidak, maka lonceng kematian gerakan pelestarian pusaka Indonesia niscaya makin nyaring terdengar,

Elanto Wijoyono
pernah membangun prakarsa dan berperan aktif di Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI)

One thought on “Lonceng Kematian Gerakan Pelestarian Pusaka Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s