Yogyakarta dan Pariwisata; Antara Data, Fakta, dan Bualan

Foto: Priyo SancoyoKepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharsono berlindung pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. UU 10/2009 mengatur bahwa pariwisata mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia usaha. Aturan di tingkat nasional sudah memperbolehkan dan memberikan ruang. Begitu pula pada penerapan perencanaan tata ruang yang juga merujuk pada aturan yang dibuat di pusat. Jadi, tak ada yang salah dengan dinamika pembangunan untuk pariwisata di Yogyakarta.

Menurut birokrat senior Kota Yogyakarta yang juga aktif tampil sebagai dalang wayang kulit ini, globalisasi adalah keniscayaan. Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam menghadapi globalisasi, telah berusaha kuat untuk melakukan pelestarian. Namun, perubahan tetap akan terjadi. Eko Suryo mengaku terkesan dengan visi pengelolaan kota-kota besar dunia, khususnya di Amerika Serikat. Buku “The Twenty-First Century City” memperkuat pandangannya bahwa filosofi tata kelola pemerintahan kota yang baru adalah menempatkan pemerintah sebagai sektor bisnis dan masyarakat sebagai pelanggan atau konsumen.

Namun, menurut peneliti tata ruang Dambung Lamuara Djaja, proses pembangunan yang terjadi di Yogyakarta sudah jauh di atas kapasitas. Hal ini adalah masalah karena Yogyakarta sudah bisa disebut mengalami situasi oversupply. Sebagai ukuran, kini sudah ada 6 mall aktif di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan akan bertambah menjadi 12 mall. Sudah ada lebih dari 1100 hotel di DIY, dengan 60 di antaranya hotel berbintang dan sisanya adalah hotel kelas melati. Sementara, proses pembangunan hotel baru tetap berlangsung. Padahal, tingkat keterisian hotel semakin menurun, sekitar 40% saja. Sejak tahun 2011, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta sudah menjerit karena persaingan harga.

Lalu, sampai kapan proses ini akan terus berlanjut? Batasannya di mana untuk memutuskan bahwa jumlah sudah cukup? Bagaimana semua mall atau hotel itu nanti akan bertahan? Hal ini semua, masih menurut Dambung, justru bertentangan dengan pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa hotel masih perlu dibangun jika tingkat keterisiannya mencapai 80%. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Yogyakarta tahun 2012 menerakan bahwa dalam 20 tahun ke depan, jumlah kamar hotel ditargetkan mencapai 15.000 kamar. Namun, faktanya, kini sudah ada lebih dari 25.000 kamar di Yogyakarta. Ada ketidakkonsistenan antara rencana dan implementasi, walaupun sudah ada peraturan untuk moratorium pembangunan hotel di Kota Yogyakarta sejak akhir Desember 2013 lalu.

Upaya pemerataan pembangunan pusat-pusat ekonomi yang antara lain dikelola melalui skema kerja sama antar daerah dalam payung Kartamantul (Yogyakarta – Sleman – Bantul) pun selama ini hanya fokus pada infrastruktur. Akibatnya, sejumlah proyek pembangunan pusat ekonomi baru pun banyak yang mangkrak atau gagal, seperti Pasar Seni Gabusan di Bantul, serta Terminal Giwangan dan XT Square di Kota Yogyakarta.

(Elanto Wijoyono)

Catatan penulis atas sebagian proses dialog dalam Diskusi “Jogjaku(dune) Ora Didol” yang diselenggarakan oleh Surat Kabar Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Bulaksumur pada 17 Oktober 2014 di Yogyakarta. Penulis adalah salah satu pembicara bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Eko Suryo M. dan peneliti tata ruang Dambung Lamuara Djaja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s