Yogyakarta Kota Pusaka? Hal Penting Apa yang Harus Dilestarikan?

100_6091 (copy)

Yogyakarta akan diajukan sebagai kota pusaka dunia (world heritage city). Publik sudah cukup tahu kekayaan pusaka Yogyakarta, baik budaya maupun alam, baik yang bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible). Penulis dan antropolog Hairus Salim menyebutkan ada banyak bagian yang istimewa dari Yogyakarta, tetapi ada banyak bagian juga yang tak istimewa dari Yogyakarta kini. Jadi, bagian apa dari Yogyakarta yang penting untuk dilestarikan jika kota ini diarahkan sebagai kota pusaka (kelas dunia)? Adakah yang masih bisa dilestarikan dari Yogyakarta kini?

Yogyakarta ada karena berdirinya Kraton Yogyakarta. Pembangunannya dilakukan dalam beberapa tahap. Dalam perjalanan sejarahnya, Yogyakarta mengalami perkawinan budaya atau silang budaya. Satu contoh disampaikan oleh P.M. Laksono, yakni cara makan Jawa yang sak penake dewe bertemu dengan cara makan yang tertib a la kolonial. Selalu ada dialektika antara budaya kraton sebagai pusat dengan budaya desa-desa penyangganya yang kemudian mewujud sebagai kampung. Menurut antropolog senior UGM ini, Yogyakarta adalah dialektika yang besar, antar budaya. Orang datang ke Yogyakarta dari banyak tempat dan memiliki beragam pekerjaan, hidup di kampung sebagai satuan-satuan ruang di dalam kota yang tetap bersuasana perdesaan. Dari sana muncullah komunitas-komunitas dengan identitas sebagai cah kampung atau wong kampung.

Setelah Indonesia merdeka, kampung menjadi baru. Ada kampung dalam wujudnya sebagai komunitas, ada pula kampung sebagai bentukan baru dan formal oleh pemerintah; Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Dinamika kota Yogyakarta yang pada dasarnya tak punya warga kota (sipil), melainkan warga kampung, pun dimulai. Kebijakan nasional membuat kota menjadi standard dan bernomor. Akibatnya, struktur formal yang baru ini pun bersentuhan dengan kebiasaan dan kearifan, sehingga melahirkan evolusi atau bahkan revolusi. Hal itulah yang menurut P.M. Laksono menjadikan Yogyakarta istimewa. Hal ini diperkaya dengan kehadiran pelajar dan mahasiswa dari banyak daerah ke Yogyakarta yang menyebabkan terjadinya asimilasi budaya.

Selain faktor budaya di atas, Yogyakarta menjadi unik karena merupakan salah satu contoh nyata wujud konsep city-region yang sesungguhnya. Dalam diskusi saya bersama pakar perkotaan Marco Kusumawijaya pada 17 Agustus 2014; di Yogyakarta, semua orang mengalami kekotaan dan kedesaan paling sering dan bahkan sehari-hari. Konsep city-region ini pun dapat dilihat dalam wujudnya sebagai wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kota Yogyakarta yang berada di tengah kemudian menjadi pusat dari empat wilayah kabupaten di sekelilingnya. Selain dalam perspektif administratif, dalam perspektif ekologis pun sebuah city-region sebagai wilayah kesatuan harus direncanakan. Dalam hal ini, prinsip bahwa jangan mengotakan orang desa dan jangan mendesakan orang kota bisa diterapkan. Cukup buat mereka dapat saling terhubung dengan baik yang dampaknya bisa menuju kepada kelestarian sumber daya (pusaka). Kota sebagai bagian dari sistem city-region bisa menjadi platform yang akan menjadi wadah berjalannya inisiatif-inisiatif pelestarian. Sistem itu sudah jalan, tetapi sistem bisa rusak. Sebagai habitat, antar spesies (termasuk manusia atau warga), harus bisa saling bantu. Antar spesies (tidak terbatas manusia saja) harus bisa saling melihat posisi dan perannya dalam menuju kelestarian. Ruang, antara lain dalam wujudnya sebagai kota, harus didudukkan dalam bingkai kesadaran sebagai ruang bersama, yang saling terhubung dengan wilayah di sekitarnya dan dengan spesies-spesies yang hidup di dalamnya. Lantas, strategi kebudayaan seperti apakah yang harus dibangun agar manusia-manusia di Yogyakarta bisa mendapatkan kesadaran tentang konsep kelestarian seperti itu?

Prof. Wuryadi dari Dewan Pendidikan DIY menjabarkan gagasan yang  diusung oleh Ki Hajar Dewantara tentang kontinuitas, konvergensi, dan konsentrisitas. Pada titik tengah dari setiap alur kegiatan, harus ada yang dijaga sebagai pedoman. Pada era globalisasi, mutlak harus ada titik pusat yang dijaga, sebagai jaminan, sehingga tidak tergoncang terlalu besar. Namun, pada satu titik, mungkin pernah dipikirkan juga, apakah pusat itu perlu diubah? Pakar pendidikan yang juga pakar ilmu lingkungan tersebut memandang bahwa pusat konsep yang dimiliki tidak perlu diubah, melainkan cukup dibangun konvergensi dengan faktor-faktor lingkungan. Perubahan akan tetap ada. Cukup jaga pusatnya, inti kebudayaan, agar tidak goncang.

Dalam penerapannya, pakar lingkungan Amiluhur Soeroso justru melihat bahwa awal kerusakan timbul dari ketidakkonsistenan pemerintah. Dalam proses izin lingkungan misalnya, pemerintah hanya mengatur dan fokus pada komponen abiotik dan biotik saja, sedangkan komponen culture (budaya) tidak disentuh. Bahkan, dalam banyak proyek pembangunan fisik di Yogyakarta, izin lingkungan dan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) banyak yang tidak dikerjakan dengan benar. Hotel Tentrem disinyalir belum memiliki AMDAL. Ambarrukmo Plaza pun baru memiliki AMDAL setelah bangunan fisik terbangun. Jadi, menuju kelestarian, harus ada pengutamaaan pendidikan kebudayaan yang justru diprioritaskan untuk pemerintah, setelahitu baru kepada masyarakat. Ketika bicara pembangunan dalam konteks pelestarian, Amiluhur tidak menampik bahwa perubahan adalah konsekuensi logis dari proses tersebut. Namun, perubahan itu harus dipastikan sebagai perubahan yang mengikuti koridor aturan. Konsep kota pusaka yang kini diajukan untuk Yogyakarta pun harus memiliki dasar, arah, dan tujuan yang benar. Jika hal itu hanya akan ditujukan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka proses ini tidak perlu diperjuangkan; tidak penting. Namun, jika proses ini dilakukan untuk mendukung proses pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat secara utuh, maka akan layak untuk diperjuangkan.

Dalam perjalanan sejarah kebudayaan Jawa, masyarakat secara tradisi telah mengenal prinsip gemi, nastiti, ngati-ati sejak ratusan tahun yang lalu. Konsep itu adalah penerjemahan dari laku pengelolaan lingkungan yang ekologis dan efisien. Namun, menurut Ons Untoro, kini prinsip positif itu telah berubah, yakni menjadi prinsip obah, mamah, nyikut, grawut. Yogyakarta telah kehilangan prinsip baik itu akibat atmosfer kehidupan perkotaan yang telah berubah, menjadi semakin kompetitif yang tidak sehat. Keberadaan kampung yang semakin hilang dipandang sebagai salah satu sebabnya. Kampung sejak masa berdirinya menjadi penyangga kehidupan Kraton Yogyakarta. Sultan pun akan selalu memberikan ruang interaksi yang sehat bagi masyarakat kampung karena memahami nilai dan peran penting kampung bagi Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX) misalnya, hingga tahun 1970-an aktif menggelar pertandingan sepakbola antar kampung di alun-alun. Bahkan, HB IX juga sering menyaksikan pertandingan antar kampung tersebut. Namun, situasi ini mulai berubah ketika ada banyak perubahan dalam struktur administratif kewilayahan pasca-peristiwa Malari di Jakarta. Perubahan kampung menjadi RW dan RT membuat relasi sosial di dalam tubuh masyarakat pun ikut berubah. Ketika perubahan ini semakin masif, intervensi modal besar mulai merangsek, sehingga makin sulit dikontrol dan benar-benar merusak karakter kehidupan Yogyakarta yang sejatinya berbasis kampung. Kini, walaupun sudah ada Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Keistimewaan), tetapi belum ada hal yang istimewa dalam penerjemahannya. Kebudayaan yang seharusnya menjadi payung cara berpikir tetap belum menjadi rujukan aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan wakil rakyat. Yogyakarta telah terbuang dari budayanya.

Harus diakui Yogyakarta seperti gula. Tiga perempat penduduknya adalah generasi muda. Hal ini, menurut akademisi dan aktivis komunikasi visual Sumbo Tinarbuko, justru sangat dimanfaatkan oleh pemodal besar, terutama oleh perusahaan rokok dan event organizer. Bicara bagaimana Yogyakarta ke depan, tentu harus dibarengi dengan kesadaran bahwa kita semua sebenarnya juga merupakan bagian dari yang merusak Yogyakarta ini sendiri. Banyak dari kita mengeluhkan Yogyakarta yang semakin macet, tetapi tetap nyaman membeli sepeda motor atau mobil baru. Bahkan, banyak dari kita, masyarakat Yogyakarta, yang justru diam saja, tidak lantas mencoba bergerak untuk turut aktif memperbaiki keadaan dari hal yang terkecil. Masyarakat mau tidak mau harus siap dengan konsekuensi dari perubahan konsep pembangunan DIY dari among tani menjadi dagang layar oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) yang juga Gubernur DIY. Harmen van der Wal, seorang arsitek Belanda, juga memandang bahwa urbanisme yang berjalan di Yogyakarta kini tidak sehat. Padahal, jika dikaji lebih dalam, wilayah-wilayah di sekitar Yogyakarta, seperti desa-desa di Bantul, banyak yang jauh lebih kaya daripada Jakarta. Penting untuk melihat Yogyakarta tidak hanya kota, tetapi juga wilayah sekitarnya sebagai city-region yang utuh dan terhubung.

P.M. Laksono pun mengakui bahwa kini “Yogyakarta is the lost city”. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kita bangun dan gunakan lagi konsep kampung, memulai kampungisasi. Hal ini didasari dengan pemahaman bahwa di Indonesia, termasuk Yogyakarta, tidak ada kota, melainkan desa yang berkembang menjadi kota. Peran komunitas atau masyarakat tetap yang utama dan penting dan itu bisa hidup dalam sebuah sistem berbasis kampung. Menuju ke sana, butuh gerakan sosial yang bisa memahamkan masyarakat untuk siap melakukan apa yang bisa dilakukan. Kita harus bisa menciptakan Yogyakarta yang baru. Kampung Yogyakarta adalah visi baru yang bisa dibangun, bukan lagi kotanisasi atau kratonisasi Yogyakarta. Dengan membangun Yogyakarta sebagai perkampungan, hal itu akan lebih memanusiakan manusia di Yogyakarta. Gerakan sosial ini harus menubuh dan menjadi naluri, sehingga orang bisa melakukannya secara naluriah. Padahal, kini naluri kita sebagai manusia sudah hancur. Kunci perbaikannya ada di pendidikan. Pendidikan harus menjadi gerakan sosial, bukan menjadi komoditas seperti yang terjadi saat ini.

Kampung, baik sebagai nilai, komunitas, maupun ruang akhirnya dipahami sebagai hal yang perlu dilacak lagi akarnya untuk dilestarikan bagi kehidupan Yogyakarta, kini dan di masa mendatang. Pusaka Yogyakarta ada pada manusia-manusianya, yang memiliki kesadaran akan lingkungan dan inisiatif pada gerakan sosial sebagai warga. Manusia-manusia itu ada dan hidup di ruang-ruang kampung yang tidak bisa lagi dibaca dalam konteks yang bersifat konotatif, melainkan kampung sebagai ruang interaksi yang sehat dan positif. Tanpa harus mengejar label kota pusaka dunia, Yogyakarta akan mendapatkan pengakuan dengan sendirinya ketika dapat memanusiakan kehidupan di dalamnya. Yogyakarta yang lestari bukan sekedar muncul dalam deretan bangunan cagar budaya yang bisa dirobohkan sewaktu-waktu oleh praktik kolutif dan koruptif. Yogyakarta yang lestari adalah ruang dan kehidupan yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi secara sehat dan dalam koridor aturan yang benar.

(Elanto Wijoyono)

* Tulisan ini merupakan rangkuman catatan pribadi sebagai peserta dalam Focus Group Discussion (FGD) “Yogyakarta sebagai Kota Pusaka Budaya” yang digelar pada 23 Agustus 2014 lalu di University Club UGM Yogyakarta. FGD ini diselenggarakan sebagai media penghimpun masukan dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pelestarian Kota Pusaka Yogyakarta, secara lintas kota dan kabupaten, oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM).

4 thoughts on “Yogyakarta Kota Pusaka? Hal Penting Apa yang Harus Dilestarikan?

  1. Sewa Mobil Jogja

    Dari segi intangible, menurut saya hal yang sangat mendesak untuk dilestarikan adalah penggunaan bahasa jawa halus oleh generasi muda lokal di Yogyakarta. Disadari atau tidak, persentasi penggunaan jenis bahasa ini terus mengalami penurunan yang sangat drastis, terutama pada kalangan generasi setingkat SD, SMP hingga SMA. Tentu masalah ini tidak boleh dianggap remeh oleh para orang tua, tokoh masyarakat dan terutama pemerintah Yogyakarta yang harus meningkatkan lagi program pelestarian bahasa jawa halus agar eksistensinya tetap terjaga dari generasi ke generasi.

    Reply
    1. Administrator Post author

      Ya, bahasa adalah jembatan untuk memahami & menguasai kebudayaan. Sekolah dasar di Yogyakarta kalau tidak salah punya program muatan lokal berupa hari berbahasa Jawa di setiap hari Sabtu. Selain di pendidikan formal, penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar juga harus tetap dibiasakan di pertemuan2 di tingkat komunitas/warga. Matur nuwun🙂

      Reply
  2. Pingback: Benarkah Rumah Susun Solusi bagi Yogyakarta? | Elanto Wijoyono

  3. Pingback: Sejarah Pelestarian dan Masa Depan Peradaban; Pelajaran untuk Bebas dari Pembangunan | Elanto Wijoyono

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s