Kota, Ruang Publik, dan Ruang Khalayak

100_6076 (copy)

Pacione (2005) mendefinisikan urban dalam dua pengertian, yakni urban (kata benda) sebagai entitas fisik dan urban (kata sifat) sebagai kualitas. Ada empat metode prinsip yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ruang urban, meliputi besar populasi, basis ekonomi, kriteria administratif, dan definisi fungsional. Setiap negara memiliki batasan standard yang berbeda, baik untuk besar populasi, maupun basis ekonomi. Sejumlah negara mengkombinasikan analisis antar kriteria untuk mendefinisikan suatu ruang urban. Sebagian besar kota ditetapkan berdasarkan kriteria legal atau administratif. — Indra, 2008: 11

Indonesia mengklasifikasikan kawasan perkotaan dengan persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah yang berwenang menetapkan status perkotaan atau perdesaan berdasarkan penentuan nilai/skor terhadap keempat variabel di atas [1]. Kawasan yang memiliki status perkotaan kemudian diklasifikasikan dalam lima skala sistem kawasan perkotaan dengan kriteria seperti yang tertera pada Tabel 1 di bawah ini:

Table 1: Klasifikasi dan Kriteria Kawasan Perkotaan di Indonesia [2]

Klasifikasi Kawasan Perkotaan

Kriteria Jumlah Penduduk

Kawasan perkotaan kecil

> 50,000 – 100,000 jiwa

Kawasan perkotaan sedang

100,000 – 500,000 jiwa

Kawasan perkotaan besar

> 500,000 jiwa

Kawasan metropolitan

Minimal 1,000,000 jiwa

Kawasan megapolitan

Terbentuk dari 2 atau lebih kawasan metropolitan (sehingga berpendudukan minimal 2,000,000 jiwa)

Dalam sejarahnya, paling tidak ada tiga tipologi kota yang pernah muncul dalam sejarah kota di Indonesia. Pertama, kota tradisional yang didirikan sebagai pusat kerajaan, seperti Yogyakarta dan Surakarta. Kedua, kota prakolonial dan kolonial awal, seperti Banten, Cirebon, dan Surabaya. Ketiga, kota (kolonial) modern yang muncul pada awal abad 20 dan mengacu pada konsep kota modern-industrial dari negara-negara industri [3]. Sejak kemerdekaan di tahun 1945, pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia cukup besar. Kota juga bertumbuh seiring dengan jumlah penduduknya. Pembangunan ekonomi dan meningkatnya kesempatan pendidikan dibarengi oleh munculnya masalah-masalah perkotaan. Sebagian kota tumbuh sebagai sebuah wilayah mega urban, yang terbentuk dari konfigurasi pusat tradisional dan pinggiran kota lama, mencakup desa-desa dan daerah perdesaan. Perkotaan juga muncul dari tidakmeratanya pertumbuhan kota-kota kecil yang sama sekali baru [4].

Kota bisa dilihat sebagai sebuah fenomena sosial yang total, terhubung dengan beragam aspek, baik fisik, maupun non-fisik. Setiap tipe-urban secara historis memiliki konsep ‘sistem kehidupan bersama’ tertentu. Kota menjadi ada ketika terjadi penggabungan satuan-satuan permukiman atau kuarter. Lahirnya sebuah kota adalah sintesa dari kepentingan penguasa di satu pihak dan kepentingan berbagai kelompok penduduk dari satuan-satuan permukiman di pihak lain [5]. Dasar eksistensi kota berada pada bagaimana berbagai kuarter itu didirikan, tumbuh, dan membangun kehidupan bersama, baik secara internal maupun antar kuarter. Kualitas kemampuan penduduknya untuk membangun sebuah sistem kehidupan bersama akan menentukan kualitas kota [6].

Pembentukan kuarter sebagai ruang kehidupan (Jerman: Lebensraum) adalah proses mengubah suatu ruang yang potensial menjadi layak huni bagi sekelompok orang. Urbanitas pun menjadi sebuah manifestasi sistem kehidupan bersama dalam ruang. Mengembangkan urbanitas berarti meningkatkan sistem kehidupan bersama, mulai dari tingkat terkecil di keluarga inti, keluarga besar, blok perumahan, komunitas di tingkat kuarter, hingga berakhir pada komunitas warga di tingkat kota. Urbanitas di dalam kuarter terjadi di ruang semi-privat dan semi-publik. Sementara, ruang publik seharusnya merupakan ruang bersama pada tingkat komunitas kota. Keberadaan ruang semi-privat dan semi-publik adalah keniscayaan dalam urbanitas. Dalam ruang-ruang itu, kehidupan berkomunitas terjadi. Sementara, di wilayah publik di tingkat kota, kehidupan lebih didominasi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Kepentingan bisnis dan penguasa dibiarkan mendominasi penggunaan ruang kota dengan mengatasnamakan kepentingan publik. Sayangnya, tak ada ruang transisi antara kewenangan privat dan publik, yang memungkinkan terwadahinya proses pembentukan konsensus antar pihak yang berkepentingan. Hal yang sering terjadi adalah munculnya aturan formal dan batasan sepihak dari pemerintah kota atas nama kepentingan publik terhadap penggunaan ruang-ruang publik kota, tanpa pelibatan komunitas urban [7].

Sejarah kota-kota di Indonesia tidak mengenal ruang publik. Setiap ruang yang ada selalu menjadi perebutan antar kelompok. Hal ini disebabkan oleh sejarah kota di Indonesia bermula dari masyarakat kota tradisional-prakolonial, bukan sebagai komunitas urban yang utuh di sebuah kota modern. Bagi masyarakat tradisional, setiap ruang memiliki penguasa. Setiap orang, baik secara individual maupun kelompok, selalu berusaha untuk menguasai ruang kota seluas mungkin. Hal ini berbeda dengan konsep kota modern yang membagi ruang kota menjadi ruang privat dan ruang publik. Ruang privat yang berada dalam kewenangan setiap pemilik dibedakan dengan ruang publik yang merupakan milik bersama, yang penggunaannya ditentukan berdasarkan konsensus. Hal ini asing dalam sistem perkotaan tradisional. Dampaknya, kota-kota prakolonial Jawa, seperti Yogyakarta, hingga kini belum mampu mengembangkan sebuah masyarakat urban terbuka [8].

Ruang (terbuka) kota yang diberi status ruang publik menurut Hasti Hariati Indra (2008) termasuk sebagai benda konsumsi kolektif. Artinya, masyarakat harus berbagi dalam pemanfaatannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta dalam studi tahun 2006 mengklasifikasikan ruang publik dalam dua bentuk; linear dan non-linear. Jalan umum adalah contoh ruang linear. Alun-alun adalah contoh ruang non-linear. Selain itu, ruang publik ada yang secara fisik terbuka dan tertutup (dalam ruang beratap). Tipologi ruang publik itu dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini:

Table 2: Tipologi Ruang Publik di Yogyakarta [9]

Public Space

Linear

Open

  • commercial/retail

  • street vendor

  • commercial

  • social place

Square / Non-Linear

Open

  • alun-alun/sports field

  • recreation park

  • cemetery

  • town park

  • parking area

  • social space

Close

  • modern shopping mall

  • traditional market

  • hall

  • education building

  • government’s building

  • religious building

  • entertainment building

  • transportation nodes

  • touristic area

Status kepemilikan ruang publik di Kota Yogyakarta beragam, yaitu oleh pemerintah, kasultanan, pribadi (privat), swasta, dan komunitas. Ruang-ruang publik itu secara umum dikelola oleh pemerintah atau masyarakat. Sayangnya, ruang-ruang publik yang ada di Kota Yogyakarta belum dianggap ideal, antara lain karena belum memenuhi kriteria fungsional, aksesial, aman, nyaman, dan efektif. Dari segi pemanfaatan, ruang publik Kota Yogyakarta masih jauh dari optimal dan bahkan banyak terjadi alih fungsi serta tidak dapat diakses oleh publik. Dari segi kuantitas pun sangat kurang dan bahkan terus berkurang; menyaingi sisi kualitasnya yang tidak cukup bagus dan tidak terawat. Pengelolaan yang ada juga dirasa tidak jelas dan tidak terintegrasi dengan baik. Selain itu, pada skala yang lebih luas, tidak ada kebijakan khusus mengenai ruang publik di Kota Yogyakarta. Yogyakarta belum memiliki masterplan tertentu mengenai hal ini.

Namun, di beberapa negara maju seperti di Eropa, banyak ruang publik yang terbengkalai. Hal ini terjadi karena keterbatasan negara. Ruang publik itu kemudian dihidupkan kembali, revitalisasi, dengan menghidupkan komunitas. Akhirnya, ruang publik (public space) pun menjadi ruang bersama (common space). Pada ruang bersama, ekspresi budaya dan kearifan setempat mengalir lebih lancar dan bebas [10]. Gagasan tentang ruang bersama dilontarkan oleh arsitek-urbanis Alessandro Petti dalam konferense Radius of Art di Berlin pada 8 – 9 Februari 2012. Ia membedakan ruang bersama/komunitas dengan ruang publik berdasarkan pengamatannya di Jerussalem. Salah satu masalah besar orang Palestina di kota itu adalah hilangnya ruang bersama karena telah diambil alih oleh negara Israel dan mengubahnya menjadi ruang publik. Ruang publik tidak terurus ketika negara tidak mengurusnya, dan komunitas tidak mengurusnya serta tidak merasa memilikinya. Sebaliknya, banyak ruang kota di seluruh dunia yang berhasil hidup karena dihidupkan oleh komunitas. Ada banyak keterbatasan serius negara yang telah terlalu banyak mengambil alih peran komunitas. Negara dan kota-kota lestari di masa depan akan sangat tergantung pada kemampuan negara-bangsa, seperti Indonesia, untuk merangkul kembali konsep komunitas dan ruang bersama.  Negara-bangsa harus menempatkan kembali komunitas pada ruang yang layak [11].

(Elanto Wijoyono)

Catatan kaki:

  1. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, Pasal 2 – 4.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 12; Pasal 16.
  3. Santoso, Jo. 2006. [Menyiasati] Kota Tanpa Warga. Jakarta: Penerbit KPG dan Centropolis. pp. 81; Nas, Peter J.M. and Welmoet Boender. 2007. ‘Kota dalam teori Perkotaan’, in Kota-Kota di Indonesia; Bunga Rampai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. pp. 206 – 209.
  4. Nas, Peter J.M. and Welmoet Boender, op.cit., pp. 209
  5. Santoso, Jo, op.cit., pp. 187,
  6. Ibid., pp. 198.
  7. Ibid., pp. 199 – 206.
  8. Santoso, Jo, op.cit., pp. 83 – 85.
  9. Indra, Hasti Hiriati. 2008. Public Open Space Utilization: How People Receive it in Yogyakarta, Thesis submitted to the International Institute for Geo-information Science and Earth Observation in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science in Geo-information Science and Eart Observation, Enschede, The Netherlands. pp. 13 – 14.
  10. Kusumawijaya, Marco. 2012. ‘Hukum Lingkungan dan Nalar-Alam;Problematika Keadilan Eko-Sosial’, in Marco Kusumawijaya; on Cities and Citizens, viewed 9 August 2013. http://mkusumawijaya.wordpress.com/2012/07/25/hukum-lingkungan-dan-nalar-alam-problematika-keadilan-eko-sosial/.
  11. Kusumawijaya, Marco. 2012. ‘Dari Berlin: Komunitas dan Ruang Bersama’, Marco Kusumawijaya; on Cities and Citizens, viewed 10 August 2013, http://mkusumawijaya.wordpress.com/2012/02/16/dari-berlin-komunitas-dan-ruang-bersama/

2 thoughts on “Kota, Ruang Publik, dan Ruang Khalayak

  1. Pingback: Malioboro dan Kisah Pagar Setengah Milyar | Elanto Wijoyono

  2. Pingback: Membaca Ruang | Akshara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s