Jalan Panjang Ungkap IMB & Izin Lingkungan Hotel-Hotel di Yogyakarta

Bakal lokasi Hotel Asoka 8 lt di Ledok Ratmakan K. Code, Yogyakarta ini sudah mendapatkan izin dari BLH Kota Yogyakarta pada akhir Desember 2013 lalu.

Bakal lokasi Hotel Asoka 8 lt di Ledok Ratmakan K. Code, Yogyakarta ini sudah mendapatkan izin dari BLH Kota Yogyakarta pada akhir Desember 2013 lalu.

Pada tanggal 15 Agustus 2014 lalu, saya mengirimkan e-mail permohonan untuk mendapatkan akses data dan informasi publik tentang daftar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kategori hotel yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sesuai yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Data yang saya mohon adalah data setiap item Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kategori hotel (bangunan bertingkat lebih dari 2 lantai dan/atau kontruksi baja) periode tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.

Pada tanggal yang sama, saya mengirimkan e-mail permohonan untuk mendapatkan akses data dan informasi publik tentang daftar dan lampiran Izin Lingkungan dan Pengelolaan Limbah untuk kategori hotel yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota Yogyakarta, sesuai yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Data yang saya mohon adalah data setiap item Izin Lingkungan untuk kategori hotel (bangunan bertingkat lebih dari 2 lantai dan/atau kontruksi baja) periode tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.

Rincian Jenis Data dan Informasi Publik yang Dimohonkan

Data/informasi yang saya mohon aksesnya dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta adalah data setiap item Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kategori hotel (bangunan bertingkat lebih dari 2 lantai dan/atau kontruksi baja) periode tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 yang memuat informasi tentang:

  1. nama pihak pemohon izin
  2. lokasi (alamat/peta) tempat pembangunan hotel
  3. jenis status kepemilikan tanah
  4. denah/layout dan dokumen keterangan rencana teknis bangun bangunan (advice planning, gambar rencana arsitektur/teknis)
  5. dokumen izin lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, termasuk dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH, SPPL)
  6. dokumen hasil rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta terhadap IMB pada Bangunan Cagar Budaya/dalam Kawasan Cagar Budaya
  7. dokumen hasil rekomendasi Sub Dinas Pengairan/Kimpraswil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap IMB di sempadan sungai atau saluran irigasi
  8. dokumen izin lingkungan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sementara, data/informasi yang saya mohon aksesnya dari BLH Kota Yogyakarta adalah data setiap item Izin Lingkungan untuk kategori hotel (bangunan bertingkat lebih dari 2 lantai dan/atau kontruksi baja) periode tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 yang memuat informasi tentang:

  1. nama pihak pemohon izin
  2. lokasi (alamat/peta) tempat pembangunan hotel
  3. dokumen izin lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, termasuk dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH, SPPL)
  4. dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
  5. dokumen Izin Pembuangan Limbah Cair
  6. dokumen hasil rekomendasi Sub Dinas Pengairan/Kimpraswil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap IMB di sempadan sungai atau saluran irigasi
  7. dokumen izin lingkungan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Permohonan data/informasi publik ini saya ajukan dengan mencantumkan alasan (yang sebenarnya tidak wajib) bahwa data ini akan digunakan sebagai data rujukan untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan IMB bangunan hotel yang ada di lapangan bersama jaringan komunitas masyarakat Yogyakarta. Dengan data dari Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat bisa membantu memantau.

Pernyataan Keberatan kepada Dinas Perizinan dan BLH Kota Yogyakarta

Namun, hingga 10 (sepuluh) hari kerja sejak dikirimkannya permohonan tersebut, saya belum mendapatkan tanggapan tertulis dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan BLH Kota Yogyakarta. Berdasarkan situasi tersebut, pada 30 Agustus 2014, saya telah mengirimkan e-mail pernyataan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik yang saya ajukan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), saya memohon tanggapan atas keberatan yang saya ajukan kepada Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan Kepala BLH Kota Yogyakarta. Jika dalam kurun waktu yang diatur sesuai Pasal 36 (UU KIP) tidak ada tanggapan dari Dinas Perizinan dan BLH Kota Yogyakarta sebagai badan publik, saya akan mengajukan kasus ini sebagai sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengalaman Memohon Informasi Publik

Langkah permohonan informasi publik kepada Pemerintah Kota Yogyakarta ini bukan kali pertama saya lakukan. Pada 22 Juli 2013, saya mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk mendapatkan akses informasi publik tentang daftar izin penyelenggaraan reklame yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Data yang saya mohon adalah data setiap item izin reklame yang memuat informasi tentang:

  1. jenis reklame
  2. pihak pemasang/pemohon izin
  3. durasi/masa izin berlaku
  4. lokasi (alamat/peta) pemasangan reklame

Dalam permohonan saya, alasan yang saya sampaikan adalah bahwa data ini akan digunakan sebagai data rujukan untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan reklame yang ada di lapangan. Faktanya, banyak reklame yang tidak berizin dan melebihi masa izin berlaku yang masih tetap terpasang. Dengan data dari Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat bisa membantu memantau.

Permohonan melalui e-mail itu kemudian ditanggapi tepat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan saya ajukan. Tanggapan itu digunakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendapatkan hak memperpanjang rencana tanggapan selanjutnya tanpa melanggar aturan dalam UU KIP. Badan publik tersebut bisa mendapatkan waktu 1 (satu) bulan untuk memberikan tanggapan lanjutan.

Setelah satu bulan, Pada tanggal 30 Agustus 2013, saya harus menagih dulu kepada Kepala DPDPK Kota Yogyakarta yang saya lakukan juga melalui e-mail. Pada hari itu juga, e-mail saya mendapatkan balasan dari Kepala DPDPK Kota Yogyakarta, dengan isi sebagai berikut:

Kepada Yth.
Sdr. Elanto Wijoyono
Dengan hormat, menindaklanjuti email saudara kepada DPDPK Kota Yogyakarta dengan tembusan Bagian Humas Setda Kota Yogyakarta perihal permohonan informasi publik penyelenggaraan reklame, sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan DPDPK Kota Yogyakarta dalam menjawab email saudara. Terkait dengan permintaan saudara maka dapat kami jelaskan sebagai berikut:
1. Data izin penyelenggaraan reklame dikelola dengan menggunakan aplikasi Mapatda yang online secara internal DPDPK dan tidak online dengan jaringan internet;
2. Basis data izin penyelenggaraan reklame dapat dilihat secara manual menggunakan buku register izin atau cetak soft copy data yang tersimpan pada aplikasi Mapatda;
3. Sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka data pajak reklame adalah bagian dari pajak daerah yang dilarang diberitahukan kepada pihak lain untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
4. Selanjutnya agar secara teknis data informasi izin penyelenggaraan reklame yang terintegrasi dengan data pajak reklame dapat kami berikan kepada saudara dengan tidak melanggar UU No. 28 Tahun 2009 tersebut diatas maka diminta Saudara datang ke DPDPK Kota Yogyakarta untuk mendiskusikan teknis penyampaian data yang saudara minta pada jam kerja, dengan terlebih dahulu memberikan informasi rencana hari dan jam kedatangan saudara melalui nomor telepon 0274 562835 (C.P Tugiyarta,SIP,MSi)
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama baiknya diucapkan terima kasih.
Yogyakarta, 30 Agustus 2013
Kepala DPDPK Kota Yogyakarta
ttd
Drs. Kadri Renggono,MSi

Saya pun kemudian hadir langsung ke kantor DPDPK Kota Yogyakarta di Kompleks Balaikota pada hari Jumat, 6 September 2013 untuk mendapatkan data/informasi yang saya butuhkan. Data izin reklame itu tidak langsung diberikan. Saya diberi waktu untuk melihat database dan kemudian memilih data yang akan diminta. Saya harus menanti selama lebih dari 2 minggu untuk akhirnya bisa mendapatkan dua jenis data:

Berdasarkan pengalaman tersebut, saya berharap proses yang saat ini berjalan dengan Dinas Perizinan dan BLH Kota Yogyakarta dapat berhasil. Bukan sekedar daftar data yang ingin bisa dibuka aksesnya, tetapi dokumen-dokumen penting yang menjadi dasar keluarnya beragam izin tersebut. Kebenaran atas izin akan bisa diungkap dari dokumen-dokumen yang seharusnya ada dan terbuka itu. Mohon dukungan semua pihak untuk membantu mengawal proses yang masih panjang ini.

(Elanto Wijoyono)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s