Pilihan Politik dan Konsekuasinya pada Hak Publik Warga Negara

abstain

Siapapun tetap bisa melayangkan kritik dan protes kepada Direksi PLN atas kualitas layanan yang diberikan walaupun bukan kita yang memilih mereka duduk di jabatan itu.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah salah satu badan publik yang diselenggarakan oleh negara. Sama halnya dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pertamina, kita tetap bisa melayangkan protes atas kualitas layanan walaupun bukan kita yang memilih pejabat untuk duduk di dalam manajemen. Masyarakat sebagai penerima manfaat atas keberadaan badan publik tersebut berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Demikian juga dengan situasi terhadap keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Siapa pun berhak melayangkan aspirasi, tanggapan, dan protes terhadap lembaga publik ini walaupun tidak semua orang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR terpilih. Siapa pun di negara ini, berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan, termasuk oleh lembaga perwakilan tersebut.

Terhadap situasi orang yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPR dalam pemilihan umum, hal itu sebenarnya tetap merupakan bagian yang sah dalam prosedur pemilihan. Dalam ranah prosedur pemilihan, peserta pemilih bisa menggunakan haknya, baik untuk memilih atau tidak memilih, sesuai dengan konteks situasi pemilihan. Dalam konteks yang lain, peserta pemilih bisa menggunakan haknya, baik untuk setuju, tidak setuju, atau abstain terhadap pilihan yang ada.

Abstain

Dalam ranah politik, pilihan untuk tidak memilih dapat dijelaskan pula sebagai pilihan/suara abstain (abstention) atau juga pilihan/suara kosong (blank vote / white vote), tergantung konteks situasi yang berjalan. Sikap abstain biasa digunakan ketika seseorang memiliki posisi tertentu tentang suatu masalah, baik karena pilihan yang ada tidak sesuai dengan hati nuraninya, maupun karena merasa tidak memiliki cukup informasi tentang isu/situasi yang dihadapi. Dalam sebuah prosedur parlementer, seorang anggota bisa memilih abstain dalam kasus yang memiliki unsur konflik kepentingan dengan pihak/dirinya.

Blank vote atau white vote pada beberapa konteks situasi juga bisa dijelaskan sebagai bentuk pilihan/suara protes (protest vote). Pilihan ini biasanya dilontarkan dalam sebuah proses pemilihan (umum) sebagai cara untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap calon kandidat, atau sebagai bentuk penolakan terhadap sistem politik yang berjalan. Suara protes dapat pula dilakukan dengan tidak memilih kandidat yang utama/populer, melainkan kandidat yang tidak utama/pinggiran. Tentu saja, keberadaan abstain bisa dipandang sebagai tanda kurangnya legitimasi yang merupakan akar demokrasi perwakilan saat ini.

Konsekuensi

Proses pemilihan pejabat publik bisa melalui proses birokratis oleh lembaga pemerintah atau secara terbuka dalam pemilihan umum. Walaupun prosesnya bisa jadi berbeda, tetapi konsekuensinya tetap sama, pejabat terpilih wajib melaksanakan tugas pelayanan publik kepada seluruh warga negara, tanpa kecuali. Pada contoh situasi terhadap peran PT KAI, yang jajaran pejabat publiknya dipilih dan diangkat oleh pemerintah, siapa pun bisa melayangkan tanggapan ataupun kritik atas manajemen transportasi kereta api. Baik penumpang kereta api sebagai konsumen maupun pengguna jalan lain, semua bisa memberikan tanggapan dan/atau kritik terhadap layanan jasa kereta api, sesuai dengan konteks situasi yang dihadapi.

Kedudukan sebagai anggota DPR juga merupakan jabatan publik, sehingga wajib memberikan layanan publik sesuai asas dan tujuan fungsi DPR kepada seluruh warga negara, tanpa kecuali. DPR tidak bisa kemudian membedakan bentuk dan tingkat layanan publiknya sesuai dengan pilihan yang dilakukan oleh publik, baik terhadap kandidat tertentu, partai politik tertentu, atau bahkan memilih untuk tidak memilih (abstain). Jadi, fenomena abstention, blank vote, white vote, maupun protest vote adalah bagian dari prosedur pemilihan yang sah. Orang yang memilih menggunakan hak pilihnya dengan cara demikian tidak lantas kemudian kehilangan hak publiknya, baik untuk mendapatkan layanan publik dari negara maupun melayangkan tanggapan/kritik atas layanan publik yang diterimanya.

Jadi, fenomena golongan putih (golput) adalah proses yang wajar dan harus ditanggapi tidak secara negatif.

(Elanto Wijoyono)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s