Mengapa Polisi Diamkan Konvoi Massa Kampanye Parpol?

Screenshot from 2014-04-03 18:37:02

Sebal juga baca pernyataan Satlantas Polresta Yogyakarta bahwa tidak ada perintah dari atasan untuk menindak massa konvoi kampanye partai politik (parpol). Hal itu disampaikan melalui akun Twitter @korlantas. Linimasa media jejaring sosial pun ramai memberikan respon. Hal itu kuteruskan ke Dirlantas Polda D.I. Yogyakarta Kombes Pol Nasri Wiharto akhir pekan lalu. Secara diplomatis, beliau kemudian menjelaskan beberapa hal tentang situasi sekarang.

Pertama, polisi pun heran dengan aksi konvoi massa parpol di Yogyakarta sekarang yang makin beringas. “Seperti mau ajak perang,” ujar Bp. Nasri yang belum genap satu tahun bertugas di Yogyakarta itu.

Kedua, menghadapi karakter massa seperti itu, polisi tak bisa langsung menangkap dan menahan, bisa-bisa justru konflik dan chaos. Polisi harus cermat dan sabar melihat perilaku massa.

Ketiga, kepolisian di Yogyakarta pun lalu menerapkan kebijakan untuk fokus pada manajemen lalu-lintas, menjaga agar massa parpol yang berbeda tidak bertemu dan terjadi konflik.

Keempat, dalam situasi demikian, penindakan pelanggaran sesuai Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bisa serta-merta diterapkan, terhadap kelompok massa besar.

Kelima, penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas baru bisa diterapkan pada massa parpol dalam kelompok kecil. “Biasanya mereka manut,” tambah Bp. Nasri.

Keenam (terakhir), untuk mengelola massa parpol yang banyak itu, polisi berkoordinasi dengan tim satgas parpol. Meraka yang akan mengatur sendiri massanya. Harus diakui, polisi pada situasi ini tidak akan didengar atau dipatuhi.

Penjelasan tersebut sangat bisa dimaklumi dengan alasan jumlah aparat yang terbatas, sehingga harus ada prioritas tindakan, dan menghindari chaos. Namun, situasi sekarang cukup membuktikan bahwa ada sistem salah kaprah yang berjalan, ketika hukum bisa “diabaikan” untuk kepentingan kelompok tertentu.

Yah, mungkin jika ulah aksi massa konvoi parpol yang beringas itu tak bisa didekati dgn UU RI No. 22 tahun 2009, mungkin perlu didekati dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s