Desa Kota Lestari

Rumusan Gagasan untuk Panduan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Lokal

Memikir Ulang Desa - Kota

  1. Singgih Susilo Kartono memandang desa sebagai miniatur sebuah negara. Desa memiliki rakyat, pemerintahan, wilayah, sumber daya, dan landasan ekonomi. Namun, desa selama ini selalu “diabaikan”. Pembangunan struktur sosial ekonomi dipandangnya rapuh karena bertumpu peada pembangunan struktur sosial ekonomi perkotaan. Desa yang jumlahnya banyak secara kuantitas selalu menerima paling sedikit, paling akhir, dan paling buruk atau jelek. Sementara, kota yang jumlahnya sedikit selalu menerima paling banyak, paling awal, dan paling baik. Dalam prosesnya menuju tahap modern, desa lebih banyak melakukan konsumsi daripada produksi. Dalam pada itu, Singgih memandang sektor pertanian dan kerajinan dapat memandu perubahan desa secara lebih optimal. Pertanian akan memerlukan intensifikasi teknologi dan kerajinan akan memerlukan intensifikasi tenaga kerja. Sektor kerajinan seperti yang digiatkan oleh Singgih di Desa Kandangan, Temanggung, telah mampu mengintensifkan tenaga kerja dengan teknologi tepat guna, sumber daya lokal, dan pasar eksport. Dengan model pengelolaan sumber daya secara intensif, pembangunan struktur sosial ekonomi yang berbasis desa, akan menjadikannya lebih stabil.
  2. Economicology, konsep yang dikembangkan oleh Singgih Kartono. Dia menggunakan prinsip lebih sedikit kayu dan lebih banyak kerja. Singgih mengembangkan kerajinan kayu yang fungsional dan berukuran kecil. Ukuran kecil akan menggunakan lebih sedikit kayu, sehingga menyelamatkan lebih banyak pohon. Fungsional membangun pasar yang lebih luas sebagai produk yang bernilai guna. Bahan kayu menggunakan sumber daya lokal yang terbarui untuk memenuhi kebutuhan yang selalu ada. Kerajinan menggunakan intensifikasi tenaga kerja, teknologi tepat guna, investasi rendah, dan pasar eksport. Prinsip itu memungkinkan Singgih dan timnya menebang lebih sedikit pohon dan menanam lebih banyak pohon. Semakin banyak produksi kerajinan kayu yang dibuatnya maka akan lebih banyak pohon yang ditanam. Ada proses redefinisi terhadap sumber daya dan lingkungan. Hubungan antara manusia dan alam harus muncul dalam konteks kehidupan (life) yang tentunya akan memiliki batas (limit), sehinga agar lestari maka harus ada keseimbangan (balance) dalam pengelolaannya.
  3. Dalam lokakarya “Memikir Ulang Desa Kota; Jalan Menuju Kelestarian” yang diadakan di kediaman Singgih Kartono di Desa Kandangan, Temanggung pada awal Maret 2011 lalu, perserta diajak untuk membangun visi hubungan desa dan kota yang ideal dalam 20 tahun. Tiga gambaran visi dihasilkan dalam lokakarya. Pertama, menggambarkan hubungan desa dan kota yang mutualistik dengan landasan pengetahuan untuk membangun kreativitas dan kesadaran ekologis dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Gambaran visi yang kedua adalah bangunan rumah sebagai wujud dari bangunan keinginan yang harus dibangun dan dikelola bersama, tanpa ada aspek atau usur yang lebih dipentingkan daripada unsur yang lain. Situasi itu dapat mulai dibangun dari lingkungan keluarga yang mampu menumbuhkan kesadaran ekologis sejak dini agar dinamika pengembangan pengetahuan dan teknologi yang digunakan di desa dan kota bisa terbangun secara tepat guna. Ketiga, adalah gambaran adanya wilayah ambang antara desa dan kota. Didi Sugandi menyebutkan bahwa wilayah itu bisa berupa ruang, tapi lebih tepat mewujud sebagai satu entitas yang menyediakan apa yang terbaik dari kota dan apa yang terbaik dari desa dalam satu konteks tautan ruang dan waktu.
  4. Mencermati pertumbuhan penduduk dunia, World Study Urban Policy Agenda melansir data bahwa ada perkembangan yan signifikan pada jumlah penduduk perkotaan di negara berkembang, terutama Asia dan Afrika. Pada tahun 1980, persentse penduduk perkotaan di negara berkembangan hanya 29% (atau 27% di Asia). Pada tahun 2000, persetase tersebut meningkat menjadi 41% (atau 38% di Asia). Dalam tahun 2020 diprediksikan, jumlah penduduk negara berkembang yang hidup di kota mencapai persentase 52% (atau 50% di Asia). Sementara, data Badan Pusat Statistik di Indonesia menampilkan pada tahun 1980 ada 78% penduduk yang hidup di perdesaan. Angka ini menurun pada tahun 1990 menjadi 69%. Dengan asumsi pertumbuhan penduduk desa di Indonesia hanya 1,2% per tahun maka dalam tahun 2010, jumlah penduduk desa di Indonesia adalah 48% dari seluruh jumlah penduduk negara ini. Menarik untuk memperhatikan rasio persentase tersebut jika disandingkan dengan jumlah kota dan desa yang ada di Indonesia. Sebab apa yang melatarbelakangi perubahan tersebut? Pola perpindahan penduduk seperti apa yang kemudia harus dipegaruhi atau dikelola? Apa pula dampak perubahan tersebut terhadap kelestarian sumber daya dan lingkungan, baik di perdesaan maupun di perkotaan?
  5. Perubahan di atas meminta perhatian yang lebih mendasar tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa dan kota. Nas (1989) mengatakan bahwa oposisi antara kota dan desa sulit untuk dihapuskan dan telah mengakar dalam sejarah pemikiran filosofis dan sosiologis. Dikotomi abadi ini justru memecah sosiologi menjadi dua, yakni perdesaan dan perkotaan. Dikotomi kota dan desa mempegaruhi secara kuat cara mengatasi masalah migrasi. Seringkali pembangunan desa dipropagandakan secara salah untuk mencegah pertumbuhan perkotaan dan masalah-masalah metropolitan. Migrasi harus diletakkan dalam konteks struktural sebagai karakteristik seluruh organisasi kelembagaan suatu masyarakat pada semua tingkatan dan semua sektor. Migrasi desa – kota, desa – desa, dan kota – desa (seperti transmigrasi), kota – kota, dan migrasi internasional (seperti tenaga kerja ke luar negeri) semua kini harus dipelajari dengan menggunakan kerangka yang sama. Pada akhirnya, dikotomi antara desa dan kota hanya memainkan peranan yang tidak cukup penting. Harus ada kerangka untuk mengambil perspektif dari tingkat nasional atau bahkan yang lebih tinggi.
  6. Prinsip yang mendasar, terlepas dari dikotomi ruang yang muncul, satu hal yang harus dijadikan sasaran perhatian adalah prinsip pengurangan jejak karbon (ecological footprint). Marco Kusumawijaya menegaskan bahwa hal itu dapat dikurangi dengan membangun sistem produksi dan konsumsi sedekat mungkin. Caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi konsumsi (dengan prinsip kecukupan/enough dan tidak berlebihan/not more). Jadi, penting untuk kemudian membangun sistem (atau dapat mewujud sebagai ambang) yang memungkinkan membawa unsur terbaik ke dalam kota dan sebaliknya. Namun, semua itu bukan untuk tujuan “eksport”, yang jauh dan berarti meningkatkan jejak karbon. Bagaimana menjadikan setiap ruang atau kawasan bisa self-sufficient adalah lebih utama. Dalam kasus yang kita kenal dalam bahasan atau studi ini, ruang atau kawasan itu bisa se-desa, antar desa di sekeliling kota terdekat, dan dengan kota terdekat itu sendiri.
  7. Membangun konsep sistem di atas dapat dipelajari dari diskusi tentang arkeologi budaya Indonesia untuk dapat memahami ruang pemahaman dan karakter masyarakat Nusantara dalam mengelola lingkungan dan sumber daya yang dimilikinya secara bersama-sama. Van Ossenbruggen (1917) mencoba membuktikan berlakunya tesis Durkheim dan Mauss tentang asal-usul mancapat di Jawa. Pengertian istilah mancapat berasal dari persekutuan antara sebuah desa dengan empat desa-desa tetangganya yag terdekat dan letaknya kira-kira sesuai dengan keempat arah mata angin. Di antara kelima permukiman itu terdapat kesepakatan untuk bekerjasama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Fenomena ini berasal dari bentuk-bentuk organisasi ruang berdasarkan konsep mikrokosmis. Kelima titik itu bukan sembarang titik, tapi titik sakral yang berkaitan dengan lima unsur dasar alam semesta (tanah, api, air, udara, dan eter). Jadi, mancapat dapat diartikan sebagai sebuah pat (satuan ruang) yang disucikan dengan cara membaginya menjadi empat bagian. Santoso (2008) mengajukan pendalaman pemahaman terhadap struktur keruangan tersebut, bahwa dimensi pengertian mancapat tidak terbatas pada sifatnya yang sakral, tetapi juga mempunyai kaitan erat dengan kehidupan sosial penghuni tempat tersebut. Dimensi sosial inilah yang sebenarnya membentuk konsep mancapat, bukan dimensi teritorial. Jadi, dapat diasumsikan, proses pembentukan mancapat tidak dimaksudkan untuk menentukan batasan teritorial dari sebuah permukiman, melainkan untuk menjalin garis-garis penghubung antara permukiman-permukiman yang berdekatan berdasarkan hubungan sosial-religius. Jadi, dia tidak harus mengandung batasan teritorial. Hal yang dipentingkan adalah dimesi sosial-religius dari ruang sebagai instrumen untuk memandu arah dalam bertindak secara sosial. Harus dipahami walaupun ada beberapa kemiripan antara hubungan negaragung – mancanegara yang mengelilinginya dalam tata kelola pemerintahan Mataram, konsep mancapat sendiri bukanlah bagian dari sebuah sistem administrasi negara. Mancapat adalah konsep yang tumbuh dari kehidupan kolektif masyarakat perdesaan. Ada banyak kasus serupa yang dapat dijumpai di Nusantara sebagai perbandingan studi. Jika dalam masyarakat petani/sawah muncul “pembagian lima” atau “Kesatuan lima” maka di masyarakat ladang muncul “pembagian tiga” atau “kesatuan tiga”. Pembagian ini lebih menekankan pada independensi ruang dan egaliter. Prinsip ini di Sunda dikenal dengan ‘tritangu‘, di Minang sebagai ‘tigo sejarangan‘, dan di Batak sebagai ‘dalian na tolu‘. Namun, prinsip tradisional ini luntur dan hilang sejal awal abad XX ketika pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sistem administrasi kelurahan dan kecamatan.
  8. Pada tahun 1898, Ebenezer Howard menyajikan satu gagasan baru dalam tata perencanaan dan pengelolaan ruang perkotaan. Konsep Garden City diperkenalkan sebagai sebuah ruang hunian yang manusiawi dalam skala kota kecil atau menengah. Kota tersebut memiliki potensi untuk memberikan lapangan kerja yang cukup bagi warga yang hidup di dalamnya. Warga kota akan dimudahkan dengan kedekatan posisi dan interaksi yang dihubungkan dengan jaringan transportasi sirkular. Sekeliling kota akan berfungsi sebagai ruang penyangga yang menyediakan kebutuhan hidup warga kota, dengan beragam pemanfaatan lahan untuk pertanian, peternakan, dan ruang alami lainnya. Gagasan itu muncul dari satu skema yang dinamakan sebagai “The Three Magnet” yang menggambarkan karakter kota (town), desa (country), dan satu ruang yang disebut kota – desa (town – country). Kota-kota berkonsep Garden City ini dapat tumbuh dalam satu jaringan interaksi mutualistik dan saling melengkapi, sehingga potensi sosial dan ekonomi sebagai peluang kerja bagi warga tetap terbangun. Konsep tersebut muncul sebagai Social City dan masih tetap relevan untuk diterapkan dalam memikir ulang tata perencanaan dan pengelolaan kota – wilayah masa kini.
  9. Dalam konteks desa, apa kemudian yang bisa dilakukan, walaupun tidak lagi melakukan dikotomi mana yang baik tinggal di desa atau di kota? Pengelolaan data desa menjadi satu hal penting dan utama sebagai pintu masuk. Data desa dapat dibangun dan digunakan untuk meningkatkan pelayanan di dalam desa, sehingga orang “betah” tinggal di desa. Oleh karenanya, produktivitas dapat meningkat, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap kota. Data desa juga perlu dikelola secara optimal untuk membangun kesadaran tentang sumber daya desa; apa keterbatasan dan potensi pengembangannya dalam perspektif produksi dan konsumsi yang lestari. Data desa perlu didinamisasi melalui perbincangan atau forum berbagi pikiran, baik dengan jaringan internal desa maupun eksternal desa untuk merangsang kolaborasi dan inovasi baru. Satu hal penting yang harus dibangun sebagai satu langkah studi adalah bagaimana agar data desa dapat memuat data migrasi. Baik jika sistem pengelolaan data desa dapat memuat data migrasi mulai dari tempat tujuan, jumlah orang, jumlah transaksi barang-uang-lainnya, jumlah eksport-import, dan sebagainya. Atas dasar ini mungkin dapat dicari pola migrasi baru yang lebih ramah lingkungan (dengan prinsip migrasi sesedekat mungkin dan sesedikit menghasilkan karbon), serta migrasi yang lebih produktif. Studi ini belum cukup pernah secara rinci dan kritis diperhatikan sebagai hard-fact hubungan desa dan kota; yakni berbagai dimensi/ukuran migrasi desa – kota. Salah satu ujung pencarian studi ini adalah mencoba menata kembali hubungan desa – kota dengan menata migrasi orang, barang, dan jasa di antara ruang-ruang tersebut. Proses membangun dinamika pengetahuan dapat disisipkan dengan memanfaatkan data atau informasi yang sudah ada. Data dan informasi lain dapat digali lebih banyak secara partispatif dan terjalin dalam komitmen. Perlu dibangun satu ruang atau prasarana untuk mewadahi proses interaksi agar terjadi percikan atan lompatan aksi – reaksi yang kreatif. Sistem informasi lokal yang dibangun harus dirancang untuk memenuhi peran dan fungsi tersebut.

Yogyakarta, 24 Maret 2011

Ikuti diskusi tentang membangun konsep hubungan desa dan kota yang lestari di group desakotalestari[at]googlegroups.com

4 thoughts on “Desa Kota Lestari

  1. elantowow Post author

    Tulisan di atas adalah rancangan tulisan yang akan diselesaikan sesegera mugkin🙂
    Terima kasih kepada Marco Kusumawijaya, Singgih Susilo Kartono, dan Didi Sugandi atas diskusi-diskusi yang menyegarkan pikir – nalar sebagai bahan penyusunan tulisan ini.

    Reply
  2. Pingback: Pusaka Yogyakarta dan Sekitarnya « tak beranjak mencari celah ke langit

  3. Pingback: Dinamika Pembangunan Kawasan di Yogyakarta; Peluang atau Ancaman « tak beranjak mencari celah ke langit

  4. Pingback: Potensi Ancaman Bencana di Yogyakarta dan Sekitarnya « tak beranjak mencari celah ke langit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s