RUU Cagar Budaya Miskin Perspektif Kebudayaan

Cermin Lemah Pemahamaan Budaya Lembaga Negara

Tak ada hal baru, mendasar, dan kuat yang didapatkan ketika membaca Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cagar Budaya. Dalam paparan yang disampaikan oleh tim Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (Kemenbudpar RI) dan Panitia Kerja (Panja) RUU Cagar Budaya pada Jumat (02/10/2010) lalu, disuratkan ada rencana besar yang digadang-gadang mampu mewujudkan sebuah Undang-Undang (UU) yang utuh mengatur perihal pelestarian melalui cagar budaya. Namun, alih-alih menampilkan wujudnya yang holistik, RUU ini justru terkesan sangat pragmatis. Apakah ini tanda adanya pendekatan yang kompromistis dalam penyusunannya, ataukah memang tanda belum utuhnya pemahaman konsep kebudayaan di dalam tubuh Panja dan Kemenbudpar RI?

Salah satu paradigma RUU ini menyebutkan bahwa pelestarian cagar budaya yang semula hanya ditujukan pada objek materinya saja, kini mengarah pada pelestarian objek materi dan nilai untuk pembentukan identitas (jatidiri) bangsa dan kesejahteraan rakyat. Orientasi akademik, ideologik, dan ekonomik dipandang harus seimbang untuk tujuan kemakmuran rakyat. Tim Panja dalam paparannya pun telah menerakan pengertian kebudayaan yang mencakup wujudnya sebagai kompleks gagasan, kompleks tindakan, dan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Pada kedua hal pertama tercakup pula aspek budaya tak teraga (intangible cultural aspect) dan pada hal ketiga, benda, tercakup aspek budaya teraga (tangible cultural aspect). Kedua aspek budaya itu pun akan terangkum dalam sebuah stau kesatuan ruang atau lingkungan budaya bersama wujud warisan budaya lainnya.

Namun, pemahaman holistik yang tersirat dalam deretan konsep di atas justru tak tersurat dalam RUU tentang Cagar Budaya; jauh panggang dari api. RUU ini dengan jelas hanya menerakan benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik yang di darat maupun di air, sebagai warisan budaya yang dapat dicagarkan atau dilindungi. Arah perhatian RUU yang hanya mewadahi aspek fisik cagar budaya ini terlihat jelas pula dalam langkah-langkah perlindungan, yang disebutkan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan cagar budaya yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, baik secara fisik maupun hukum. Pemeliharan pun disebutkan sebagai upaya untuk mempertahankan kondisi fisik cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan alam melalui perawatan dan pengawetan. Seluruh perspektif yang terkandung hanya mewadahi aspek fisik atau bendawi saja. Tak ada terjemahan konsep kebudayaan yang utuh yang termaktub dalam RUU yang sedang kejar tayang sebelum akhir Oktober 2010 ini. Apakah ini keliru?

Apa yang Ingin Dilestarikan?

Ketidakkonsistenan antara cetak biru cagar budaya dengan RUU Cagar Budaya harusnya tak terjadi jika tim Panja RUU Cagar Budaya dan pemerintah tahu dengan pasti entitas apa yang ingin dilestarikan. Hal yang dipaparkan dalam presentasi dengan yang tertulis dalam RUU jelas timpang, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah memang ada pemahaman yang tidak utuh di sini atau ada upaya-upaya kompromistis yang menjadikannya tak lengkap dan lemah. Dewan Pimpinan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) sejak pertengahan 2010 ini telah mengirimkan catatan masukan kepada Komisi III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bahwa RUU ini terlalu membatasi pada kebendaan dan aspek budaya teraga (tangible), sehingga tidak dapat mencakup seluruh kekayaan budaya Indonesia. Penggunaan istilah “cagar” pun dinilai sangat mengarah pengertiannya pada perlindungan yang mati dan kurang mencakup aspek pengembangannya ke depan. Kritik tajam yang muncul dari para pakar dan praktisi pelestarian dalam pertemuan uji publik RUU Cagar Budaya di Yogyakarta pada Jumat (02/10/2010) lalu juga menandaskan permasalahan pada tidak terwadahinya aspek budaya tak teraga (intangible cultural aspect) dan aspek pusaka alam, sebagai entitas selain aspek budaya teraga yang harus dilestarikan.

Oleh karena ketidaklengkapan aspek budaya yang ingin dilestarikan dalam RUU tentang Cagar Budaya ini, BPPI pada bulan September 2010 lalu mengusulkan agar RUU ini lebih dispesifikkan sebagai UU tentang Pelestarian Pusaka Budaya Ragawi. Dalam konsideran yang diusulkan, disebutkan bahwa Pusaka Indonesia terdiri atas Pusaka Alam, Pusaka Budaya Teraga/Ragawi, dan Pusaka Budaya Tak Teraga/Tak Ragawi, dan bahwa Undang-Undang ini akan mengatur ketentuan yang berkenaan dengan pelestarian Pusaka Budaya Ragawi. Penggunaan istilah “pusaka” di sini mengacu pada Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia yang disahkan dalam rangka Tahun Pusaka Indonesia 2003 yang dikelola oleh Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) dan International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia, didukung oleh Kemenbudpar RI. Dengan usulan yang lebih spesifik itu maka diharapkan entitas yang dituju sebagai sasaran pelestarian berdasarkan UU akan lebih jelas, yakni terbatas pada pusaka budaya atau warisan budaya teraga yang dapat diamati dan dipegang benda atau wujudnya. Penggunaan istilah “budaya” dalam tajuk peraturan yang isinya hanya mencakup salah satu aspeknya (yakni yang teraga saja), akan menciderai konsep besar kebudayaan itu sendiri.

Memastikan arah sasaran secara tegas adalah hal yang penting. Tentu saja bangsa ini tak akan mau menggantungkan kelestarian pusaka budayanya pada sebuah UU yang ternyata tak lengkap, tak mampu mencakup seluruh aspek kebudayaan. Padahal, kebudayaan memiliki unsur yang luas dan kaya, seperti yang diuraikan oleh C. Kluckhohn dalam tulisannya yang berjudul Universal Categories of Culture (dalam buku Anthropology Today, 1953) yang didukung oleh Koentjaraningrat (1990) yang menetapkan adanya tujuh unsur kebudayaan yang bersifat universal. Ketujuh unsur itu meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Setiap unsur itu tentu saja akan menjelma ke dalam tiga wujud kebudayaan, yakni sebagai sistem budaya atau kompleks gagasan, sistem sosial atau kompleks tindakan, dan kebudayaan fisik berupa benda-benda hasil karya manusia. Hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Nusantara, baik secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, maupun dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya itulah yang seharusnya masuk dalam hal yang diatur oleh UU ini nantinya. Oleh karenanya, usulan BPPI untuk menegasakan RUU ini diubah menjadi RUU tentang Pelestarian Pusaka Indonesia menjadi sangat tepat dan utuh.

Memahami Budaya dalam Ranah Pelestarian

William A. Havilland, dalam bukunya yang berjudul Anthropology (1985), menuliskan bahwa kebudayaan terdiri dari nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi abstrak tentang jagat raya yang berada di balik perilaku manusia, serta yang tercermin dalam perilaku. Perilaku seseorang akan dianggap layak jika dilakukan sesuai dengan perangkat nilai tersebut, yang disepakati sebagai milik bersama. Kebudayaan ini dipelajari melalui sarana bahasa, bukan diwariskan secara biologis. Orang memelihara kebudayaan untuk menangani masalah yang dihadapinya. Agar lestari, kebudayaan harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang hidup menurut aturannya. Jadi, kebudayaan harus dapat menemukan keseimbangan antara kepentingan pribadi setiap orang dan kebutuhan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Pada akhirnya, kebudayaan harus memiliki kemampuan untuk berubah agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan baru atau mengubah persepsinya tentang keadaan yang ada.

Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia Indonesia hingga masa sekarang juga dapat digambarkan sebagai tumpukan pengalaman budaya dan pembangunan budaya yang terdiri dari lapisan-lapisan budaya yang terbentuk sepanjang sejarahnya. Oleh Edi Sedyawati, dalam buku Budaya Indonesia; Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah (2007), kekayaan budaya yang berada dalam kesatuan masyarakat, baikkecil maupun besar, mengalami proses pembentukan dan perkembangan budaya yang berfungsi sebagai penanda jati diri bangsa tersebut. Jati diri suatu bangsa itu, dalam berbagai kemungkinan skalanya, adalah sesuatu yang sekaligus ditentukan oleh dua hal, yaitu warisan budaya yang berupa hasil-hasil penciptaan di masa lalu, dan hasil-hasil daya cipta di masa kini yang didorong, dipacu, ataupun dimungkinkan oleh tantangan dan keadaan aktual dari zaman sekarang. Penciptaan di sini tak terbatas pada penciptaan di ranah kesenian, tetapi juga dalam penataan sosial, pengembangan ilmu dan teknologi, hingga rana kewirausahaan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran budaya kepada masyarakat menjadi penting. Adanya kesadaran budaya itu ditandai dengan, pertama, pengetahuan akan adanya berbagai kebudayaan suku bangsa yang masing-masing memilki jati diri dan keunggulan-keunggulannya; kedua, sikap terbuka untuk menghargai dan berusaha memahami kebudayaan suku-suku bangsa di luar suku bangsanya sendiri (kesediaan untuk saling mengenal); ketiga, pengetahuan akan adanya berbagai riwayat perkembangan budaya di berbagai tahap di masa lalu; dan keempat, pengertian bahwa di samping merawat dan mengembangkan unsur-usnur warisan atau pusaka budaya, bangsa ini juga perlu mengembangkan sebauh kebudayaan baru sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional ini dapat mengambil sumber dari mana pun, mulai dari pusaka budaya bangsa sendiri maupun dari unsur budaya asing yang dianggap dapat meningkatkan harkat bangsa melalui strategi kebudayaan yang tepat guna.

Kekayaan konsep budaya yang sangat potensial dijadikan landasan bertindak untuk memajukan peradaban ini dikhawatirkan akan terkebiri jika peraturan perundang-undangan yang akan berlaku di tingkat nasional ini lebih banyak menekankan pada peninggalan arkeologis semata. Sasaran pelestarian yang semula hanya meliputi objek fisik, seperti dokumen tertulis dan monumen, memang sudah berkembang pula mencakup ranah lingkungan binaan, seperti lingkungan bersejarah, taman atau ruang terbuka, dan kota pusaka. Cakupan pelestarian yang lebih utuh akan melingkupi pula pelestarian unsur alam, yang mencakup bentuhan di bentang alam daratan dan di perairan / badan air (Sidharta dan Eko Budiharjo, 1989). Pelestarian sering dipahami sebagai pengawetan tanpa bisa melakukan perubahan di dalamnya. Memang pada suatu sumber daya tertentu perlu dilakukan aksi pelestarian dengan melakukan pengawetan (preservation) tanpa perubahan sama sekali. Namun, pada sumber daya pusaka atau budaya yang lain justru perlu dilakukan perubahan, baik melalui penambahan maupun penggantian demi kelangsungan hidup pusaka itu.

Dalam penerapannya, praktik pelestarian cagar budaya atau benda arkeologis di Indonesia jamak bersentuhan dengan istilah sumber daya budaya (cultural resources). Sumber daya budaya menurut Fowler, seperti yang dikutip oleh Kusumohartono dalam Rangkuti (1996), adalah gejala fisik, baik alamiah maupun buatan manusia yang memiliki nilai penting bagi sejarah, arsitektur, arkeologi, dan perkembangan budaya manusia. Objek-objek budaya yang terwariskan hingga kini itu merupakan sumber daya yang unik dan tidak terbarui (nonrenewable). Dalam pengelolaannya kemudian dikenal sebuah tahap manajemen sumber daya budaya, yang meliputi penerapan sistem manajemen untuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengevaluasian sumber daya budaya di dalam suatu format politik. Pada ranah ini, proses pengambilan keputusan berada dalam keseimbangan antara pelestarian sumber daya budaya di satu pihak dan pencapaian sasaran pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di pihak yang lain. Dalam pada itu, pengelolaan sumber daya arkeologi di Indonesia masih sebatas bersifat penyelamatan (emergency/salvage/rescue), yang di Amerika Serikat sudah ditinggalkan sejak tahun 1940-an. Masih dalam Rangkuti (1996), menurut Mundardjito (1995), tindakan perlindungan cagar budaya di negara kita lebih banyak dilaksanakan setelah tinggalan arkeologi atau situsnya terancam bahaya. Akibatnya, tindakan ini tidak memberi peluang besar bagi kegiatan pelestarian dan penelitian. Kegiatan pelestarian sebelum ancaman kerusakan itu terjadi serta mengaitkannya dalam suatu kerangka penelitian arkeologi dewasa ini mulai banyak digiatkan dalam kegiatan cultural resources management (CRM), conservation archaeology management, dan archaeological resources management (ARM).

Namun, di lain pihak, justru pandangan yang menempatkan pusaka atau cagar budaya atau entitas tinggalan arkeologis sebagai suatu sumber daya itulah yang mengundang ancaman terhadap kelestariannya. Dari sebuah lokakarya pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya (BCB), Jajang Agus Sonjaya (2005) menuliskan bahwa selama ini pemerintah dan sebagian besar kelompok masyarakat memandang benda cagar budaya sebagai sumber daya, seperti layaknya sumber daya alam. Dampaknya, benda cagar budaya dianggap dapat dieksploitasi untuk beragam kepentingan. Jika merujuk kembali kepada pengertian benda cagar budaya di UU BCB yang ada sekarang maka menjadi sangat jelas bahwa BCB adalah sebuah entitas atau wujud yang diperlakukan benar-benar sebagai “benda mati”. Hal itu sangat bertolak belakang dengan penilaian kita bahwa benda cagar budaya merupakan sebuah simbol yang memiliki ragam makna; memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang melekat pada dirinya yang selalu dimaknai berbeda dari generasi ke generasi.

Jadi, letak ironinya, di satu sisi para pihak mengakui bahwa benda cagar budaya itu kaya makna, tetapi pada praktiknya mereka tak menyadari bahwa benda cagar budaya itu telah dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan ekonomi semata. Borobudur, sebagai contoh, diperlakukan oleh pemerintah sebagai monumen mati (dead monument) karena telah ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Namun, di sisi lain, karena dipandang sebagai sumber daya, maka pemerintah juga tak ragu untuk menjadikannya sebagai ‘mesin’ penghasil uang, melalui sektor pariwisata. Nilai kultural dan kesakralan Borobudur pun tenggelam di antara hiruk pikuk pedagang asongan, tertimbun ribuan pedagang kaki lima, dan samar tertutup hotel mewah yang dibangun oleh pihak pengelola (Sonjaya, ibid; lihat Soeroso, 2007)

Pandangan tradisional arkeologi yang menempatkan tinggalan budaya manusia sebagai titik perhatian utama memang menyisihkan peran konteks alam. Pada dua dekade terakhir, pandangan itu mulai berubah, beralih dari artefact and site oriented menuju pada area atau kawasan. Dengan kata lain, saujana budaya (cultural landscape) telah menjadi titik perhatian baru yang melingkupi seluruh aspek sejarah kebudayaan manusia (Tanudirjo, 2007). UNESCO merumuskan pengertian saujana budaya sebagai:

“Cultural landscape are cultural properties and represent the combined works of nature and of man. They are illustrative of the evolution of human society and settlement over time, under the influence of the physical constraints and/or opportunities presented by their natural environment and of successive social, economic, and cultural forces, both external and internal”

Perkembangan manajemen sumber daya budaya atau sumber daya arkeologi di Indonesia pun tampaknya mulai mengikuti arah tersebut. Namun, keberadaan UU BCB yang masih sangat berorientasi pada artefak dan situs saja dipandang masih menjadi kendala dalam pelestarian pusaka saujana (cultural landscape heritage). Oleh karena itu, RUU Cagar Budaya ini harusnya tak mengulangi kesalahan yang sama.

UNESCO menegaskan bahwa pusaka budaya adalah situs pusaka budaya, kota bersejarah, saujana budaya, situs alam sakral, pusaka budaya bawah laut, museum, pusaka budaya bergerak, kerajinan, dokumentasi pusaka secara digital, pusaka sinematografi, tradisi oral, bahasa, festival, kerajinan, religi dan kepercayaan, musik dan lagu, seni pertunjukan, obat tradisional, literatur, kuliner tradisional, dan olah raga tradisional. Sebagain besar dari pusaka budaya itu merupakan pusaka budaya intangible, meliputi tradisi oral bahasa, proses kreasi kemampuan dan pengetahuan, seni pertunjukan, festival, religi dan kepercayaan, kosmologi, serta sistem pembelajaran dan kepercayaan, serta praktik-praktik kepercayaan yang terkait dengan alam. Wayang, keris, dan batik, masing-masing pada tahun 2003, 2005, dan 2009, ditetapkan sebagai Pusaka Budaya Intangible Dunia oleh UNESCO (Adishakti, 2007).

Apa yang harus dilakukan?

Sesuai jadwal masa sidang yang harus dijalani oleh Panja RUU Cagar Budaya, RUU ini harus bisa disahkan sebelum tanggal 26 Oktober 2010. Namun, menilik pada catatan-catatan yang muncul dalam beragam kesempatan dari para pakar dan praktisi pelestarian sejak beberapa bulan terakhir menjadikan sangat naif jika RUU ini tetap dikejar untuk disahkan pada akhir bulan ini. Memang, Panja RUU Cagar Budaya telah bersedia memundurkan waktu satu minggu untuk dapat membuak peluang satu kali lagi pertemuan uji publik di Yogyakarta pada akhir pekan ini. Namun, waktu satu minggu tidaklah cukup untuk memperbaiki arah RUU yang seharusnya dibongkar total kerangka isinya agar sesuai dengan paradigma yang ingin dicapai. Namun, jika RUU ini memang ingin diarahkan pada pengelolaan upaya pelestarian untuk aspek budaya yang teraga (tangible) saja, sisi yang perlu diperbaiki tidak akan sebanyak jika RUU ini tetap diancangkan sebagai peraturan nasional yang akan memayungi seluruh kegiatan pelestarian budaya pada segala aspeknya. Jika itu yang dipilih maka penerbitan UU ini nantinya akan menjadi tanda bahwa pemerintah dan wakil rakyat kita memang belum memiliki pemahaman kebudayaan yang utuh, untuk mampu menerbitkan sebuah landasan hukum yang kuat bagi pembentukan strategi kebudayaan bangsa yang tangguh dan tepat guna.  Upaya ini tak perlu terburu-buru karena memang memerlukan proses pembahasan yang luas, mendalam, dan melibatkan banyak pihak. Akan lebih baik menempuh langkah pengusulan dan penyusunan RUU kembali untuk mengahsilkan UU yang baik, daripada memaksa mengesahkan UU yang tak lengkap untuk melindungi kekayaan pusaka Indonesia yang tak ternilai pada kurun waktu 10 – 20 tahun ke depan. Pertaruhan yang terlalu besar nilainya untuk kelestarian pusaka nusantara!

Elanto Wijoyono

Pemerhati pelestarian pusaka, tinggal dan belajar di Yogyakarta

Daftar Bacaan

Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003

Adishakti, Laretna T.. 2007. Penyelamatan Pusaka Indonesia; Belajar dari Kawasan Pusaka Kotagede Pascagempa. Tulisan yang disajikan dalam diskusi bulanan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) pada bulan November 2007 di Jakarta.

Adishakti, Laretna T.. 2008. Kepekaan, Selera, dan Kreasi dalam Kelola Kota Pusaka. Tulisan yang disajikan dalam Temu Pusaka 2008 “Pelestarian Pusaka versus Pembangunan Ekonomi” yang diselenggarakan oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) pada tanggal 23 Agustus 2008 di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Havilland, William A.. 1985. Anthropology. CBS College Publishing.

Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Rangkuti, Nurhadi. 1996. Arkeologi Terapan dan Masa Depannya di Indonesia. dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII. Jilid II. Jakarta: Puslitarkenas.

Sedyawati, Edi. 2007. Budaya Indonesia; Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sidharta dan Eko Budihardjo. 1989. Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soeroso, Amiluhur. 2007. Penilaian Kawasan Pusaka Borobudur dalam Kerangka Perspektif Multiatribut Ekonomi Lingkungan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Manajemen Ekowisata. Disertasi untuk memperoleh derajat doktor dalam Ilmu Lingkungan pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Sonjaya, Jajang Agus. 2005. Cermin Retak Pengelolaan Benda Cagar Budaya. Kedaulatan Rakyat. Edisi Jumat, 17 Juni 2005. Kolom Opini. Halaman 10.

Tanudirjo, Daud Aris. 2007. Cultural Landscape Heritage Management in Indonesia; an Archaeological Perspective. Tulisan yang disajikan dalam First International Symposium on Borobudur Cultural Landscape Heritage pada tanggal 20 April 2007 di Center for Heritage Conservation Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

One thought on “RUU Cagar Budaya Miskin Perspektif Kebudayaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s