Kejar Tayang RUU Cagar Budaya

Pertaruhan Besar Pelestarian Pusaka Nusantara

Iring-iringan mobil berwarna hitam dengan pengawalan polisi itu memasuki halaman Dondongan. Saat itu panas terik, belum jauh beranjak dari tengah hari di akhir pekan (02/10/2010). Para penumpang mobil itu turun, hampir semuanya berbaju batik dan dinas resmi; pejabat tampaknya. Beberapa orang warga tetap asyik berkumpul di warung yang berdekatan dengan kedua bangsal di bawah naungan Wringin Sepuh. Mata mereka memperhatikan dan penuh ingin tahu, tapi tak ada yang beranjak. Sebagian lainnya hanya berdiri di balik pintu rumah-rumah kayu nan sederhana yang berderet memagari jalan menuju gapura masuk Masjid Gede Mataram Kotagede. Petugas berseragam berjaga di ujung pagar, di tepi jalan permukiman yang menghubungkan Pasar Legi Kotagede dan kampung-kampung di sebelah selatannya.

Hanya berkaos hitam dan bercelana ala militer, M. Natsier (49) tergopoh-gopoh menembus kerumunan kecil itu, menemui salah seorang di antaranya. Tujuannya adalah seorang pria berperawakan agak subur dan berkacamata. Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Heri Akhmadi memang agak terkejut ketika dihampiri seorang berpenampilan seadanya dan berambut gondrong, menembus masuk rombongan berpengawal itu. Natsier langsung tanggap dan memperkenalkan bahwa dirinya adalah warga Kotagede dan kemarin Jumat (01/10/2010) turut diundang hadir ke Hotel Hyatt Regency untuk mengikuti pertemuan Uji Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cagar Budaya. Kemunculannya di pelataran Dondongan ini menarik perhatian Direktur Peninggalan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (Kemenbudpar RI) Junus Satrio Atmodjo yang turut dalam rombongan. Tak ada pejabat Kemenbudpar yang tak mengenal M. Natsier untuk urusan pengelolaan pusaka Kotagede. Natsier pun disapanya dan situasi lebih mencair. Rombongan pun beranjak masuk ke serambi masjid. Ada perjamuan kecil yang telah disiapkan rupanya oleh Balai Pelestarian Purbakala (BP3) Yogyakarta di sana. Natsier yang mengaku tak diundang hadir, turut bergabung dalam perjamuan itu.

Menilai Hasil Jelajah Pusaka Para Wakil Rakyat

Yogyakarta menjadi persinggahan terakhir para wakil rakyat yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang (UU) Cagar Budaya. Sebelumnya, rombongan ini telah berkeliling di beberapa kota; Denpasar, Makassar, dan Banda Aceh, untuk melakukan langkah akhir sebelum rumusan RUU Cagar Budaya  siap disahkan sebagai UU dengan melakukan uji publik. RUU tentang Cagar Budaya ini disusun tidak hanya sebagai revisi atas UU sebelumnya, yakni UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB). Namun, UU ini disiapkan sepenuhnya sebagai pengganti UU BCB. Media mengutip pernyataan Heri Akhmadi, yang menjabat sebagai Ketua Panja UU Cagar Budaya, bahwa upaya menuju UU tentang Cagar Budaya ini adalah inisiatif DPR RI. Menurutnya, UU BCB sudah tidak lagi memadai sebagai landasan hukum untuk perlindungan cagar budaya. Keadaan saat ini pun sudah dianggap mendesak, darurat, karena ada banyak kasus kerusakan yang dialami oleh cagar budaya, baik disengaja maupun tidak.

Dalam paparannya di pertemuan Jumat lalu, Heri Akhmadi menyatakan bahwa Panja UU Cagar Budaya belajar dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah berhasil menetapkan Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya. Upaya belajar itu dibuktikan dengan dilakukannya kunjungan kerja tim anggota Komisi X DPR RI ke Yogyakarta pada bulan Februari 2010 lalu. Selain Heri Akhmadi, saat itu turut bertandang pula anggota Komisi X DPR RI yang lain, seperti Angelina Sondakh, Sholeh Soeaidy, H.M. Nasruddin, Guruh Soekarno Putra, Tengku Mohammad Faisal Tamin, Eko “Patrio” Hendro Utomo, serta Feri Lontung Siregar. Kunjungan kerja untuk mencari masukan guna menyempurnakan RUU Cagar Budaya itu diisi dengan diskusi bersama di kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta. Selanjutnya, dipandu oleh tim yang dipimpin oleh Kepala BP3 Yogyakarta Herni Pramastuti, panja ini bergerak mengunjungi beberapa situs, seperti Kompleks Candi Prambanan, Kompleks Candi Plaosan, Kotagede, Imogiri, Tamansari, dan Situs Candi Kimpulan di dalam kompleks Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Ada lima hal yang menjadi paradigma baru yang digadang-gadang sebagai pembeda dari UU BCB. Pertama, sifat pemerintahan yang sentralistik akan diubah menjadi desentralistik, termasuk dalam hal pengelolaan cagar budaya. Kedua, ada perubahan cara pandang pelestarian object-oriented menjadi site-oriented yang mengarah pada pengelolaan kawasan. Ketiga, pelestarian yang bersifat statis menjadi dinamis serta mencakup lingkungan daratan dan perairan (arkeologi bawah air). Keempat, pelestarian yang dinamis merupakan wujud dari prinsip perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Kelima, pelestarian cagar budaya yang semula hanya terarah pada objek materi, kini diarahkan pula pada pelestarian nilai untuk pembentukan identitas (jati diri) bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Pada sisi lain, orientasi akademik, ediologik, dan ekonomik dalam pelestarian yang dipayungi oleh UU Cagar Budaya ini nanti memang diharapkan dapat seimbang sebagai landasan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, UU ini dirancang dapat merangkum pula aspek-aspek kebudayaan yang berada pada ranah ide/gagasan/konsep, perilaku, dan benda/hasil karya manusia. Pada ranah gagasan dan perilaku tersimpan aspek budaya tak teraga (intangible cultural aspect). Sementara, pada ranah benda tersimpan aspek budaya teraga (tangible cultural aspect). Keseluruham hal tersebut akan diatur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya oleh UU Cagar Budaya dalam satu ruang/lingkungan budaya sebagai cagar budaya. Secara khusus, RUU Cagar Budaya menyebutkan bahwa cagar budaya itu merupakan warisan budaya berupa benda buatan manusia atau benda alam yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan evolusi manusia, bangunan, struktur, situs, kawasan, baik di darat maupun di air.  Dengan dibantu para pakar arkeologi, arsitektur, dan tata kota, RUU ini pun dinyatakan sudah memasuki final dan siap disahkan sebagai UU pada minggu depan.

Kembali ke peristiwa di awal, bertemu dengan wakil rakyat tentu saja menjadi sebuah peluang untuk menyampaikan aspirasi. Begitu pula bagi M. Natsier yang sejak rombongan DPR RI dan Kemenbudpar RI berjalan dari pelataran Dondongan menuju serambi Masjid Gede Mataram. Natsier dengan singkat mengungkapkan bahwa ada banyak potensi pusaka atau warisan budaya di Kotagede yang terancam rusak, hilang, atau terjual. Namun, sebagian besar di antaranya adalah milik pribadi warga, sehingga tidak memiliki banyak peluang untuk terselamatkan. “Hari ini kami ke masjid saja,” demikian tanggapan Heri Akhmadi menyambung lontaran Natsier. Rombongan kemudian masuk ke serambi yang telah dialasi tikar. Sejumlah makanan ringan dan buah tersaji di tengah ruang. Beberapa staf BP3 Yogyakarta menyambut rombongan bersama beberapa orang Takmir Masjid Gede Mataram. Tampak pula Lurah Jagalan Sholehuddin sebagai wakil pemerintahan lokal tempat situs itu berdiri.

Awal pertemuan lebih banyak diisi dengan sambutan sebagai formalitas. Diskusi yang mengarah pada penggalian informasi tentang pengelolaan pusaka atau warisan budaya di Kotagede hanya berlangsung setengah jam. Obrolan hanya mengarah pada pengelolaan situs Masjid Gede Mataram, yang kini dikelola oleh takmir yang bertanggung jawab kepada Yayasan masjid Mataram sejak tahun 2004/2005. Pertanyaan didominasi oleh Heri Akhmadi sendiri. Beberapa penjelasan tambahan disampaikan oleh Junus Satrio Atmodjo. Anggota rombongan yang lain tak ada yang angkat bicara. Jelang akhir, diskusi mulai mengarah ke rencana pengelolaan insentif sebagai penghargaan bagi pemilik cagar budaya. Namun, semua itu harus menunggu UU disahkan, sehingga kemudian dapat diterbitkan peraturan pemerintah (PP) dan keputusan menteri (KM) yang dapat mengaturnya. Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Kemenbudpar RI yang masuk dalam rombongan kembali menegaskan bahwa agar semua rencana itu terwujud maka RUU ini harus bisa lolos untuk disahkan pada minggu depan, sebelum batas dua masa sidang selesai pada tanggal 26 Oktober 2010. Jika tidak dapat lolos dari tenggat waktu itu maka proses RUU ini harus dimulai dari awal lagi, melalui sidang paripurna.

Menakar Kesiapan Isi Materi RUU Cagar Budaya

Hari sebelumnya, Jumat (01/10/2010), dalam Uji Publik RUU Cagar Budaya di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, kritikan tajam bersahutan dari akademisi, budayawan, dan praktisi pelestarian yang diundang hadir sebagai legitimator kesiapan materi RUU. Namun, walaupun telah melibatkan tiga kementerian (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), materi yang terkandung dalam RUU ini masih dianggap jauh dari siap untuk disahkan pada minggu depan. Padahal, DPR bersama sejumlah pakar sudah berupaya keras menyusun RUU. Dalam uji publik ini, selain Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Aurora Tambunan, hadir pula jajaran direkturnya, seperti Direktur Peninggalan Purbakala Junus Satrio Atmodjo yang melakukan presentasi, didampingi Direktur Peninggalan Bawah Air Surya Helmi, dan Direktur Museum Intan Mardiana Napitupulu. Namun, tampaknya kehadiran mereka tak menjadikan RUU tentang Cagar Budaya ini luput dari penilaian kritis dan mendalam peserta uji publik.

Guru Besar Arkeologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Timbul Haryono dibuat heran dengan munculnya peneraan bahwa suatu cagar budaya dapat dihapuskan dari register nasional jika hilang dan tidak ditemukan kembali dalam jangka waktu enam tahun. Beliau mempertanyakan dasar penghitungan enam tahun tersebut. Selain itu, pembahasan tentang museum dapat lebih diperjelas, seperti yang tertuang dalam pasal 8. Sebab, menurutnya, ada banyak jenis museum. Perlu ada ketentuan museum apa saja yang diperbolehkan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Pemanfaatan museum dalam pengelolaan cagar budaya ini juga dipandang masih sangat kurang dinyatakan oleh Ketua Badan Musyawarah Musea (Barahmus) DIY KRT Thomas Haryonagoro. Dalam 87 pasal RUU tentang Cagar Budaya, museum hanya dibahas dalam satu pasal. Empat kali saja kata museum disebutkan dalam RUU ini. Padahal, jelas bahwa dari sisi praktis museum punya peran sebagai lembaga permanen untuk pelestarian yang mampu melestarikan dan mengomunikasikan koleksi museum untuk penelitian dan pendidikan.

Menurut pakar lingkungan hidup dan staf pengajar Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM Bobi Setiawan, RUU ini memiliki pendekatan yang cukup kompromistis. Namun, di balik rencana yang holistik itu, justru wujudnya menjadi sangat pragmatis. Pada sisi ini menjadi sangat sulit bagi RUU ini untuk dapat mewadahi kepentingan pelestarian pusaka budaya tak teraga (intangible heritage). Sebabnya, RUU ini lebih banyak memberikan perhatian pada benda tak bergerak, seperti bangunan dan kawasan. Hal itu juga telah menjadi bahan kritik yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) melalui surat tertulis kepada Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada bulan Juli 2010 lalu. Namun, walaupun memiliki arah yang kuat ke pengelolaan cagar budaya teraga, terutama bangunan dan kawasan, RUU ini oleh Bobi Setiawan tetap masih dipandang kurang melihat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti UU tentang Penataan Ruang, UU tentang Bangunan Gedung, dan UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik pun sempat melontarkan hal yang sama di media pada Juli 2010 lalu, bahwa RUU tentang Cagar Budaya ini masih punya potensi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Masih menurut Bobi Setiawan, definisi dan skala kawasan belum diatur dengan jelas. Orientasi aturan tentang kepemilikan pun lebih mengarah pada bangunan tunggal. Padahal, sasaran UU ini adalah kawasan. Sementara, kepemilikan cagar budaya oleh lembaga adat tak diatur secara mendalam. Hal ini pun menjadi perhatian utama KGPH Hadiwinoto yang angkat bicara pada sesi kedua tanya jawab dalam uji publik yang berlangsung hanya dua jam jelang Maghrib pada Jumat sore lalu. Pangeran Kraton Yogyakarta itu dengan pesimistis memberikan contoh kasus pengaturan tanah dan hak lembaga adat yang diatur dalam UU tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU yang ditetapkan sejak tahun 1960 itu hingga kini tidak ada peraturan pemerintah yang menjadi turunannya. Selama ini, lembaga adat hanya terbebani oleh kewajiban dan ancaman sanki. Tak ada hak atas tanah yang jelas, terutama bagi lembaga-lembaga adat yang bertempat di luar Jawa, yang berseteru dengan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Kurang tajamnya pendalaman atas isu kawasan juga dijadikan catatan oleh Laretna T. Adishakti, pengajar Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM yang aktif di beragam organisasi pelestarian di Yogyakarta dan Indonesia. Dalam dokumen yang akan disampaikan ke Panja sebagai masukan atas uji publik di Yogyakarta, dipertanyakannya bagaimana posisi kota pusaka (heritage city) dalam UU ini nantinya. Bila kawasan menjadi ruang lingkup yang akan diatur, seharusnya konsep kota pusaka juga tercakup di dalamnya. Berdasarkan The ICOMOS Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas Washington Charter (1987), kota pusaka tak akan bisa dipisahkan dari kawasan pusaka (heritage district/area).  Persoalan kota dan desa pun menurut Sita Adishakti, panggilan akrabnya, harus juga masuk dan terjabarkan setara dengan aset budaya lainnya dengan segala konsekuensinya.

Pasal 27b, 30e, 53 (2), dan 58 (2) menjelaskan cakupan aturan terhadap lansekap budaya sebagai terjemahan dari cultural landscape. Definisi UNESCO (1994) terhadap cultural landscape, yang dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 disebut sebagai saujana, merupakan tinggalan keragaman manifestasi interaksi antara hasil budi daya manusia dan lingkungan alamnya. Jadi, ruang lingkupnya tak hanya fisik buatan manusia, tetapi juga erat dengan komponen peninggalan lingkungan hidup yang bersifat abiotik (alam dan buatan), biotik (flora dan fauna), serta sosial budaya. Konsekuensinya, jika RUU tentang Cagar Budaya memang diarahkan untuk mencakup isu kawasan hingga saujana maka tak bisa fokus pada aspek benda, bangunan, dan struktur saja. Aspek alam dan intangible cultural heritage juga harus masuk di dalamnya. Apalagi, berdasarkan penelisikan Sita Adishakti, pasal 30e RUU ini juga memberikan contoh tentang pentingnya kawasan permukiman tradisional.

Perhatian pada lemahnya definisi dan skala kawasan dalam RUU tentang Cagar Budaya ini juga muncul dari Amilihur Soeroso, doktor bidang ilmu lingkungan UGM. Batas minimal dua situs sebagai prasyarat sebuah kawasan dikritiknya karena dalam UU tentang Penataan Ruang telah disebutkan bahwa satu situs pun bisa merupakan kawasan. Paradigma yang diterbitkan oleh UNESCO menyebutkan bahwa perhatian pelestarian telah berubah dari monumen ke orang dan kawasan. Satu monumen pun jika itu penting dapat kelola pelestariannya dalam batasan sebuah kawasan. Ikaputra, staf pengajar Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM, mengusulkan bahwa batasan untuk kawasan dapat terdiri dari satu situs atau lebih, sehingga satu situs pun dapat dikelola dalam paradigma pengelolaan kawasan pelestarian.


Antara Impian dan Kenyataan

Raut kecewa tampak jelas di wajah M. Natsier.  Segala paparan tentang pelestarian pusaka yang berorientasi pada kawasan lewat begitu saja setelah dia mengetahui bahwa rombongan Panja UU tentang Cagar Budaya DPR RI dan pejabat Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kemenbudpar RI hanya mengunjungi Masjid Gede Mataram. Mereka pun tak beranjak jauh dari serambi masjid hingga pertemuan usai. Padahal, ada banyak potensi pusaka teraga dan tak teraga di Kotagede yang penting dan dapat dijadikan kasus pembelajaran bagi RUU. Masih kuat di ingatan Natsier semalam, ketika uji publik di hotel mewah yang jauh dari gambaran situs di lapangan yang rumit, tim Panja menggaung-gaungkan keunggulan pendekatan yang tak lagi object-oriented, menjadi site-oriented yang menuju pada pelestarian kawasan. Namun, ketika hadir di lapangan, semangat itu tak tampak. Diskusi pun hanya melibatkan takmir masjid. Padahal, situs Masjid Gede Mataram Kotagede merupakan bagian dari satu kompleks situs bersama makam kerajaan yang dikelola oleh abdi dalem dari dua kerajaan yang berbeda, yakni Kasultanan Ngayogyakarta Handiningrat dan Kasunanan Surakarta sejak makam itu ada di penghujung abad XVI M. Masjid sendiri baru dikelola oleh takmir saat ini, yang berasal dari masyarakat (bukan abdi dalem), sejak tahun 2004/2005 usai pemugaran yang dipimpin oleh Dinas Kebudayaan DIY.

Memang dalam pembicaraan di serambi yang teduh itu sempat dibahas bagaimana takmir masjid mampu mengelola situs tersebut agar tetap hidup dan lestari. Ketika mengetahui bahwa takmir berada di bawah satu yayasan, diskusi pun bersambung. Bahkan, muncul penilaian  bahwa Kotagede tak akan bisa dikelola pelestariannya dengan baik jika hanya bergantung pada satu yayasan saja. Padahal, agen pelestarian pusaka dan cagar budaya di Kotagede sangat beragam, saling terkait satu sama lain dalam jalinan sistem yang kompleks. Sebagian besar di dalamnya adalah masyarakat sendiri yang berperan melestarikan pusaka yang dimilikinya melalui kegiatan dan pekerjaannya masing-masing, mulai dari perajin perak, perajin makanan tradisional, abdi dalem, kusir andong, guru madrasah Muhammadiyah, hingga kelompok warga yang siap memandu pengunjung untuk berkeliling kawasan pusaka tersebut. Namun, potensi luar biasa itu tak terbahas. Justru, selain untuk formalitas sambutan acara, waktu yang terlalu singkat untuk sebuah diskusi pelestarian di lapangan itu lebih banyak diisi dengan paparan tim BP3 Yogyakarta tentang hasil pemugaran kompleks Masjid Gede Mataram Kotagede. “Ah, lagi-lagi hanya fisik yang dijadikan perhatian utama,” keluh M. Natsier, warga Kampung Pekaten, Prenggan, Kotagede yang giat memandu ratusan kunjungan dan jelajah wisata, kerja, dan akademis bertajuk pusaka di Kotagede bersama tim Yayasan Kanthil Kotagede yang didirikannya bersama 9 warga Kotagede lainnya pada tanggal 31 Desember 1999 itu.

Rasa pesimistis Natsier terhadap dampak UU tentang Cagar Budaya ini bagi masyarakat luas nanti semakin menguat ketika terjadi diskusi tentang pengelolaan insentif bagi pemilik cagar budaya. Dinyatakan oleh tim Panja bahwa UU ini hanya akan mengakomodasi cagar budaya yang telah terdaftar, lain tidak. Padahal, di DIY, hingga tahun 2010 ini baru ada 56 situs cagar budaya yang telah mendapatkan sertifikasi cagar budaya tingkat nasional dari menteri. Ratusan lainnya belum mendapatkan sertifikasi, baik di tingkat daerah, apalagi nasional. Nasib pusaka yang sebagian besar dimiliki oleh masyarakat itu menjadi semakin tidak jelas menurut Natsier karena ternyata perhatian yang diarahkan dari UU Cagar Budaya ini tidak berbeda dari UU sebelumnya (UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya). Kehadiran tim panja yang hanya mengunjungi situs adi pusaka (high culture heritage), seperti Masjid Gede Mataram, candi, dan taman istana, menjadi penanda bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan, tim ini melupakan keberadaan pusaka rakyat (folk heritage), yang di atas kertas konon mendapatkan perhatian khusus.

Keluhan Natsier yang banyak bergiat mendokumentasikan Kotagede dengan beragam media, baik yang dilakukannya secara mandiri maupun bersama media massa dan media kreatif lainnya (film, sinetron, iklan), terhadap ketimpangan yang terjadi jauh dari angan di atas kertas itu juga dirasakan oleh para pakar dan pemerhati pelestarian pusaka atau cagar budaya. Setyanto Santosa, Dewan Pimpinan BPPI, dalam surat yang ditujukan kepada Komisi III DPD RI mendorong agar RUU tentang Cagar Budaya dapat dengan tegas mengakui dan melindungi pusaka rakyat. Masyarakat tradisional Nusantara sangat kaya dengan pusaka rakyat yang sangat bernilai sebagai kekayaan sejarah dan budaya. Pusaka rakyat ini terserak di berbagai pelosok nusantara, baik di perdesaan maupun perkotaan. Namun, banyak di antaranya yang tidak mendapatkan perhatian dan perlu segera mendapatkan perlindungan. Memang anggaran belanja pemerintah sangat terbatas, baik di pusat maupun di daerah, tetapi pemerintah dapat bertindak sebagai fasilitator yang mampu memberikan perhatian, bimbingan, dan bantuannya untuk menghubungkan para pengelola dan pelestari pusaka rakyat dengan beragam sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pelestarian pusaka.

Dalam catatannya untuk Panja UU Cagar Budaya, Sita Adishakti juga menyoroti tentang timpangnya kesetaraan penghargaan bagi para pelaku pelestarian pusaka atau cagar budaya. Telah disebutkan adanya penghargaan atau kompensasi bagi pemilik yang telah melakukan kewajiban (pasal 13), penemu, dan setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya (pasal 17). Namun, belum jelas apakah hal yang terakhir itu mencakup penghargaan yang setara untuk pengelola (Bab IV), pelindung (Bab VII), pengembang (Bab VII), dan pemanfaat cagar budaya (Bab VIII). Sementara, dalam hal pemidanaan, belum ada kesetaraan. Sanksi dan ancaman pidana hanya tertuju kepada masyarakat, sedangkan aparat atau lembaga birokrasi pemerintah pusat dan daerah tidak secara khusus dijelaskan dapat dikenai sanksi jika melakukan pelanggaran. Masih lekat di ingatan, kasus Pesanggrahan Ambarukmo di Yogyakarta yang harus dibongkar sebagian untuk kepentingan pembangunan Ambarukmo Plaza pada tahun 2004 – 2005. Kasus pembangunan Pusat Informasi Majapahit di Jawa Timur yang menyeruak ke khalayak di awal tahun 2009 juga menjadi pembelajaran besar. Kedua kasus di atas sangat dekat hubungannya dengan lembaga Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) di kedua daerah tersebut, tapi tak ada sanksi khusus yang ditimpakan baik kepada lembaga maupun perseorangan. Kompleks masjid dan makam di Kotagede yang menjadi tempat pertemuan siang itu pun juga merupakan contoh nyata kasus pelanggaran pelestarian cagar budaya. Proses pemugaran yang kala itu (2002 – 2005) dipimpin oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DIY telah dilakukan tanpa mematuhi kaidah arkeologis. Akibatnya, banyak bagian asli bangunan-bangunan di kompleks ini, baik yang berbahan kayu, bata, maupun batu putih, yang rusak atau hilang tak bisa dilacak lagi jejaknya. Polesan-polesan baru pun muncul menggantikan beragam artefak dan ornamen berusia 400 tahun, yang dalam kaidah pemugaran hal itu seharusnya tidak bisa dibenarkan. Tak ada tanggapan resmi dari BP3 Yogyakarta yang bertindak sebagai pengawas proyek tentang kejadian tersebut.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah partisipasi masyarakat. Kotagede menjadi contoh besar bagaimana masyarakat setempat dan jaringan masyarakat sipil bergerak bersama untuk melestarikan pusaka atau cagar budaya. Pascagempa yang melanda Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 2006, tak ada lembaga pemerintah yang turun langsung melakukan pendataan dan perbaikan rumah-rumah tradisional berusia ratusan tahun di Kotagede yang merupakan pusaka rakyat. Upaya itu justru dilakukan oleh jaringan masyarakat setempat bersama akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. Lembaga pemerintah yang berwenang di urusan pelestarian cagar budaya sekali lagi hanya menaruh perhatian pada penanganan situs-situs adi pusaka, seperti masjid dan makam kerajaan. Situasi seperti itu yang dikhawatirkan oleh Natsier dapat kembali terjadi jika RUU tentang Cagar Budaya ini tak cukup mendalam dipersiapkan isi materinya sesuai kompleksitas yang terjadi di lapangan.

Upaya-upaya untuk melestarikan pusaka ini pun ke depan mendapatkan tantangan berat jika RUU tentang Cagar Budaya ini tetap disahkan tanpa perubahan. Ranah ini tentu saja akan sangat terkait dengan isu ekonomi dan komersial. Sita Adishakti mencatat, RUU ini di awal bagiannya seolah mencoba menghindari hal-hal yang terkait dengan kegiatan komersial pada cagar budaya. Tujuan pemanfaatan dan penelitiannya lebih pada kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, sosial, kebudayaan, dan pariwisata. Namun, menjadi tidak konsisten, ketika pada bagian akhir muncul hal-hal yang terkait dengan peningkatan pendapat masyarakat (pasal 56) dan pemanfaatan cagar budaya secara komersial untuk kepentingan pemeliharaan (pasal 61). RUU ini harus segera dapat menegaskan dirinya, seusai dengan semangat paradigma baru pelestarian yang diusungnya, pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentu saja hal itu harus dilakukan dengan langkah yang sesuai dengan aturan dan tidak merugikan kelestarian cagar budaya itu sendiri. Paling tidak, bangsa ini telah memiliki banyak pengalaman di ranah tersebut, antara lain dari kasus pengelolaan kawasan pusaka Candi Borobudur yang justru tidak menjadikan monumen dan kawasan itu makin bernilai secara budaya, tetapi makin menjerumuskannya ke ketidakaturan praktik komersial yang pragmatis. Sayangnya, dalam uji publik akhir pekan lalu tak satu pun jajaran direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko yang hadir.

Pelestarian yang Mencerahkan Peradaban

Pelestarian nilai-nilai budaya yang diwariskan sebagai pusaka dari generasi terdahulu menjadi penting sebagai media belajar yang tak pernah kering bagi peradaban umat manusia untuk bisa hidup serasi dengan lingkungannya. Namun, sayangnya, praktik pelestarian di Indonesia, baik untuk pusaka budaya maupun pusaka alam lebih sering diwarnai dengan konflik kepentingan. Sebabnya, pusaka pada masa kapan saja akan memiliki sifat sebagai sumber daya, yang dalam paham pembangunan, sumber daya dapat dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan peradaban. Sayangnya, lagi, pembangunan peradaban di negara ini belum berorientasi penuh pada pembangunan karakter manusia Indonesia yang utuh. Titik perhatian pembangunan masih banyak berkutat di ranah fisik, sehingga eksploitasi sumber daya pusaka alam dan budaya nusantara banyak yang terkuras habis atau tak jelas kebermanfaatannya bagi khalayak.

Budayawan dan pelaku pelestarian pusaka di Indonesia sudah sejak lama mendesak pemerintah untuk dapat memberikan perhatian yang utuh pada upaya pelestarian pusaka Indonesia, yang meliputi pusaka alam, budaya, dan saujana. Jadi, dalam pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan yang akan disahkan dan berlaku positif bagi seluruh warga negara Republik Indonesia dan warga negara lain yang diatur di dalamnya dapat mengatur baik aspek pusaka teraga (tangible heritage) maupun pusaka tak teraga (intangible heritage). Sebagai prasyarat untuk dapat menerapkan upaya pengelolaan yang baik dan tepat guna, maka perlu ada pemahaman yang utuh pula pada aspek kebudayaan. Namun, sayangnya, dalam RUU tentang Cagar Budaya yang ditargetkan dapat disahkan minggu depan ini, aspek kebudayaan tidak ada. Bahkan, aspek spiritual dan ideologis yang masih melandasi sebagian besar pusaka nusantara tidak banyak mendapatkan tempat. RUU ini masih tetap tak jauh beda dengan pendahulunya yang disahkan pada tahun 1992 lalu, berkutat di ranah fisik, cagar budaya teraga, terutama bangunan, benda bergerak, dan ruang fisik suatu kawasan terbangun.

Dalam uji publik terakhir di Yogyakarta kemarin Jumat (01/10/2010), Ketua Panja UU Cagar Budaya Heri Akhmadi menjanjikan bahwa jika memang masih ada banyak masukan, tenggat waktu bahwa minggu depan RUU ini harus dapat disahkan, dapat diundur. Pertemuan yang tak cukup efektif dalam nuansa yang serba terburu-buru dalam uji publik yang berlangsung pukul 16.00 – 18.00 itu pun menyepakati bahwa tim Panja akan datang kembali ke Yogyakarta untuk melakukan uji publik lanjutan. Dalam minggu ini, disepakati pada hari Selasa (05/10/2010) pihak Universitas Gadjah Mada telah diminta untuk mengelola pertemuan para pihak di Yogyakarta untuk merangkum segala masukan materi untuk RUU tentang Cagar Budaya. Minggu depan, seluruh masukan yang akan dirangkum tersebut akan disampaikan kepada tim Panja RUU Cagar Budaya. Harapannya, dengan tambahan waktu seminggu ini, RUU Cagar Budaya akan mendapatkan masukan yang lebih baik dan komprehensif dari para pakar, budayawan, dan praktisi pelestarian, sehingga akan muncul UU yang benar-benar siap dan layak digunakan untuk mengatur pengelolaan dan pelestarian potensi pusaka di Indonesia. Dalam waktu yang sangat singkat ini, nasib kelestarian beragam pusaka nusantara dalam beberapa puluh tahun ke depan akan sangat tergantung dengan proses yang belum tuntas ini. Para pakar tak ingin terburu-buru mengingat begitu penting dan strategisnya peraturan ini akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Sementara, tim Panja RUU Cagar Budaya dan pemerintah berharap RUU ini dapat segera disahkan sebelum usai masa sidang di akhir bulan Oktober 2010 ini. Pertaruhan besar bagi kelestarian pusaka kita.

***

Jarum jam pun belum menunjuk pada pukul satu siang. Namun, rombongan telah bersiap undur diri. Sejenak foto bersama dilakukan di depan serambi masjid dan di depan gapura utama di ujung jalan Dondongan. Tepat pukul satu siang, seluruh rombongan dari pusat pemerintahan republik ini telah berlalu meninggalkan M. Natsier yang masih termangu menatap jalan kosong di depannya. Sambil berjalan menuju sepeda tua yang diparkirknya di dekat warung di samping bangsal, seorang warga mengajaknya berbincang sejenak. Biasanya mereka hanya tahu bahwa kebanyakan orang yang berkunjung ke Kotagede adalah tamu yang akan dipandu Natsier. Namun, kali ini mereka tahu jika yang datang tadi adalah pejabat, walaupun mereka tak tahu bahwa bukan Natsier-lah yang mengelola kunjungan tadi. “Dikunjungi pejabat memang, tapi justru sepi, tak ada orang yang boleh parkir di sini,” keluh seorang warga yang membuka usaha parkir mobil dan sepeda motor di Dondongan, “Bukannya dapat berkah, malah rugi.” Hmm, Natsier pun hanya tersenyum simpul. Merasa tak enak karena akan dikira dialah yang merancang acara tadi, ia pun segera beranjak pamit sambil membawa sepeda tuanya. Semoga keluhan tetangganya itu tak akan menjadi cermin pengelolaan pusaka dan dampaknya bagi masyarakat di masa depan.

Elanto Wijoyono

Pemerhati pelestarian pusaka, tinggal dan belajar di Yogyakarta

—-

Lampiran:

  1. 23-09-2010 Bahan RUU CB Uji Publik Hasil Panja
  2. Presentasi Uji Publik RUU tentang Cagar Budaya
  3. SK_BCB_MENTERI_20100128

One thought on “Kejar Tayang RUU Cagar Budaya

  1. mawi wijna

    pejabat berkunjung ke lapangan itu hanya sebuah formalitas!

    rancangan undang-undang, walau sudah disahkan jadi undang-undang tetap saja bakal ada celahnya. Yah, tahu sendiri lah bagaimana perundangan-undangan di negara kita.

    Tentang cagar budaya itu sendiri, kalau menurut saya, jangan pernah mengandalkan pemerintah. Perlindungan, Pemeliharaan, dan Pemanfaataan cagar budaya itu lebih efektif jika dilakukan oleh warga.

    Itu pun jika warga masih sadar akan eksistensi suatu benda cagar budaya…

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s