Aparatlah yang Harus Dididik!

Langkah Taktis Mengatasi Carut-Marut Pengelolaan Pusaka 1)

What about Cultural Heritage?

Senisono mungkin bisa menjadi penanda. Pemugaran dan pengambilalihan gedung yang pada masa Belanda merupakan Societeit de Vereeniging oleh Sekretariat Negara pada awal tahun 1990an itu menjadi pemicu awal pergerakan pelestarian pusaka (heritage) oleh kalangan terpelajar formal Yogyakarta. Aksi keprihatinan atas proses teknis yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya atas gedung yang setelah masa pendudukan Jepang berganti nama menjadi Balai Mataram, dan sempat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada November 1945, itu antara lain yang kemudian melahirkan Yogyakarta Heritage Society. Mungkin, selain oleh karena praktik itu adalah “pesanan” pusat, tak ada banyak hal yang bisa dilakukan saat itu dengan belum adanya peraturan khusus untuk perlindungan benda cagar budaya, selain Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 ) tinggalan pemerintahan Hindia Belanda. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Yogyakarta mengaku sudah memberikan masukan teknis terhadap renovasi yang berlangsung, tetapi dimentahkan dalam penerapannya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pun tidak cukup mampu “menggigit” ketika terjadi perusakan situs Ratu Boko pada pertengahan dekade itu juga. Atas dasar kepentingan pemasangan sambungan kabel telekomunikasi, jalan yang diduga kuat merupakan jalan asli menuju kompleks yang hampir berusia seribu tahun itupun dibongkar. Pihak SPSP Yogyakarta pun sebenarnya hadir dalam pelaksanaan proyek. Namun, pihak pengelola proyek tetap tidak bersedia mengembalikannya ke kondisi semula karena alasan teknis pemasangan sambungan kabel telekomunikasi yang tidak dapat diubah lagi (Prihantoro, 1998).

Melewati peralihan millennium, praktik-praktik tak cerdas itu tetap berlangsung; legal dan formal. Lepas dari hiruk pikuk tuntutan terhadap warga yang merusak benteng kraton di wilayah Wijilan – Musikanan, Yogyakarta serta pencurian kepala arca Nandi (dipenggal) di sekitar Candi Miri, Prambanan, Sleman pada tahun 2002, Pemerintah Kota Yogyakarta pun balik menuai protes. Proyek tamanisasi di beberapa ruas bulevard kawasan Kotabaru dan di kawasan nol kilometer dalam wujud pot-pot raksasa dipandang oleh para aktivis pelestari cagar budaya tak sesuai dengan prinsip desain taman kota yang tepat guna dan filosofi Kota Yogyakarta. Terlebih lagi, kedua proyek itu dibangun di kawasan pusaka budaya Kota Yogyakarta. Pemerintah kota dianggap tak terbuka dalam hal perencanaan dan perancangan ruang publik kota yang mencakup ruang pusaka yang memiliki nilai ilmiah dan kebudayaan yang harus mendapatkan perlakuan khusus. Sementara, dari jauh terdengar riuh rendah kasus penggalian situs Batutulis di Bogor yang muncul dari inisiatif pribadi Menteri Agama saat itu.

Namun, mungkin kasus pembongkaran sebagian bangunan Pesanggrahan Ambarukmo pada tahun 2005 adalah yang paling santer didiskusikan di Yogyakarta. Atas izin sultan yang bertahta, gandhog tengen dari kompleks rumah peristirahatan Kasultanan Yogyakarta yang menjadi saksi bisu wafatnya Sri Sultan Hamengku Buwono VII pada tahun 1921 itu pun beralih fungsi menjadi terowongan mobil keluar dari ruang parkir bawah tanah Hypermall Ambarukmo Plaza. Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta kala itu tiba-tiba saja mengizinkan proyek itu dilangsungkan, bertolak belakang dengan pendirian para staf ahli di lembaga tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tak banyak komentar, selain bahwa pembangunan itu sudah atas izin pemiliknya. Tanggal 26 Maret 2007, setelah semuanya “usai”, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia No. PM. 25/PW.007/MKP/2007 barulah terbit, yang menetapkan 28 situs cagar budaya di Yogyakarta. Pesanggrahan Ambarukmo adalah salah satunya.

Tahun 2005 pun juga menjadi penanda musnahnya tembok bata berusia 400 tahun yang mengelilingi kompleks Masjid Mataram dan makam kerajaan di Kotagede, Yogyakarta. Proses yang berlangsung sejak dua tahun sebelumnya telah terlebih dahulu menggantikan material penyusun masjid di pusat ibukota Mataram Islam di akhir abad XVI M itu dengan material baru. Adalah Dinas Kebudayaan Provinsi D.I. Yogyakarta yang duwe gawe. Memang itu tugas lembaga tersebut. Namun, penerapannya dilakukan tanpa mematuhi prinsip-prinsip pemugaran yang sewajibnya dilakukan oleh lembaga yang berwenang. BP3 Yogyakarta tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi di media massa mengenai proses salah kaprah yang berlangsung. Hasilnya, beragam bentukan imitasilah yang saat ini menghiasi sudut-sudut kompleks cagar budaya yang secara legal formal juga baru tersertifikasi di tingkat menteri pada tahun 2007 pula.

Sejak tahun 2005 pun para aktivis pelestari pusaka (heritage) di Yogyakarta pun masih ketar-ketir bilamana proyek pembangunan kompleks parkir bawah tanah di bawah Alun-Alun Utara Kraton Yogyakarta jadi digerakkan. Medio 2005 lalu penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Direktur Utama PT Duta Anggada Hartadi Angkosubroto sebagai investor pun telah dilakukan. Paket pengembangan kawasan Malioboro yang dimulai dari sub kawasan Stasiun Tugu pun sudah diresmikan pada pertengahan 2007 lalu. Sementara, peraturan daerah mengenai tata ruang untuk Yogyakarta tak kunjung selesai. Pun Peraturan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya belum cukup rinci mengatur pelaksanaannya, juga sanksi bagi pelanggarannya.

Sementara, tak jauh dari Yogyakarta, gesekan kepentingan di kawasan subur, yang terletak di antara tujuh gunung, bernama Borobudur itu masih tak kunjung selesai. Kesalahan tata guna lahan yang terjadi, jika merujuk pada masterplan yang disusun oleh Japan International Cooperation Agency – JICA (1979) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya, harus dibayar mahal (Soeroso, 2007). Terjadi degradasi fungsinya sebagai laboratorium arkeologi menuju wujud mesin penghasil dollar alias ATM raksasa; begitulah persepsi yang selalu disampaikan oleh Jack Priyana, aktivitis pelestarian pusaka warga Borobudur. Konflik antar pemegang otoritas (Balai Konservasi Candi Borobudur, PT Taman Wisata Candi Borobudur-Prambanan-Ratu Boko, dan Pemerintah Kabupaten Magelang) menjadikan upaya pelestarian tak mampu optimal. Peran masyarakat lokal pun dinafikkan, sehingga potensi desa sekitarnya semakin tertinggalkan. Sebagian besar dari mereka pun hidup sebagai pedagang di taman wisata, 3.156 orang jumlahnya, yang dapat mencapai sekitar 7.500 orang di puncak musim liburan (ibid.). Kebanyakan penduduk lokal tak lagi menganggap Borobudur sebagai pusaka yang layak dihormati selain sebagai tempat pencetak uang. Setali tiga uang dengan pelancong yang datang, selain pengalaman merogoh wujud mitos tak berdasar tentang Kuntobimo, berfoto, dan belanja, tak banyak pengetahuan kebudayaan bernilai yang mampu mereka bawa pulang.

***

Forum Diskusi Ilmiah Arkeologi XX yang berlangsung di Yogyakarta pada tahun 2005 lalu secara tegas sudah menerakan bahwa sejumlah situs pusaka di Indonesia terancam kelestariannya karena kepentingan investasi. Harus diakui pula bahwa salah satu penyebab utamanya adalah para arkeolog (terutama yang bekerja di lembaga negara) masih bekerja sebatas melaksanakan tugas dan untuk kepentingan negara. Tentu saja, berbagai upaya pelestarian pusaka budaya itu menjadi tak bisa optimal dilakukan dan tak jarang justru kalah kualitas dengan upaya pelestarian yang muncul dari inisiatif masyarakat.

Fahmi Prihantoro (1997) menuliskan bahwa pemerintah jelas memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur dan mengoordinasikan pengelolaan pusaka cagar budaya, terutama karena memiliki landasan hukum dan dana dalam pelaksanaannya. Pemerintah pun juga berwenang mengatur sektor akademisi dan sektor ekonomi agar mematuhi prinsip-prinsip pelestarian dengan menetapkan perangkat hukum. Namun, justru seringkali terjadi penurunan kualitas dan kemusnahan pusaka cagar budaya akibat kebijakan pemerintah sendiri. Hal itu meliputi akibat langsung oleh kegiatan pemerintah dengan munculnya izin proyek tertentu, akibat dari salah kelola dalam pelaksanaan proyek pemerintah, atau akibat berantai dari aktivitas swasta yang dipicu dari kegiatan langsung proyek pemerintah, hingga akibat berantai yang lebih tinggi intensitasnya sebagai akibat dari proses pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.

Upaya pelestarian kawasan pusaka tidak dapat mengabaikan masyarakat lokal. Tanpa peran mereka, manajemen itu tidaklah berguna. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan potensi kawasan pusaka tanpa didasari oleh pengetahuan tentang esensi manajemen pusaka jelas bukan hal yang dapat berdampak baik. Mereka haruslah mengerti mengenai prinsip-prinsip pelestarian, sehingga menjadikan pengelolaan pusaka itu dapat berjalan efektif. Namun, bagaimana mungkin itu dapat berlangsung jika aparat negara yang seharusnya menjadi teladan justru mewujud sebagai “penyamunnya”? Celakanya (apakah masih relevan ini disebut celaka?), justru banyak kelompok masyarakat yang mampu menerapkan pembangunan berwawasan pelestarian pusaka alam dan budaya secara konsisten di daerahnya. Jelas, hal itu dikarenakan mereka harus hidup di tengah potensi itu yang jika hilang maka mereka pun akan kehilangan penghidupan dan kehidupannya, sehingga secara sadar mereka harus mengelolanya dengan cerdas dan bijak. Jadi, tampak berbeda dengan upaya pengelolaan berdalih pembangunan berwawasan pelestarian yang terbalut motif baju kedinasan yang jauh dari idealisme yang mereka gembar-gemborkan saat mengenyam pendidikan tinggi di bangku kuliah.

***

Mungkin, inilah muara dari proses pendidikan bangsa Indonesia yang salah kelola dalam beberapa puluh tahun terakhir. Primadi Tabrani (2000) menyebutnya sebagai krisis pendidikan, yang menjadikan kalangan terdidik kita  kurang mampu mengintegrasikan segala hal yang dipelajarinya atau telah dimilikinya. Kemampuan berpikir logisnya sangat sektoral, sehingga dalam masalah yang lebih kompleks yang melibatkan lebih banyak disiplin maka ia akan kesulitan untuk mampu berpikir logis.

Hal ini pula yang menjadi perhatian Profesor Wuryadi, ketika hadir dalam lokakarya Pendidikan Pusaka untuk Guru Sekolah Dasar yang digelar Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) pada awal November lalu di Yogyakarta. Perguruan tinggi, dan juga tingkat sekolah sebelumnya, masih berorientasi pada pembelajaran, bukan pendidikan. Dalam pembelajaran, yang dimerdekakan adalah pikiran. Sementara, dalam pendidikan, yang dimerdekakan adalah nurani. Pendidikan barat banyak menggunakan pendekatan berbasis pikiran dan penginderaan. Pendidikan timur cenderung menggunakan perasaan dan kepercayaan. Sayangnya, dua hal itu belum mampu dipadukan, sehingga kesan pendidikan saat ini belum utuh. Padahal, metode itu sudah diterapkan di dunia pendidikan Indonesia di awal masa pergerakan. Taman Siswa menekankan pendidikan anti penjajahan untuk merdeka, yakni merdeka batin dan nurani, serta pikirannya. Pergerakan Muhammadiyah pun juga menekankan pada pemerdekaan nurani, kemudian baru menuju pada pendidikan intelektual. Pondok-pondok pesantren menerapkannya antara lain dengan menekankan hal yang dilakukan (something to do), seperti melakukan sholat, agar hati santri dapat merasakan. Dan, setelah terjalani barulah pada akhirnya dipahamkan mengapa harus sholat dan sebagainya. Menariknya, metode seperti inilah yang dalam beberapa kurun waktu terakhir ini banyak digunakan oleh kelompok masyarakat dan aktivis sosial, belajar menanggulangi masalah secara langsung dengan melakukan (to do) upaya penanggulangan itu. Ada upaya untuk melakukan (doing something) yang kemudian melibatkan sasaran yang dibidik. Masyarakat kita telah mampu mendayakan kemampuan itu. Pertanyaan akan tertuju pada lembaga pelestarian berbasis birokrasi di Indonesia, apakah keberdayaan seperti itu telah mampu mereka wujudkan pula?

Apresiasi tidak akan muncul utuh jika hanya diterakan dalam wujud pengetahuan dalam pembelajaran. Padahal, apresiasi adalah modal bagi pelestarian seterusnya ke depan. Tanpa pendidikan, pelestarian itu akan berhenti. Kaitannya dengan berbagai kasus ini, menjadi pertanyaan, apakah keberadaan lembaga pelestarian pemerintah, bahwa bidang kebudayaan menjadi satu dengan bidang kepariwisataan, yang penerapannya banyak berorientasi pada aras industri, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi? Apakah akan lebih tepat guna jika bidang kebudayaan itu dikelola dalam satu wadah yang sama dengan bidang pendidikan?

Ah.. tulisan panjang lebar ini hanya aku sampaikan untuk menegaskan bahwa tuntutan kepatuhan terhadap perangkat hukum harus seimbang diterapkan, baik pada masyarakat/warga negara maupun pada aparat pemegang mandatnya. Masyarakat sudah terlalu banyak dituntut untuk sadar terhadap kepatuhan itu, yang memang tetap terus akan dilakukan. Namun, sekarang sudah saatnya pula untuk memberikan cermin pada aparat negara bahwa merekalah yang perlu untuk diajar dan dididik!

***

1) sebagai tanggapan keprihatinan terhadap praktik tak bijak pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di kawasan situs Trowulan, Jawa Timur, yang disponsori oleh pemerintah pusat.

Daftar Bacaan

Prihantoro, Fahmi. 1998. Konflik Sektoral dalam Usaha Pelestarian dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan penelitian. Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Soeroso, Amiluhur. 2007. Penilaian Kawasan Pusaka Borobudur dalam Kerangka Perspektif Multiatribut Ekonomi Lingkungan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Manajemen Ekowisata. Disertasi dalam Ilmu Lingkungan pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tabrani, Primadi. 2000. Proses Kreasi, Apreasiasi, Belajar. Bandung: Penerbit ITB.

10 thoughts on “Aparatlah yang Harus Dididik!

  1. jaim

    wah2…

    mas joyo rajin menulis yo…

    aku kadang iri e…

    mau nulis tapi kliatane g bakat…

    berjuang terus dan semangat yo mas joyo!!!

    Reply
  2. Pingback: Malioboro dan Kisah Pagar Setengah Milyar | Elanto Wijoyono

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s