Omong Kosong Kemanusiaan, Omong Kosong Kebangsaan

Saya berkata mensitir Gandhi, Gandhi berkata, “My nasionalism is humanity.”
Pidato Presiden Soekarno (1 Juni 1945)

Richard Hermans, Direktur Erfgoed Nederland atau The Netherlands Institute for Heritage, pun beranjak keluar. “Perlu jeda sejenak”, sebuah ungkapan yang kemudian baru dimengerti oleh rekan-rekan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia bahwa dia ingin merokok. Walaupun rapat yang mendiskusikan rencana pengembangan pendidikan heritase pekan lalu itu diadakan di sebuah ruangan semi terbuka, tapi dengan santun dia mohon izin sejenak keluar untuk merokok. Tentu saja para perokok lain yang sedari tadi gelisah menahan candu nikotinnya pun turut bergegas menyusulnya. Juga ketika makan malam berlangsung, tradisi membiasakan warga Belanda untuk menikmati cerutu atau rokok dan kopi usai makan besar. Dengan santun, mereka pun mohon izin sejenak meninggalkan meja untuk merokok. Hanya sekali mereka minta izin, dan cukup singkat saja, di sela forum diskusi yang berlangsung seharian.

rokokrokokrokok

Awal pekan ini, sebuah diskusi yang diadakan sebuah majalah seni rupa diadakan di Bentara Budaya Yogyakarta (BBY). Cukup ramai, dihadiri oleh puluhan perupa, akademisi, dan mahasiswa. Tentu saja karena membahas tema hubungan antara perupa dan kurator. Belum menginjak tengah acara, Yuswantoro Adi, seorang perupa kawakan yang saat itu menjadi salah satu pembicara, mulai menyalakan dan menghisap rokok. Tak ayal, sekaan dikomando, kepulan-kepulan asap dari sela-sela peserta diskusi yang notabene para “junior”nya pun mulai menyusul bermunculan di ruang tertutup dan ber-AC itu. Tak hanya sekali putaran, tetapi seterusnya hingga forum usai yang berlangsung selama tiga jam malam itu. Tidak tahu, mungkin lupa atas anjuran tidak merokok oleh pengelola BBY pada awal acara.

Aichi EXPO 2005, pandangan tertarik memperhatikan salah satu sudut halaman yang luas nan bersih dalam arena Expo internasional tak jauh dari Nagoya, Jepang itu. Sekedar bak sampah. Namun, tak hanya satu, ada sebelas tempat sampah untuk jenis sampah yang berbeda. Ah, mungkin saja itu hanya muncul di arena pameran. Bisa jadi. Namun, sudah menjadi pemandangan umum di Jepang, paling tidak selalu ada tiga atau empat bak untuk menampung sampah dengan jenis sampah yang berbeda. Sampah di sana biasanya dipisahkan dalam kantong tersendiri; jenis bisa dibakar, tidak bisa dibakar, plastik, dan kaleng. Tak hanya tempatnya, jadwal pengumpulannya pun sudah demikian teratur. Sedemikian tertibnya, sebuah artikel di Harian Kompas pernah mengisahkan bingungnya seorang profesor Jepang saat akan membuang sampah di Jakarta, ketika dia hanya menjumpai satu wadah untuk menampung semua sampah.

Recycle bins at Aichi Expo (Pic. Green Map, 2005) Bak Sampah di ITB (2006)

Kampus Institut Teknologi Bandung pun memiliki maksud yang sama untuk mengelola sampah. Paling tidak ada dua atau tiga tempat sampah yang berdampingan, diletakkan di seantero sudut kampus, untuk sampah basah dan sampah kering, atau sampah organik dan anorganik. Hanya ada dua kasus yang tampak, kedua bak terisi penuh dengan sampah yang tercampur atau keduanya justru kosong sama sekali. Pemilihan sampah kering dan basah dengan penyediaan bak sampah yang berbeda seperti itu pun sudah diterapkan di beberapa kota di Indonesia. Kita biasa melihatnya dalam wujud bak sampah warna jingga untuk sampah kering dan biru untuk sampah basah. Jika di luar kampus, kasus yang terjadi pada bak sampah bertambah, selain penuh sampah bercampur dan kosong sama sekali dengan sampah menumpuk di sekelilingnya, sering bak sampahnya sendiri yang justru hilang. Sebuah acara jalan-jalan bersama berhadian mobil yang digelar Partai Golongan Karya di Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada awal Maret 2008 lalu pun membuktikan tempat sampah hanya jadi pajangan semata. Kawasan publik dan bersejarah itu ditinggalkan penuh sampah hingga hari berikutnya. Hmm, mengurus acara saja tidak becus, bagaimana bisa bermimpi mengurus negara?

Bangsa santun belajar bersikap

Semenjak sekolah dasar kita cukup sering mendengar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang santun. Memang, dalam satu dekade terakhir ini, kredo itu pun kadang dipertanyakan menyusul banyaknya konflik dan kasus hukum yang menyeruak di tengah masyarakat. Namun, diyakini bahwa penegasan bangsa Indonesia adalah bangsa yang santun masih muncul di sekolah-sekolah saat ini. Dan memang tidak salah, bahwa masyarakat kita memang santun dan ramah, terlepas dari apakah itu memang tulus, kebiasaan, dan atau didasari motif.

Justru kemudian menarik ketika menjumpai warga bangsa dari belahan lain dunia yang juga bersikap santun, bahkan lebih santun dari masyarakat Nusantara. Memang citra “bule” atau orang asing lain di Nusantara umumnya muncul sebagai sosok yang kaku. Faktor komunikasi, beda bahasa, tampaknya menjadi salah satu penyebabnya. Citra itu pun juga dimunculkan kepada mereka di negaranya. Sering muncul dalam berbagai perbincangan bahwa masyarakat barat, atau masyarakat negara maju, begitu individualistis, bahkan oportunis. Namun, pengalaman bergaul dengan warga negara maju yang datang ke Nusantara menunjukkan bahwa sikap santun mereka lebih banyak diwujudkan dalam sikap, tindakan. Orientasi tindakan tersebut memang tampak menuju pada diri mereka sendiri, tetapi disadari atau tidak justru dampaknya kepada orang lain di sekitarnyalah yang sebenarnya menjadi dasar tindakan mereka.

Baik tertib yang berkembang melalui tradisi maupun aturan yang dibangun di negara-negara maju didasarkan untuk membuat sebuah ketertiban sosial. Prinsip dasarnya, jika tidak ingin terganggu maka jangan mengganggu. Pun tradisi menghisap asap tembakau sudah cukup berumur di negeri kincir angin, warganya pun tetap mampu menghargai hak warga lain yang tidak merokok. Kebijakan larangan merokok di tempat umum, bahkan di dalam kafe dan bar, pun menjadi target pemerintah Belanda untuk diterapkan pada pertengahan tahun 2008 ini. Di Eropa, Irlandia menjadi negara pertama yang menerapkan larangan itu pada tahun 2004, disusul rombongan Inggris, Skotlandia, Norwegia, Swedia, Italia, dan Perancis yang mulai menerapkannnya pada 1 Januari 2008 lalu. Kota Shizuoka juga mencatatkan contoh menarik pada tahun 2006 lalu ketika aturan larangan merokok di tempat umum di area pejalan kaki bisa diwujudkan atas permohonan yang diajukan oleh seorang remaja penderita asma.

Berputar 180 derajat di Indonesia, simak keadaan di ruang-ruang publik atau pertemuan warga, rokok bebas mengepul di sela-sela keramahtamahan yang mewarnai suasana. Di semua tingkatan, dari kelompok berpendidikan rendah hingga yang berpendidikan tinggi pun setali tiga uang, di manapun di Indonesia. Diakui atau tidak, para perokok di Indonesia juga potensial menjadi penyampah. Mereka lihat menebar atau menyelipkan abu dan puntung rokok. Coba diperbandingkan dengan Hong Kong. Sejak Januari 2007 terbit aturan larangan merokok di tempat umum, termasuk taman kota, pantai, dan bar. Denda pelanggarannya mencapai maksimal HK$5000 (sekitar Rp 5,5 juta), sedangkan denda buang sampah dan meludah sembarangan, termasuk buang puntung rokok, sebesar HK$1500 (sekitar Rp 1,7 juta). Denda tersebut tak bisa ditawar atau dititipkan kepada aparat. Harus langsung dibayarkan sendiri ke kantor pos terdekat dan jika coba menolak, ancaman cekal keimigrasian bisa dilayangkan.

Keselamatan manusia dan lingkungan pun menjadi alasan utama Uni Eropa untuk bersikap serius pada masalah pengelolaan sampah di benua biru itu. Krisis pengelolaan sampah yang terjadi di Italia hingga bulan ini bahkan mendorong Uni Eropa mengajukan gugatan kepada pemerintah Italia karena dinilai gagal mengelola sampah hingga menggunung dan membusuk. Saking seriusnya dalam urusan sampah karena terkait langsung dengan kesehatan lingkungan dan kehidupan manusia di sekitarnya, Penasihat Dewan Kota Liverpool Marilyn Fielding memberikan pernyataan tegas bahwa siapapun yang membuang sampah sembarangan apapun bentuknya maka akan dimejahijaukan. Penduduk sipil Liverpool pun mengakui bahwa walaupun sebatang korek api bekas, tetap saja itu adalah sampah. Nyata sekali penerapannya, tahun 2004 Pengadilan Negeri Liverpool menjatuhkan denda sebesar 60 Euro dan biaya sidang 75 Euro kepada 25 orang yang tertangkap basah membuang sampah sembarangan, termasuk bekas korek api. Jangan tanya kondisi pengelolaan sampah pribadi hingga sampah lingkungan di Indonesia. Ucapan sinis mengatakan bahwa tempat sampah bagi warga kota di Indonesia adalah kota itu sendiri.

Jepang memberlakukan sistem poin bagi setiap pengemudi kendaraan yang melanggar lalu lintas atau yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika poin tersebut sudah melewati batasan yang ditentukan maka orang itu akan mendapatkan hukuman, mulai dari penghentian dan pencabutan surat izin mengemudi (SIM) dan sebagainya. Hukuman jika mengemudi dalam pengaruh alkohol sangat berat. sekali melanggar maka SIM akan dicabut dan jika sampai mengakibatkan kecelakaan yang merenggut korban jiwa hukumannnya lebih dari 10 tahun penjara. Tidak heran, demi keamanan dan keselamatan manusia Jepang, mendapatkan SIM di jepang tidak mudah dan cukup mahal, sehingga hanya yang benar-benar siap mengemudilah yang akan mendapatkan izin mengemudi.

Memang sederet contoh peristiwa di atas seolah menunjukkan betapa perilaku di negara-negara maju itu begitu ketat dan kaku diatur. Namun, mari kembali coba memahami prinsip dasar penerapan semua hal tersebut bahwa untuk menciptakan ketertiban sosial itu memang harus dimulai dari setiap individu dengan hak dan kewajiban yang sama. Sikap-sikap penghargaan atas hak hidup bagi sesama manusia pun terterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari aspek yang tampak remeh dan kecil sekalipun. Menariknya, sikap-sikap itu pun tetap terbawa pun ketika warga negara maju itu berada di daerah-daerah yang belum mencapai taraf setara, yang kadang dahulu adalah bekas daerah jajahan negaranya.

Saatnya berkaca

Namun, tetap harus diakui bahwa ada sisi lain yang berlangsung, seperti sikap feodal yang merasa sebagai warga negara maju, sehingga harus lebih dihargai. Tindakan seperti meremehkan hukum dan peraturan di negara berkembang atau negara dunia ketiga pun tak ayal sering muncul. Dalam tingkat pergaulan antara negara dan bangsa dunia, negara-negara maju pun sering menempatkan diri sebagai sebuah komunitas yang berkuasa untuk menentukan hidup negara lain yang dianggap belum mampu mencukup hidupnya secara layak. Berbagai sikap dan tindakan disiplin yang berasaskan kemanusiaan itu tadi pun kemudian kurang diperhatikan oleh komunitas negara dunia ketiga ketiga menghadapi arogansi kekuasaan dan anggapan standard ganda pemerintahan negara-negara maju dalam menyikapi isu-isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Komunitas dan kelompok berasas kemanusiaan di banyak negara, termasuk Indonesia, pun kemudian lantang berteriak memrotes. Namun, sayangnya, sikap lantang itu nan idealis itu hanya muncul di ucapan. Tak banyak yang terwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Justru, pada beberapa sisi semakin menunjukkan sikap munafik manusia Indonesia. Mari kita coba berkaca!

Hak hidup, sebagai dasar pemikiran kemanusiaan, banyak didengungkan terutama dalam gerakan lingkungan hidup. Kehidupan akan lestari jika lingkungan lestari. Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup X Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Yogyakarta justru menjadi potret bagaimana geliat idealisme gerakan kemanusiaan berhenti di tataran wacana. Gelaran itu mendapatkan kecama publik atas masalah yang selama ini selalu diremehkan dan tidak penting, yaitu kebiasaan merokok. Sebagian besar peserta pertemuan itu merokok tanpa batasan dan sampah bertebaran. Hirau saja atas hak udara sehat bagi peserta lain yang tak merokok, dan lebih jauh contoh pendidikan yang tidak sehat bagi masyarakat luas. Berjuang menyelamatkan kehidupan atau justru membunuh pelan-pelan? WALHI sebagai simbol ujung tombak perjuangan kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup berlandaskan kemanusiaan dipandang gagal untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, di tataran terkecil sekalipun. Anggapan bahwa WALHI telah “dibajak” industri rokok pun menyeruak.

Peristiwa di atas sebenarnya hanya menjadi puncak dari sebuah gunung es mengenai sikap standard ganda penghargaan manusia Indonesia pada sisi kemanusiaan yang selama ini banyak diperjuangkan. Dalam banyak forum, berbagai ungkapan dan tuntutan idealis soal demokrasi dan kedaulatan menjadi agenda utama berbusa-busa digembar-gemborkan. Namun, justru manusia Indonesia sebenarnya sedang membunuh secara perlahan kemanusiaan yang sedang diperjuangkanitu sendiri. Perjuangan atas hak kemanusiaan pun akhirnya hanya berhenti di atas artikel seminar, wacana diskusi, materi kuliah, obrolan di ujung gang, rapat birokrat, atau teriakan demonstran.

Sikap mental manusia Indonesia ternyata memang lebih egois daripada pandangan kita terhadap individualisme manusia negara maju. Pertanyaannya, apakah sisi komunal manusia Indonesia ternyata hanya muncul di permukaan sebagai hubungan sosial yang semu? Suka tidak suka, manusia Indonesia masih menganut hukum rimba, siapa kuat atau berkuasa maka dia yang menentukan. Semau gue adalah kredo yang disadari atau tidak telah menjadi ideologi nasional. Semau gue pada hal-hal yang (dianggap) kecil nan remeh, yang sebenarnya justru sangat dekat dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang harus diayomi bersama. Tanpa menunggu hasil penelitian pasti mengenai penilaian di atas, contoh nyata sudah bisa dilihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ironisnya, hal ini muncul di semua tingkatan, dari masyarakat kecil hingga masyarakat elit yang berpengaruh.

Coba tanyakan kenapa perokok Indonesia banyak yang bersikap tak peduli dengan orang-orang disekitarnya! Coba tanyakan kenapa penyampah Indonesia dengan ringan melakukan tindakannya itu! Coba tanyakan kenapa penyerobot antre tak mau sabar mengantre! Coba tanyakan kenapa orang Indonesia menyerobot lampu lalu lintas atau melajukan kendaraan bermotor di atas trotoar! Coba tanyakan kenapa orang Indonesia memilih bayar di tempat ketika kena tilang! Coba tanyakan kenapa orang rela Indonesia membayar lebih agar urusan cepat selesai! Coba tanyakan kenapa orang Indonesia menjual makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya! Coba tanyakan kenapa jumlah penonton kecelakaan atau kebakaran begitu melimpah! Coba tanyakan kenapa pemuda dan aparat Indonesia begitu mudah berteriak marah!

Jawaban dari masyarakat kecil tidak akan jauh dari ungkapan bahwa saya atau kami terpaksa melakukannya karena tidak ada pilihan. Masyarakat lain akan menjawab karena saya sibuk, karena saya tidak menemukan tempat yang tepat, saya cuma pingin tahu, saya harus punya pemasukan, saya hanya bisa melakukan itu, saya rasa tidak ada salahnya, saya hanya sedikit kok, saya hanya ikut-ikutan, karena saya biasa melakukannya, hingga karena saya mampu membayar. Jadi, kenapa tidak?…

Semua jawaban tak akan jauh dari orientasi kepada saya. Sila buktikan, sila teliti, tak akan banyak jawaban yang mendasarkan pada keadaan orang lain, memperhatikan orang lain, mengedepankan kepentingan orang lain. Lalu, dimanakah sisi kesantunan manusia Indonesia sebenarnya? Dimanakah sisi kemanusiaan yang umum didengungkan telah mendasari filsafat kehidupan manusia Timur?

Tercabik dari akar, rapuh merekah batang

Disadari atau tidak, diakui atau tidak, perilaku semau gue dengan berbagai alasan, kilah, dan motifnya muncul di semua tingkat masyarakat dan komunitas manusia Indonesia. Pada satu sisi ada rasa ketidakberdayaan ketika seseorang mengaku terpaksa harus melakukan tindakan yang bisa jadi dia sadari hal itu bertentangan atau mengganggu kepentingan atau hajat hidup manusia lainnya. Hal yang bisa jadi menguntungkan bagi dia dan merugikan bagi yang lain. Pada sisi yang lain, ada rasa penguasaan atas wilayah yang dia anggap sebagai wilayah “kekuasaannya”. Walaupun rasa penguasaan atau rasa lebih berdaya itu kadang hanya sesaat, tetapi manusia Indonesia sungguh menikmatinya. Pada beberapa orang, perasaan ini kemudian muncul lebih sebagai upaya mewujudkan keberadaannya kepada masyarakat lain.

Ketidaksantunan bersikap ini muncul mulai dari tataran ketidaktahuan, yang mungkin terjadi karena kurangnya pendidikan, hingga ke tataran ketidakmauan, ketidakhirauan, alias keras kepala. Tanpa pandang bulu, potensi ini terjadi pada semua tingkatan, dari akar rumput sampai pucuk tertinggi.

Memang, jika kita melihat kembali segala aturan yang diterapkan di negara maju, seolah semuanya muncul sebagai wujud dari politik paranoia mereka. Tindakan meminimalisasi risiko yang dipilih itu tidak mau berspekulasi, sehingga pencegahan dilakukan sejak pada hal terkecil dan terdekat dari setiap individu. Sebabnya, disadari jika berbagai masalah kecil itu muncul sebagai akumulasi masalah maka sukar diatasi. Lebih jauh, setiap aturan yang muncul dan dilaksanakan itu mempertimbangkan hak hidup setiap individu, sebagai manusia yang berhak atas lingkungan hidup yang aman dan sehat.

Nah, sejauh mana kita, manusia Indonesia, mampu mengelola hak hidup itu semua? Boleh jadi standard ganda pun tetap terjadi pada negara-negara maju tersebut, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri dan yang terkait dengan perebutan sumberdaya. Namun, ayolah, mari kita kembali berkaca. Pada tingkat manakah sikap dan perilaku manusia Indonesia yang benar-benar mampu menunjukkan sisi kemanusiaannya? Maukah kita mengakui bahwa manusia Indonesia justru lebih egois dan oportunis daripada warga negara maju?

Ketika rapat BPPI pekan lalu itu, kami pun sempat berkelakar tentang sejarah peemrintahan kolonial Belanda di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) bangkrut pada akhir abad XVIII, sehingga pengelolaan tanah jajahan di Oost-Indies diambil alih oleh Kerajaan Belanda melalui pemerintahan Hindia Belanda. Sebabnya yang terutama antara lain korupsi yang menggurita di badan VOC. Kelakarnya, jangan-jangan praktik korupsi itu pun muncul karena para pegawai VOC melihat praktik-praktik oportunis dan korupsi kecil yang banyak terjadi di tingkat akar rumput. Ketika hingga kini bangsa Indonesia tak kunjung maju, tak jarang manusia Indonesia mengeluh dan mempersalahkan kenapa dahulu kita dijajah Belanda, bukan Inggris misalnya. Keluhan konyol. Adakah yang bisa menjamin pun jika Nusantara sepenuhnya dijajah Inggris maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju. Khawatirnya, jangan-jangan justru kesalahan, sehingga bangsa kita hanya jalan di tempat atau bahkan mundur tak teratur itu berpangkal di dalam diri kita sendiri.

Masyarakat kita dalam banyak perbincangan cenderung menyalahkan sistem sebagai pangkal segala permasalahan bangsa. Namun, kalau mau jujur, sistem yang bobrok itu adalah cerminan dari moral semau gue, abai, hirau, dan feodal yang telah terpupuk, terakumulasi, dalam keseharian manusia Indonesia sejak lahir. Manusia Indonesia tak pernah secara serius mendidik diri dan komunitasnya untuk menghargai kehidupan, menghargai hak hidup manusia yang lain. Serius di sini dalam arti berani berkomitmen secara konsisten tanpa menerapkan standard ganda. Namun apa lacur, kita lebih senang dengan buih-buih (baca: bualan) wacana ideologi nan ideal. Budaya omong doang pun pada akhirnya menjadi dasar jiwa kebangsaan yang kosong, ketika sisi-sisi kemanusian yang paling nyata sekalipun tak lagi dianggap, bahkan dibenturkan dengan berbagai dalih dan kilah. Ya, manusia Indonesia pun menelan mentah-mentah kebebasan yang ambigu. Ambiguitas kebebasan yang sudah mengurat akar sejak jadi bangsa jajahan, pascarevolusi, dan mencapai puncaknya pascareformasi, tak lagi mewujud sebagai kebebasan yang bermoral dan bertanggung jawab.

Menyulam kembali perca-perca kemanusiaan Indonesia

Menengok kembali praktik hukum di negara maju yang sering kita anggap berlebihan, menjadi cermin sistem hukum kita di Indonesia. Kadang kita memang jadi begitu muak dengan hukum. Kadang kita memang bermimpi apakah kehidupan kita bisa lebih baik justru ketika hukum positif tidak berlaku di Indonesia. Hmm, jika manusia bisa hidup berdampingan tanpa saling melanggar hak sesama maka hukum tak lagi diperlukan. Namun, apakah ada yang bisa menjamin hal itu bisa nyata terjadi? Bahkan, dengan mental manusia Indonesia yang justru suka mempermainkan hukum apa lagi yang bisa dijamin dari kehidupan berbangsa kita?! Memang pilihan apakah kita akan menerapkan hukum sekaku di negara maju atau tidak, mana yang lebih efektif dan berdampak, itu adalah urusan lain. Hal utama yang pokok adalah bagaimana manusia Indonesia bisa paham bahwa untuk membentangkan lembaran besar yang utuh, harus dimulai dari rajutan-rajutan kecil atau menyulam kembali perca-perca yang terserak. Langkah per langkah dan seterusnya.

Jika bangsa Indonesia sudah mampu menghargai kemanusiaan mulai dari tingkat nyata yang terkecil maka tidak akan tampak lagi kebiasaan perokok yang semau gue mengepulkan asap rokoknya hirau dengan hak udara sehat bagi orang-orang di sekitarnya. Kita tak akan lihat lagi kebiasaan menyampah yang menggerus hak hidup sehat sesama. Kita tak akan lihat lagi praktik saling serobot yang melukai hak atas keberadaan individu lain yang harus pula dihargai. Kita tak akan saksikan kembali upaya suap dan pungli jalanan hingga kantoran yang menggerogoti moral manusia Indonesia. Kita tak akan lihat lagi saling serang baku hantam yang mencoreng hak hidup sesama manusia.

Jangan dulu omong ideologi kebersamaan dan kebangsaan ketika dalam praktik sehari-hari politik individu yang diterapkan adalah demi kepentingan pribadi. Bangsa ini tidak lagi butuh wejangan moral, omong kosong kemanusiaan, omong kosong kebangsaan. Kita perlu sikap, masyarakat perlu teladan.

Dari semua gejolak di atas, sesungguhnya solusinya sangat sederhana. Mari kita tempatkan lagi kemanusiaan tidak hanya dalam wacana, tetapi dalam praktik nyata sebenarnya. Manusia dan masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki modal sosial yang sangat besar dan kuat jika dibandingkan dengan masyarakat negara maju. Masyarakat kita punya modal sosial dari tradisi komunikasi dan tenggang rasa yang akrab. Jika interaksi dan kompromi yang terjadi dari tradisi tersebut bisa dibawa menuju keluaran yang berlandasakan moral, kemanusiaan, dan bertanggung jawab maka pembangunan kebangsaan Indonesia bukan sekedar mimpi lagi.

Kemanusiaan itu tak perlu menunggu hingga kami, mereka, dan kita
Kemanusiaan itu sudah dimulai dari aku dan kamu
Kebangsaan itu dimulai dari penghargaan atas hak-hak kemanusiaan untuk hidup bersama secara bertanggung jawab
Bukan lagi wacana, tetapi nyata

Elanto Wijoyono
Yogyakarta, 15 Mei 2008

Bahan Bacaan

BBC News. 2004. Man fined dropping used match. dalam BBC News Channel > 15 Oktober 2004. http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/merseyside/3746484.stm

Cahyadi, Firdaus. 2008. Pesta Demokrasi Walhi telah “Dibajak” Industri Rokok?. dalam PNLH Walhi > 22 April 2008. http://pnlh.walhi.or.id/content/view/196/3/

Cahyadi, Firdaus. 2008. Publik Kecam Kebiasaan Merokok Sebagian Peserta dan Panitia PNLH X Walhi. dalam PHLH Walhi > 20 April 2008. http://pnlh.walhi.or.id/content/view/179/1/

Deutsche-Welle. 2008. Krisis Sampah Dampak Menjijikkan Sistem Politik Italia. DW-World.DE > Politik dan Ekonomi > 19 januari 2008. http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3077604,00.html

Green Map. 2005. Recycle bins. http://www.greenmap.org/greenhouse/en/node/724#

Hamzah, Nusyirwan. 2006. Belajar dari Jepang Perihal Pengelolaan Sampah. Kompas > Jawa Barat > 19 Juni 2006. http://64.203.71.11/kompas-cetak/0606/19/Jabar/2935.htm

Japan, Ralo K.K.. 2003-2004. Japan Drivers License. http://www.japandriverslicense.com/fulls.htm

Kartasasmita, Imam. 2006. Pidato Soekarno: Lahirnya Pancasila (1 Juni 1945). dalam noob > 2 Juni 2006. http://imambenjol.blogspot.com/2006/06/pidato-soekarno-lahirnya-panca-sila-1.html

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2007. Info Pengurusan SIM. http://www.polri.go.id/indexwide.php?op=izinadm&type=00&id_rec=2

Korohama, Christo. 2006. Cerutu. dalam Christo Korohama > 20 Desember 2006. http://www.christokorohama.blogspot.com/

Kusumawijaya, Marco. 2008. Nge-Wine, Ngeju and Nyigar yang Kampungan. dalam Peta Hijau > Catatan Hijau > 16 April 2008. http://petahijau.greenmap.or.id/catatan-hijau/nge-wine-ngeju-and-nyigar-yang-kampungan/

Lombard, Denys. 2000. Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu; Bagian I: Batas-Batas Pembaratan. Cetakan kedua. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Nur, Hadi. 2007. Sifat-Sifat Manusia Indonesia. dalam Catatan Hadi Nur > 22 Agustus 2007. http://hadinur.wordpress.com/2007/08/22/sifat-sifat-manusia-indonesia/

Similikithi, Ki Ageng. 2007. Mental Priyayi dan Kebanggaan Profesi. dalam Budiono Santosos, Perjalanan Waktu > 16 Oktober 2007. http://saworo.blogspot.com/2007/10/mental-priyayi-dan-kebanggaan-profesi.html

Suryadi, Farid. 2007. Liku-Liku Mendapatkan SIM Jepang (1). dalam Farid Suryadi’s Site > 25 Mei 2007. http://ndef.multiply.com/journal/item/39

Susanti, Ria. 2008. Ramah Lingkungan ala Hong Kong, Petaka Puntung Rokok. dalam my-curio.us > 8 Februari 2008. http://my-curio.us/?p=693

Sutrisno, Mudji. 2007. Esai: Dibutuhkan Ruang-Ruang Pengucapan Kredo. dalam Cabik Lunik > 28 April 2007. http://cabiklunik.blogspot.com/2007/04/esai-dibutuhkan-ruang-ruang-pengucapan.html

Syah, Ahmad Mahendra. 2004. Denda 60 Euro Akibat Buang Korek Api. dalam Monyet, Colibri, tk > 19 Oktober 2004. http://monyet.colibri.co.id/monyet/index.php?start=26

Warta Berita Radio Nederland Wereldomroep. 2007. Belanda Bertindak Lambat untuk Melarang Merokok. Gema Warta Topik Internasional > 18 Oktober 2007. http://www.mail-archive.com/berita@listserv.rnw.nl/msg01520.html

Wikipedia Indonesia. 2008. Vereenigde Oostindische Compagnie. http://id.wikipedia.org/wiki/VOC

5 thoughts on “Omong Kosong Kemanusiaan, Omong Kosong Kebangsaan

  1. madu

    welcome to the country of tolerance!
    the country that provides opportunity to all the people to do what they want. this is the effect of monocultural system of java.
    its effect corrupt our mind time by time without opportunity to build intellectual capacity.
    that’s about culture, where culture took place as the system of idea of the single truth. neglecting the space to take about the differences.
    welcome to the horror place of the world, where the farmer can’t eat the rice, where the water gone time by time.

    Reply
  2. rosadadada

    Ass. Wr. Wb.,

    Mohon doa restunya..

    No1 Dada Rosada-Ayi Vivananda

    Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2008-2013

    Wass. Wr. Wb.

    Reply
  3. Adi

    Persetan dengan kemanusiaan….Persetan dengan kebangsaan….
    Ketika ego merasa lebih dari segalanya. Ketika ego menganggap yang bukan aQ harus dimusnahkan. Ketika ego beranggapan bahwa ego adalah super sego yang super adi…ketika…………..
    Kesadaran akan kemanusiaan, toleransi, memahami, menghargai, mungkin akan mengubah persetan menjadi perikemanusiaan yang adil dan biadab…eh, beradab ding. Nyambung ga’ ya…..^_^

    Reply
  4. Pingback: Ternyata Sama Saja « tak beranjak mencari celah ke langit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s