Menerka Wajah Baru Kota Budaya

Memutus Badai Konflik yang Tak Kunjung Usai

Sub Kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta akan segera dikembangkan sebagai kawasan bisnis multifungsi. Dikatakan pula oleh Walikota Yogyakarta Herry Zudianto bahwa pengembangan kawasan itu tetap berpegang pada nilai-nilai luhur kraton, berwawasan lingkungan dan pusaka (heritage), mengutamakan pejalan kaki, dan menarik bagi aktivitas wisata. Gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pun sudah mengiyakan rencana ini. Nota kesepakatan kerjasama pun sudah ditandatangani pada akhir Juni 2007 lalu oleh kedua pemuka daerah itu bersama KGPH Hadiwinoto sebagai wakil Keraton Yogyakarta serta Dirut PT KAI Ronny Wahyudi.

Stasiun Tugu 1 Stasiun Tugu 2

Kesepakatan ini tidak langsung dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek karena masih harus menunggu terselesaikannya beberapa perjanjian kerjasama dan studi terkait. Pemerintah Kota Yogyakarta memang telah menggagas ide ini sebagai rangkaian dari rencana besar pengembangan kawasan inti Malioboro sebagai kawasan ekonomi, tetapi dengan tetap mengedepankan kawasan pelestarian pusaka budaya.

Menilik rencana besar pengembangan kawasan pusat kota

Mengingat begitu vitalnya posisi Malioboro saat ini sebagai pusat kegiatan perkenomian daerah, rencana upaya pengembangan kawasan ini pun tidak tanggung-tanggung. Ada empat usulan paket proyek yang diajukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai hasil dari kajian bantuan teknis Menko Perekonomian Tahap I tahun 2006 lalu. Keempat paket tersebut meliputi:

Paket A – revitalisasi Stasiun Tugu dan pedestrianisasi Malioboro
Paket B – revitalisasi Stasiun Tugu, Parkir Selatan Beringharjo, Parkir Eks Kanwil PU, Parkir Ngabean, dan pedestrianisasi Malioboro
Paket C – revitalisasi Stasiun Tugu, Parkir Selatan Beringharjo, Parkir Eks Kanwil PU, dan pedestrianisasi Malioboro
Paket D – pedestrianisasi kawasan bawah Malioboro, Parkir Selatan Beringharjo, Parkir Eks Kanwil PU, Parkir Senopati, dan Parkir Bawah Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta.

Alun-Alun 1 Alun-Alun 2

Rencana revitalisasi sub kawasan Stasiun Tugu ini memang direncanakan sebagai tahap awal pengembangan kawasan inti Malioboro. Diharapkan bisa mulai dilaksanakan pada tahun 2008, proyek besar ini jelas akan memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin mencapai lima tahun. Dana yang diperlukan pun belum bisa terpastikan, tergantung dari paket yang akan diambil. Penentuan paket tersebut akan melalu kajian bantuan teknis Menko Perekonomian Tahap II.

Gelaran proyek di tengah badai konflik kepentingan

Sudah menjadi cerita lama bahwa isu penataan ruang kawasan bisa dipastikan selalu menuai badai konflik. Terlebih lagi ketika ruang tersebut adalah pusat kota, pusat kegiatan, pusat perekonomian, dan juga kawasan pusaka (heritage), seperti halnya kawasan Malioboro dan inner city Yogyakarta. Dalam dokumen Implementasi Agenda 21 Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan D.I. Yogyakarta pun dinyatakan bahwa kawasan-kawasan itu memiliki beban sekaligus potensi psikologis sebagai penentu pariwisata Yogyakarta. Selain padatnya kegiatan yang dikandungnya, kawasan tersebut juga memiliki kekayaan arsitektur yang sangat tinggi, mulai dari arsitektur tradisonal, Cina, dan Eropa yang menuntut konservasi dan revitalisasi dalam pengembangannya.

titik nol tempo dulu 1 titik nol tempo dulu 2

Dari salah satu paket proyek di atas, muncul kembali di ingatan kita mengenai wacana proyek pembangunan parkir bawah tanah Alun-Alun Utara Kraton Yogyakarta. Wacana ini sempat menjadi perdebatan publik yang cukup hangat hampir dua tahun yang lalu. Proyek parkir bawah tanah itu dirancang untuk mendukung perubahan kawasan Malioboro sebagai kawasan pedestrian, sehingga memerlukan kantung parkir yang bisa menampung sekitar 2000 kendaraan. Pihak kraton sendiri disebutkan telah memberikan izin. Pada bulan Mei 2005 telah ditandatangani pula MoU antara Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, Gubernur D.I. Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Dirut PT Duta Anggada Hartadi Angkosubroto sebagai pihak investor. Pada bulan November 2005 telah dilakukan pula sebuah studi kelayakan sebelum proses kontruksi dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh investor. Pada saat itu dilakukan pemboran untuk mengambil sampel tanah di beberapa titik, meliputi Alun-Alun Utara, Museum Sonobudoyo, Masjid Agung Kauman, Kantor Pos Besar, Bank Indonesia, dan Bank BNI.

Sebagian masyarakat pro dengan rencana itu, terlebih ketika mengetahui bahwa pihak kraton sebagai pemilik lahan merestuinya. Pendapat pro lainnya muncul dari sisi kepentingan ekonomi, terutama ketika mengetahui bahwa pihak investor diizinkan membangun pertokoan atau mal bawah tanah. Namun, pendapat kontra pun tak kalah banyak. Mulai dari kontra dari sisi budaya yang menggarisbawahi makna spiritual kultural kawasan Kraton Yogyakarta yang dikhawatirkan akan rusak dengan adanya proyek nggangsir tersebut. Kontra yang lain muncul dari sisi tata guna lahan, ketika memandang sebenarnya masih banyak ruang lain yang belum optimal digunakan, seperti kawasan parkir Ngabean, Senopati, bahkan hingga kawasan Kotabaru. Mengoptimalkan lahan kosong yang sudah ada dipandang lebih baik daripada harus mengorbankan Alun-Alun Utara dan menambah padat volume kendaraan di kawasan itu.

titik nol 1

Pandangan kontra lain muncul dari kalangan pelestari pusaka (heritage). Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendapat kontra dari sisi spiritual kultural. Namun, di sini lebih ditekankan pada aspek konservasi dan revitalisasi kawasan pusaka yang komitmennya sudah dinyatakan oleh pemerintah daerah sendiri dalam Peraturan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Perda KCB-BCB), merujuk pula pada Peraturan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi D.I. Yogyakarta (Perda RTRW). Proyek tersebut dipandang mengacaukan konsep penataan kawasan, yang dalam Perda KCB-BCB kawasan Kraton Yogyakarta merupakan mintakat inti pelestarian. Namun, justru akan digunakan sebagai mintakat pendukung dengan dipakai sebagai lahan parkir.

Bersiap kembali menuai badai

Ketika rencana pengembangan sub kawasan Stasiun Tugu menyeruak, potensi konflik masih cukup besar. Ada banyak pihak yang memiliki kepentingan di dalam kawasan itu pada khususnya. Hal yang dipermasalahkan pun tidak jauh berbeda, yaitu mengenai komitmen penataan kawasan dan peningkatan ekonomi sektor riil dikaitkan dengan komitmen pelestarian pusaka kota. Dalam Program Implementasi Agenda 21 Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan D.I. Yogyakarta disebutkan bahwa akan ada dua fokus kegiatan yang terkait, yaitu pengembangan kawasan Malioboro sebagai pusat kegiatan utama kota dan kawasan inner city sebagai pusat kegiatan penopang kawasan utama kota (Malioboro). Cita-citanya, kegiatan ini sendiri bisa dikaitkan dengan program ekowisata, yang mengarah kepada pelestarian lingkungan alam dan budaya dengan tetap mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar objek wisata.

Namun, muncullah pertanyaan apakah bisa mewujudkan semua cita-cita itu jika tidak memiliki strategi yang tepat untuk memenuhi berbagai komitmen di atas. Salah satu rencana dalam pengembangan kawasan Malioboro dan sub kawasan Stasiun Tugu sebagai pusat kegiatan ekonomi adalah pembangunan parkir terpusat di area Stasiun Tugu dan bawah Malioboro. Selain jelas akan berbenturan dengan komitmen konservasi dan revitalisasi pusaka, rencana ini akan berbenturan pula dengan rencana penataan sistem transportasi publik Kota Yogyakarta. Dengan adanya sentra-sentra parkir kendaraan bermotor skala besar di pusat kota akan mengakibatkan mengubah pola pikir masyarakat berpindah dari menggunakan kendaraan bermotor pribadi ke transportasi publik semakin susah. Sebaik apa pun sistem transportasi publik itu nantinya, masyarakat kita yang sudah begitu dimanjakan dengan kenyamanan kendaraan pribadi akan susah beralih. Bisa dipastikan, dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang cukup tinggi (*i), beban volume kendaraan yang harus ditanggung kawasan pusat kota ini akan semakin tinggi. Masyarakat tetap akan berkendaraan pribadi untuk menuju kawasan ini. Lalu, menjadi pertanyaan, sisi pelestarian lingkungan dan budaya seperti apakah yang akan muncul dengan strategi semacam ini?

parkir motor 1 parkir motor 2

Dari sisi pengembangan sektor ekonomi pun masih mengandung pertanyaan. Strategi pengembangan ekonomi seperti apakah yang akan diterapkan oleh pemerintah kota bersama investor nantinya? Pusat bisnis yang direncanakan akan dibangun di sub kawasan Stasiun Tugu sendiri meliputi berbagai aspek, mulai dari pusat perbelanjaan, hotel transit, jasa pariwisata, dan sebagai. Konsep yang baik karena tentunya bisa memberikan kemudahan dan fasilitas kepada masyarakat, baik penumpang kereta api maupun warga kota lainnya. Namun, satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah rencana pembangunan pusat perbelanjaan. Menjadi pertanyaan kembali, pusat perbelanjaan seperti apakah yang akan dikembangkan di sini? Jika kita merujuk kembali pada beberapa pengalaman pemerintah daerah dua tahun terakhir, pusat perbelanjaan dalam definisi dan implementasi proyek adalah mal atau hypermarket dengan bentuk bangunannya yang masif dan penuh dengan komoditas impor. Jika konsep pusat perbelanjaan itu masih sama, maka dimanakah sisi penguatan ekonomi kerakyatan yang akan digiatkan? Apakah masyarakat bisa turut terkuatkan taraf ekonominya, tidak lebih dari sekedar menjadi sales promotion staff, tukang parkir, dan pemasok komoditi lokal yang terbatas jumlahnya? Dalam Agenda 21 pun dijelaskan akan ada penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) mulai dari kawasan Malioboro hingga kawasan inner city di luar Malioboro. Namun, masih belum terjelaskan pula penataan dan posisi seperti apa yang akan diberlakukan kepada mereka.

Beda pemahaman, beda kepentingan

Dari segala sisi, masyarakat tidak akan menghalangi laju pembangunan yang tentunya akan membawa kemajuan. Namun, perlu dipertimbangkan, kemajuan seperti apakah yang akan dicapai dan bagaimana cara meraih kemajuan itu. Masyarakat kita, dan juga pemerintah daerah, selalu memimpikan Yogyakarta bisa menjadi salah satu contoh peradaban yang maju dan modern. Namun, sayangnya, pemahaman atas konsep kemajuan dan modern ini masih berbeda satu sama lain.

Ketika berbicara konsep modern, kita selalu merujuk kepada peradaban barat dan atau negara maju. Derap pembangunan berbasis teknologi tinggi dengan hasil berbagai sarana dan infrastruktur mutakhir bak set dalam film fiksi ilmiah. Kegiatan dan pengetahuan berbasis tradisi pun dipinggirkan dan dianggap bukan modern. Modern lebih dilihat sebagai sebuh produk jadi yang diagung-agungkan, bukan sebagai sebuah sistem dan atau nilai yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kondisi ini semakin kuat ketika wacana globalisasi merebak dan kekuatan kapitalis global begitu kuat mencengkeram. Kehidupan manusia di seluruh dunia mulai seragam dan kering. Masyarakat negara maju yang lebih dulu mengalaminya sudah mulai merasakan kejenuhan. Sementara, kita yang tertinggal jauh dalam himpitan kemiskinan dan keterbelakangan ini masih bermimpi mengecap modernitas serupa, bukannya berusaha meloncat ke depan dengan strategi budaya yang lebih sistematis. Silau oleh gaya hidup menjadikan kita hanya sebagai pengikut tanpa tahu konsep sebenarnya, alih-alih hanya menjadi konsumen produk kapitalis yang tak punya daya tawar apapun.

Wacana mal bisa menjadi contoh, bagaimana masyarakat kita memandang mal sebagai sebuah bentuk pembangunan modern tanpa tahu konsep mal sebenarnya. Mal lebih banyak dipahami sebagai sebuah pusat perbelanjaan dalam sebuah bangunan masif lengkap dengan segala infrastrukturnya yang canggih. Jadi, ketika bicara membangun mal, akan selalu terbayang membangun sebuah bangunan baru berupa gedung tertutup berisi banyak gerai dan toko. Padahal, konsep mal sejatinya lebih merupakan sebuah sistem pusat belanja yang memungkinkan massa bisa mengalir dengan berbagai aktivitasnya. Rancangannya yang horisontal, terdiri dari beberapa bangunan dengan sirkulasi pedestrian, lengkap dengan ruang-ruang terbuka yang bersifat publik; bukannya satu gedung masif yang terancang vertikal dan tertutup. Wujud pasar basah tradisional pun menjadi prioritas kesekian untuk dikunjungi dibandingkan pasar kering ala mal untuk memuaskan gaya hidup “modern”. Seakan jadi ruang publik baru walaupun sebenarnya publik di sini sudah terpilah dalam kelas-kelas sosial tanpa banyak disadari.

mal mailioboro

alun-alun kidul; ruang publik?

Perbedaan makna konsep pelestarian pun acapkali menjadi masalah. Walaupun sudah memiliki peraturan mengenai kawasan cagar budaya, tetapi masih cukup banyak pula yang belum bisa menerima konsep pelestarian ini secara utuh. Pelestarian kadang masih dianggap sekedar kegiatan preservasi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Padahal, dalam konsep konservasi secara umum, masih terbuka potensi diberlakukannya revitalisasi yang tentunya akan bisa melestarikan dan terus menghidupkan cagar budaya itu sendiri. Salah kaprahnya, kadang revitalisasi justru dimaknai sebagai izin untuk melalukan perubahan tanpa merujuk pada konteks keaslian. Distribusi wewenang dan hak pelestarian dan pemanfaatan pusaka (heritage) dalam Perda KCB-BCB pun bisa memunculkan konflik ke depan, yaitu ambiguitas antara hak dan wewenang Kraton Yogyakarta sebagai pemilik pusaka dan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan. Padahal, berdasarkan pembobotan kelas cagar budaya, pada akhirnya cagar budaya itu akan menjadi milik publik dan segala aktivitas yang ada padanya harus semaksimal mungkin diketahui publik.

Yogyakarta sendiri yang memiliki banyak kekayaan budaya masih cukup bermasalah ketika menerapkan prinsip-prinsip pelestarian. Pelestarian cagar budaya di sini memang masih menjadi wewenang penuh pemerintah daerah dan pemilik, terutama pihak Keraton Yogyakarta yang memiliki banyak aset cagar budaya. Kadang, mereka akan sangat protektif dengan aset budaya yang ada. Namun, tak jarang pula justru mereka sangat permisif dengan perubahan yang lepas kontrol, tidak sesuai dengan komitmen pelestarian yang sudah tersurat di aturan-aturan daerah dan nasional. Kasus pembangunan Ambarukmo Plaza (*ii) di situs Pesanggrahan Ambarukmo dan rencana pembangunan parkir bawah tanah Alun-Alun Utara menjadi contoh menarik ketika justru lembaga pemilik dan berwenang sudah tidak lagi peduli dengan kekayaan yang dimilikinya itu dengan menghalakan segala cara untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Jika sudah begitu, masyarakat bisa apa?

Pemahaman di sisi kebijakan ekonomi pun turut memberi andil munculnya berbagai kebijakan pembangunan yang lepas dari perspektif budaya dan lingkungan serta tak bisa memberikan solusi efektif untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi rakyat. Pada saat ini setiap pemerintah daerah sedang mati-matian mengisi lumbung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, sayangnya, kebijakan ekonomi daerah selalu mengacu pada platform nasional yang selama ini berorientasi kepada pembangunan kue ekonomi (GNP) belaka. Akibatnya, laju pembangunan pun banyak mengabaikan dimensi sosio-kultural, yang oleh Sri Edi Swasono (2004) disebutkan lebih mengejar prinsip neoklasikal dan akhlak homo economicus tanpa mempertimbangkan moralitas ekonomi kerakyatan Indonesia sejatinya. Apakah para investor yang berdatangan dengan modal besar ke daerah itu memiliki idealisme pula untuk menerapkan sistem ekonomi kerakyatan? Hmm.. memang patut dipertanyakan.

Manajemen informasi pemutus mata rantai konflik

Sebenarnya konflik itu akan selalu ada. Namun, paling tidak dengan terpetakannya pemahaman dan kepentingan pihak-pihak, solusi jalan tengah bisa didapatkan. Salah satu hal yang cukup mendesak untuk selalu dilakukan adalah mengubah pemahaman publik atas makna pembangunan dan kemajuan. Perubahan itu tak selalu identik dengan kemajuan. Bahwa kemajuan itu tidak seharusnya lepas dari konteks budaya lokal yang selalu bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman Konsep itu sebenarnya sudah terdefinisikan pula sebagai Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan.

Peta Kota Yogyakarta dan perkembangannya

Pemanfaatan media yang ada secara optimal bisa menjadi salah satu strategi utama untuk mengubah pola pikir masyarakat tersebut. Peran sekolah dan forum-forum masyarakat pun akan cukup vital untuk menyebarluaskan gagasan kemajuan berbasis budaya ini. Dalam hal ini pemahaman atas relevansi budaya lokal dalam mencapai kemajuan memang diupayakan harus sama. Namun, hal itu tetap tidak bisa terhindarkan dari perbedaan kepentingan ketika proses pembangunan berlangsung. Perbedaan kepentingan tidak bisa dihindari karena memang ada banyak pihak yang berkepentingan.

Salah satu kunci strategis untuk memutus mata rantai konflik adalah dengan menerapkan manajemen informasi yang terbuka. Dalam RPJPD dan Agenda 21 sedikit banyak sudah terpetakan dan terinformasikan agenda proyek apa saja yang akan digelar oleh pemerintah daerah. Terpetakan pula dukungan apa saja yang mereka harapkan dari para pihak. Namun, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa komunikasi yang sehat seperti itu tidak cukup banyak tersampaikan ketika perencanaan proyek dan pelaksanaan proyek akan dan sudah berlangsung. Proyek-proyek pemerintah cenderung dilaksanakan dalam sistem yang tidak sepenuhnya terbuka dan mudah diakses oleh publik. Tahap-tahap konsultasi publik atas proyek berjalan pun pada beberapa kasus ternyata tidak sepenuhnya dihadiri oleh publik yang benar-benar mewakili komunitasnya. Berbagai rekomendasi konsultan ahli pun seringkali terhenti ketika sampai tataran eksekusi tanpa alasan yang jelas. Potensi semacam itu sudah beberapa kali terjadi, seperti dalam pelaksanaan proyek konservai Kompleks Makam Kerajaan Mataram di Kotagede, pembangunan Ambarukmo Plaza dan beberapa mal lain di tahun 2004-2005, serta proyek tamanisasi trotoar dengan pot-pot raksasa pada tahun 2003-2004.

Pada saat ini sedang berlangsung pula perancanaan penataan pedagang kaki lima “klithikan” di Jalan Mangkubumi dan Alun-Alun Selatan yang akan dipindahkan ke area baru. Perencanaan sistem transportasi publik dengan bus Patas pun sedang berlangsung pula. Semua rencana itu tentunya akan saling berbenturan jika tidak saling terkomunikasikan. Sebagai contoh, pengembangan kawasan Malioboro dengan beberapa sentra parkirnya tentunya harus benar-benar tersinergikan dengan perencanaan penataan sistem transportasi publik. Jika tidak, maka semuanya akan sia-sia, satu rencana akan terkalahkan oleh rencana yang lain atau justru sama sekali tidak muncul perubahan yang lebih baik.

klithikan alun-alun selatan

Presentasi perencanaan pembangunan secara detail kepada publik sudah saatnya untuk dibiasakan. Beberapa kota di negara maju, seperti Paris bahkan sampai menggelar sebuah pameran perencanaan kawasan terpadu yang terbuka untuk publik. Di situ dipresentasikan dan dipamerkan berbagai model pengembangan kota dengan berbagai skenario secara detail. Masyarakat pun bisa memberikan pilihan kota Paris seperti apakah yang mereka inginkan, apakah Paris yang baru ataukah Paris yang melestarikan kekayaan sejarahnya dan tetap memberi ruang pada bentukan-bentukan baru. Terpetakanlah ruang-ruang yang bisa mewadahi bentukan-bentukan, baik purna-modern, neo-modern, maupun yang dekonstruktif. Ruang dialog pun akan terjadi dan semuanya terekam dengan baik. Mau tidak mau, pemerintah kota pun harus fair dengan segala masukan dan tidak mereduksi pendapat-pendapat jujur publik demi memetakan keinginan publik atas wajah kawasan domisili mereka ke depan. Sebuah sistem monitoring terbuka atas pelaksanaan rencana pembangunan itu pun menjadi salah satu prasyarat mutlak ke depannya, sehingga masyarakat selalu bisa memonitor dan mengevaluasi apakah yang dikerjakan oleh pemerintah kota itu selalu memenuhi komitmen awal atau tidak. Masyarakat pun berhak menuntut ketika pemerintah kota ternyata melakukan kebijakan pembangunan yang melanggar komitmen yang telah disepakati bersama. Peran media dalam berbagai medium, baik yang berskala massa maupun skala komunitas, akan sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dan kegiatan monitoring yang mengikutinya.

Tentu saja model pameran di atas harus digelar dalam skala masterplan jangka panjang dan bersifat menyeluruh, bukan rencana pembangunan yang hanya berjangka pendek dan terpisah-pisah. Dari respon terhadap rencana jangka panjang itu nanti dengan sendirinya akan bisa terpetakan apa saja yang bsia dilakukan dalam rangkaian pembangunan jangka pendek. Betapapun besarnya biaya yang diperlukan untuk menggelar acara semacam itu, masih tetap jauh lebih murah daripada jika kita harus menanggung konflik kepentingan berkepanjangan ketika pembangunan sudah terlanjur berjalan. Biaya sosial yang diperlukan akan jauh lebih besar ketika sebuah proyek pembangunan yang sudah berjalan harus dianulir atau diubah sebagai akibat perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang tidak tepat dan menuai konflik. Model perencanaan seperti ini pun akan jauh lebih murah daripada harus merencanakan model-model pembangunan jangka pendek yang tidak saling terintegrasi satu sama lain, alias tambal sulam.

Menelusuri sebuah ruang kota memang tidak hanya berkutat pada bentukan ruang fisik semata, tetapi juga mengenai seperangkat kegiatan dan dinamika penduduk yang terus bergerak. Pembangunan dan pengembangan adalah sebuah proses yang tak akan pernah berhenti, sama halnya dengan budaya yang terus berubah. Gesekan spasial dalam kota akan selalu terjadi. Akan ada yang mendominasi dan akan ada yang tergusur, mengingat begitu beragamnya kepentingan yang turut bermain. Namun, akan selalu ada pula perlawanan atas konversi menuju terbentuknya sistem kota yang seragam. Dan pembangunan kota pun terus berjalan. Ini adalah pergulatan kota-kota di negara dunia ketiga. Mencoba tetap arif dan tak mau lepas dari akar budaya, tetapi tetap berusaha memposisikan diri mencari kompromi atas tarik ulur dengan gaya hidup kebudayaan global. Pada akhirnya, ruang tetaplah ruang, konflik juga tetap menjadi konflik. Publiklah yang harus dikelola untuk memutus segala badai konflik tersebut. Ya, tak bukan sebagai manajemen publik di ruang konflik.

Elanto Wijoyono

rel KA

Daftar Pustaka

—. 2004. Alun-Alun Utara Kraton Yogyakarta Dibor. Kompas Edisi Yogyakarta Halaman A. Rabu, 24 November 2004.

Adrisijanti, Inajati. 2007. Kota Yogyakarta sebagai Kawasan Pusaka; Budaya, Potensi, dan Permasalahannya. Disampaikan dalam Diskusi Sejarah Kota dan Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional pada 11-12 April 2007.

Ant/Glo. 2005. Parkir Bawah Tanah Alun-Alun Utara Tak Kurangi Kesakralan Kraton. Kompas Cyber Media. Kamis, 19 Mei 2005, 05:59 WIB.

Badan Perencanaan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta. 2005. Executive Sumarry Penyusunan Program Implementasi Agenda 21 Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan D.I. Yogyakarta.

Fik/Hrd. 2005. Parkir Bawah Tanah Alun-Alun Utara; Sentana dan Kerabat Kraton Menolak. Kedaulatan Rakyat Edisi Senin, 28 November 2005.

Forum Ide Warga. 2005. Parkir Alun2 Utara. Forum Ide Warga http://www.pemda-diy.go.id/

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990 – 2010.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011.

Ris. 2005. Pakir Bawah Tanah; Damardjati Supadjar Berniat Tapa Pepe. Kompas Edisi Yogyakarta. Jumat, 9 Desember 2005.

San. 2007. DIY – PT KA Sepakat Jadikan Inti Malioboro – Stasiun Tugu Kawasan Bisnis. Kedaulatan Rakyat Edisi Jumat, 29 Juni 2007 Halaman 1. (http://222.124.164.132/article.php?sid=128790)

San/Ret/R-4. 2007. Pengembangan Kawasan Stasiun Tugu; Multifungsi, Pertahankan Bentuk Asli. Kedaulatan Rakyat Edisi Sabtu, 30 Juni 2007 Halaman 1 dan 27. (http://222.124.164.132/article.php?sid=128806)

Soemanto, Bakdi. 2005. Budaya Yogya, Membela Kamanusiaan. Kompas Edisi Yogyakarta Halaman D. Rabu, 7 Desember 2005.

—————————

Catatan:

(i) Laju pertumbuhan sepeda motor di D.I. Yogyakarta mencapai 80.000 unit per tahun. Rasio sepeda motor terhadap penduduk D.I. Yogyakarta saat ini mencapai 1:3. Tercatat jumlah sepeda motor sebanyak 843.077 unit dan jumlah penduduk usia 15-74 tahun sebanyak 2.466.627 jiwa. (Sumber: Motor Dominasi Lalulintas DIY. Kompas Edisi Yogyakarta, Kamis, 26 Juli 2007 – Rubrik Indikator Kompas. Halaman A Kolom 1)

(ii) Plaza berasal dari istilah dalam bahasa Spanyol yang bermakna serupa dengan city/town square dalam bahasa Inggris atau piazza dalam bahasa Italia; sebagai ruang publik masyarakat urban. Namun, pemahaman masyarakat saat ini menganggap plaza merupakan sebuah bangunan besar berisi pusat perbelanjaan dan tertutup, yang tak mesti memiliki ruang terbuka bagi publik. (Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Plaza)

16 thoughts on “Menerka Wajah Baru Kota Budaya

  1. adt

    wah..saya selalu tertarik dengan wacana pembangunan kota berbasis budaya. dengan adanya segala bentuk globalisasi dan desentralisasi saat ini bagaimana nasib pembangunan di bawah kebijakan pemerintah dan kepercayaan/kebudayaan lokal, saya berharap bisa ikut mengkaji melalui tugas akhir saya,.

    thx,salam,
    adt

    Reply
  2. ardhy

    gw punya tugas kuliah bangun hotel d kawasan malioboro da survey tapi ngebaca profil-nya da lebih tau kawasan itu dari banyak aspek setidaknya dikit punya referensi thanQ with u rubrik

    Reply
  3. cubby

    Aq trtarik dgn mslh “Kota”,,so..perbanyak artikelnya dunk!Terutama ttg “Kota Budaya” trmasuk teori2 d daLamnya,,,Ada tuGas jg….
    d tunggu! Thanx

    Reply
    1. afif fatkhurahman

      saya juga mas, mau mengutip beberapa info dari artikel ini buat saya presentasikan di kelas.

      Reply
  4. yuke

    makasiiiih bagd ya pak udah ngbahas persoalan ini,,soalnya kebetulan saia juga lagi ngerjain tugas yang ada hubungannya sama pembangunan di Kota Yogyakarta,,,Ulasannya Pol bgd Pak!!!

    Reply
  5. christina

    saya setuju saja Yogyakarta dibangun dengna basis budaya, saya berangan-angan Yogyakarta sebgai kota tradisional dengan keaslian dan seni budaya, pasti menarik. jangan sampai hanya dipenuhi mal di sana-sini yang kurang mengmebangkan kerajinan seni budaya yang jumlah tidak sedikit di Yogyakarta. saya setuju saja Yogyaka dibangun asalkan berbasisi budaya, itu saja.

    Reply
  6. Yudi

    Pekan lalu barusan nengok Malioboro … wah, udah ndak nyaman. Suk-sukkan ma PKL dan motor-motor yang terparkir sangat padat :-<.

    Jadi berangan-angan, mungkinkah bisa ada Malioboro City Walk, dimana kita bisa melenggang dengan tenang menikmati malioboro, dengan pedagang atau cafe yang tertata rapi, tempat para seniman bisa berekspresi dengan tertib dan indah…🙂
    Salam.

    Reply
  7. ieka

    Yup,.. Stuju ama Bung Yudi,.. Kpn y MalioboRo d bNgun dgn konsep City Walk??
    Tp mSti d pRhitungin jg d mn mo d paRkir kNdaraan pngunjung ny yg g jauh dr kawasan Malioboro sNdri, jd g capek jalan,..Secara kawasan d blkng Malioboro udah padat bgt,..
    Hehehhe,..

    Saia oRg luar Ygy, jd klo k Ygy ntu selalu ngarepin susana budaya yg kntal n tradisonal,..Sekarang nilai ntu yg mahal,..
    Tp klo liat Ygy skRg,.. Udah modeRn,..Bngunan n oRg ny (khususny mahasiswa ny),..
    Heehehe, saia jg mahasiswa,..

    So, yukk bwt Ygy sbg kota budaya🙂

    Reply
  8. Pingback: Malioboro dan Kisah Pagar Setengah Milyar | Elanto Wijoyono

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s