Ketika Ruang Publik Menyentuh Kawasan Pusaka

Dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut ruang publik, Pemerintah Kota (Pemkot) harus berkomunikasi dengan publik dengan mengutamakan kepentingan serta kebutuhan publik, sehingga penataan ruang publik kota tidak sembarangan. Oleh karena itu, kawasan Jalan Suroto, Kota Baru yang dulu dikenal dengan sebutan Sultanboulevard harus diselamatkan dari penataan media luar publik yang seenaknya sendiri (Kedaulatan Rakyat, 16/02/2003). Itulah pemikiran yang muncul dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Ruang Publik Kota – Yogyakarta (Kerupuk). Dalam diskusi itu muncul pemikiran untuk menjadikan jalan-jalan di kawasan Kota Baru sebagai zona bebas iklan media luar ruang.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pemikiran untuk meninjau kembali tamanisasi Jalan Suroto sekaligus mempertahankan populasi pohon di kawasan Kota Baru sebagai paru-paru kota. Kasus tamanisasi yang dilakukan secara sepihak oleh Dinas Kebersihan, Keindahan, dan Pemakaman (DKKP) Kota Yogyakarta ini sangat disayangkan oleh Kerupuk. Hal ini dikarenakan tidak adanya usaha untuk mengajak masyarakat Kota Baru untuk berdialog dulu. DKKP dipandang tidak belajar mendengar aspirasi publik. Kerupuk berharap agar kesalahan proyek pot-pot bunga di depan Benteng Vredeburg dan Gedung Agung tidak terulangi di Jalan Suroto ini (Kompas, 17/02/2003).

Masalah di atas memang muncul belum lama berselang setelah kasus ‘pot-pot besar’ di Jalan Achmad Yani, Yogyakarta itu selesai dipergunjingkan karena juga dipandang mengabaikan aspirasi publik. Pro-kontra seputar tamanisasi di kawasan itu sendiri terjadi antara Pemkot dengan Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) ‘Roso Slamet’. Persoalan ini diharapkan oleh banyak kalangan agar bisa diselesaikan secara adil dan bijaksana. Namun, apapun keputusannya, hendaknya penataan itu harus didasarkan pada upaya pelestarian situs dan cagar budaya di lokasi tersebut.

Hal itu memang menjadi harapan Bonang Foundation, sebuah lembaga pengawas pelestarian cagar alam dan cagar budaya, yang memiliki harapan besar agar kawasan cagar budaya di Benteng Vredeburg dan Gedung Agung tidak rusak (Kedaulatan Rakyat, 22/11/2002). Gagasan Pemkot menjadikan kawasan ini sebagai ruang publik memang dipandang oleh Ahmad Husni, Direktur Bonang Foundation, sebagai langkah yang baik karena mengingat kawasan ini sangat kumuh akibat beroperasinya PKL. Namun, upaya ini harus dilakukan dalam upaya melestarikan situs dan benda cagar budaya yang ada di tempat itu. Apapun kegiatan di kawasan Bneteng Vredeburg dan Gedung Agung harus sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa kawasan itu sudah berstatus cagar budaya.

Prinsip di atas sangat ditegaskan oleh Bonang Foundation karena dipandang penting dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan yang melahirkan masalah kemudian. Hal ini ditekankan pada upaya tamanisasi trotoar depan Benteng Vredeburg dan Gedung Agung serta upaya pembuatan Pasar Sore di utara Benteng Vredeburg oleh Pemkot Yogyakarta. Kebijakan sengisasi PKL Jalan Pabringan yang pernah dilakukan oleh Pemkot sebelumnya jangan sampai terulang pada kasus ini. Hal itu disebabkan, walaupun kebijakan sengisasi itu dilakukan dalam rangka menata PKL agar lebih tertib dan tertata, tetap saja kebijakan itu bermasalah. Sebabnya, langkah itu tidak bisa dibenarkan dari sisi cagar budaya. Bonang sendiri mengeluhkan seringnya Pemkot mengeluarkan kebijakan yang hanya berlatarbelakangkan sisi yuridis dan ekonomi yang pada gilirannya melahirkan langkah kompromis. Sementara, sisi budaya dianggap masih kurang diperhatikan (Jawa Pos/Radar Jogja, 21/11/2002).

Apa itu ruang publik?

Ruang publik di negara-negara maju sudah menjadi kebutuhan. Sementara, di Kota Yogyakarta khususnya, ruang publik lebih merupakan ruang-ruang sisa. Menariknya, ruang publik di Yogyakarta yang sangat terbatas ini sangat sarat dengan kepentingan. Kepentingan yang bermain di ruang itu tidak hanya yang berskala besar/kapital, tetapi juga kepentingan yang bersifat lokal, seperti PKL. Hanya sayangnya, berbagai kepentingan yang muncul di ruang publik itu kemudian cenderung memunculkan usaha-usaha ‘pengklaiman’ atas wilayah di ruang publik, misalnya wilayah berjualan para PKL. Akibatnya, ruang publik pun berubah menjadi ruang semi privat; ada aktivitas privat di ruang publik. Lalu, bagaimanakah sebenarnya bentuk ruang publik itu?

Suwarno Wisetrotomo, dalam Sarasehan Ruang Terbuka Publik di Jurusan Arsitektur FT-UGM awal Maret 2004 lalu, menjelaskan bahwa ruang publik dapat didefiniskan sebagai segala ruang di dalam kota yang tidak tertutup bangunan atau merupakan ruang bersama yang dapat dimanfaatkan oleh publik. Karakter ruang publik sendiri adalah bisa mewadahi beragam aktivitas dan bisa pula diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ruang publik sendiri adalah ruang yang dikelola secara terpadu dengan tetap memperhatikan peran masyarakat dalam pengelolaannya. Satu hal lagi yang cukup penting, ruang publik kota bisa berperan memberikan identitas suatu kota.

Ruang publik menjadi penting karena memiliki berbagai peran strategis. Anggota Kerupuk yang juga dosen Seni Rupa ISI Yogyakarta ini menjelaskan sedikitnya ada lima fungsi ruang publik. Fungsi sosial adalah fungsi pertama ruang publik, yaitu menyediakan tempat bagi interaksi dan aktivitas sosial masyarakat, serta kebutuhan rekreasi. Kedua, fungsi ekonomi yang memberikan tempat bagi aktivitas ekonomi masyarakat, misalnya tempat bagi aktivitas ekonomi lokal (PKL) hingga pameran. Ketiga, fungsi lingkungan yang menyediakan tempat bagi siklus hidrologi kawasan, iklim mikro, dan habitat satwa (secara luas). Keempat, fungsi budaya yang mewadahi beragam aktivitas budaya masyarakat, seperti pentas seni, prosesi budaya, hingga pembentukan identitas kota. Fungsi ruang publik yang terakhir adalah fungsi estetikanya yang berperan memperindah lansekap kota.

Dalam sarasehan bertajuk “Manajemen Publik di Ruang Konflik” itu diuraikan pula mengenai status kepemilikan ruang publik di Yogyakarta khususnya, yaitu yang dimiliki oleh pemerintah, kraton, pribadi (privat), swasta, dan komunitas. Ruang-ruang publik itu secara umum dikelola oleh pemerintah atau masyarakat. Hanya sayangnya, ruang-ruang publik yang ada di Kota Yogyakarta belum dianggap ideal, antara lain karena belum memenuhi kriteria fungsional, aksesial, aman, nyaman, dan efektif. Dari segi pemanfaatan, ruang publik Kota Yogyakarta masih jauh dari optimal dan bahkan banyak terjadi alih fungsi serta tidak dapat diakses oleh publik. Dari segi kuantitas pun sangat kurang dan bahkan terus berkurang; menyaingi sisi kualitasnya yang tidak cukup bagus dan tidak terawat. Pengelolaan yang ada juga dirasa tidak jelas dan tidak terintegrasi dengan baik. Selain itu, pada skala yang lebih luas, tidak ada kebijakan khusus mengenai ruang publik di Kota Yogyakarta. Yogyakarta tidak memiliki master plan (atau lebih tepat disebut guideline) tertentu mengenai hal ini.

Permasalahan ruang publik di kota Yogyakarta ini terbilang cukup rumit dan menarik. Samuel Indratma, dalam sarasehan “Hak Publik di Ruang Publik” yang diadakan oleh Greenmapper Jogja pada awal Mei 2004 lalu, menyatakan bahwa selama ini publik sendiri merasa terpisah dengan ruang publik. Bisa dikatakan, sejak masa kerajaan hak publik sangat sedikit. Kraton hanya menyediakan alun-alun dan pasar sebagai ruang publik dan untuk pertemuan pada saat-saat tertentu. Alun-alaun sendiri sebenarnya lebih sebagai bentuk show of force kerajaan dan tempat prosesi ‘pepe’ masyarakat, tidak disetting sebagai ruang publik yang sebenarnya. Dewasa ini, masyarakat sudah makin sadar jika ruang publik itu perlu dan mencoba mencari-cari dan merakit sendiri apa yang mereka perlukan. Pada akhirnya, ruang, publik, dan ruang publik menjadi penting.

Ruang publik di kawasan pusaka

Ruang publik sudah merupakan suatu permasalahan tersendiri bagi sebuah kota. Hal ini semakin memerlukan perhatian ketika ruang publik yang ada di suatu kawasan ternyata bersentuhan dengan artefak-artefak pusaka budaya, terlebih lagi yang telah menyandang predikat benda cagar budaya (BCB), seperti halnya dua contoh kasus yang telah dipaparkan di muka. Karakter ruang publik sendiri dirasa cukup berat disandang oleh suatu kawasan cagar budaya, walaupun di sisi lain memberikan manfaat pula. Hal ini muncul mengingat ruang publik yang ada itu merupakan objek arkeologis yang memiliki sifat rapuh, terbatas, dan tidak dapat diperbarui. Berbagai aktivitas dan kepentingan yang ada dan terjadi di dalam ruang publik yang berada di kawasan cagar budaya dikhawatirkan dapat merugikan kelestarian kawasan BCB itu sendiri.

Dari contoh kasus median Jalan Suroto, Kota Baru serta kasus trotoar depan Benteng Vredeburg dan Gedung Agung menunjukkan bahwa konflik antar kepentingan di ruang publik bisa berakibat secara langsung bagi keberadaan kawasan pusaka itu. Pihak-pihak yang beradu kepentingan biasanya melakukan usaha-usaha pengklaiman atas wilayah di ruang tersebut. Sebagai contoh, PKL di depan Benteng Vredeburg dan Gedung Agung telah mengklaim wilayah itu sebagai tempat mereka (yang bersifat privat) untuk berjualan. Pemkot sendiri juga tampak jelas memiliki kepentingan tersendiri dengan ruang publik. Atas nama keindahan dan ketertiban, Pemkot berusaha merelokasi para PKL yang ada di depan Benteng Vredeburg dan Gedung Agung secara “paksa” dengan upaya tamanisasi masif yang dilakukannya. Pemkot juga tampak melakukan upaya pengklaiman secara sepihak terhadap boulevard Jalan Suroto dengan melakukan tamanisasi tanpa melibatkan masyarakat setempat untuk berdialog terlebih dahulu. Pemasangan media-media luar ruang yang sangat banyak dan tak teratur juga dipandang banyak pihak sebagai upaya pengklaiman Pemkot atas ruang publik. Dalam hal ini, Pemkot dipandang terlalu serakah mencari keuntungan atas biaya pemasangan media luar ruang. Kerupuk, sebagai salah satu pihak yang sangat peduli dengan permasalahan ini, memandang Pemkot telah menyumbang beban polusi visual di ruang-ruang publik, terutama yang merupakan kawasan pusaka, sehingga menurunkan nilai kawasan tersebut. Hal-hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa sumberdaya budaya adalah milik khalayak luas yang memiliki beragam kepentingan. Untuk bisa mngelolanya dengan baik harus ada sebuah manajemen konflik yang tepat agar kepentingan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sekaligus kepentingan sumberdaya budaya itu sendiri bisa terwadahi.

Ruang publik dan revitalisasi pusaka

Melihat berbagai permasalahan yang muncul di lapangan, tampaknya sulit membayangkan bahwa keberadaan ruang publik di suatu kawasan cagar budaya sebenarnya bisa sangat bermanfaat bagi kawasan itu sendiri. Ruang publik sebenarnya bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan revitalisasi bagi kawasan cagar budaya itu sendiri. Setidaknya itulah pendapat Sara Hoeflich dalam Diskusi ‘Cultural Heritage and Public Space in Latin-America’ yang diadakan di Jurusan Arsitektur FT-UGM bulan Maret 2004 lalu. Fakta seperti itu tidak saja terjadi di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang. Dalam berbagai proyek yang telah ia lakukan di kawasan Amerika Latin, kota-kota di negara-negara dunia ketiga itu ternyata bisa memiliki ruang publik yang berada di kawasan pusaka tanpa merugikan keberadaan dan kelestarian kawasan pusaka itu sendiri. Kota-kota seperti Bogota di Kolombia dan Guadalajara di Meksiko juga memiliki permasalahan yang sama seperti yang terjadi di Indonesia, misalnya masalah PKL, dan terbukti mampu mengatasinya untuk menghasilkan ruang publik yang representatif.

Hal utama yang harus dilakukan untuk mewujudkannya adalah adanya hubungan kemitraan antara pemerintah setempat dengan masyarakat dalam mengelola suatu kawasan. Inisiatif masing-masing pihak dalam hal ini harus mendapatkan porsi yang sesuai. Selanjutnya, inti agenda yang harus dilakukan meliputi proses pelestarian pusaka, proses perencanaan (urban design), dan pengelolaan kawasan. Hal yang harus diperhatikan dalam merancang ruang ini adalah dengan memperhatikan life quality, contohnya berbagai event berskala publik sudah terpikirkan sejak awal dan bisa terfasilitasi berikut segala sarana yang diperlukan. Hal ini menjadi penting agar berbagai aktivitas dan kepentingan masyarakt di ruang publik bisa terfasilitasi dengan baik tanpa merugikan kawasan itu sendiri, apalagi bila kawasan itu adalah kawasan cagar budaya. Dalam hal ini memang lebih baik jika ada organisasi tersendiri yang berwenang mengurusinya dan bekerjasama dengan banyak pihak. Intinya, usaha ini tidak bisa dilakukan sendirian.

Konsep sistem seting kawasan harus dijadikan landasan pula dalam upaya ini. Berbagai kasus mulai menghilangnya aset-aset budaya di ruang-ruang kota antara lain dikarenakan lemahnya sistem seting. Rapaport pernah melakukan penelitian di sebuah ruang terbuka publik di suatu kota yang ternyata di tempat itu ada kegiatan yang bersifat laten, selain fungsi manifes utamanya sebagai tempat olah raga dan bermain. Ruang terbuka seperti itu ternyata juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat untuk berinteraksi atau berkegiatan, misalnya kelompok manula yang senang mengobrol (Haryadi, 1995). Fungsi laten seperti itulah yang tidak boleh diabaikan dalam setiap usaha melestarikan seting-seting kegiatan.

Desain kota yang baik dan terintegrasi memang menjadi syarat utama; dan kota-kota di Indonesia umumnya belum memilikinya. Dalam desain kota dan revitalisasi ini tujuannya adalah untuk menjadikan kota sebagai sebuah buku yang bercerita secara tiga dimensi. Masyarakat yang memanfaatkan ruang tersebut bisa sekaligus mendapatkan edukasi. Public education ini harus diprogram sebagai upaya untuk membentuk kepedulian terhadap kelestarian pusaka. Untuk itu, perlu adanya upaya penegakan hukum yang konsisten dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai salah satu kriteria utama. Hasil yang bisa didapat dari upaya ini adalah terbentuknya cultural identity dalam masyarakat.

Identitas dalam masyarakat berhubungan dengan sejarah, tradisi, dan berbagai hal lainnya. Jika identitas ini bisa menjadi kuat, hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal yang berguna bagi masyarakat secara langsung, antara lain turisme. Jadi, ruang publik pun bisa bermanfaat secara ekonomi jika bisa memiliki identitas yang berkarakter. Hal ini sangat mungkin dikembangkan di ruang publik yang berada di kawasan pusaka. Memang di sini adalah sisi konfliknya. Oleh karena itu, konflik yang muncul harus bisa dikelola dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Dalam hal ini, yang dikelola bukannya konflik, melainkan publik.

Segala upaya di atas pada dasarnya merupakan usaha untuk mencangkokkan aktivitas-aktivitas hidup dalam sebuah kawasan pusaka dengan menjadikannya ruang publik. Mungkin hal seperti itulah yang oleh banyak ahli disebut sebgai upaya untuk selalu mendinamiskan nilai-nilai yang ada di dalam suatu pusaka sesuai dengan dinamika masyarakat sendiri. Masyarakat menjadi memiliki hak untuk menafsirkan nilai-nilai yang ada dalam sumberdaya budaya yang dimilikinya. Usaha untuk melestarikan nilai-nilai secara sepihak oleh kalangan yang merasa memiliki otoritas dalam hal ini menjadi tidak relevan lagi, sebaliknya muncul demokratisasi dalam pengelolaan pusaka budaya, terutama yang berpredikat BCB. Mungkin oleh karena itulah pada saat ini taman di median Jalan Suroto, Kota Baru kembali dibongkar menjadi seperti sediakala dan mungkin juga oleh karena itulah pada saat ini sudah disusun rancangan masterplan penataan media luar ruang untuk Kota Yogyakarta. Tanpa peran serta masyarakat, tentunya kedua hal itu tidak akan terlaksana.

Elanto Wijoyono (Mahasiswa Arkeologi FIB – UGM Angkatan 2000)
Ruri Sutiyarti (Mahasiswa Arkeologi FIB – UGM Angkatan 2002)

Disampaikan pertama kali dalam Program SP4 Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM Sub-kegiatan “Peningkatan Diskusi Kelompok” dengan tema kajian ‘Arkeologi Publik’ pada hari Jumat, 13 Agustus 2004 di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM.

Disampaikan kembali dalam kegiatan diskusi mingguan Himpunan Mahasiswa Arkeologi (HIMA) FIB UGM pada hari Jumat, 24 September 2004 di kampus FIB UGM.

2 thoughts on “Ketika Ruang Publik Menyentuh Kawasan Pusaka

  1. Adhi Darmawan

    Salam Kenal dan Salam Damai…
    Kalau memang definisi ruang publik dan konsepsinya sebagaimana yang ada dalam artikel ini, dimana ruang publik di DIY berwujud seperti Malioboro dan taman-taman yang lainnya. Terus apa bedanya ruang publik dengan tempat publik mas… terima kasih atas jawabannya…

    Reply
  2. Pingback: Malioboro dan Kisah Pagar Setengah Milyar | Elanto Wijoyono

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s