Bergeming Menantang Bencana

Perjuangan Warga Lereng Merapi untuk Bertahan Hidup

Tak hanya Mbah Maridjan yang nekad tetap bertahan tidak mau mengungsi. Tekad warga Desa Sidorejo dan Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah untuk bertahan di rumahnya ketika aktivitas Gunungapi Merapi semakin meningkat memang membuat orang lain merasa heran. Bahkan, setelah status Merapi dinaikkan menjadi AWAS pun masih ada warga yang tetap bertahan tinggal di dusun yang hanya berjarak sekitar 4,5 kilometer dari puncak Merapi. Jarak sekitar 5-6 kilometer pun tak menyurutkan niat warga desa yang sudah berada di pengungsian untuk selalu kembali pulang di pagi hari dan kemudian kembali ke pengungsian pada malam hari. Hingga saat ini fenomena ini terus berlangsung. Tercatat ada sejumlah 38 titik pos ronda swakarsa di wilayah dua desa tersebut. Belum terhitung yang berada di Desa Balerante, Klaten yang berada di seberang Kali Woro. Setiap pos rata-rata dijaga oleh belasan orang setiap hari. Jumlah ini semakin bertambah di pagi hari ketika sebagian warga yang berada di pengungsian kembali naik menuju rumah masing-masing.

Jelas bukannya tanpa tujuan bahwa mereka berani menghadang bahaya dampak letusan Merapi seperti itu. Siapa bilang mereka tidak takut dengan letusan Merapi. Walaupun masyarakat di lereng Merapi sudah memiliki kearifan lokal dalam menghadapinya, perasaan was-was tetaplah ada. Ada hal lain yang akhirnya membuat warga memutuskan bertahan. Kekhawatiran akan terabaikannya rumah, harta benda, ladang, dan ternak menjadi penyebab mereka tidak mau meninggalkannya dalam waktu panjang. Orang luar mungkin akan berpikir bahwa warga desa lereng Merapi itu tidak rasional. Bagaimana tidak, disuruh mengungsi agar selamat dan tetap hidup kok tidak mau. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu.

Bagi mereka, semua itu adalah hidup mereka. Jika semua itu hilang maka hidup mereka juga akan punah. Sebenarnya warga mau saja diungsikan asalkan pemerintah daerah setempat bersedia menjamin keamanan harta benda yang mereka tinggalkan. Warga sudah mencoba mempertanyakannya, tetapi belum ada tanggapan hingga tataran pelaksanaan. Memang ketika status Merapi masih Siaga ada cukup personil di kawasan atas itu, baik personil SAR, PMI, maupun militer. Namun, setelah Merapi naik statusnya menjadi Awas, tak ada satu pun dari mereka yang masih bertahan di atas. Oleh karena itulah warga setempat memutuskan untuk secara swadaya menjaga keamanan harta benda, lahan, dan ternak di kawasan yang masuk Kawasan Rawan Bahaya I itu.

Lereng Merapi yang Berharga itu

Warga Desa Sidorejo dan Tegalmulyo di Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah adalah masyarakat peladang dan juga peternak sapi. Tercatat ada tiga jenis kegiatan bercocok tanam di wilayah itu yang dikoordinasikan oleh Forum Klaster Lereng Merapi Kabupaten Klaten, meliputi tanaman pangan (jagung) , perkebunan (kopi), dan hortikultura (cabe, bunga kol, sawi, loncang, tomat, kobis). Unit kegiatan yang berkembang di dua desa tersebut terhitung cukup baik. Cabe dan bunga kol tampak menjadi tanaman unggulan dengan luas lahan masing-masing mencapai 154.400 meter persegi dengan populasi tanaman masing-masing mencapai 242.580 batang. Loncang dan sawi juga banyak dikembangkan yang luas lahannya masing-masing mencapai 138.400 meter persegi dengan populasi tanaman sejumlah 217.800 batang.

Usaha ternak yang berkembang di kawasan tersebut adalah ternak sapi potong dan kambing. Dalam satu dusun saja bisa dikembangkan ratusan ekor ternak. Tercatat Dusun Deles, Desa Sidorejo mengembangkan sejumlah 53 ekor sapi potong dan 68 ekor kambing, Dukuh Kadirejo memiliki sedikitnya 36 ekor sapi potong dan 80 ekor kambing, dan Dusun Bangan memelihara sebanyak 42 ekor sapi potong dan 36 ekor kambing. Sementara, di Dusun Petung, Desa Tegalmulyo terdapat 58 ekor sapi potong dan 40 ekor kambing. Kebanyakan warga memelihara ternak tersebut dengan tujuan sebagai tabungan. Pendapatan utama mereka tetap bergantung pada hasil perkebunan dan ladang.

Bencana Sebelum Bencana

Jauh hari sebelum Gunungapi Merapi dinaikkan statusnya menjadi AWAS pada tanggal 13 Mei 2006 pagi, warga lereng Merapi di Kecamatan Kemalang, Klaten tersebut sudah berungkali diperintahkan oleh Pemerintah Daerah Klaten untuk segera mengungsi. Tak habis pikir warga untuk mencoba memahami perintah tersebut karena menurut mereka kondisi Merapi masih belum mengancam. Akhirnya, dalam dua minggu terakhir April 2006 terjadi apa yang disebut oleh warga sebagai upaya evakuasi paksa. Dua minggu lamanya warga terpaksa berada di pengungsian meninggalkan semuanya dan bencana itu mulai terjadi.

Dalam kondisi geografis pegunungan seperti itu, tanaman warga yang ada di ladang harus rutin disemprot pestisida dan disiangi. Jika dalam tiga hari saja tidak disemprot maka sudah dipastikan akan membusuk. Gagal panen pun terjadi karena warga tidak sempat datang mengurus lahan. Kerugian besar tidak bisa dihindari. Warga setempat menganggap itu sebagai bencana yang datang sebelum bencana utama yang diprediksikan, yaitu letusan Merapi, tiba.

Forum Klaster Lereng Merapi yang di dalamnya terdiri dari warga setempat mencatat bahwa para petani lereng Merapi itu menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat gagal panen. Usaha hortikultura warga menderita kerugian terbesar. Kerugian ini datang terutama dari tanaman cabe yang gagal dipanen karena telah membusuk. Sebagai gambaran, dari luas lahan 154.400 meter persegi itu (242.580 batang tanaman cabe) memiliki potensi hasil sebanyak 242.580 kg dengan perkiraan harga panen sebesar Rp. 1.212.900.000,00. Namun, realisasi hasil yang ada rata-rata hanya 15-20% dari setiap petak lahan yang ada. Total kerugian pun mencapai Rp. 603.782.600,00. Itu baru dari tanaman cabe saja!

Di tengah kerugian besar tersebut, status Merapi meningkat menjadi AWAS. Jumat, 12 Mei 2006 malam seluruh warga desa yang sebelumnya sudah kembali ke rumah masing-masing harus dievakuasi lagi karena saat itu terjadi luncuran lava dan awan panas yang cukup besar dan dikhawatirkan mengarah ke permukiman warga di lereng tenggara Merapi itu. Hingga saat ini sebagian besar warga masih bertahan di pos-pos pengungsian, kecuali sejumlah warga yang masih setia merondai kampung halamannya sembari mengurus ternak dan lahannya kembali.

Penderitaan Berlipat di Pengungsian

Apa yang dituju oleh pemerintah daerah sebagai upaya menyelamatkan warga dari bencana adalah langkah yang sudah seharusnya dilakukan. Namun, tampaknya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten masih harus belajar cukup banyak. Mulai dari proses evakuasi hingga pengelolaan pengungsian. Masih segar dalam ingatan warga Sidorejo dan Tegalmulyo ketika perintah evakuasi datang tiba-tiba ketika status Merapi masih Siaga. Tak ada sosialisasi apa pun sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman misalnya. Setibanya di pengungsian pada akhir April 2006 lalu, ternyata Tempat Pengungsian Sementara (TPS) di Desa Dompol dan Desa Keputran, Kecamatan Kemalang itu belum siap menampung pengungsi. Mulai dari jumlah MCK kurang memadai (kurang dari 15 unit untuk sekitar 1.000 orang pengungsi), pembagian logistik yang tidak tepat waktu dan tidak layak menurut standard gizi, hingga sarana yang tidak layak (pengungsi tidur campur, alas tidur minim).

Kondisi seperti itu pun masih tetap berlanjut pada saat ini ketika para warga kembali ke pengungsian untuk kesekian kalinya, bahkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jumlah pengungsi. Sekitar 1600-an warga dari Desa Sidorejo dan Tegalmulyo masing-masing berada di TPS Dompol dan Keputran. Keduanya memakai gedung sekolah dan kantor serta lapangan untuk lokasi pengungsian. Pengaturan pemisahan pengungsi hanya dilakukan per dusun. Antara laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak, dan ibu hamil; sehat maupun sakit, tidak ada pemisahan. Alas tidur pun hanya tikar yang langsung berhubungan dengan lantai atau tanah. Ada selimut yang disediakan oleh satlak, tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk semua pengungsi. Selain itu, pengungsi yang berada di tenda harus siap kebanjiran ketika hujan turun karena tidak ada pengaturan sistem drainase yang baik. Di setiap TPS saat ini ada 10 unit kamar mandi dan 16 WC darurat yang masing-masing dilengkapi dengan 2 tanki penampung air. Namun, air yang ada sering habis, sehingga warga harus meminta air ke penduduk sekitar pengungsian. Drainsase di sekitar kamar mandi dan WC tersebut juga tidak disiapkan dengan baik, sehingga air kotor tergenang begitu saja.

Tak pelak penyakit pun mulai bermunculan di pengungsian. Penyakit yang potensial muncul adalah konjuktivitis, ISPA, dan influenza. Penyakit kulit alergi, diare, penyakit sistem musculus, dan sebagainya turut menyerang para penghuni dua TPS itu. Penderita sakit di pengungsian setiap telah mencapai lebih dari seratus orang, sementara tenaga medis di tiap pengungsian hanya ada dua orang setiap shiftnya.

Tak adanya kegiatan yang bisa dilakukan di pengungsian membuat sebagian besar warga merasa jenuh. Banyak dari mereka yang mencoba pulang setiap hari sekedar untuk menjenguk rumah dan mengurus lahan serta ternak yang ditinggalkan. Jika mereka masih memiliki uang maka akan menyewa kendaraan untuk menuju rumahnya. Sementara, warga yang tidak memiliki uang cukup memilih berjalan kaki sejak dini hari dari TPS menuju desanya yang jaraknya mencapai 5-6 km. Sementara, armada yang dijanjikan oleh pemerintah kabupaten untuk mengantar jemput warga sebanyak 60 unit hingga kini tidak terwujud satu pun. Menurut Sukiman, warga Dusun Deles, Sidorejo, warga yang pulang jalan kaki itu memilih waktu dini hari untuk berjalan pulang sebenarnya karena malu tidak memiliki uang untuk menyewa kendaraan. Sangat wajar mengingat seluruh warga dua desa itu baru saja mengalami kerugian besar akibat gagal panen. Mereka tidak lagi memiliki simpanan uang lebih. Warga desa pun tidak sampai hati menjual ternaknya pada saat ini kerena harga pasaran ternak langsung turun drastis.

Setelah status Merapi dinaikkan menjadi AWAS, praktis tidak ada petugas SAR, PMI, hingga polisi yang bersedia siaga di wilayah dusun-dusun di lereng teratas Merapi itu. Semua armada evakuasi disiapkan di TPA Dompol dan TPS Keputran yang jaraknya lebih dari 5 km dengan kondisi jalan yang buruk. Jumlahnya pun sangat tidak mencukupi, bahkan dalam satu hari bisa tidak ada satu pun armada bantuan pemkab yang siaga. Warga terpaksa menyiapkan sendiri armada. Beberapa tokoh desa yang memiliki truk bersedia memobilisasi kendaraannya tersebut untuk mengantar jemput warga dari desa dan menuju ke pengungsian hingga beberapa kali dalam satu hari. Tak ada bantuan biaya operasional dari siapapun. Padahal, warga sedang dalam kondisi habis-habisan. Selama status AWAS ini pun ratusan warga masih bertahan di dusunnya untuk menjaga aset mereka secara bergiliran. Mereka berjaga 24 jam tanpa dukungan logistik dan armada dari pemerintah daerah. Menurut Sekretaris Satlak Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten, warga yang masih bertahan di atas itu tidak termasuk ke dalam golongan pengungsi, sehingga tidak berhak atas jatah logistik. Satlak hanya bertanggung jawab mengurus pengungsi yang berada di pengungsian yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Klaten.

Bersiap Menyelesaikan Masalah Sendiri

Sejak awal warga sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi jika Gunungapi Merapi benar-benar meletus dalam skala yang bisa mengancam kehidupan mereka. Kearifan lokal sebagai penghuni kawasan tersebut dari generasi ke generasi telah menyebabkan warga bisa secara jernih mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun, masalah muncul ketika ada kebijakan dari pemerintah daerah setempat yang sebenarnya untuk menyelamatkan warga, tetapi justru semakin membuat warga terpuruk.

Dalam hal ini, warga kedua desa tersebut telah menganggap bahwa mereka dalam hal ini tidak hanya menuntut hak mereka dari pemerintah ketika bencana datang menerjang. Di sisi lain, warga tetap merasa bertanggung jawab atas diri dan kehidupannya yang secara legal formal tidak masuk ke dalam cakupan kerja pemerintah dalam agenda penanggulangan bencana ini. Akhirnya masyarakat memang harus bisa bersiap menyelesaikan masalahnya sendiri, dan hal itu sudah mereka lakukan sejak awal. Aktivitas ronda secara bergiliran, penyiapan rute evakuasi, penyiapan armada evakuasi, hingga inisiatif untuk mendirikan pos pengungsian sendiri sudah terencana. Ketika kewajiban untuk mengamankan diri sendiri sudah terpenuhi, mereka hanya akan menunggu haknya sebagai warga negara yang bermartabat dan dijamin undang-undang terpenuhi. Pemerintah daerah yang juga mendapatkan kewajiban untuk mengelola proses ini harus bisa menempatkan diri di tengah konteks budaya setempat dan melaksanakannya secara transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran penanggulangan bencana yang bagaimanapun juga itu adalah uang rakyat.

Satu hal yang harus dipastikan, tekad warga untuk tetap bertahan di dusunnya masing-masing bukanlah sebuah sikap keputusasaan lebih mementingkan harta daripada keselamatan nyawa. Bagi mereka, bencana bukanlah dampak dari letusan Gunungapi Merapi secara fisik yang bagi mereka sudah menjadi hal biasa. Bagi mereka bencana adalah ketika tatanan sosial, budaya, dan ekonominya berubah buruk dan mematikan sumber penghidupan mereka. Sebuah pandangan yang jauh ke depan, mengingat pemerintah daerah setempat saat ini masih memikirkan apa saja yang akan dilakukan ketika bencana datang, tetapi tidak memikirkan apa yang akan dilakukan setelahnya. Warga harus siap menjamin kehidupan mereka sendiri dan untuk itulah mereka tetap bergeming.

Elanto Wijoyono

Tulisan ini telah dimuat di website Jalin Merapi tanggal 22 Mei 2006 Pk 11:02 WIB pada Rubrik “Info Merapi” > “Analisis”
Situs Jalin Merapi dikelola oleh COMBINE Resource Institution, Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s