Peran Rakom dalam Manajemen Resiko Bencana

Kamis (16/11) 11am, dua minggu yang lalu, aku ikut acara diskusi publik mengenai penanganan pascabencana di D.I. Yogyakarta. Formatnya diskusi panel, yang ngadain Komisi E DPRD DIY. Tempatnya di kantor DPRD DIY. Yang datang ngga banyak, sktr 20an orang dan hampir separuhnya adalah staf DPRD yang kebetulan ngga ada kerjaan. Peserta lainnya adalah wakil dinas atau badan-badan di Pemda DIY. LSM… hmmm, kelihatannya cuma aku. Undangannya aja per telpon 10am Kamis itu juga.

Ada tiga presentasi… dua bau tanah, ttg geologi, oleh Dr Sunarto (PSBA) dan satu lagi aku lupa (dia aktif di Asian Disaster Preparadness Center). Presentasi ketiga ttg psikologi oleh Prof. Koentjoro (UGM).

Dua presentasi awal yg bau tanah itu menjelaskan potensi kebencanaan yg dikandung oleh DIY. Dijelaskan pula mengenai strategi2 yg dianjurkan utk dikembangkan dalam menghadapi potensi2 bencana tsb; ngga cuma gempa, juga letusan gunung api, hingga ekstremitas cuaca. Pengembangan sistem peringatan dini (EWS) mendapatkan porsi penjelasan yg cukup panjang lebar, disertai dgn contoh2 penerapannya di luar negeri, Aceh, dan Pangandaran.

Presentasi ketiga fokus mengenai penanganan psikologis korban gempa pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.. proses yg menurut Prof. Koentjoro tidak byk dilirik banyak pihak. Singkatnya disebutkan bahwa bencana alam itu bs terjadi sbg akibat dr perilaku manusia dan peristiwa alam. Bencana alam pun menjadi salah satu sumber perubahan sosial yg tdk terencana yg kalau tidak bs dihadapi dgn tepat bs menyebabkan suatu gangguan serius thdp keberfungsian suatu masyarakat.

Media dalam ranah bencana

Dua presentasi awal sudah menjelaskan pemanfaatan media dalam pengembangan EWS, tapi hanya contoh singkat dan penjelasan prinsip2nya. Secara agak berbeda, Prof. Koentjoro yg psikolog menguraikan bahwa timnya sudah memanfaatkan media rakom sbg upaya penanganan psikologis korban gempa. Timnya, di Jetis, bekerjasama dgn PKBI yang memiliki program rakom di wilayah bencana (CRI membantu PKBI membuat workshop rakom September 2006 lalu). Rakom dipandang cukup efektif memberikan informasi kpd warga korban gempa sekaligus sbg media terapi (murah-massal) bagi korban gempa.

Pemanfaatan media ini disinggung lebih lanjut dalam sesi diskusi. Di sini aku sempet menyampaikan bahwa media komunitas, dalam hal ini rakom, selain bs dimanfaatkan sbg media informasi pascabencana juga bisa digunakan sebagai media informasi dalam sistem peringatan dini (EWS).

Tanggapan bermunculan.. Prof. Keon eh Koentjoro, yg karena telah menerapkan sendiri sistem tsb, menyatakan bahwa penguatan media informasi berbasis komunitas memang diperlukan, baik pra maupun pascabencana.

Kemudian, ada seorang bapak (aku g tau persis dia orang dewan pa pemda) yg justru menyatakan bahwa kehadiran media komunitas harus (bisa) dikontrol, baik sbg EWS maupun media infokim pascabencana. Alasannya, media komunitas yg beroperasi bisa berpotensi menambah kekacauan informasi di masyarakat, terutama berkaitan dgn isu-isu bencana. Menurutnya… media komunitas belum tentu memiliki sumber rujukan informasi yg layak, sehingga bisa jadi informasinya menyesatkan.

Si bapak itu kemudian menyontohkan, yg dia akui baik dan harus dilakukan pula di Yogya, ketika Padang diguncang gempa maka seluruh arus informasi (termasuk radio) dihentikan. Hanya ada ada satu jalur informasi yg semuanya bersumber pada pemda setempat, termasuk semua radio. Hanya RRI yg boleh bersiaran; yg menyiarkan informasi2 dr pemda. Harus ada sebuah lembaga yg berperan menyaring informasi sebelum disebarluaskan kpd masyarakat.

Pernyataan tsb mendapat sambutan yg cukup baik dr para panelis dalam hal bahwa informasi yg disebarluaskan memang harus informasi yg benar. Namun, para panelis tidak menyatakan bahwa sistemnya harus terkontrol sama sekali (oleh pemerintah) dan setiap daerah bisa berbeda pengelolaannya. Yang pasti, memang harus ada pihak yg bertanggung jawab menyediakan informasi; dicontohkan adalah Direktorat Vulkanologi, BMG, atau Departemen ESDM. Peserta wakil dr BID DIY juga mengiyakan pendapat panelis. Disebutkan bahwa informasi itu bisa disebarkan melalui jalur satkorlak, satlak, dst.

Peran media komunitas dalam manajemen resiko bencana

Pernyataan Si Bapak di atas sepintas emang bisa dibenarkan, yaitu bahwa informasi yg tersebar di masyarakat haruslah informasi yg benar. Apalagi ini mengenai bencana; berita pa isu susah dibedakan. Satu point, hak masyarakat adalah mendapatkan informasi yg benar.

Namun, akan muncul pertanyaan, seperti apakah informasi yg benar itu? Kriteria kebenaran kemudian dinyatakan bahwa informasi yg benar itu adalah informasi yg dikeluarkan oleh pihak yg berwenang (BMG, ESDM, dkk). Selain itu adalah isu, gosip, dobosan, dkk… Namun, apakah informasi dr pihak berwenang itu sudah pasti benar?

Sementara, dalam pengalaman bangsa ini tercatat beberapa kali bencana datang ketika pihak yg berwenang telah menyatakan kondisi aman. Luncuran awan panas Merapi Juli 2006 terjadi ketika status baru saja diturunkan menjadi siaga. Tsunami di Pangandaran terjadi di tengah ketenangan warga yg sebelumnya telah mendapatkan informasi dr pemda setempat atas rekomendasi BMG wilayah bahwa kawasan itu aman dr ancaman tsunami.

Dalam dunia kebencanaan, tidak semua hal berlaku pasti dan matematis. Gempa, tak bisa diprediksi waktu jam menitnya. Lalu, ada pula bencana yg datangnya cepat, tapi bisa dipersiapkan penanggulangannya; tsunami, gunung meletus, badai, kebakaran lahan. Apa jadinya kalo jalur infokom harus dipaksakan dari satu pihak saja? Padahal, kecepatan informasi adalah kunci selamatnya warga dari resiko bencana. Kelebihan rakom ada di sini kan.

Pinginnya sih kembali berbagi cerita bahwa dalam manajemen resiko bencana, pengelolaan sistem media infokom sudah seharusnya dua arah; antara pihak berwenang (ahli) dan dengan masyarakat di masing-masing wilayah. Dalam beberapa kasus, pihak berwenang bisa sangat terlambat mengatahui terjadinya bencana, dan sebaliknya. Pingin cerita pengalaman temen2 Deles yg aktif mengembangkan EWS dgn caranya sendiri krn jalur infokom vulkanologi dr pihak yg berwenang terlalu panjang dan birokratis. Juga cerita pengelola rakom di wil Bantul yg segera setelah gempa berfungsi menyebarluaskan informasi yang diperlukan oleh komunitasnya. …Namun, sayang, ngga dapat jatah lagi dr moderator.

Dari forum itu paling ngga aku bs dapat gambaran sejauh mana pemahaman sebagian anggota dewan dan eksekutif dalam pemanfaatan media dalam upaya manajemen resiko bencana. Namun, aku masih kebingungan sendiri untuk menjelaskan apa yang sebenarnya harus dijelaskan. Apakah ada yang bisa menjelaskannya lebih jauh di sini? Ya ya sebenarnya nulis panjang2 di atas cuma utk pengantar mu nanya itu aja..😀

elanto wijoyono

Tulisan ini pertama kali muncul di milis COMBINE Resource Institution (November 29, 2006)

One thought on “Peran Rakom dalam Manajemen Resiko Bencana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s