Ketika Sultan Marah

Hmmmmm……..
Siapa yang benar? Mmm… memperdebatkan (kriteria) kebenaran itu (hampir) sama halnya memperdebatkan selera. Kita tahu, selera adalah salah satu hal dalam kehidupan yang sama sekali tak bisa (tak perlu) diperdebatkan. Begitu pula dengan kriteria kebenaran. Orang bilang kebenaran itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Dengan kata lain, kebenaran versi siapa dulu. Nah, SIAPA di sini tentu akan menunjukkan dasar paham (isme), ideologi, dan prinsip yang dianutnya; yang menjadi sudut pandang untuk menemukan kebenaran itu.

Lalu?
Ya.. lalu.. ketika aku membaca situasi dan kondisi yang berlangsung, semuanya tampak semakin jelas. Terang saja Sultan “marah” ketika hal yang beliau restui dianggap sebagai “ide gila”. Siapa sangka zaman telah berubah. Siapa sangka seorang wakil Allah (Tuhan) di dunia, seorang kalifatullah, yang segala ucapan dan perbuatannya selalu dijadikan panutan karena kualitas kebenarannya yang (bisa dikatakan) mutlak bisa dicap tak paham masalah pusaka budaya adiluhung yang tak bisa dipungkiri sudah menjadi pernak-pernik dalam kehidupan kesehariannya sejak lahir.

Namun, beginulah, zaman memang telah berubah. Sekarang tidak zamannya lagi tunduk patuh tanpa syarat pada suatu keyakinan. Berani bersikap adalah salah satu wujud hasil perubahan zaman. Tak hanya Sang Penguasa yang berhak bersikap. Semua orang pun berhak memiliki dan mengutarakan sikapnya. Tentu saja, penyikapan itu akan selalu didasarkan pada kebenaran yang diyakini oleh masing-masing orang.

Sejuta orang bisa memiliki sejuta sikap, tetapi bisa pula memiliki satu sikap saja. Jadi, wajar saja kalau ada perbedaan sikap antara “Sultan” dengan beberapa pihak dalam masyarakat yang berada di bawah pemerintahannya. Syukurlah sekarang situasi (sudah) lebih kondusif bagi perbedaan pendapat. (Semoga) tak ada pemaksaan pendapat, terutama dari yang berkuasa kepada yang dikuasai. Namun, kita masih bisa yakin bahwa pendapat siapakah yang nantinya akan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti, dalam arti dijadikan/disahkan sebagai sebuah kebijakan bagi publik. Berangkat dari hal-hal tsb akhirnya aku ingin mencoba untuk sedikit membedah apa yang sebenarnya menjadi dasar pendapat2 yang sudah bertarung memperebutkan klaim kebenaran.

Dalam kasus Alun-alun Utara, pihak-pihak yang terdiri dari para pemerhati kelestarian (pusaka) budaya memiliki prinsip bahwa aktivitas yang akan dikenakan terhadap tanah lapang itu sama sekali telah menghancurkan nilai pusaka yang dikandungnya. Sementara, Sultan berpendirian bahwa pembangunan tsb tidak akan merusak nilai pusaka Alun-alun Utara dan kraton seklipun. Beliauuu bersikukuh bahwa kesakralan kraton dan elemennya tetap terjaga, toh poros utara-selatan (Merapi-Prangtritis) tidak akan berubah/terhalang. Baginya, konsep pusaka adalah nilai tradisi dan budaya, bukan sebuah wujud fisik. Tak heran Sultan pun balik mencap para pakar budaya yang menyerangnya itu tak paham makna pusaka yang sebenarnya karena terlalu berorientasi pada perwujudan fisik semata. Sungguh beruntung Yogyakarta memiliki sultan sekaligus gubernur yang begitu peduli terhadap pusaka budaya. Namun, benar begitukah?

Sekilas mata memandang dan otak berputar memang tampak benar adanya. Namun, apa yang terasa manis di mulut belum tentu berasa manis di dalam hati. Konsep pemaknaan pusaka adiluhung yang diutarakan Sultan tsb memang mulia. Tetapi, ketika tahu bahwa dalam aplikasinya di lapangan maka baru akan tampak nilai minusnya. Memang benar secara fisik Alun-alun Utara tidak akan berubah permukaannya dan tidak akan mengganggu sumbu imajiner Panggung Krapyak – Tugu. Namun, pemaknaan filosofis itu menjadi buyar seketika ketika tahu bahwa kepentingan yang mendasari proyek di bawah tanah Alun-alun Utara itu ternyata berorientasi pada kepentingan ekonomis pemodal besar. Pemaknaan nan luhur sebelumnya justru takluk di bawah bayang-bayang kepentingan kapitalis.

Dalam kasus ini, Sultan tampak berusaha berlindung di balik konsep pemaknaan filosofis yang tidak melulu mementingkan aspek-aspek fisik/bendawi. Di situ beliau bahkan mengajak masyarakat untuk lebih memaknai pusaka pada nilai yang dikandungnya, bukan bentuknya secara fisik. Namun, ternyata pemaknaan filosofis tsb malah menjadi sebuah sarana untuk membelokkan opini publik, terutama untuk membantah serangan para pemerhati kelestarian benda cagar budaya. Namun, ujung-ujungnya pun ternyata juga tetap berorientasi pada kepentingan bendawi/fisik semata.

Seperti yang telah sering disampaikan oleh para pemerhati kelestarian pusaka budaya, proyek pembangunan parkir bawah tanah di Alun-alun Utara itu merupakan proyek yang tak jelas arah tujuannya. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah kota dan daerah tidak memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang berwawasan jauh ke depan. Gerak pembangunan yang dilakukan pun tampak cenderung bersifat reaktif dan tidak memberikan solusi. Banyak pihak mempertanyakan kepentingan pembangunan parkir bawah tanah tsb apakah benar-benar ditujukan untuk mengatasi problem transportasi kota dan tata ruang kawasan. Jika ya, jelas proyek ini menjadi proyek yang salah kaprah. Pertama, Alun-alun Utara yang merupakan kawasan inti cagar budaya justru dijadikan kawasan penyangga bagi kawasan di sekitarnya (terutama Malioboro) dengan digunakannya area tsb sebagai lahan parkir. Kedua, pemerintah tampak sengaja mengabaikan keberadaan ruang-ruang parkir yang sudah ada dan selama ini tidak difungsikan secara optimal, seperti Taman Parkir Ngabean. Selain itu, masyarakat selama ini selalu tidak memiliki akses yang memadai untuk memantau keabsahan proyek tsb, terutama berdasarkan legalitas produk hukumnya, misalnya Perda Kawasan Cagar Budaya, UU tentang Benda Cagar Budaya, UU Lingkungan Hidup, hingga Rencana Tata Ruang Kawasan.

Kejanggalan semakin menjadi ketika mengetahui bahwa investor diizinkan untuk membangun pusat perbelanjaan (mal) bawah tanah. Jika demikian, jelas upaya pemaknaan pusaka di atas menjadi tidak ada artinya. Jika proyek ini jadi terwujud, Sultan secara meyakinkan tidak hanya tidak memiliki penghargaan terhadap pusaka budaya bendawi, tetapi juga mengobrak-abrik konsep filosofis luhur yang selama ini coba beliauuu gembar-gemborkan sendiri. Jadi, memang patut disayangkan ketika mengetahui bahwa tingkat pemahaman mengenai pusaka budaya figur yang seharusnya menjadi panutan generasi mendatang ini hanya berhenti sampai di situ. Ambillah Sultan memang paham lebih dalam, tetapi faktanya beliauuuu telah tertaklukkan oleh kepentingan duniawi yang justru membuyarkan semua ungkapan luhur yang pernah diucapkannya.

Hal yang perlu dijadikan perhatian adalah bahwa perspektif yang dilontarkan oleh Sultan itu tidak muncul sebagai petarung tanpa kawan belaka. Ada banyak pihak di belakangnya yang jelas telah menebar benih pemahaman pembangunan yang salah kaprah tsb. Hal itu semua disebabkan oleh pemahaman paradigma yang salah. Selama ini pemerintah menganut paradigma modernisasi dan strategi pembangunan yang mengutamakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan kata lain, yang dibangun oleh pemerintah hanyalah kue pertumbuhan ekonomi secara statistik, bukannya masyarakat. Paradigma seperti itu serta merta melenyapkan berbagai kelembagaan dan kearifan lokal beserta lingkungan alamnya. Berbagai kearifan lokal yang selama ini dianggap tidak modern pun tertinggalkan dan mulai terkikis habis. Ketika krisis ekonomi melanda negeri ini dan seluruh sektor modern lumpuh, masyarakat baru tersadar bahwa berbagai jargon pembangunan hanyalah bungkus dari sebuah kekuatan kapitalisme global yang menghegemoni, mengeksploitasi, dan menindas masyarakat. Paham-paham pembangunan seperti itu telah terbukti gagal dan perlu dimunculkan paradigma alternatif yang berbasis kerakyatan yang sesungguhnya. Namun, tampaknya pemerintah lokal di Yogyakarta belum bisa belajar banyak dari pengalaman yang telah lalu.

Beginulah…
Sudah terpaparkan apa yang sebenarnya dijadikan dasar pemikiran, ideologi, dan prinsip yang diyakini oleh penguasa daerah yang dipucuki seorang birokrat sekaligus pucuk tokoh budaya. Baginya, kebenaran adalah apa yang ia yakini. Begitu pula bagi yang lain, bukan? Apakah kita sudah benar-benar cukup dewasa untuk mendialogkan semua perbedaan itu? Tampaknya masing-masing begitu kukuh mempertahankan prinsipnya kuat-kuat. Oleh karena itu, jelas sebuah dialog terbuka yang sesungguhnya tampaknya akan sulit terlaksana. Impian untuk meraih tata kelola pemerintahan yang baik dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kerakyatan pun masih terasa jauh. Yah, bagaimana lagi, jangan menutup mata bahwa sebenarnya kita masih benar-benar hidup dalam sebuah kerajaan yang sebenarnya. Ah, entahlah……

Tulisan ini pertama kali muncul di milis greenmapper_jogja@yahoogroups.com pada tanggal 5 Desember 2005.
Telah tampil dalam blog terdahulu.

2 thoughts on “Ketika Sultan Marah

  1. adianarko

    Sultan butuh uang. Pasti mahal ‘kan biaya mengurus Keraton, menggaji abdi dalem, dst, dst. Disini bukan hanya beliau yang patut disalahkan tapi juga masyarakat.

    TIDAK MUNGKIN bahwa Sultan punya uang sebanyak itu jikalau sumber dana saja tidak ada.

    Dilain pihak rencana pembangunan parkir bawah tanah di alun2x utara memang membuat hati meringis…

    Bagaimana kalau buka pundi2x sumbangan untuk Keraton Yogyakarta?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s