Mencari Posisi Radio Komunitas dalam Penanggulangan Bencana

Tak ada lagi alasan untuk menyudutkan radio komunitas bahwa informasi yang disiarkannya tidak bisa dijamin keakuratan dan keaktualannya. Radio komunitas secara hukum telah diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan diperdalam di Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelanggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. Lembaga ini merupakan salah satu bentuk dari lembaga penyiaran, di samping bentuk-bentuk lembaga penyiaran yang lain, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan. Jadi, proses produksi dan penyiaran informasi dari sebuah radio komunitas juga mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik, tidak berbeda dengan proses jurnalistik yang terjadi di lembaga penyiaran lainnya.

Namun, menurut Direktur Pelaksana Daerah PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta Mukhotib MD yang telah sarat pengalaman dalam dunia penyiaran komunitas, tetap perlu ada identifikasi lebih dalam mengenai peran yang bisa diemban oleh radio komunitas dalam ranah penanggulangan bencana. Bagaimanapun, radio komunitas telah terbukti memiliki posisi yang kuat dan penting di masyarakat, baik dalam tahap mitigasi bencana, tanggap darurat, maupun dalam tahap pascabencana dan pemulihan. Apakah kemudian radio komunitas perlu diperkuat kedudukannya dalam konteks penanggulangan bencana dengan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan dan turunannya akhirnya dipandang tidaklah terlalu penting lagi. Hal itu menjadi salah satu pandangan yang terlontar dalam diskusi terbatas “Mencari Posisi Peran Radio Komunitas dalam Penanggulangan Bencana” yang diselenggarakan oleh COMBINE Resource Institution di Pendapa Karta Pustaka, 22 Februari 2008 lalu.

Pewarta Warga Menyikapi Bencana

Informasi apa saja yang harus diolah oleh radio komunitas dan bagaimana informasi itu disampaikan kepada masyarakat menjadi titik kunci pengidentifikasian peran radio komunitas dalam konteks penanggulangan bencana. Para pegiat radio komunitas sendiri ternyata telah melakukannya secara mandiri sejak lama. Sukiman, pegiat Radio Komunitas Lintas Merapi FM misalnya, radio komunitas yang ia kelola bersama warga desanya dapat berperan sebagai pusat kegiatan masyarakat, yang mampu membangun sendiri metode pendidikan kebencanaan bagi masyarakat. Radio komunitas yang terletak di Dusun Deles, Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten yang tepat berada di lereng tenggara Gunungapi Merapi itu berupaya menyampaikan informasi tanpa harus memiliki program siaran berita. Radio siaran komunitas ini hanya memiliki program siaran hiburan. Informasi dan berita mereka sampaikan di sela-sela program hiburan itu. Menurut Sukiman, hal ini dilakukan karena masyarakat desanya yang rata-rata hanya berprofresi sebagai petani dan penambang pasir itu cenderung tidak menyukai program berita. Padahal, berita-berita terkini, termasuk peringatan dini terhadap ancaman Gunungapi Merapi yang selalu dipantau oleh reporter Lintas Merapi FM itu, penting untuk diketahui oleh masyarakat, terutama para penambang pasir yang berada di daerah rawan bahaya di aliran Sungai Woro.

Bergeming Menantang Bencana

Perjuangan Warga Lereng Merapi untuk Bertahan Hidup

Tak hanya Mbah Maridjan yang nekad tetap bertahan tidak mau mengungsi. Tekad warga Desa Sidorejo dan Tegalmulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah untuk bertahan di rumahnya ketika aktivitas Gunungapi Merapi semakin meningkat memang membuat orang lain merasa heran. Bahkan, setelah status Merapi dinaikkan menjadi AWAS pun masih ada warga yang tetap bertahan tinggal di dusun yang hanya berjarak sekitar 4,5 kilometer dari puncak Merapi. Jarak sekitar 5-6 kilometer pun tak menyurutkan niat warga desa yang sudah berada di pengungsian untuk selalu kembali pulang di pagi hari dan kemudian kembali ke pengungsian pada malam hari. Hingga saat ini fenomena ini terus berlangsung. Tercatat ada sejumlah 38 titik pos ronda swakarsa di wilayah dua desa tersebut. Belum terhitung yang berada di Desa Balerante, Klaten yang berada di seberang Kali Woro. Setiap pos rata-rata dijaga oleh belasan orang setiap hari. Jumlah ini semakin bertambah di pagi hari ketika sebagian warga yang berada di pengungsian kembali naik menuju rumah masing-masing.

Jelas bukannya tanpa tujuan bahwa mereka berani menghadang bahaya dampak letusan Merapi seperti itu. Siapa bilang mereka tidak takut dengan letusan Merapi. Walaupun masyarakat di lereng Merapi sudah memiliki kearifan lokal dalam menghadapinya, perasaan was-was tetaplah ada. Ada hal lain yang akhirnya membuat warga memutuskan bertahan. Kekhawatiran akan terabaikannya rumah, harta benda, ladang, dan ternak menjadi penyebab mereka tidak mau meninggalkannya dalam waktu panjang. Orang luar mungkin akan berpikir bahwa warga desa lereng Merapi itu tidak rasional. Bagaimana tidak, disuruh mengungsi agar selamat dan tetap hidup kok tidak mau. Namun, permasalahannya tidak sesederhana itu.

Peran Rakom dalam Manajemen Resiko Bencana

Kamis (16/11) 11am, dua minggu yang lalu, aku ikut acara diskusi publik mengenai penanganan pascabencana di D.I. Yogyakarta. Formatnya diskusi panel, yang ngadain Komisi E DPRD DIY. Tempatnya di kantor DPRD DIY. Yang datang ngga banyak, sktr 20an orang dan hampir separuhnya adalah staf DPRD yang kebetulan ngga ada kerjaan. Peserta lainnya adalah wakil dinas atau badan-badan di Pemda DIY. LSM… hmmm, kelihatannya cuma aku. Undangannya aja per telpon 10am Kamis itu juga.

Ada tiga presentasi… dua bau tanah, ttg geologi, oleh Dr Sunarto (PSBA) dan satu lagi aku lupa (dia aktif di Asian Disaster Preparadness Center). Presentasi ketiga ttg psikologi oleh Prof. Koentjoro (UGM).

Dua presentasi awal yg bau tanah itu menjelaskan potensi kebencanaan yg dikandung oleh DIY. Dijelaskan pula mengenai strategi2 yg dianjurkan utk dikembangkan dalam menghadapi potensi2 bencana tsb; ngga cuma gempa, juga letusan gunung api, hingga ekstremitas cuaca. Pengembangan sistem peringatan dini (EWS) mendapatkan porsi penjelasan yg cukup panjang lebar, disertai dgn contoh2 penerapannya di luar negeri, Aceh, dan Pangandaran.