Penyelamatan Pusaka Pascabencana

Upaya Menanamkan Isu Pelestarian dalam Pengurangan Risiko Bencana

Gempabumi yang mengguncang Sumatera Barat dan Jambi pada tanggal 30 September 2009 lalu cukup menimbulkan dampak yang luas. Laporan situasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dirilis oleh United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) pada tanggal 20 Oktober 2009 menerakan angka lebih dari 200.000 bangunan rusak berat atau rusak sedang di Sumatera Barat. Dari total 178.970 rumahtangga di Kota Padang, 76.045 bangunan di antaranya (atau 42%) mengalami kerusakan berat atau sedang. Sementara di Padang Pariaman keadaannya lebih parah, sebanyak 96% bangunan diberitakan rusak berat dan sedang; 83.463 bangunan dari 86.690. Kerusakan akibat gempa tersebut terkonsentrasi di 7 kabupaten/kota, meliputi Padang Pariaman (yang terparah), Kota Pariaman, Kota Padang, Agam, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan Pasaman. Dalam proses penanganan pascabencana, tahap tanggap darurat dengan pelaksanaan penyelamatan dan pencarian korban telah dilakukan. Pendataan kerusakan dan kebutuhan juga dilakukan, untuk segera memasuki tahap pemulihan awal dengan dimulainya rehabilitasi dan rekonstruksi per tanggal 1 November 2009. Namun, bagi kalangan pemerhati pusaka (heritage), ada sisi lain yang harus turut diperhatikan untuk ditangani dengan cara yang lebih seksama.

Robohnya Masjid Kami

Kronologi Pembongkaran Masjid Perak Kotagede

Pic. by Kanthil Kotagede (Febr 09)

“Robohnya Masjid Perak merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Barangkali ada beberapa pihak yang gembira, tetapi amat banyak yang tertegun, terperangah, bahkan menangis. Terdorong untuk mengabadikan peristiwa luar biasa itu dan sekaligus untuk meluruskan dan menghilangkan kesalahpahaman mengenainya maka ditulislah kisah yang sebenarnya terjadi.”

Awal tulisan Bapak H. Suhardjo MS, pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede, dan uraian lebih lanjut beliau dalam buku kecil “Kisah Robohnya Masjid Kebanggaan Kami” itu akan menjadi dasar utama penulisan artikel ini. Hasil diskusi tindak lanjut bersama rekan-rekan Kanthil Kotagede dan pegiat pelestarian pusaka lainnya pada Jumat (13/03) sore hingga malam kemarin di Kotagede akan melengkapi tulisan ini.

Aparatlah yang Harus Dididik!

Langkah Taktis Mengatasi Carut-Marut Pengelolaan Pusaka 1)

Senisono mungkin bisa menjadi penanda. Pemugaran dan pengambilalihan gedung yang pada masa Belanda merupakan Societeit de Vereeniging oleh Sekretariat Negara pada awal tahun 1990an itu menjadi pemicu awal pergerakan pelestarian pusaka (heritage) oleh kalangan terpelajar formal Yogyakarta. Aksi keprihatinan atas proses teknis yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya atas gedung yang setelah masa pendudukan Jepang berganti nama menjadi Balai Mataram, dan sempat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada November 1945, itu antara lain yang kemudian melahirkan Yogyakarta Heritage Society. Mungkin, selain oleh karena praktik itu adalah “pesanan” pusat, tak ada banyak hal yang bisa dilakukan saat itu dengan belum adanya peraturan khusus untuk perlindungan benda cagar budaya, selain Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 ) tinggalan pemerintahan Hindia Belanda. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Yogyakarta mengaku sudah memberikan masukan teknis terhadap renovasi yang berlangsung, tetapi dimentahkan dalam penerapannya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pun tidak cukup mampu “menggigit” ketika terjadi perusakan situs Ratu Boko pada pertengahan dekade itu juga. Atas dasar kepentingan pemasangan sambungan kabel telekomunikasi, jalan yang diduga kuat merupakan jalan asli menuju kompleks yang hampir berusia seribu tahun itupun dibongkar. Pihak SPSP Yogyakarta pun sebenarnya hadir dalam pelaksanaan proyek. Namun, pihak pengelola proyek tetap tidak bersedia mengembalikannya ke kondisi semula karena alasan teknis pemasangan sambungan kabel telekomunikasi yang tidak dapat diubah lagi (Prihantoro, 1998).

Kotagede, Korban Konservasi Salah Kaprah

Hanya tersisa kurang dari dua bulan bagi kita untuk bisa menyaksikan langsung tembok bata kuno kokoh yang mengelilingi kompleks masjid dan makam kerajaan Mataram Islam di Kotagede. Tembok bata “baru” akan segera menggantikan dinding pagar yang sudah berusia lebih dari 400 tahun itu. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi saksi sejarah bahwa walaupun kita tidak bisa melihat kapan dan bagaimana tembok itu dibangun, tetapi kita berkesempatan melihat kapan dan bagaimana tembok itu dibongkar. Ya, dibongkar!

Di sisi utara jalan Dondongan menuju gerbang utama kompleks Masjid Gedhe Mataram Kotagede kita bisa melihat papan proyek yang menjelaskan bahwa saat ini tengah berlangsung proses rehabilitasi dan konservasi kompleks masjid kerajaan periode Mataram Islam itu. Proses yang sudah berlangsung sejak tahun 2002 lalu itu saat ini sedang memfokuskan diri untuk merenovasi tembok keliling kompleks masjid dan makam. Seperti yang dimuat dalam harian Kompas Edisi Yogyakarta (18/10), penanganan yang dilakukan adalah renovasi total. Bahkan, oleh karena sudah (dianggap) mengalami kerusakan parah dan hampir ambruk, tembok pagar di Sendang Putri, Sendang Kakung, dan di sebelah barat masjid terpaksa dirubuhkan.

Bergiat Merakyat ala Kotagede

Langkah Kanthil Melestarikan Kawasan Cagar Budaya

Lorong-lorong sempit bak labirin di antara dinding rumah-rumah tradisional bisa dijelajahi tanpa tersesat. Masuk dapur ketika perajin kipa atau yangko meracik makanan khas Kotagede itu pun bisa dilakukan. Melihat para perajin perak bekerja di bengkel kerja di rumah masing-masing hingga masuk showroom toko-toko perak besar juga tak dilewatkan. Tak lupa menengok situs-situs berusia ratusan tahun dan makam kerajaan berikut kesempatan mengobrol bebas dengan para abdi dalem dan juru kuncinya.

Semua itu bisa dilakukan ketika kita berkunjung ke Kotagede jika didampingi oleh beberapa warga setempat yang menjadi pegiat pelestarian pusaka (heritage) kawasan Kotagede dalam wadah lembaga Yayasan Kanthil (Karso Anteping Tekad Hangudi Ilmu Luhur – Niat disertai tekad yang mantap untuk mengunduh ilmu luhur). Tidak banyak orang yang tahu apa saja yang dimiliki kawasan yang berkembang sejak akhir tahun 1500-an ini. “Biasanya orang luar Kotagede, para wisatawan, hanya tahu bahwa di Kotagede ada perajin perak dan situs makam kerajaan,” ujar M. Natsier, pegiat Yayasan Kanthil, “ Padahal, Kotagede memiliki banyak potensi lain yang bisa dilihat dan bahkan dialami oleh para pengunjung yang datang”.