Penyelamatan Pusaka Pascabencana

Upaya Menanamkan Isu Pelestarian dalam Pengurangan Risiko Bencana

Gempabumi yang mengguncang Sumatera Barat dan Jambi pada tanggal 30 September 2009 lalu cukup menimbulkan dampak yang luas. Laporan situasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dirilis oleh United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) pada tanggal 20 Oktober 2009 menerakan angka lebih dari 200.000 bangunan rusak berat atau rusak sedang di Sumatera Barat. Dari total 178.970 rumahtangga di Kota Padang, 76.045 bangunan di antaranya (atau 42%) mengalami kerusakan berat atau sedang. Sementara di Padang Pariaman keadaannya lebih parah, sebanyak 96% bangunan diberitakan rusak berat dan sedang; 83.463 bangunan dari 86.690. Kerusakan akibat gempa tersebut terkonsentrasi di 7 kabupaten/kota, meliputi Padang Pariaman (yang terparah), Kota Pariaman, Kota Padang, Agam, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan Pasaman. Dalam proses penanganan pascabencana, tahap tanggap darurat dengan pelaksanaan penyelamatan dan pencarian korban telah dilakukan. Pendataan kerusakan dan kebutuhan juga dilakukan, untuk segera memasuki tahap pemulihan awal dengan dimulainya rehabilitasi dan rekonstruksi per tanggal 1 November 2009. Namun, bagi kalangan pemerhati pusaka (heritage), ada sisi lain yang harus turut diperhatikan untuk ditangani dengan cara yang lebih seksama.

Cultural Heritage is not UNIX !!

Do you know that most of our cultural heritage are not UNIQUE. Maybe it is highly unusual or rare, but it is not the single instance. Do not make it as a proprietary heritage. Manage the heritage and its value as shared things. Cultural heritage is not UNIX !!

Robohnya Masjid Kami

Kronologi Pembongkaran Masjid Perak Kotagede

Pic. by Kanthil Kotagede (Febr 09)

“Robohnya Masjid Perak merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Barangkali ada beberapa pihak yang gembira, tetapi amat banyak yang tertegun, terperangah, bahkan menangis. Terdorong untuk mengabadikan peristiwa luar biasa itu dan sekaligus untuk meluruskan dan menghilangkan kesalahpahaman mengenainya maka ditulislah kisah yang sebenarnya terjadi.”

Awal tulisan Bapak H. Suhardjo MS, pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede, dan uraian lebih lanjut beliau dalam buku kecil “Kisah Robohnya Masjid Kebanggaan Kami” itu akan menjadi dasar utama penulisan artikel ini. Hasil diskusi tindak lanjut bersama rekan-rekan Kanthil Kotagede dan pegiat pelestarian pusaka lainnya pada Jumat (13/03) sore hingga malam kemarin di Kotagede akan melengkapi tulisan ini.

Aparatlah yang Harus Dididik!

Langkah Taktis Mengatasi Carut-Marut Pengelolaan Pusaka 1)

Senisono mungkin bisa menjadi penanda. Pemugaran dan pengambilalihan gedung yang pada masa Belanda merupakan Societeit de Vereeniging oleh Sekretariat Negara pada awal tahun 1990an itu menjadi pemicu awal pergerakan pelestarian pusaka (heritage) oleh kalangan terpelajar formal Yogyakarta. Aksi keprihatinan atas proses teknis yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya atas gedung yang setelah masa pendudukan Jepang berganti nama menjadi Balai Mataram, dan sempat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada November 1945, itu antara lain yang kemudian melahirkan Yogyakarta Heritage Society. Mungkin, selain oleh karena praktik itu adalah “pesanan” pusat, tak ada banyak hal yang bisa dilakukan saat itu dengan belum adanya peraturan khusus untuk perlindungan benda cagar budaya, selain Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 ) tinggalan pemerintahan Hindia Belanda. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Yogyakarta mengaku sudah memberikan masukan teknis terhadap renovasi yang berlangsung, tetapi dimentahkan dalam penerapannya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pun tidak cukup mampu “menggigit” ketika terjadi perusakan situs Ratu Boko pada pertengahan dekade itu juga. Atas dasar kepentingan pemasangan sambungan kabel telekomunikasi, jalan yang diduga kuat merupakan jalan asli menuju kompleks yang hampir berusia seribu tahun itupun dibongkar. Pihak SPSP Yogyakarta pun sebenarnya hadir dalam pelaksanaan proyek. Namun, pihak pengelola proyek tetap tidak bersedia mengembalikannya ke kondisi semula karena alasan teknis pemasangan sambungan kabel telekomunikasi yang tidak dapat diubah lagi (Prihantoro, 1998).

Niat Baik untuk Borobudur itu…

Catatan pendek tentang Borobudur (1)

Sebuah maha karya agung sekelas Borobudur tentunya akan mengundang perhatian banyak pihak. Tak hanya perhatian untuk sekedar mengunjunginya, tetapi juga untuk melindunginya, melestarikannya, dan juga memanfaatkannya; dalam bahasa menterengnya “dikemas untuk kemudian dijual”.

Semenjak ditinggalkan oleh komunitas pendukungnya, Borobudur tidak lantas sepi sendiri. Paling tidak tetap ada pemaknaan dari sejumlah masyarakat yang tentunya masih ada yang tersisa dan tetap tinggal di sekitarnya. Lalu pada akhirnya muncul perhatian dari Raffles pada awal abad 19. Jelang akhir abad tersebut dan seterusnya, hingga kini, perhatian itu terus bermunculan. Kebanyakan memang hadir dari para pemerhati asing, seperti FC Wilsen, Godfrey Philipps Baker, HN Sieburgh, WOJ Nieuwenkamp, Stutterheim, de Casparis, NJ Krom, Th. Van Erp, hingga kemunculan UNESCO setelah paruh kedua abad 20. Perhatian dari bumiputera sendiri tak kalah intensifnya, mulai dari era Kassian Chepas, Poerbatjaraka, hingga era Soekmono dan Primadi Tabrani, dan seterusnya hingga kini dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC).

Secara kelembagaan, perhatian terhadap Borobudur yang mutakhir sudah dimulai sejak JICA mengeluarkan masterplan pengelolaan kawasan Borobudur (1979), yang muncul dalam sistem pemintakatan yang terbagi ke dalam lima mintakat. Selanjutnya, pengelolaan Borobudur sebagai Taman Arkeologi pun diserahkan ke tangan sebuah BUMN, yaitu PT TWC Borobudur dan Prambanan (saat itu belum meliputi pengelolaan kompleks Ratu Boko) berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1992. Sementara PT TWC mengelolanya dari sisi pemanfaatan wisata, Balai Konservasi Borobudur yang berkantor di dalam kompleks TWC Borobudur bertanggung jawab atas kelestarian fisik candi Buddha tersebut.

Mencari Bentuk Sejati Kearifan Lokal

Sebuah Catatan Kecil dari Dieng

Hampir tidak ada perasaan istimewa sedikit pun yang muncul ketika turun dari bus dan pertama kali menginjakkan kaki di tanah kawasan Dieng. Hal itu semakin menjadi ketika melintasi taman di kawasan kompleks Candi Arjuna. Aura kawasan yang telah begitu mendunia ini muncul dalam bentuk yang jauh dari yang terbayangkan semula. Kawasan ini telah menjelma menjadi kawasan yang unik dan lucu. Kompleks percandian kuno itu bagaikan sekedar hiasan taman, keberadaannya tenggelam oleh kemunculan taman dan berbagai fasilitas lainnya. Candi Gatutkaca yang berada di ujung bagian taman bahkan lebih “merana”. Keberadaannya tepat di tepi jalan raya bisa dibilang tidak bisa mencuri perhatian sama sekali walaupun telah dihiasi dengan berbagai tanaman hias. Sementara, jika dilihat dari atas, plateau ini tampak penuh sesak dengan lahan-lahan pertanian. Keunikan kawasan ini ditutup dengan kegundulan puncak-puncak gunung yang mengelilinginya. Bahkan di puncak gunung pun ada lahan kentang! Apakah semua ini mengindikasikan sesuatu yang salah kaprah ataukah sekedar kekalutan subjektif karena terlalu banyak dijejali prinsip-prinsip idealis di bangku kuliah?

Taman di kawasan kompleks Candi Arjuna Dieng dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2003. Pekerjaan yang dimaksudkan sebagai pembenahan lansekap kawasan ini dipicu oleh menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Dieng. Pembangunan taman ini pun mendapatkan masukan langsung dari pihak Suaka Purbakala/SPSP (sekarang Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala/BP3) Jawa Tengah agar tetap memperhatikan lansekap kompleks percandian. Jangan sampai penataan ini mengakibatkan kerusakan pada struktur candi dan jangan sampai pula menyebabkan kompleks percandian ini seolah-olah berdiri di tengah lapangan golf (Kompas, 22 Mei 2003). Kekhawatiran itu cukup beralasan. Terbukti, pada bulan Mei 2004 lalu, tamanisasi ini mendapat kritik dari anggota Pacipic Asia Travel Asociation (PATA) yang berkunjung ke Dieng. Jajang Agus Sonjaya yang saat ini tengah mengerjakan tesis mengenai pengelolaan situs Dieng ini menyatakan bahwa kritikan tersebut muncul karena tamanisasi Dieng yang beraksen modern itu dianggap kurang sesuai dengan lansekap candi.

Ketika Ruang Publik Menyentuh Kawasan Pusaka

Dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut ruang publik, Pemerintah Kota (Pemkot) harus berkomunikasi dengan publik dengan mengutamakan kepentingan serta kebutuhan publik, sehingga penataan ruang publik kota tidak sembarangan. Oleh karena itu, kawasan Jalan Suroto, Kota Baru yang dulu dikenal dengan sebutan Sultanboulevard harus diselamatkan dari penataan media luar publik yang seenaknya sendiri (Kedaulatan Rakyat, 16/02/2003). Itulah pemikiran yang muncul dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Ruang Publik Kota – Yogyakarta (Kerupuk). Dalam diskusi itu muncul pemikiran untuk menjadikan jalan-jalan di kawasan Kota Baru sebagai zona bebas iklan media luar ruang.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pemikiran untuk meninjau kembali tamanisasi Jalan Suroto sekaligus mempertahankan populasi pohon di kawasan Kota Baru sebagai paru-paru kota. Kasus tamanisasi yang dilakukan secara sepihak oleh Dinas Kebersihan, Keindahan, dan Pemakaman (DKKP) Kota Yogyakarta ini sangat disayangkan oleh Kerupuk. Hal ini dikarenakan tidak adanya usaha untuk mengajak masyarakat Kota Baru untuk berdialog dulu. DKKP dipandang tidak belajar mendengar aspirasi publik. Kerupuk berharap agar kesalahan proyek pot-pot bunga di depan Benteng Vredeburg dan Gedung Agung tidak terulangi di Jalan Suroto ini (Kompas, 17/02/2003).

Kotagede, Korban Konservasi Salah Kaprah

Hanya tersisa kurang dari dua bulan bagi kita untuk bisa menyaksikan langsung tembok bata kuno kokoh yang mengelilingi kompleks masjid dan makam kerajaan Mataram Islam di Kotagede. Tembok bata “baru” akan segera menggantikan dinding pagar yang sudah berusia lebih dari 400 tahun itu. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi saksi sejarah bahwa walaupun kita tidak bisa melihat kapan dan bagaimana tembok itu dibangun, tetapi kita berkesempatan melihat kapan dan bagaimana tembok itu dibongkar. Ya, dibongkar!

Di sisi utara jalan Dondongan menuju gerbang utama kompleks Masjid Gedhe Mataram Kotagede kita bisa melihat papan proyek yang menjelaskan bahwa saat ini tengah berlangsung proses rehabilitasi dan konservasi kompleks masjid kerajaan periode Mataram Islam itu. Proses yang sudah berlangsung sejak tahun 2002 lalu itu saat ini sedang memfokuskan diri untuk merenovasi tembok keliling kompleks masjid dan makam. Seperti yang dimuat dalam harian Kompas Edisi Yogyakarta (18/10), penanganan yang dilakukan adalah renovasi total. Bahkan, oleh karena sudah (dianggap) mengalami kerusakan parah dan hampir ambruk, tembok pagar di Sendang Putri, Sendang Kakung, dan di sebelah barat masjid terpaksa dirubuhkan.

Antara Dunia Lain dan Sangkar Burung

Perjalanan Memperjuangkan Hak yang Terabaikan

Pintu di sisi utara Jalan Mondorakan itu dari luar hanya tampak seperti pintu garasi dari kayu yang sudah usang. Tidak tampak ada yang menarik dari pintu itu, apa lagi yang berada di balik pintu itu. Pintu kayu lapuk tersebut terdiri dari dua daun pintu yang masing-masing lebarnya sekitar dua meter, cukup besar memang. Pada salah satu daun pintu terdapat sebuah pintu kecil, sehingga tepat jika disebut dengan pintu yang berpintu. Pintu itulah yang digunakan sebgai jalan keluar masuk ketika pintu utama ditutup.

Jika kita mencoba masuk, selepas dari pintu besar tadi terbentang jalan tanah selebar sekitar empat meter yang dibatasi oleh dinding bangunan di kedua sisinya. Jalan itu tidak panjang, sekitar lima belas meter saja, dan di ujungnya telah menanti dengan angkuhnya sebuah menara penerima/penerus sinyal salah satu operator telepon seluler berikut pagar kelilingnya yang begitu masif. Dari ujung jalan ini, untuk terus menuju ke utara harus terlebih dahulu mengitari pagar menara itu. Tepat di sisi utara pagar menara berdiri sebuah rumah tua yang jelas tidak lagi ditinggali.

Rumah tua itu saat ini letaknya memang sudah sangat terbuka. Di samping dan belakangnya langsung berbatasan dengan rumah penduduk, selain bagian depan rumah yang telah berubah menjadi menara tadi (menara itu menempati lahan bekas pendapa rumah tua itu). Namun begitu, terasa nuansa yang lain ketika mencoba mendekati rumah tua itu, apa lagi mencoba masuk ke dalamnya. Memang, menurut warga Kota Gede, rumah yang dikenal dengan nama Rumah Kanthil itu ada “penunggunya” yang dikenal dengan nama Barowo. Keangkeran rumah tua itu sudah begitu dikenal oleh warga kawasan yang sudah sangat akrab dengan organisasi Islam besar bernama Muhammadiyah itu.

Bergiat Merakyat ala Kotagede

Langkah Kanthil Melestarikan Kawasan Cagar Budaya

Lorong-lorong sempit bak labirin di antara dinding rumah-rumah tradisional bisa dijelajahi tanpa tersesat. Masuk dapur ketika perajin kipa atau yangko meracik makanan khas Kotagede itu pun bisa dilakukan. Melihat para perajin perak bekerja di bengkel kerja di rumah masing-masing hingga masuk showroom toko-toko perak besar juga tak dilewatkan. Tak lupa menengok situs-situs berusia ratusan tahun dan makam kerajaan berikut kesempatan mengobrol bebas dengan para abdi dalem dan juru kuncinya.

Semua itu bisa dilakukan ketika kita berkunjung ke Kotagede jika didampingi oleh beberapa warga setempat yang menjadi pegiat pelestarian pusaka (heritage) kawasan Kotagede dalam wadah lembaga Yayasan Kanthil (Karso Anteping Tekad Hangudi Ilmu Luhur – Niat disertai tekad yang mantap untuk mengunduh ilmu luhur). Tidak banyak orang yang tahu apa saja yang dimiliki kawasan yang berkembang sejak akhir tahun 1500-an ini. “Biasanya orang luar Kotagede, para wisatawan, hanya tahu bahwa di Kotagede ada perajin perak dan situs makam kerajaan,” ujar M. Natsier, pegiat Yayasan Kanthil, “ Padahal, Kotagede memiliki banyak potensi lain yang bisa dilihat dan bahkan dialami oleh para pengunjung yang datang”.