Menggali Makna Keterwakilan Komunitas

Menimbang Strategi Pemetaan Proyek Universitas

Siapa sajakah wakil komunitas lokal itu? Bagaimana cara menentukan siapa dan dari mana saja wakil komunitas yang harus terlibat dalam sebuah proyek berbasis komunitas? Pertanyaan sederhana, tetapi cukup mendasar ini muncul dari seorang mahasiswa peserta workshop Green Map di Jurusan Arsitektur Kampus Petra Surabaya, Jumat (11/05) lalu. Pertanyaan ini muncul menanggapi penjelasan mengenai salah satu tahap dalam proses pembuatan peta hijau.

Proses pembuatan peta hijau yang secara ideal merupakan sebuah proses pemetaan partisipatoris menuntut keterlibatan komunitas lokal yang kawasannya dipetahijaukan. Tahapan partisipatoris ini akan menjadi ideal ketika inisiatif pengerjaannya juga muncul dari mereka, termasuk hingga penyebarluasan data dan informasi hasil pemetaan tersebut. Sekaligus dalam prosesnya juga bisa turut melibatkan para pihak pemangku kepentingan (stakeholders) di kawasan itu.

Namun, proses seperti itu bisa pula menyeruak sebagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang terbatas. Hal itu bisa tampak seperti ketika proses pembuatan peta hijau itu digelar sebagai sebuah proyek universitas. Secara resmi, pembuatan peta hijau bisa dilakukan dalam rangka proyek kampus, misalnya dengan memasukkan kegiatan pemetahijauan ke dalam bagian dari mata kuliah tertentu. Dalam kasus proses pemetaan ini, dosen dan mahasiswa akan menjadi pihak utama pelaksana.

Mata Pisau Informasi dalam Green Map

Dalam salah satu sesi workshop Green Map di Institut Teknologi Bandung (ITB) akhir pekan lalu, terungkap bahwa tidak mustahil sebuah komunitas di suatu kawasan menolak untuk memetakan sumberdaya kawasan tersebut. Ari Nugraha, arsitek dan pegiat Green Map di Bandung, mengalami hal itu ketika mencoba memetakan kawasan sebuah desa di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di wilayah Kabupaten Bandung bersama warga setempat dan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal pada tahun 2004.

Memang pada awalnya warga cukup antusias dengan kegiatan memetakan kawasan tempat tinggal mereka menjadi sebuah green map. Tidak ada salahnya mencoba menjelajahi isi kampung sendiri kembali. Siapa tahu dengan pendekatan greenmap ini bisa menemukan hal baru di lingkungan keseharian yang mungkin selama ini terlewatkan.

Data dan potensi yang baik dan buruk pun terkumpul. Ketika diskusi, warga semakin tersadar bahwa desa mereka memiliki potensi sumberdaya alam berupa lahan subur, dan yang indah, di beberapa tempat. Justru hal ini yang menyurutkan semangat keterbukaan yang semula ada. Warga khawatir jika informasi tentang potensi alam itu tersebarkan dalam green map yang akan terbit itu maka akan membahayakan kelestarian lahan subur tadi. Alasannya cukup masuk akal, takut informasi yang tersebar akan mengundang datangnya investor tamak yang akan menguasai tanah itu dan mereka akan menderita kehilangan. Ketakutan warga bisa diterima dan diputuskan bahwa green map tersebut tidak akan dicetak dan disebarluaskan, tetapi hanya untuk kegiatan saat itu saja. Rangkaian proses pemetaan dan diskusi pun kemudian tetap bisa dilanjutkan.