Pit di Mana-Mana (Bike Everywhere)

TripAdvisor™ TripWow ★ Pit di Mana-Mana (Bike Everywhere) Slideshow Slideshow ★ to Amsterdam, Borobudur and Hsinchu. Stunning free travel slideshows on TripAdvisor

via Pit di Mana-Mana (Bike Everywhere) Slideshow Slideshow.

Dinamika Pembangunan Kawasan di Yogyakarta; Peluang atau Ancaman

Pendidikan Pusaka untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kawasan Pusaka Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekitarnya (Bagian 2 – dari 5 Bagian)

Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Sumber: Bakosurtanal)

I. Pertumbuhan Penduduk

Sejak awal Yogyakarta telah memiliki daya tarik, selain sebagai bekas ibukota kerajaan. Yogyakarta sempat menjadi ibukota Republik Indonesia pada tahun 1946 – 1950. Kota ini menjadi pusat revolusi yang mempelopori perubahan-perubahan sosial politik hingga menjalar ke seluruh Indonesia (Soemardjan, 2009). Iklim pembaharu itu terus tumbuh seiring mewujudnya kota ini sebagai kota pendidikan. Diawali dengan berdirinya Universitas Gadjah Mada pada tahun 1949, puluhan perguruan tinggi didirikan di wilayah kota dan sekitarnya. Kota Yogyakarta pun berkembang pesat dengan laju pertumbuhan penduduk 1,9%. Pada tahun 2008, penduduk kota ini berjumlah 456.915 orang. Dengan luas wilayah 32,50 km persegi, kepadatan penduduk kota ini mencapai 13.881 jiwa per km persegi (BPS Kota Yogyakarta, 2009).

Pusaka Yogyakarta dan Sekitarnya

Pendidikan Pusaka untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kawasan Pusaka Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekitarnya (Bagian 1 – dari 5 Bagian)

Daerah Istimewa Yogyakarta - Indonesia

Mengenal Yogyakarta tidak hanya bermula dari Kasultanan Yogyakarta. Ratusan ribu tahun sebelumnya, peradaban sudah bermula di jantung selatan Pulau Jawa ini. Pegunungan di selatan Yogyakarta yang dikenal sebagai Pegunungan Sewu mengawali sejarah peradaban. Pegunungan ini terbentuk dari proses erosi dan karstifikasi pada batuan kapur pada masa Miosen, yang kemudian mengalami pengangkatan selama masa Pleistosen Tengah (Semah, et. al., seperti yang dikutip oleh Simanjuntak, 2004). Terdapat ratusan gua yang masih aktif dan menyimpan aliran sungai bawah tanah di dalamnya, sehingga menjadi sumber air yang tak ternilai harganya bagi kawasan yang kering pada permukaannya itu. Bentang alam pegunungan karst ini telah dihuni oleh manusia purba sejak 700.000 tahun yang lalu. Mereka tinggal di ceruk dan gua di sana ketika sebagian besar wilayah di utara masih berada di bawah permukaan air. Pada beberapa ceruk, atau disebut Song dalam bahasa lokal, terdapat bukti peradaban berupa temuan fragmen kerangka manusia purba Homo sapiens (Kusuma, 2009). Sejauh ini telah ditemukan sejumlah 130 situs prasejarah di area yang membentang dari wilayah Pacitan di Jawa Timur hingga Gunungkidul di D.I. Yogyakarta ini. Situs-situs itu terdiri dari situs gua dan situs terbuka. Situs-situs ini mengandung keluasan cakupan kekayaan budaya prasejarah, mulai dari masa Paleolitik, pra-Neolitik atau Mesolitik, Neolitik, dan Paleometalik (Simanjuntak, 2004).

Kejar Tayang RUU Cagar Budaya

Pertaruhan Besar Pelestarian Pusaka Nusantara

Iring-iringan mobil berwarna hitam dengan pengawalan polisi itu memasuki halaman Dondongan. Saat itu panas terik, belum jauh beranjak dari tengah hari di akhir pekan (02/10/2010). Para penumpang mobil itu turun, hampir semuanya berbaju batik dan dinas resmi; pejabat tampaknya. Beberapa orang warga tetap asyik berkumpul di warung yang berdekatan dengan kedua bangsal di bawah naungan Wringin Sepuh. Mata mereka memperhatikan dan penuh ingin tahu, tapi tak ada yang beranjak. Sebagian lainnya hanya berdiri di balik pintu rumah-rumah kayu nan sederhana yang berderet memagari jalan menuju gapura masuk Masjid Gede Mataram Kotagede. Petugas berseragam berjaga di ujung pagar, di tepi jalan permukiman yang menghubungkan Pasar Legi Kotagede dan kampung-kampung di sebelah selatannya.

Jejak Ingatan di Antara Coretan

Langkah tegas satu bregada prajurit Ketanggung Kraton Yogyakarta menyeruak di sudut Balai Rukun Warga (RK) Kampung Kumendaman, Yogyakarta. Walaupun hanya mewujud sebagai mural di tembok kampung, kemunculannya mencoba untuk menjelaskan sejarah kampung tersebut bagi para pemirsanya. Kumendaman dahulu adalah kampung bagi para komandan atau pandega prajurit Kraton Yogyakarta. Ketika tim Jogja Mural Forum (JMF) yang digiatkan oleh perupa Samuel Indratma datang ke Kumendaman dalam rangka Proyek Seni Kampung Sebelah, warga dewasa pun menitipkan keinginan agar mural yang dikerjakan mengandung tema yang mengangkat ciri khas kampung. Jadilah mural itu dibuat pada bulan Mei 2007.

Sementara, kalangan muda Kampung Kumendaman mencoba memunculkan warna lain. Dalam ingatan mereka ketika mendiskusikan tema mural, muncul beberapa gagasan untuk melukiskan permasalahan lingkungan hidup sehari-hari. Hasilnya adalah beberapa mural sarat kritik sosial, seperti kebiasaan mabuk, kriminalitas jalanan, hingga pemasangan konblok yang menggusur ruang-ruang hijau dan resapan air.

Manajemen yang Tak Pernah Belajar

Mampukah Mengubah Citra dari Universitas Gerayangane Maling?

Paruh kedua tahun 2007 lalu, dua teman menuliskan kabar kehilangan sepeda di wilayah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) ke milis Bike2Work Yogyakarta. Ironisnya, satu dari sepeda yang hilang itu diparkir persis di samping pos satpam, dan satu lagi di depan mushola. Paruh pertama tahun 2008 juga diwarnai dengan hilangnya sepeda teman Bike2Work yang diparkir di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM. Masjid Kampus UGM juga menjadi tempat hilangnya sepeda teman. Sementara, kemudian beberapa kali aku mendengar kabar hilangnya sepeda di kompleks Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM. Sekitar lima kejadian hingga paruh awal tahun 2009 ini.

Robohnya Masjid Kami

Kronologi Pembongkaran Masjid Perak Kotagede

Pic. by Kanthil Kotagede (Febr 09)

“Robohnya Masjid Perak merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Barangkali ada beberapa pihak yang gembira, tetapi amat banyak yang tertegun, terperangah, bahkan menangis. Terdorong untuk mengabadikan peristiwa luar biasa itu dan sekaligus untuk meluruskan dan menghilangkan kesalahpahaman mengenainya maka ditulislah kisah yang sebenarnya terjadi.”

Awal tulisan Bapak H. Suhardjo MS, pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede, dan uraian lebih lanjut beliau dalam buku kecil “Kisah Robohnya Masjid Kebanggaan Kami” itu akan menjadi dasar utama penulisan artikel ini. Hasil diskusi tindak lanjut bersama rekan-rekan Kanthil Kotagede dan pegiat pelestarian pusaka lainnya pada Jumat (13/03) sore hingga malam kemarin di Kotagede akan melengkapi tulisan ini.

Aparatlah yang Harus Dididik!

Langkah Taktis Mengatasi Carut-Marut Pengelolaan Pusaka 1)

Senisono mungkin bisa menjadi penanda. Pemugaran dan pengambilalihan gedung yang pada masa Belanda merupakan Societeit de Vereeniging oleh Sekretariat Negara pada awal tahun 1990an itu menjadi pemicu awal pergerakan pelestarian pusaka (heritage) oleh kalangan terpelajar formal Yogyakarta. Aksi keprihatinan atas proses teknis yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya atas gedung yang setelah masa pendudukan Jepang berganti nama menjadi Balai Mataram, dan sempat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada November 1945, itu antara lain yang kemudian melahirkan Yogyakarta Heritage Society. Mungkin, selain oleh karena praktik itu adalah “pesanan” pusat, tak ada banyak hal yang bisa dilakukan saat itu dengan belum adanya peraturan khusus untuk perlindungan benda cagar budaya, selain Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 ) tinggalan pemerintahan Hindia Belanda. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Yogyakarta mengaku sudah memberikan masukan teknis terhadap renovasi yang berlangsung, tetapi dimentahkan dalam penerapannya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pun tidak cukup mampu “menggigit” ketika terjadi perusakan situs Ratu Boko pada pertengahan dekade itu juga. Atas dasar kepentingan pemasangan sambungan kabel telekomunikasi, jalan yang diduga kuat merupakan jalan asli menuju kompleks yang hampir berusia seribu tahun itupun dibongkar. Pihak SPSP Yogyakarta pun sebenarnya hadir dalam pelaksanaan proyek. Namun, pihak pengelola proyek tetap tidak bersedia mengembalikannya ke kondisi semula karena alasan teknis pemasangan sambungan kabel telekomunikasi yang tidak dapat diubah lagi (Prihantoro, 1998).

Penjelajahan bagi Pelestarian

Tunggu selengkapnya di blog ini dalam xxx jam!

Pemuatannya diundur krn keburu nulis artikel  baru di atas ^^

Pengalaman mengelola jelajah pusaka di Kotagede telah membawa Kanthil Kotagede untuk mengambil peran langsung dalam proses pemugaran Pasar Kotagede yang bersejarah. Kejenuhan praktik wisata massal di Candi Borobudur pun membuat para pegiat pariwisata lokal yang juga penduduk setempat untuk mengembangkan wilayah penjelajahan ke desa-desa di sekitar candi yang selama ini terabaikan. Di Imogiri, Bantul, jelajah wisata pusaka pun digiatkan oleh penduduk lokalnya untuk bisa mendukung keberlangsungan industri batik yang sempat lumpuh setelah gempa Mei 2006 lalu.

Geliat aktivitas jelajah memang bukan barang baru. Biasanya dikelola oleh agen perjalanan wisata. Namun, beberapa tahun terakhir muncul beragam organisasi yang mencoba mengelola paket jelajah itu dengan pendekatan yang agak berbeda, yakni untuk pengetahuan dan pelestarian pusaka (heritage). Yogyakarta punya Jogja Heritage Society, Bandung dengan Bandung Trails dan Bandung Heritage Society, Surabaya ada Surabaya Memory dan Surabaya Heritage Society, serta Komunitas Historia Indonesia yang banyak menjelajah ruang sejarah Jakarta.

Bagaimana praktik-praktik jelajah itu digiatkan dan sejauh mana dampaknya bagi kelestarian objek yang dijelajahi dan masyarakat yang bersinggungan dengannya? Sebuah analisis sederhana yang berangkat dari prinsip pendidikan orang dewasa dan paradigma wisata yang bertanggung jawab akan coba dituliskan. Tujuannya untuk menghadirkan sebuah model refleksi terhadap praktik jelajah yang sudah digiatkan, sehingga dapat memberikan inspirasi inovasi seterusnya ke depan.

Pasar Tradisional vs Toko Modern

Apakah Mereka Benar Saling Berhadapan?

Pada tanggal 27 Desember 2007 kemarin, Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern telah disahkan. Peraturan yang diberitakan sudah terpinggirkan selama hampir tiga tahun ini dipandang sangat penting, terutama dalam menjembatani kepentingan pegiat pasar tradisional dan pemain ritel modern. Selama ini selalu muncul tudingan bahwa pemain dan pemodal besar ini telah mendepak para pelaku usaha kecil dan pasar tradisional.

Dalam peraturan ini diatur beberapa hal penting, meliputi aturan penyediaan fasilitas wajib bagi pasar tradisional dan toko modern, aturan lokasi dan perizinan, aturan sistem penjualan dan jam kerja, hingga aturan kemitraan dengan pemasok. Aturan mengenai sanksi administrasi secara bertahap juga diberlakukan bagi pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha.

Namun begitu, Perpres 122/2007 ini oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) masih dianggap tidak akan mampu mengubah kondisi pasar tradisional dan mengubah nasib pedagangnya menjadi lebih baik. Satu hal yang paling disorot oleh APPSI adalah soal pengaturan zonasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern. Pengaturan jarak lokasi antar pasar ini kurang detail dibahas. Perpres ini merujukkan aturan itu pada Rencana Tata Ruang Kota atau Wilayah masing-masing daerah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan sebagai rujukan utama yang bisa dijadikan dasar implementasi zonasi tersebut.

Zonasi antara pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern ini harus diatur dengan tegas, begitu menurut Kabid Penelitian dan Pengembangan APPSI Setyo Edy. Menurutnya, jika toko modern dibiarkan mendirikan usaha yang berdekatan dengan pasar tradisional maka akan menyebabkan pembeli di pasar tradisional beralih ke toko modern, sehingga semakin membenamkan nasib pasar tradisional ke jurang kepunahan. Perpres 112/2007 itu sendiri telah memberi jangka waktu selama tiga tahun kepada pusat perbelanjaan dan toko modern untuk mengatur jarak dengan pasar tradisional.

Bagaimana dengan Yogyakarta?

Berdasarkan data dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011, saat ini terdapat 31 titik pasar tradisional yang tersebar di wilayah kota Yogyakarta. Pasar Giwangan termasuk Pasar Kelas I, melayani perdagangan tingkat regional. Pasar Beringharjo, termasuk dalam Pasar Kelas II; yakni pasar yang melayani perdagangan tingkat kota. Delapan pasar lainnya termasuk dalam Pasar Kelas III; yang melayani perdagangan tingkat wilayah bagian kota. Sebelas pasar termasuk dalam Kelas IV (dua pasar beririsan dengan Kelas III) yang melayani perdagangan tingkat lingkungan. Pasar Kelas V berjumlah 12 pasar yang melayani perdagangan tingkat blok. Pasar-pasar tradisional ini terletak menyebar di seluruh penjuru wilayah kota.