Penjelajahan bagi Pelestarian

Tunggu selengkapnya di blog ini dalam xxx jam!

Pemuatannya diundur krn keburu nulis artikel  baru di atas ^^

Pengalaman mengelola jelajah pusaka di Kotagede telah membawa Kanthil Kotagede untuk mengambil peran langsung dalam proses pemugaran Pasar Kotagede yang bersejarah. Kejenuhan praktik wisata massal di Candi Borobudur pun membuat para pegiat pariwisata lokal yang juga penduduk setempat untuk mengembangkan wilayah penjelajahan ke desa-desa di sekitar candi yang selama ini terabaikan. Di Imogiri, Bantul, jelajah wisata pusaka pun digiatkan oleh penduduk lokalnya untuk bisa mendukung keberlangsungan industri batik yang sempat lumpuh setelah gempa Mei 2006 lalu.

Geliat aktivitas jelajah memang bukan barang baru. Biasanya dikelola oleh agen perjalanan wisata. Namun, beberapa tahun terakhir muncul beragam organisasi yang mencoba mengelola paket jelajah itu dengan pendekatan yang agak berbeda, yakni untuk pengetahuan dan pelestarian pusaka (heritage). Yogyakarta punya Jogja Heritage Society, Bandung dengan Bandung Trails dan Bandung Heritage Society, Surabaya ada Surabaya Memory dan Surabaya Heritage Society, serta Komunitas Historia Indonesia yang banyak menjelajah ruang sejarah Jakarta.

Bagaimana praktik-praktik jelajah itu digiatkan dan sejauh mana dampaknya bagi kelestarian objek yang dijelajahi dan masyarakat yang bersinggungan dengannya? Sebuah analisis sederhana yang berangkat dari prinsip pendidikan orang dewasa dan paradigma wisata yang bertanggung jawab akan coba dituliskan. Tujuannya untuk menghadirkan sebuah model refleksi terhadap praktik jelajah yang sudah digiatkan, sehingga dapat memberikan inspirasi inovasi seterusnya ke depan.

Menggali Makna Keterwakilan Komunitas

Menimbang Strategi Pemetaan Proyek Universitas

Siapa sajakah wakil komunitas lokal itu? Bagaimana cara menentukan siapa dan dari mana saja wakil komunitas yang harus terlibat dalam sebuah proyek berbasis komunitas? Pertanyaan sederhana, tetapi cukup mendasar ini muncul dari seorang mahasiswa peserta workshop Green Map di Jurusan Arsitektur Kampus Petra Surabaya, Jumat (11/05) lalu. Pertanyaan ini muncul menanggapi penjelasan mengenai salah satu tahap dalam proses pembuatan peta hijau.

Proses pembuatan peta hijau yang secara ideal merupakan sebuah proses pemetaan partisipatoris menuntut keterlibatan komunitas lokal yang kawasannya dipetahijaukan. Tahapan partisipatoris ini akan menjadi ideal ketika inisiatif pengerjaannya juga muncul dari mereka, termasuk hingga penyebarluasan data dan informasi hasil pemetaan tersebut. Sekaligus dalam prosesnya juga bisa turut melibatkan para pihak pemangku kepentingan (stakeholders) di kawasan itu.

Namun, proses seperti itu bisa pula menyeruak sebagai kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang terbatas. Hal itu bisa tampak seperti ketika proses pembuatan peta hijau itu digelar sebagai sebuah proyek universitas. Secara resmi, pembuatan peta hijau bisa dilakukan dalam rangka proyek kampus, misalnya dengan memasukkan kegiatan pemetahijauan ke dalam bagian dari mata kuliah tertentu. Dalam kasus proses pemetaan ini, dosen dan mahasiswa akan menjadi pihak utama pelaksana.

Mata Pisau Informasi dalam Green Map

Dalam salah satu sesi workshop Green Map di Institut Teknologi Bandung (ITB) akhir pekan lalu, terungkap bahwa tidak mustahil sebuah komunitas di suatu kawasan menolak untuk memetakan sumberdaya kawasan tersebut. Ari Nugraha, arsitek dan pegiat Green Map di Bandung, mengalami hal itu ketika mencoba memetakan kawasan sebuah desa di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di wilayah Kabupaten Bandung bersama warga setempat dan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal pada tahun 2004.

Memang pada awalnya warga cukup antusias dengan kegiatan memetakan kawasan tempat tinggal mereka menjadi sebuah green map. Tidak ada salahnya mencoba menjelajahi isi kampung sendiri kembali. Siapa tahu dengan pendekatan greenmap ini bisa menemukan hal baru di lingkungan keseharian yang mungkin selama ini terlewatkan.

Data dan potensi yang baik dan buruk pun terkumpul. Ketika diskusi, warga semakin tersadar bahwa desa mereka memiliki potensi sumberdaya alam berupa lahan subur, dan yang indah, di beberapa tempat. Justru hal ini yang menyurutkan semangat keterbukaan yang semula ada. Warga khawatir jika informasi tentang potensi alam itu tersebarkan dalam green map yang akan terbit itu maka akan membahayakan kelestarian lahan subur tadi. Alasannya cukup masuk akal, takut informasi yang tersebar akan mengundang datangnya investor tamak yang akan menguasai tanah itu dan mereka akan menderita kehilangan. Ketakutan warga bisa diterima dan diputuskan bahwa green map tersebut tidak akan dicetak dan disebarluaskan, tetapi hanya untuk kegiatan saat itu saja. Rangkaian proses pemetaan dan diskusi pun kemudian tetap bisa dilanjutkan.