KlikJkt dan SaveJkt

Dua Warna untuk Satu Kota

Belum ada setengah tahun gagasan ini dilontarkan dan didiskusikan, baik melalui tatap muka maupun dunia maya, wujudnya sudah tampak berjalan. Gagasan dari sisi konsep dan prinsip sudah diawali sejak bertahun yang lalu oleh teman-teman di Jakarta. Memasuki era jejaring sosial saat ini, gagasan itu semakin coba digali dalam banyak diskusi. Jelang akhir tahun lalu, ada rujukan yang menjadi muara gagasan, yakni sebuah sistem peta interaktif berbasis internet untuk meampung aspirasi warga atas denyut kotanya. Rujukan itu salah satunya beralamat di http://citizenmap.scmp.com/.

Desa Kota Lestari

Rumusan Gagasan untuk Panduan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Lokal

1. Singgih Susilo Kartono memandang desa sebagai miniatur sebuah negara. Desa memiliki rakyat, pemerintahan, wilayah, sumber daya, dan landasan ekonomi. Namun, desa selama ini selalu “diabaikan”. Pembangunan struktur sosial ekonomi dipandangnya rapuh karena bertumpu peada pembangunan struktur sosial ekonomi perkotaan. Desa yang jumlahnya banyak secara kuantitas selalu menerima paling sedikit, paling akhir, dan paling buruk atau jelek. Sementara, kota yang jumlahnya sedikit selalu menerima paling banyak, paling awal, dan paling baik. Dalam prosesnya menuju tahap modern, desa lebih banyak melakukan konsumsi daripada produksi. Dalam pada itu, Singgih memandang sektor pertanian dan kerajinan dapat memandu perubahan desa secara lebih optimal. Pertanian akan memerlukan intensifikasi teknologi dan kerajinan akan memerlukan intensifikasi tenaga kerja. Sektor kerajinan seperti yang digiatkan oleh Singgih di Desa Kandangan, Temanggung, telah mampu mengintensifkan tenaga kerja dengan teknologi tepat guna, sumber daya lokal, dan pasar eksport. Dengan model pengelolaan sumber daya secara intensif, pembangunan struktur sosial ekonomi yang berbasis desa, akan menjadikannya lebih stabil.

Open Source Bukan Sekedar Gaya Hidup

Menegaskan Peran Pe-Linux Cewek di Indonesia

“Jika ada cewek yang pandai menggunakan komputer, dan bisa menjadi programmer, itu keren sekali,” begitu sebuah ungkapan yang mengemuka dalam diskusi siang itu. Tiga bulan lalu, sebuah tulisan di Majalah Tempo mewartakan bahwa jumlah wanita dalam dunia teknologi informasi memang sedikit, dan ini sudah gejala global. Dalam Google Summer of Code 2007, hanya ada empat persen perempuan dari sekitar 900 peserta dari 90 negara. Jerman sebagai salah satu negara terdepan dalam teknologi informasi pun mencatat hanya sekitar 15 persen saja jumlah perempuan dari seluruh tenaga kerja di bidang teknologi informasi. Badan Statistik Jerman mencatat pada tahun 2007 hanya sejumlah 17 persen perempuan yang mengambil studi teknik informasi di Jerman.

Namun, menarik, sebuah penelitian kecil pada tahun 2007 dilakukan oleh kelompok mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) mengenai kecenderungan minat antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam bidang teknologi informasi, khususnya sebagai programmer. Penelitian survei sederhana terhadap 60 responden mahasiswa, 30 laki-laki dan 30 perempuan, Fakultas Ilmu Komputer UI angkatan 2003 dan 2004 menunjukkan bahwa kecenderungan mahasiswa perempuan tidak menjadi programmer tidak terbukti. Separuh lebih responden perempuan menyatakan minatnya dalam bidang tersebut, disertai dengan kemampuan pemrograman yang diukur berdasarkan empat parameter.

Pertanyaannya, apakah kecenderungan seperti itu sudah menjadi gambaran umum dalam dunia teknologi informasi? Memang angka melek teknologi informasi di Asia semakin meningkat. Dari 100 orang yang disurvei pada tahun 2000, ada 6 pengguna internet, dan 3 di antaranya berada di Asia. Pada tahun 2006, dari 17 pengguna internet dunia, 11 di antaranya berada di Asia. Sayangnya, di tengah optimisme ini, kaum perempuan tetap kurang tampil, apalagi menduduki posisi penting dalam bidang teknis, termasuk teknologi informasi ini. Siti Nur Aryani (2003) menuliskan hanya ada sekitar 22 persen perempuan Asia yang memanfaatkan internet, Amerika Serikat sekitar 41 persen, Amerika Latin sekitar 38 persen, dan Timur Tengah sekitar 6 persen. Sementara, di Indonesia, menurut kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, diperkirakan hanya 24,14 persen perempuan yang memanfaatkan teknologi internet. Padahal, teknologi internet jelas sangat lekat dan diperlukan dalam dunia teknologi informasi open source. Jika seperti ini kondisinya, sekedar pelabelan “keren” kepada pegiat teknologi informasi perempuan tidak akan menyelesaikan masalah. Diskusi akan berakhir! Jelas ada banyak hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dan wajib diatasi daripada sekedar pencitraan itu.

Mencari Posisi Radio Komunitas dalam Penanggulangan Bencana

Tak ada lagi alasan untuk menyudutkan radio komunitas bahwa informasi yang disiarkannya tidak bisa dijamin keakuratan dan keaktualannya. Radio komunitas secara hukum telah diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan diperdalam di Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelanggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. Lembaga ini merupakan salah satu bentuk dari lembaga penyiaran, di samping bentuk-bentuk lembaga penyiaran yang lain, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan. Jadi, proses produksi dan penyiaran informasi dari sebuah radio komunitas juga mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik, tidak berbeda dengan proses jurnalistik yang terjadi di lembaga penyiaran lainnya.

Namun, menurut Direktur Pelaksana Daerah PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta Mukhotib MD yang telah sarat pengalaman dalam dunia penyiaran komunitas, tetap perlu ada identifikasi lebih dalam mengenai peran yang bisa diemban oleh radio komunitas dalam ranah penanggulangan bencana. Bagaimanapun, radio komunitas telah terbukti memiliki posisi yang kuat dan penting di masyarakat, baik dalam tahap mitigasi bencana, tanggap darurat, maupun dalam tahap pascabencana dan pemulihan. Apakah kemudian radio komunitas perlu diperkuat kedudukannya dalam konteks penanggulangan bencana dengan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan dan turunannya akhirnya dipandang tidaklah terlalu penting lagi. Hal itu menjadi salah satu pandangan yang terlontar dalam diskusi terbatas “Mencari Posisi Peran Radio Komunitas dalam Penanggulangan Bencana” yang diselenggarakan oleh COMBINE Resource Institution di Pendapa Karta Pustaka, 22 Februari 2008 lalu.

Pewarta Warga Menyikapi Bencana

Informasi apa saja yang harus diolah oleh radio komunitas dan bagaimana informasi itu disampaikan kepada masyarakat menjadi titik kunci pengidentifikasian peran radio komunitas dalam konteks penanggulangan bencana. Para pegiat radio komunitas sendiri ternyata telah melakukannya secara mandiri sejak lama. Sukiman, pegiat Radio Komunitas Lintas Merapi FM misalnya, radio komunitas yang ia kelola bersama warga desanya dapat berperan sebagai pusat kegiatan masyarakat, yang mampu membangun sendiri metode pendidikan kebencanaan bagi masyarakat. Radio komunitas yang terletak di Dusun Deles, Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten yang tepat berada di lereng tenggara Gunungapi Merapi itu berupaya menyampaikan informasi tanpa harus memiliki program siaran berita. Radio siaran komunitas ini hanya memiliki program siaran hiburan. Informasi dan berita mereka sampaikan di sela-sela program hiburan itu. Menurut Sukiman, hal ini dilakukan karena masyarakat desanya yang rata-rata hanya berprofresi sebagai petani dan penambang pasir itu cenderung tidak menyukai program berita. Padahal, berita-berita terkini, termasuk peringatan dini terhadap ancaman Gunungapi Merapi yang selalu dipantau oleh reporter Lintas Merapi FM itu, penting untuk diketahui oleh masyarakat, terutama para penambang pasir yang berada di daerah rawan bahaya di aliran Sungai Woro.

Yang Canggih atau Yang Tepat

Bijak Membangun Sistem Informasi Darurat

Sederhana saja, mencoba meninjau kembali cara-cara berkomunikasi seperti apa yang cukup tepat untuk dilakukan pada saat-saat darurat. Setidaknya ada tiga prinsip komunikasi yang bisa terjadi:

1. point to point
Komunikasi di sini berlangsung dua arah antara satu dengan satu yang lain. Masing-masing, antara pengirim pesan dan penerima pesan harus menggunakan sarana dan medium yang sama. Misal, pembicaraan antara dua orang secara langsung (tatap muka), memakai telepon, atau HP. Isi komunikasi yang terjadi pun sangat tertutup. Pihak di luar kedua orang itu akan sangat terbatas aksesnya terhadap informasi yang dikomunikasikan. Kalaupun setelah itu keduanya mengomunikasikan hal-hal yang dibahas sebelumnya kepada khalayaknya/orang lain, ada kemungkinan terjadi bias, penambahan, serta pengurangan informasi yang disebarluaskan.

2. point to multipoint
Komunikasi di sini berlangsung dari satu pihak dan diteruskan hingga bisa dicandra oleh banyak orang. Gambarannya seperti orang ceramah, suara kentongan, siaran radio, dan televisi. Informasi yang tersiar bisa tersampaikan langsung kepada lebih banyak orang. Namun, model ini merupakan komunikasi satu arah. Termasuk ketika sesi interaktif dilangsungkan, ketika penikmat siaran radio atau televisi bisa menyampaikan pesan yang bisa disebarluaskan melalui media tersebut, komunikasi yang terjadi dengan khalayak penyandra media tersebut tetap berlangsung satu arah.

3. multipoint to multipoint
Komunikasi di sini berlangsung antara beberapa pihak secara bersama-sama. Gampangnya seperti ngobrol bareng. Sumber informasi bisa dari siapapun dan bisa dicandra oleh siapapun juga. Oleh karenanya, data dan informasi yang terkemas dan tersebar akan segera terverifikasi dan tervalidasi. Komunikasi model ini misalnya berlangsung melalui forum langsung (tatap muka), radio komunikasi (Rig, HT), conference instant messenger.

Semua jelas memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu, dipilihlah istilah “tepat guna” untuk memilih model komunikasi seperti apa yang bisa dibangun untuk menanggapi situasi darurat. Dari obrolan dengan Mz Nasir, deputi direktur kantorku, terpetakanlah tiga model komunikasi di atas. Itu semua berangkat dari beberapa kasus dan pengalaman yang kebetulan sudah dia dan kami alami. Dan ternyata, canggih belum tentu bisa menjawab apa yang sebenarnya kita butuhkan.

SAHANA dari BENCANA

Ketika Teknologi Informasi Turun Membantu

Sesaat setelah tsunami melanda sedikitnya dua belas negara Asia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, terjadilah kepanikan luar biasa. Bukan hanya karena jatuhnya banyak korban dan kerugian harta benda dalam skala yang begitu besar, tetapi juga dalam waktu singkat ada begitu banyak pihak yang datang dan ingin membantu. Lokasi bencana yang sudah porak-poranda dalam sekejap menjadi ramai; oleh para korban selamat yang mencari kerabatnya, korban selamat yang mencari pertolongan, hingga para penolong yang sibuk mencari korban untuk ditolong.

Gempa bumi dahsyat yang terjadi di kedalaman lautan di antara Sumatera dan Andaman pada tanggal 26 Desember 2004 lalu itu telah menyebabkan sekitar 230.000 jiwa menjadi korban. Hampir 200.000 korban berasal dari Indonesia. Lebih dari 5 juta orang kehilangan tempat tinggal, serta akses terhadap makanan dan air. Upaya tanggap bencana hingga proses pemulihan berlangsung di setiap negara yang terkena dampak bencana. Dampak kerusakan dan kerugian luar biasa yang terjadi tentu saja menyebabkan penanganan korban dan upaya pertolongan tidak bisa dengan mudah dilakukan.

Dan siapapun datang membantu

Hati siapa yang tak tersentuh dengan kejadian maha dahsyat itu. Ya, tak terkecuali para pegiat industri teknologi informasi yang sehari-hari tak pernah lepas dari komputer di ruang kerja. Sekelompok programer dari Sri Lanka, negara yang turut terkena dampak tsunami dan sedikitnya 30.000 jiwa melayang karenanya, dalam usahanya mencari cara untuk turut membantu pun menyadari bahwa proses tanggap bencana berjalan kurang efektif. Menurut mereka yang tergabung dalam sebuah organisasi non-pemerintah bernama Lanka Software Foundation ini, upaya pertolongan yang telah berjalan masih belum terkelola dengan baik.

Peran Rakom dalam Manajemen Resiko Bencana

Kamis (16/11) 11am, dua minggu yang lalu, aku ikut acara diskusi publik mengenai penanganan pascabencana di D.I. Yogyakarta. Formatnya diskusi panel, yang ngadain Komisi E DPRD DIY. Tempatnya di kantor DPRD DIY. Yang datang ngga banyak, sktr 20an orang dan hampir separuhnya adalah staf DPRD yang kebetulan ngga ada kerjaan. Peserta lainnya adalah wakil dinas atau badan-badan di Pemda DIY. LSM… hmmm, kelihatannya cuma aku. Undangannya aja per telpon 10am Kamis itu juga.

Ada tiga presentasi… dua bau tanah, ttg geologi, oleh Dr Sunarto (PSBA) dan satu lagi aku lupa (dia aktif di Asian Disaster Preparadness Center). Presentasi ketiga ttg psikologi oleh Prof. Koentjoro (UGM).

Dua presentasi awal yg bau tanah itu menjelaskan potensi kebencanaan yg dikandung oleh DIY. Dijelaskan pula mengenai strategi2 yg dianjurkan utk dikembangkan dalam menghadapi potensi2 bencana tsb; ngga cuma gempa, juga letusan gunung api, hingga ekstremitas cuaca. Pengembangan sistem peringatan dini (EWS) mendapatkan porsi penjelasan yg cukup panjang lebar, disertai dgn contoh2 penerapannya di luar negeri, Aceh, dan Pangandaran.