Dampak Bencana pada Pusaka Yogyakarta

Pendidikan Pusaka untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kawasan Pusaka Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekitarnya (Bagian 4 – dari 5 Bagian)

 I. Pelestarian pusaka dari kacamata hukum di Indonesia dan di daerah

Konsep pelestarian (atau konservasi) pada awalnya terbatas pada pelestarian atau pengawetan monumen bersejarah. Langkah itu lazim disebut preservasi. Tujuannya adalah berupaya mengembalikan, mengawetkan, atau “membekukan” monumen tersebut persis seperti keadaan semula di masa lampau. Di Indonesia, peraturan terawal yang terkait dengan perlindungan bangunan dan artefak kuno adalah Monumenten Ordonantie Stbl. 238/1931 atau biasa disingkat M.O. 1931 dari masa pemerintahan Hindia – Belanda (Sidharta & Budihardjo, 1989). Dalam M.O. 1931, definisi monumen atau artefak yang layak dilestarikan meliputi:
a. benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang dibuat oleh tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisanya yang pokoknya berumur 50 tahun atau memiliki masa langgam yang sedikit-dikitnya berumur 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah, atau kesenian.
b. benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut paleoantropologi.
c. situs yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada ad. a dan ad. b.

Pusat perhatian pelestarian pada masa itu masih lekat dengan peninggalan arkeologis yang berumur lebih dari 50 tahun. Sidharta dan Eko Budihardjo (1989) menyatakan bahwa objek sasaran pelestarian saat itu meliputi dari dokumen tertulis, lukisan, arca, dan perabot, lalu kemudian meningkat ke bangunan candi, keraton, benteng, dan gua. Konsep konservasi kemudian berkembang, tidak hanya mencakup monumen, bangunan, atau benda arkeologis saja, tetapi juga lingkungan, taman, dan bahkan kota bersejarah (lihat, Adishakti, 2004 & 2008).

Rumusan dalam M.O. 1931 itu masih menjadi dasar aturan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.  Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa benda cagar budaya (BCB) merupakan benda buatan manusia yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sonjaya (2005) menyebutkan bahwa jelas BCB dianggap sebagai sebuah entitas atau wujud yang diperlakukan benar-benar sebagai “benda mati”.  Padahal, BCB disadari pula memiliki ragam makna ketimbang hanya sebagai benca mati semata. BCB juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang melekat, yang dimaknai secara dinamis dari generasi ke generasi karena hakikatnya sebagai warisan atau pusaka budaya. Akibat pandangan yang demikian, sebagian besar BCB di Indonesia pun banyak dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi, seperti Borobudur, Prambanan, Dieng, dan pusaka perkotaan.

Pada awal tahun 1990-an, pelestarian pusaka di Indonesia masih mengutamakan pada artefak tunggal. Baru pada akhir tahun 1990-an, gerakan pelestarian untuk kawasan budaya dan bahkan kota pusaka mulai dikembangkan (Adishakti, 2008). Memasuki awal dekade 2000-an, pemahaman tentang pusaka budaya tidak kasat mata (non-bendawi atau intangible) mulai digaungkan. Walaupun, wujud materinya yang berupa benda (tangible), seperi keris, batik, wayang kulit, dan sebagainya sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia dan internasional sejak lama. Namun, pemahaman bahwa hal tersebut masuk kategori pusaka budaya belum tumbuh. Di tingkat internasional, pada tahun 2003, wayang ditetapkan sebagai salah satu Pusaka Budaya Tak Kasat Mata Dunia oleh UNESCO. Keris menyusul mendapatkan pengakuan serupa pada tahun 2005. Batik Indonesia juga diakui sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tahun 2009.

Dalam catatan Adishakti (2008), dekade 1990-an dan 2000-an adalah masa tumbuhnya beragam organisasi pelestarian pusaka di banyak kota di Indonesia. Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung (Bandung Heritage Society) menjadi tanda tumbuhnya organisasi pelestarian pada tahun 1987. Selanjutnya, daerah lain menyusul, seperti Paguyuban Pusaka Jogja – Jogja Heritage Society (1991), Yogyakarta Heritage Trust (1992), Badan Warisan Sumatera (1998), Badan Warisan Sumatera Barat (1999), hingga yang terkini adalah Ternate Heritage Society (2008). Organisasi-organisasi tersebut kemudian juga aktif dalam jaringan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pada tingkat daerah, misalnya Forum Pelestarian Lingkungan Budaya Jogja – Forum Jogja yang berdiri sejak tahun 2000 dan beranggotakan lebih dari 20 organisasi pelestarian. Pan-Sumatera Net menjadi organisasi jaringan pelestarian di wilayah Sumatera. Pada tingkat nasional, terbentuk Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) pada tahun 2002. JPPI dengan dukungan International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia mendeklarasikan Tahun Pusaka Indonesia pada tahun 2003. Dalam tahun yang sama, diterbikan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003.

Munculnya Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 ini menjadi muara dari diskusi panjang di ranah pelestarian pusaka alam dan budaya Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada dirasa tidak mencukupi dan mewadahi praktik-praktik pelestarian yang aktif dilakukan. Piagam ini dirumuskan sebagai pedoman moral dan pedoman etika pelestarian yang disusun dengan melibatkan beragam pakar dan praktisi pelestarian lintas ilmu, lintas profesi, lintas sektor, dan lintas daerah. Piagam ini menegaskan istilah pusaka sebagai padanan istilah heritage yang lebih luas maknanya daripada sekedar benda cagar budaya. Pusaka Indonesia disebutkan meliputi pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana, mengikuti perkembangan wacana pelestarian di dunia internasional yang dikawal oleh UNESCO. Secara definitif adalah sebagai berikut:
a. Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam (natural heritage) adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya (cultural heritage) adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka saujana (cultural landscape heritage) adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.
b. Pusaka budaya mencakup pusaka bendawi (tangible) dan pusaka non-bendawi (intagible).

Keberadaan piagam tersebut cukup mampu menjadi landasan pemahaman dan gerak bersama dalam melaksanakan kerja-kerja pelestarian di daerah masing-masing. Ketika proses perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Cagar Budaya (RUU Cagar Budaya), konsep dalam piagam ini juga diusulkan oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) sebagai lembaga pelaksana JPPI kepada Pantia Kerja RUU Cagar Budaya dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Namun, hingga RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, konsep pusaka yang utuh lagi-lagi belum dapat terwadahi. Undang-Undang yang baru itu tetap hanya menerakan benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik yang di darat maupun di air, sebagai warisan budaya yang dapat dicagarkan atau dilindungi (lihat, Wijoyono, 2010b). Seluruh perspektif yang terkandung hanya mewadahi aspek fisik atau bendawi saja. Tak ada terjemahan konsep kebudayaan yang utuh. Jadi, dunia pelestarian Indonesia tetap masih harus berjuang untuk membangun pemahaman tentang pusaka yang lebih utuh. Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI; lihat http://indonesianheritage.org) menjadi salah satu organisasi non-pemerintah yang aktif melakukan kampanye, advokasi, dan pendidikan pelestarian pusaka kepada banyak pihak. Program pendidikan pusaka untuk anak usia sekolah dasar (http://pendidikanpusaka.org) dan program Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) untuk jajaran pemerintah kota menjadi contoh langkah yang dilakukan.

Upaya tersebut menjadi penting karena berdasarkan Undang-Undang tentang Cagar Budaya, lingkup pelestarian yang dilakukan menjadi sangat terbatas yang bersifat fisik. Hingga tahunn 2010, sebelum Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 disahkan di akhir tahun, cagar budaya hanya disematkan pada bangunan yang telah mendapatkan sertifikasi menteri yang mengurusi bidang kebudayaan. Hingga tahun 2007, Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memiliki 40 bangunan cagar budaya yang tersertifikasi di tingkat nasional yang disahkan dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Awal tahun 2010, jumlah bangunan atau situs dengan sertifikat cagar budaya tingkat nasional adalah 56 buah.  Hampir semuanya adalah bangunan tunggal dan kompleks bangunan. Tidak ada ruang kawasan yang terdefinisikan sebagai cagar budaya. Padahal, Direktorat Peninggalan Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mencatat total ada 781 buah situs atau BCB tidak bergerak di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Panjangnya proses penetapan menjadi salah satu faktor penyebab sedikitnya situs dan benda yang tercagarbudayakan (lihat, Setyastuti, 2007). Setelah  Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 disahkan, belum ada lagi daftar cagar budaya yang diterbitkan. Namun, Undang-Undang ini membuka wadah pencagarbudayaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah.

Lima tahun sebelumnya, tahun 2005, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan proses yang lebih maju dengan mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya. Peraturan ini telah menerakan konsep pelestarian kawasan dan skala cagar budaya. Ada lima skala kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya, yakni kelas A (skala dunia – World Heritage), kelas B (skala nasional – National Heritage), kelas C (skala regional – Province Heritage), kelas D (skala kabupaten/kota), dan kelas E (skala lokal – Local Heritage). Walaupun belum cukup utuh mengatur seluruh aspek pusaka, tetapi peraturan ini sudah mencakup perihal konsekuensi sosio-budaya dan sosio-ekonomis dalam pengelolaan kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya (Arya Ronald & Djoko Dwiyanto, 2000). Bersama peraturan ini, ditetapkan 12 kawasan cagar budaya, meliputi Kraton Yogyakarta, Pakualaman, Prambanan, Ratu Boko, Malioboro, Kotabaru, Imogiri, Parangtritis, Ambarketawang, Pleret, Sokoliman, dan Kotagede.

Namun, keberadaan paket peraturan, baik peraturan tingkat daerah maupun nasional, tidak bisa menjamin proses pelestarian bisa berjalan mulus. Bahkan, kasus-kasus besar di Yogyakarta yang diaktori oleh pemerintah menjadi preseden buruk penegakan hukum terhadap pelanggaran kelestarian cagar budaya. Sebagai contoh, status cagar budaya Pesanggrahan Ambarrukmo milik Kraton Yogyakarta yang diajukan sejak sebelum tahun 1998 baru resmi dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2007. Pun dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (KCB dan BCB) yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2005, ketika Hypermall Ambarukmo Plaza sedang dibangun dan merusak sebagian kompleks pesanggrahan, di dalamnya tak menyebutkan jenis sanksi apapun bagi pelanggaran dan perusakan cagar budaya (Wijoyono, 2008). Rencana Pemerintak Kota Yogyakarta pada tahun 2005 – 2007 untuk melakukan pengembangan kawasan Malioboro dan inner city Yogyakarta juga tak mendapatkan pengawalan yang ketat dengan Perda Provinsi D.I. Yogyakarta No. 11 Tahun 2005. Saat itu muncul rencana proyek untuk membangun pusat bisnis dengan fasilitas parkir kendaraan bermotor bawah tanah skala besar di kawasan Malioboro dan Kraton Yogyakarta (Wijoyono, 2007). Rencana proyek yang belum terealisasi hingga kini itu berpotensi mengacaukan konsep penataan ruang kawasan pusaka, yang dalam peraturan kawasan Kraton Yogyakarta dan Malioboro masuk sebagai mintakat inti pelestarian yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal. Pertumbuhan penduduk yang ditanggapi oleh kalangan pemodal juga menyebabkan pesatnya perubahan tata ruang. Masalahnya, perubahan ini kembali meminggirkan pusaka perkotaan. Pada pertengahan tahun 2010, kompleks bersejarah Mardi Wuto yang berada di kompleks Rumah Sakit Mata dr. Yap di Yogyakarta harus dibongkar. Padahal, kompleks ini sudah tersertifikasi sebagai benda cagar budaya berdasarkan keputusan menteri di tahun 2007. Upaya perubahan luas kompleks yang berstatus benda cagar budaya menjadikan kompleks itu pun berubah menjadi pusat perbelanjaan (Daeng, 2010). Kondisi di masa normal yang sulit menjadi semakin rumit ketika wilayah Yogyakarta dan sekitarnya mengalami bencana, seperti yang terjadi di tahun 2006 (gempabumi) dan 2010 – 2011 (letusan Merapi dan banjir lahar).

Kerumitan tersebut muncul jika terjadi ancaman dan kerusakan sebagai dampak bencana pada pusaka. Dalam wacana dan praktik penanggulangan bencana di dunia internasional, perhatian dan penyelamatan terhadap pusaka bangsa telah mendapatkan tempat khusus. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menjadi punggawa utama pengarusutamaan isu pelestarian pusaka dalam situasi darurat, dan diperkuat oleh beragam jaringan dan organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bergerak di isu yang sama, seperti Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS) _ semacam organisasi palang merah di bidang kebudayaan _, International National Trust Organization (INTO), dan Prince Claus Fund (PCF). Sementara, dalam praktik penanggulangan bencana di Indonesia, para pemerhati dan praktisi pelestarian pusaka belum secara intensif mencoba mendekatkan diri ke dalam sistem penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional maupun di daerah (Wijoyono, 2009b). Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia belum pernah mengeluarkan kebijakan atau rencana program yang mengarah pada pengelolaan pusaka dalam sistem pengurangan risiko bencana. Juga, organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak di isu yang sama, selama ini belum cukup mau untuk masuk ke dalam sistem pengurangan risiko bencana. Akibatnya, ketika bencana terjadi, upaya penyelamatan dan pemulihan potensi pusaka daerah yan terkena dampak bencana harus bersaing dengan upaya penyelamatan dan pemulihan umum yang dilakukan. Posisi penanganan pada prioritas kesekian pun harus diterima karenanya.

Memang, dalam kebijakan baru yang diusung melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB), celah untuk mempengaruhi telah tersedia. Pasal 4 UU PB menjelaskan bahwa penanggulangan bencana ditujukan antara lain untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, serta untuk menghargai budaya lokal. Di sini, pemerintah bertanggung jawab untuk memadukan program pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan (Pasal 6). Kaitannya dengan pelestarian pusaka alam pun, pemerintah disebutkan berwenang merumuskan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan. Namun, lembaga yang ditunjuk secara khusus untuk menanganinya masih belum terjelaskan. Hal ini kemudian menjadi sebuah pilihan, apakah perlu membentuk/menunjuk lembaga khusus yang melakukan penanganan terhadap pusaka dalam bencana atau menyebarluaskan prinsip dan pedoman pelestarian pusaka kepada para pihak yang tergabung dalam forum atau jaringan penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional maupun daerah.

 II. Praktik pelestarian dan penyelamatan pusaka dalam kejadian bencana di Yogyakarta

Yogyakarta menjadi wilayah pertama di Indonesia yang melakukan penanganan secara khusus terhadap pusaka usai bencana. Proses penilaian cepat terhadap kerusakan pusaka (Damaged Heritage Rapid Assessment) dilakukan usai kejadian gempabumi yang melanda kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006. Digiatkan oleh tim Pusaka Jogja Bangkit!; gabungan Center for Heritage Conservation (CHC) Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogja Heritage Society (JHS), dengan dukungan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dan ICOMOS Indonesia, tiga jenis pusaka berhasil diidentifikasi kerusakannya, meliputi pusaka budaya teraga (tangible cultural heritage), pusaka pusaka budaya tak teraga (intangible cultural heritage), dan pusaka saujana (cultural landscape heritage). Tercatat 23 situs budaya, termasuk Kompleks Candi Prambanan, Kraton Yogyakarta, dan rumah-rumah tradisional yang rusak akibat gempa di Sabtu pagi itu. Tujuh kelompok pusaka budaya tak teraga juga terkena dampak, seperti kelompok pembatik di Bayat, Klaten dan perajin perak di Kotagede. Kawasan pusaka saujana Imogiri di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta juga dicatat mengalami kerusakan parah yang menyebar (Center for Heritage Conservation, GMU, 2006).

Namun, kegiatan survei dampak gempa terhadap bangunan, situs, dan kegiatan bernilai pusaka saat itu masih tampak berjalan di alurnya sendiri, belum terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana yang ada secara utuh. Dengan pemerintah, tim ini bekerja dan berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta dan BP3 Jawa Tengah, serta Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata setempat. Bahkan, untuk situs monumen skala dunia, seperti kompleks Candi Prambanan, UNESCO turun langsung untuk berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah. Namun, dalam sistem tanggap darurat hingga pemulihan yang ditangani oleh UN OCHA beserta Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB – sekarang Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPDB Provinsi) di provinsi dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB – sekarang BPBD Kabupaten/Kota) di kabupaten/kota, isu dan praktik ini tidak cukup tersatukan. Dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Bencana, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota di Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang dimulai pada tahun berikutnya pun tidak tampak muncul aspirasi yang kuat untuk memasukkan isu ini. Juga, dalam Statuta Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disahkan pada Oktober 2009, tak tampak pula kalimat yang secara khusus menerakan nilai penting penanganan pusaka dalam sistem penanggulangan bencana bersama masyarakat.

Tim Pusaka Jogja Bangkit yang mulai bergerak usai peristiwa gempabumi 2006 di Yogyakarta memunculkan sistematika tanggap bencana yang menyeluruh. Tim ini berupaya melakukan program tanggap darurat dan revitalisasi pasca-bencana secara komprehensif, minimal untuk 20 tahun ke depan. Dalam buku program yang ditulis oleh Dwita Hadi Rahmi dan Titi Handayani (2009; lihat, Adishakti, 2006 & 2009; Kubontubuh, 2010) gempa telah merusak pusaka di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pusaka rakyat dan pertumbuhan ekonomi lokal juga masyarakat juga rusak. Jadi, tim ini berupaya memulihkan pusaka rakyat yang terdampak gempa, sekaligus membangun kembali ekonomi rakyat. Pemulihan itu dilakukan dalam tiga skala kategori. Pemulihan skala makro dilakukan pada skala kawasan, seperti pusaka saujana di selanjang lembah Sungai Opak yang menjadi pusat gempa 2006, kota pusaka Yogyakarta, dan pusaka saujana budaya Imogiri. Pemulihan pusaka skala meso, misalnya dilakukan pada kompleks Candi Prambanan dan Candi Sewu, kawasan pusaka Kotagede, kawasan pusaka Jeron Beteng, dan Taman Sari. Pemulihan pusaka pada skala mikro, misalnya pada bangunan candi, rumah tradisional di Yogyakarta dan Kotagede, masjid, dan sebagainya. Khusus pada kawasan pusaka Kotagede, tim melakukan rangkaian langkah strategis tanggap darurat pusaka pascagempa. Langkah itu dimulai dengan pembentukan tim masyarakat, pembentukan posko, pelaksanaan tanggap darurat kemanusiaan, melakukan Damaged Heritage Rapid Assessment dan estimasi biaya, membuat website, melakukan koordinasi dan kolaborasi kegiatan dengan para pihak, diseminasi dampak bencana, penggalangan dana, serta melakukan penilaian kerusakan detail dan penyusunan database.

Kegiatan pemulihan di Kotagede, sebagai contoh, dilakukan baik pada aspek fisik maupun non-fisik (kegiatan, dan sebagainya). Dari tahun 2006 – 2009, masyarakat dan tim Pos Pelayanan Teknis Universitas Gadjah Mada – JICA melakukan konsultasi, retrofit, dan restorasi rumah tradisional (Dwita Hadi Rahmi dan Titi Handayani (2009). Enam buah rumah tradisional mendapatkan dukungan dana dari pemerintah negara sahabat, lembaga internasional, dan pihak swasta untuk direkonstruksi. Jumlah ini masih sangat sedikit dibandingkan jumlah total 88 rumah tradisional yang rusak di Kotagede. Selain rumah tradisional, dilakukan pula rekostruksi Babon Aniem (gardu listrik dari masa pendudukan Belanda), renovasi dan rekonstruksi monumen di kompleks makam dan Masjid Gede Mataram oleh pemerintah, serta penyusunan Pedoman Pelestarian bagi Pemilik Rumah di Kotagede oleh Jogja Heritage Society dan UNESCO Jakarta (lihat Jogja Heritage Society, 2007). Inisiatif ini kemudian dilanjutkan oleh beragam tim melalui beberapa skema program pemulihan lainnya di Kotagede, misalnya yang dilakukan oleh tim REKOMPAK, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Java Reconstruction Fund hingga tahun 2011 ini.

Peristiwa erupsi Gunungapi Merapi di akhir tahun 2010 juga memberikan dampak kerusakan pada pusaka. Sebuah tim dibentuk untuk melakukan assessment kerusakan pusaka. Tim assessment kerusakan pusaka ini dibentuk oleh Center for Heritage Conservation JUTA FT – UGM bersama Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Kegiatan ini masuk dalam rangkaian program Heritage Emergency Response yang mulai digiatkan sejak pasca-gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tahun 2006 silam. Program yang sama kemudian dilakukan di Sumatera Barat usai peristiwa gempabumi di tahun 2009 (lihat, Kubontubuh, 2010). Pada dua pengalaman sebelumnya, rapid assessment dapat dilakukan dalam waktu beberapa minggu setelah kejadian bencana berlangsung. Pada peristiwa erupsi Gunungapi Merapi ini, proses rapid assessment tak dapat seketika dilakukan karena karakter bencana yang berbeda. Proses assessmet dampak erupsi terhadap pusaka pun baru bisa dilakukan pada bulan Januari 2011 setelah situasi lapangan memungkinkan untuk dijelajahi dengan aman.

Kajian ini dilakukan terhadap kondisi pusaka yang ada di wilayah di sekeliling Merapi, yang meliputi empat kabupaten (Sleman, Klaten, Boyolali, Magelang) dan satu kota (Kota Yogyakarta). Pada tahap awal ini, tim telah memetakan ragam pusaka dalam dua kategori, yakni pusaka alam (natural heritage) dan pusaka budaya (cultural heritage). Pemetaan belum dapat dilakukan secara komprehensif karena keterbatasan waktu, tetapi akan dilanjutkan dalam tahap-tahap berikutnya. Ada empat hal yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan program ini. Pertama, untuk membangun basis data yang akurat berdasarkan hasil evaluasi dan estimasi kerusakan pusaka akibat erupsi Merapi di tahun 2010 (dan dampak ikutannya hingga tahun 2011 ini). Kedua, untuk memberikan analisis sebagai masukan dalam pembuata daftar prioritas rehabilitasi darurat yang paling dibutuhkan. Ketiga, untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan kekayaan pusaka nusantara; dalam hal ini yag berada di lingkungan sekitar Merapi. Keempat, sebagai wahana pelatihan dan penyiapan metode yang dapat direplikasi oleh relawan Heritage Emergency Response (HER) di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang rawan bencana.

Lingkup kegiatan yang kemudian dilakukan oleh tim dalam mencapai tujuan di atas meliputi dua hal. Pertama, Penyusunan Penilaian Cepat Pusaka Rusak (PCPR). Kegiatan yang dilakukan adalah pendataan pusaka yang tersebar di wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, baik pada kondisi sebelum maupun setelah erupsi Merapi. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak erupsi Merapi. Kedua, Penyusunan Rencana Tindak. Dalam tahap ini, akan dianalisis apa yang akan atau harus dan telah dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan lebih lanjut dan melestarikan pusaka. Metode penelitian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan di seluruh wilayah yang dijadikan objek penelitian. Data sekunder didapatkan dari bayak sumber. Salah satu sumber data utama adalah data milik Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Hingga bulan Maret ini, tim telah dapat mengumpulkan data-data awal tentang kondisi pusaka alam dan pusaka budaya ligkup yang cukup luas, walaupun posisinya masih sebagai sampel. Pada lingkar wilayah perdesaan yang masuk dalam zona Taman Nasional Gunung Merapi, telah didapatkan data awal desa-desa di Kemalang, Cepogo, Selo, dan Cangkringan. Selain perdesaan sebagai satu sistem saujana (cultural landscape), tim juga memetakan kondisi beberapa aliran sungai yang berhulu di Merapi, meliputi Sungai Opak, Gendol, Code, Woro, Pabelan, dan Putih. Dari data yang didapat dari BP3 dan observasi lapangan, tim telah menghimpun data awal tentang kondisi situs-situs pusaka di sekitar Merapi. Situs yang berhasil diidentifikasi kondisinya pasca erupsi meliputi Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Asu, Candi Lumbung, Candi Pendem, Candi Pawon, Candi Morangan, Candi Ngawen, Candi Losari, Candi Kimpulan (UII), Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Gebang, Candi Prambanan, Kompleks Ratu Boko, Situs Kali Woro A dan B, Situs Cepet – Purwobinangun, Situs Cabean, Situs Gunung Gono – Dukun, SItus Srowulan, Sendang Ngepas, Situs Seyegan, Situs Jetis, Situs Ganggong, penampungan benda cagar budaya (BCB) Mlati, penampungan BCB Seyegan, penampungan BCB Turi, Museum Ullen Sentalu, Museum Gunungapi Merapi, Masjid Srowolan, Masjid Plosokuning, Pesanggrahan Ngeksigondo, Ledok Code – Gondomanan, dan Goa Jepang. Data-data yang terkumpul kemudian dipetakan dalam peta sebaran situs pusaka pada zona ancaman bahaya Merapi dalam radius 5 – 20 km. Ada empat status legenda yang diterakan di dalam peta, yakni pusaka yang tidak terkena dampak (aman), pusaka yang terkena dampak dan sudah tertangani, pusaka yang terkena dampak dan belum tertangani, serta pusaka terancam (endangered heritage) (lihat, Rinintya, 2011).

Situs pusaka dunia kompleks Candi Prambanan termasuk terancam, bukan oleh erupsi secara langsung, tetapi oleh banjir lahar dingin yang berlangsung sejak usai erupsi. Situs yang terletak di tepi Kali Opak itu sudah mulai tergerus bagian tebing sisi baratnnya. Banjir lahar berisi material erupsi Merapi yang terbawa aliran air hujan hingga Maret 2011 sudah mencapai pertemuan Kali Gendol dan Kali Opak, sekitar 5 Km di utara Prambanan (The Jakarta Post, 2011). Dinding lahar di Kali Opak yang meluncur dari puncak Merapi sudah selebar 1 mil dan sepanjang 6 Km. Petugas berwenang dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta dan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko terus memantau perkembangan aliran Kali Opak, tetapi tidak ada tindakan khusus yang dilakukan (Priceton Council, 2011).

Sementara, satu situs pusaka dunia lainnya di barat Gunungapi Merapi juga terancam dampak erupsi, yakni Candi Borobudur. Akibat erupsi, abu vulkanis yang menerpa ke arah barat pun turut menyelimuti tubuh Candi Borobudur hingga setebal 1 – 3 cm. Situs klasik itu pun terpaksa ditutup untuk umum dari bulan November hingga Desember 2011. Pada bulan Januari, puluhan relawan dikerahkan untuk melakukan pembersihan candi dari abu vulkanis (lihat, http://konservasiborobudur.org/). Kelompok pertama adalah relawan mahasiswa dari Jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sejumlah 15 orang mahasiswa membersihkan relief lorong satu di sisi barat dengan pengarahan tim Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Kegiatan pembersihan kemudian dilanjutkan oleh sejumlah 60 relawan lokal yang bekerja membersihkan candi selama satu bulan dari awal Januari 2011.

 III. Kerugian yang tak diharapkan terhadap pusaka saat bencana

Prioritas tindakan yang harus dilakukan pada saat tanggap darurat bencana adalah pertolongan kemanusiaan. Nyawa manusia adalah prioritas, sedangkan aset akan diposisikan setelahnya untuk diselamatkan atau dilindungi. Pengalaman penanganan bangunan pusaka dan benda cagara budaya di Sumatera Barat pasca-gempabumi 30 September 2009 menunjukkan adanya kerugian yang berlipat akibat ketidaktahuan atau tidak dijadikannya pusaka sebagai prioritas penanganan. Pascagempa terjadi, Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) pun membangun komunikasi untuk mengetahui bagaimana keadaan di Padang dan sekitarnya. Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), lembaga non-pemerintah yang mengelola jaringan pelestarian di tingkat nasional, berinisiatif mengirimkan tim yang akan bertugas membantu tim Pusaka UBH memetakan kerusakan bangunan bernilai pusaka di Kota Padang dan sekitarnya. Dari rilis yang diterbitkan oleh tim gabungan yang menyebut dirinya Tim Sumbar Bangkit itu, sebanyak 256 bangunan bernilai pusaka di kawasan Padang Lama telah berhasil didata, termasuk pula Masjid Ganting, Balaikota, dan Museum Adityawarman. Sejumlah 75 bangunan di antaranya dinilai rusak berat, 50 bangunan rusak sedang, 21 bangunan rusak ringan, dan 10 bangunan tidak mengalami kerusakan. Kerusakan selain bangunan terjadi pada koleksi museum. Sebanyak 305 buah keramik kuno peninggalan Dinasi Song (960 – 1279), Ming (1369 – 1644), dan Ching (1644 – 1911) di Museum Adityawarman hancur akibat almari pajang di museum itu jatuh ketika gempa terjadi (Wijoyono, 2009b). Jumlah ini tidak begitu mengesankan jika dibandingkan dengan tingginya jumlah kerusakan total (lebih dari 200.000 bangunan rusak berat atau rusak sedang). Prioritas penanganannya pun menjadi urutan ke sekian usai penanganan hal yang bersifat primer terselesaikan. Nasib bangunan dan benda bernilai pusaka ini pun terancam, terutama ketika proses evakuasi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung tanpa mengindahkan penanganan yang semestinya dilakukan. Proses evakuasi terhadap dugaan adanya empat korban meninggal dunia di reruntuhan gedung Perpustakaan Daerah Sumatera Barat di Padang misalnya, telah menggilas ribuan koleksi perpustakaan. Harian Kompas (16/10) menuliskan bahwa empat korban itu tak pernah ditemukan setelah seminggu pencarian. Hanya 10% koleksi yang terselamatkan dari total 565.000 koleksi buku dan beragam terbitan lain, termasuk ratusan naskah kuno adat budaya Minangkabau.

Ketidaktahuan penanganan yang tepat pada bangunan pusaka juga terjadi di Yogyakarta. Justru, kasus tersebut terjadi di kompleks Kraton Yogyakarta setelah gempabumi 2006. Bangsal Trajumas, salah satu bangunan di Kraton Yogyakarta roboh akibat gempa (Arnawati, 2006). Reruntuhan bangsal yang digunakan sebagai tempat sekolah bagi putra keturunan raja dan abdi dalem berpangkat tinggi pada masa Hamengku Buwono VI (1855 – 1877) itu dibongkar dan kayunya ditumpuk secara acak. Lokasi juga sudah dibersihkan tanpa dokumentasi dan identifikasi, sehingga menyulitkan untuk mengetahui posisi awal kayu-kayu penyusun bangunan tersebut. Terbatasnya dokumentasi Bangsal Trajumas dan isinya sebelum runtuh juga menyulitkan proses rekonstruksi. Kasus serupa juga banyak terjadi di bangunan-bangunan pusaka lain di Yogyakarta dan sekitarnya yang rusak akibat gempabumi. Bangunan tradisional pusaka rakyat, seperti di Kotagede, hampir seluruhnya tidak punya dokumentasi, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus  dilakukan secara trial and error dan mulai membangun dokumentasinya.

masih mahasiswa, staf NGO, pegiat gerakan, anak mamah dan papah yang lahir, tumbuh, dan besar di yogyakarta, indonesia...

Tagged with: , , , , , , , , , , ,
Posted in kelola buana, kelola pusaka, kelola risiko bencana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Penerjemah
Penengok
  • 139,471 hits
Penjejak

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,316 other followers

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,316 other followers

%d bloggers like this: