Manajemen yang Tak Pernah Belajar

Mampukah Mengubah Citra dari Universitas Gerayangane Maling?

Paruh kedua tahun 2007 lalu, dua teman menuliskan kabar kehilangan sepeda di wilayah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) ke milis Bike2Work Yogyakarta. Ironisnya, satu dari sepeda yang hilang itu diparkir persis di samping pos satpam, dan satu lagi di depan mushola. Paruh pertama tahun 2008 juga diwarnai dengan hilangnya sepeda teman Bike2Work yang diparkir di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM. Masjid Kampus UGM juga menjadi tempat hilangnya sepeda teman. Sementara, kemudian beberapa kali aku mendengar kabar hilangnya sepeda di kompleks Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM. Sekitar lima kejadian hingga paruh awal tahun 2009 ini.

Robohnya Masjid Kami

Kronologi Pembongkaran Masjid Perak Kotagede

Pic. by Kanthil Kotagede (Febr 09)

“Robohnya Masjid Perak merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Barangkali ada beberapa pihak yang gembira, tetapi amat banyak yang tertegun, terperangah, bahkan menangis. Terdorong untuk mengabadikan peristiwa luar biasa itu dan sekaligus untuk meluruskan dan menghilangkan kesalahpahaman mengenainya maka ditulislah kisah yang sebenarnya terjadi.”

Awal tulisan Bapak H. Suhardjo MS, pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede, dan uraian lebih lanjut beliau dalam buku kecil “Kisah Robohnya Masjid Kebanggaan Kami” itu akan menjadi dasar utama penulisan artikel ini. Hasil diskusi tindak lanjut bersama rekan-rekan Kanthil Kotagede dan pegiat pelestarian pusaka lainnya pada Jumat (13/03) sore hingga malam kemarin di Kotagede akan melengkapi tulisan ini.

Aparatlah yang Harus Dididik!

Langkah Taktis Mengatasi Carut-Marut Pengelolaan Pusaka 1)

Senisono mungkin bisa menjadi penanda. Pemugaran dan pengambilalihan gedung yang pada masa Belanda merupakan Societeit de Vereeniging oleh Sekretariat Negara pada awal tahun 1990an itu menjadi pemicu awal pergerakan pelestarian pusaka (heritage) oleh kalangan terpelajar formal Yogyakarta. Aksi keprihatinan atas proses teknis yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya atas gedung yang setelah masa pendudukan Jepang berganti nama menjadi Balai Mataram, dan sempat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada November 1945, itu antara lain yang kemudian melahirkan Yogyakarta Heritage Society. Mungkin, selain oleh karena praktik itu adalah “pesanan” pusat, tak ada banyak hal yang bisa dilakukan saat itu dengan belum adanya peraturan khusus untuk perlindungan benda cagar budaya, selain Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 ) tinggalan pemerintahan Hindia Belanda. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Yogyakarta mengaku sudah memberikan masukan teknis terhadap renovasi yang berlangsung, tetapi dimentahkan dalam penerapannya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pun tidak cukup mampu “menggigit” ketika terjadi perusakan situs Ratu Boko pada pertengahan dekade itu juga. Atas dasar kepentingan pemasangan sambungan kabel telekomunikasi, jalan yang diduga kuat merupakan jalan asli menuju kompleks yang hampir berusia seribu tahun itupun dibongkar. Pihak SPSP Yogyakarta pun sebenarnya hadir dalam pelaksanaan proyek. Namun, pihak pengelola proyek tetap tidak bersedia mengembalikannya ke kondisi semula karena alasan teknis pemasangan sambungan kabel telekomunikasi yang tidak dapat diubah lagi (Prihantoro, 1998).

Penjelajahan bagi Pelestarian

Tunggu selengkapnya di blog ini dalam xxx jam!

Pemuatannya diundur krn keburu nulis artikel  baru di atas ^^

Pengalaman mengelola jelajah pusaka di Kotagede telah membawa Kanthil Kotagede untuk mengambil peran langsung dalam proses pemugaran Pasar Kotagede yang bersejarah. Kejenuhan praktik wisata massal di Candi Borobudur pun membuat para pegiat pariwisata lokal yang juga penduduk setempat untuk mengembangkan wilayah penjelajahan ke desa-desa di sekitar candi yang selama ini terabaikan. Di Imogiri, Bantul, jelajah wisata pusaka pun digiatkan oleh penduduk lokalnya untuk bisa mendukung keberlangsungan industri batik yang sempat lumpuh setelah gempa Mei 2006 lalu.

Geliat aktivitas jelajah memang bukan barang baru. Biasanya dikelola oleh agen perjalanan wisata. Namun, beberapa tahun terakhir muncul beragam organisasi yang mencoba mengelola paket jelajah itu dengan pendekatan yang agak berbeda, yakni untuk pengetahuan dan pelestarian pusaka (heritage). Yogyakarta punya Jogja Heritage Society, Bandung dengan Bandung Trails dan Bandung Heritage Society, Surabaya ada Surabaya Memory dan Surabaya Heritage Society, serta Komunitas Historia Indonesia yang banyak menjelajah ruang sejarah Jakarta.

Bagaimana praktik-praktik jelajah itu digiatkan dan sejauh mana dampaknya bagi kelestarian objek yang dijelajahi dan masyarakat yang bersinggungan dengannya? Sebuah analisis sederhana yang berangkat dari prinsip pendidikan orang dewasa dan paradigma wisata yang bertanggung jawab akan coba dituliskan. Tujuannya untuk menghadirkan sebuah model refleksi terhadap praktik jelajah yang sudah digiatkan, sehingga dapat memberikan inspirasi inovasi seterusnya ke depan.

Ternyata Sama Saja

Kemarin lusa, sebuah pertemuan forum lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada penanggulangan bencana di kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah selatan diadakan di salah satu kantor LSM. Sebelum pertemuan dimulai, yang mundur satu jam dari jadwal di undangan, beberapa teman dengan nada bercanda mengatakan, “Wah, jangan sampai karena ini kantor urusan hak asasi perempuan terus tidak bisa merokok, ya.” Para perokok pun berkumpul di teras, sambil merokok. Namun, ketika pertemuan dimulai, rokok (ter)bawa masuk. Kepulan asap rokok pun turut mengisi rapat serius yang membahas peran LSM dalam penanggulangan bencana, hingga rapat berakhir.

Berhemat dengan Bak Semen

Ubah Ancaman Jadi Peluang

“Bayangkan, 19 juta rupiah habis hanya untuk air,” kata Sukiman, tokoh warga muda di Dusun Deles, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Walaupun kawasan tersebut tampak hijau sejauh mata memandang, tetapi dapat dipahami memang bahwa tempat yang berketinggian rata-rata 1000 – 1.300 meter di atas permukaan laut itu tidak memiliki air semelimpah di kawasan yang lebih hilir. Akibatnya, setiap masuk musim kemarau, warga pedesaan di lereng tenggara Gunungapi Merapi itu harus bersiap menghadapi kekeringan. Tak hanya sebulan dua bulan, kekeringan itu mewujud pasti selama musim kemarau berlangsung, rata-rata 6 – 7 bulan lamanya, dari bulan April hingga Oktober; yang datang menghantui setiap tahunnya.

Hitung-hitungan di atas bukannya tanpa dasar. Warga pedesaan kaki gunung yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan penambang pasir tradisional itu tahu betul apa yang mereka perlukan untuk menghadapi yang mereka alami. Setidaknya, sebuah inisiatif muncul di satu RT (rukun tetangga) di Deles untuk menanggulangi ancaman kekeringan. RT tempat Sukiman berdiam itu terdiri atas 20 KK (kepala keluarga) dengan rata-rata anggota keluarga berjumlah 4 orang. Setiap KK memerlukan air sebanyak 230 liter per hari. Kebutuhan itu jika diperinci merupakan akumulasi dari beragam kebutuhan, mulai dari mandi dan cuci 100 liter, makan dan minum 60 liter, dan untuk ternak (rata-rata 3 ekor kambing dan 3 ekor sapi) sejumlah 70 liter air. Yup, tentu saja diperlukan air sebanyak 4600 liter untuk mencukupi kebutuhan di satu RT itu saja.

Jelas, air di banyak kawasan bukan lagi barang yang murah, justru makin mahal dan mungkin juga mewah. Untuk mendapatkan air sebanyak 5000 liter, warga harus keluar uang sejumlah Rp 150.000,00. Itu merupakan ukuran sebuah tanki. Jadi, selama 6 – 7 bulan musim kemarau, truk-truk tanki pengangkut air hilir mudik mengangkut air ke desa-desa di lereng Merapi sisi Klaten sudah menjadi pemandangan umum. “Namun, mereka hanya ada jika ada yang pesan,” urai Sukiman. “Pengusaha” pengangkut air itu sendiri sebenarnya juga warga desa setempat, yaitu beberapa orang yang memiliki truk. Mereka mengambil air di Ibukota Kecamatan Kemalang, sekitar 5 km dari tempat Sukiman tinggal. Air itu sebenarnya sangat murah, tak sampai puluhan ribu rupiah. Biaya transportasilah yang mahal, yang mencapai lebih dari seratus ribu rupiah. Bagaimana dengan air bantuan dari pemerintah kabupaten yang banyak diberitakan di surat kabar? “Sampai bulan puasa tahun ini saja truk tangki yang ngedrop air itu baru datang dua kali di dusun ini,” jawab Sukiman lepas. Jadi, bagaimanakah warga setempat selama ini mencukupi kebutuhan airnya selama musim kemarau? Ada beberapa tuk atau mata air kecil di sekitar desa yang masih mengalir airnya di musim kemarau. Namun, jumlahnya tetap tidak mampu mencukupi kebutuhan yang ada. Terlebih lagi, dengan masih maraknya penambangan pasir dengan alat berat di hulu Kali Woro menjadikan warga setempat khawatir sumber-sumber air yang ada semakin berkurang.

Kota Kota Kita

Kota-kota kita direncanakan dan dibangun cenderung hanya untuk dinikmati dari dalam mobil atau kendaraan bermotor serta gedung besar yang nyaman. Semuanya berjalan di atas kuasa mesin dan berjarak. Jadi, dimanakah letak habitus berperikemanusiaan bagi warga kota akan dapat mewujud?

Sejatinya ahli kota adalah sang pejalan kaki. Pejalan kaki tak hanya melihat, tetapi dia akan merasakan dan mengalami bentang kota secara nyata dan langsung; panas, hujan, kotor, bau, sentuh, beringas, dan sebagainya. Jadi, mampukah (baca: maukah) kita membangun tata perkotaan yang manusiawi.

*sedikit catatan menggugah yang teringat dari beberapa obrolan bersama kawan baik saia Marco Kusumawijaya.

Open Source Bukan Sekedar Gaya Hidup

Menegaskan Peran Pe-Linux Cewek di Indonesia

“Jika ada cewek yang pandai menggunakan komputer, dan bisa menjadi programmer, itu keren sekali,” begitu sebuah ungkapan yang mengemuka dalam diskusi siang itu. Tiga bulan lalu, sebuah tulisan di Majalah Tempo mewartakan bahwa jumlah wanita dalam dunia teknologi informasi memang sedikit, dan ini sudah gejala global. Dalam Google Summer of Code 2007, hanya ada empat persen perempuan dari sekitar 900 peserta dari 90 negara. Jerman sebagai salah satu negara terdepan dalam teknologi informasi pun mencatat hanya sekitar 15 persen saja jumlah perempuan dari seluruh tenaga kerja di bidang teknologi informasi. Badan Statistik Jerman mencatat pada tahun 2007 hanya sejumlah 17 persen perempuan yang mengambil studi teknik informasi di Jerman.

Namun, menarik, sebuah penelitian kecil pada tahun 2007 dilakukan oleh kelompok mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) mengenai kecenderungan minat antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam bidang teknologi informasi, khususnya sebagai programmer. Penelitian survei sederhana terhadap 60 responden mahasiswa, 30 laki-laki dan 30 perempuan, Fakultas Ilmu Komputer UI angkatan 2003 dan 2004 menunjukkan bahwa kecenderungan mahasiswa perempuan tidak menjadi programmer tidak terbukti. Separuh lebih responden perempuan menyatakan minatnya dalam bidang tersebut, disertai dengan kemampuan pemrograman yang diukur berdasarkan empat parameter.

Pertanyaannya, apakah kecenderungan seperti itu sudah menjadi gambaran umum dalam dunia teknologi informasi? Memang angka melek teknologi informasi di Asia semakin meningkat. Dari 100 orang yang disurvei pada tahun 2000, ada 6 pengguna internet, dan 3 di antaranya berada di Asia. Pada tahun 2006, dari 17 pengguna internet dunia, 11 di antaranya berada di Asia. Sayangnya, di tengah optimisme ini, kaum perempuan tetap kurang tampil, apalagi menduduki posisi penting dalam bidang teknis, termasuk teknologi informasi ini. Siti Nur Aryani (2003) menuliskan hanya ada sekitar 22 persen perempuan Asia yang memanfaatkan internet, Amerika Serikat sekitar 41 persen, Amerika Latin sekitar 38 persen, dan Timur Tengah sekitar 6 persen. Sementara, di Indonesia, menurut kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, diperkirakan hanya 24,14 persen perempuan yang memanfaatkan teknologi internet. Padahal, teknologi internet jelas sangat lekat dan diperlukan dalam dunia teknologi informasi open source. Jika seperti ini kondisinya, sekedar pelabelan “keren” kepada pegiat teknologi informasi perempuan tidak akan menyelesaikan masalah. Diskusi akan berakhir! Jelas ada banyak hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dan wajib diatasi daripada sekedar pencitraan itu.

Mencari Posisi Radio Komunitas dalam Penanggulangan Bencana

Tak ada lagi alasan untuk menyudutkan radio komunitas bahwa informasi yang disiarkannya tidak bisa dijamin keakuratan dan keaktualannya. Radio komunitas secara hukum telah diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan diperdalam di Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelanggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. Lembaga ini merupakan salah satu bentuk dari lembaga penyiaran, di samping bentuk-bentuk lembaga penyiaran yang lain, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan. Jadi, proses produksi dan penyiaran informasi dari sebuah radio komunitas juga mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik, tidak berbeda dengan proses jurnalistik yang terjadi di lembaga penyiaran lainnya.

Namun, menurut Direktur Pelaksana Daerah PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta Mukhotib MD yang telah sarat pengalaman dalam dunia penyiaran komunitas, tetap perlu ada identifikasi lebih dalam mengenai peran yang bisa diemban oleh radio komunitas dalam ranah penanggulangan bencana. Bagaimanapun, radio komunitas telah terbukti memiliki posisi yang kuat dan penting di masyarakat, baik dalam tahap mitigasi bencana, tanggap darurat, maupun dalam tahap pascabencana dan pemulihan. Apakah kemudian radio komunitas perlu diperkuat kedudukannya dalam konteks penanggulangan bencana dengan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan dan turunannya akhirnya dipandang tidaklah terlalu penting lagi. Hal itu menjadi salah satu pandangan yang terlontar dalam diskusi terbatas “Mencari Posisi Peran Radio Komunitas dalam Penanggulangan Bencana” yang diselenggarakan oleh COMBINE Resource Institution di Pendapa Karta Pustaka, 22 Februari 2008 lalu.

Pewarta Warga Menyikapi Bencana

Informasi apa saja yang harus diolah oleh radio komunitas dan bagaimana informasi itu disampaikan kepada masyarakat menjadi titik kunci pengidentifikasian peran radio komunitas dalam konteks penanggulangan bencana. Para pegiat radio komunitas sendiri ternyata telah melakukannya secara mandiri sejak lama. Sukiman, pegiat Radio Komunitas Lintas Merapi FM misalnya, radio komunitas yang ia kelola bersama warga desanya dapat berperan sebagai pusat kegiatan masyarakat, yang mampu membangun sendiri metode pendidikan kebencanaan bagi masyarakat. Radio komunitas yang terletak di Dusun Deles, Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten yang tepat berada di lereng tenggara Gunungapi Merapi itu berupaya menyampaikan informasi tanpa harus memiliki program siaran berita. Radio siaran komunitas ini hanya memiliki program siaran hiburan. Informasi dan berita mereka sampaikan di sela-sela program hiburan itu. Menurut Sukiman, hal ini dilakukan karena masyarakat desanya yang rata-rata hanya berprofresi sebagai petani dan penambang pasir itu cenderung tidak menyukai program berita. Padahal, berita-berita terkini, termasuk peringatan dini terhadap ancaman Gunungapi Merapi yang selalu dipantau oleh reporter Lintas Merapi FM itu, penting untuk diketahui oleh masyarakat, terutama para penambang pasir yang berada di daerah rawan bahaya di aliran Sungai Woro.

Omong Kosong Kemanusiaan, Omong Kosong Kebangsaan

Saya berkata mensitir Gandhi, Gandhi berkata, “My nasionalism is humanity.”
Pidato Presiden Soekarno (1 Juni 1945)

Richard Hermans, Direktur Erfgoed Nederland atau The Netherlands Institute for Heritage, pun beranjak keluar. “Perlu jeda sejenak”, sebuah ungkapan yang kemudian baru dimengerti oleh rekan-rekan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia bahwa dia ingin merokok. Walaupun rapat yang mendiskusikan rencana pengembangan pendidikan heritase pekan lalu itu diadakan di sebuah ruangan semi terbuka, tapi dengan santun dia mohon izin sejenak keluar untuk merokok. Tentu saja para perokok lain yang sedari tadi gelisah menahan candu nikotinnya pun turut bergegas menyusulnya. Juga ketika makan malam berlangsung, tradisi membiasakan warga Belanda untuk menikmati cerutu atau rokok dan kopi usai makan besar. Dengan santun, mereka pun mohon izin sejenak meninggalkan meja untuk merokok. Hanya sekali mereka minta izin, dan cukup singkat saja, di sela forum diskusi yang berlangsung seharian.

Awal pekan ini, sebuah diskusi yang diadakan sebuah majalah seni rupa diadakan di Bentara Budaya Yogyakarta (BBY). Cukup ramai, dihadiri oleh puluhan perupa, akademisi, dan mahasiswa. Tentu saja karena membahas tema hubungan antara perupa dan kurator. Belum menginjak tengah acara, Yuswantoro Adi, seorang perupa kawakan yang saat itu menjadi salah satu pembicara, mulai menyalakan dan menghisap rokok. Tak ayal, sekaan dikomando, kepulan-kepulan asap dari sela-sela peserta diskusi yang notabene para “junior”nya pun mulai menyusul bermunculan di ruang tertutup dan ber-AC itu. Tak hanya sekali putaran, tetapi seterusnya hingga forum usai yang berlangsung selama tiga jam malam itu. Tidak tahu, mungkin lupa atas anjuran tidak merokok oleh pengelola BBY pada awal acara.

Aichi EXPO 2005, pandangan tertarik memperhatikan salah satu sudut halaman yang luas nan bersih dalam arena Expo internasional tak jauh dari Nagoya, Jepang itu. Sekedar bak sampah. Namun, tak hanya satu, ada sebelas tempat sampah untuk jenis sampah yang berbeda. Ah, mungkin saja itu hanya muncul di arena pameran. Bisa jadi. Namun, sudah menjadi pemandangan umum di Jepang, paling tidak selalu ada tiga atau empat bak untuk menampung sampah dengan jenis sampah yang berbeda. Sampah di sana biasanya dipisahkan dalam kantong tersendiri; jenis bisa dibakar, tidak bisa dibakar, plastik, dan kaleng. Tak hanya tempatnya, jadwal pengumpulannya pun sudah demikian teratur. Sedemikian tertibnya, sebuah artikel di Harian Kompas pernah mengisahkan bingungnya seorang profesor Jepang saat akan membuang sampah di Jakarta, ketika dia hanya menjumpai satu wadah untuk menampung semua sampah.

Kampus Institut Teknologi Bandung pun memiliki maksud yang sama untuk mengelola sampah. Paling tidak ada dua atau tiga tempat sampah yang berdampingan, diletakkan di seantero sudut kampus, untuk sampah basah dan sampah kering, atau sampah organik dan anorganik. Hanya ada dua kasus yang tampak, kedua bak terisi penuh dengan sampah yang tercampur atau keduanya justru kosong sama sekali. Pemilihan sampah kering dan basah dengan penyediaan bak sampah yang berbeda seperti itu pun sudah diterapkan di beberapa kota di Indonesia. Kita biasa melihatnya dalam wujud bak sampah warna jingga untuk sampah kering dan biru untuk sampah basah. Jika di luar kampus, kasus yang terjadi pada bak sampah bertambah, selain penuh sampah bercampur dan kosong sama sekali dengan sampah menumpuk di sekelilingnya, sering bak sampahnya sendiri yang justru hilang. Sebuah acara jalan-jalan bersama berhadian mobil yang digelar Partai Golongan Karya di Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada awal Maret 2008 lalu pun membuktikan tempat sampah hanya jadi pajangan semata. Kawasan publik dan bersejarah itu ditinggalkan penuh sampah hingga hari berikutnya. Hmm, mengurus acara saja tidak becus, bagaimana bisa bermimpi mengurus negara?