Penyelamatan Pusaka Pascabencana

Upaya Menanamkan Isu Pelestarian dalam Pengurangan Risiko Bencana

Gempabumi yang mengguncang Sumatera Barat dan Jambi pada tanggal 30 September 2009 lalu cukup menimbulkan dampak yang luas. Laporan situasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dirilis oleh United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) pada tanggal 20 Oktober 2009 menerakan angka lebih dari 200.000 bangunan rusak berat atau rusak sedang di Sumatera Barat. Dari total 178.970 rumahtangga di Kota Padang, 76.045 bangunan di antaranya (atau 42%) mengalami kerusakan berat atau sedang. Sementara di Padang Pariaman keadaannya lebih parah, sebanyak 96% bangunan diberitakan rusak berat dan sedang; 83.463 bangunan dari 86.690. Kerusakan akibat gempa tersebut terkonsentrasi di 7 kabupaten/kota, meliputi Padang Pariaman (yang terparah), Kota Pariaman, Kota Padang, Agam, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, dan Pasaman. Dalam proses penanganan pascabencana, tahap tanggap darurat dengan pelaksanaan penyelamatan dan pencarian korban telah dilakukan. Pendataan kerusakan dan kebutuhan juga dilakukan, untuk segera memasuki tahap pemulihan awal dengan dimulainya rehabilitasi dan rekonstruksi per tanggal 1 November 2009. Namun, bagi kalangan pemerhati pusaka (heritage), ada sisi lain yang harus turut diperhatikan untuk ditangani dengan cara yang lebih seksama.

Cultural Heritage is not UNIX !!

Do you know that most of our cultural heritage are not UNIQUE. Maybe it is highly unusual or rare, but it is not the single instance. Do not make it as a proprietary heritage. Manage the heritage and its value as shared things. Cultural heritage is not UNIX !!

Jejak Ingatan di Antara Coretan

Langkah tegas satu bregada prajurit Ketanggung Kraton Yogyakarta menyeruak di sudut Balai Rukun Warga (RK) Kampung Kumendaman, Yogyakarta. Walaupun hanya mewujud sebagai mural di tembok kampung, kemunculannya mencoba untuk menjelaskan sejarah kampung tersebut bagi para pemirsanya. Kumendaman dahulu adalah kampung bagi para komandan atau pandega prajurit Kraton Yogyakarta. Ketika tim Jogja Mural Forum (JMF) yang digiatkan oleh perupa Samuel Indratma datang ke Kumendaman dalam rangka Proyek Seni Kampung Sebelah, warga dewasa pun menitipkan keinginan agar mural yang dikerjakan mengandung tema yang mengangkat ciri khas kampung. Jadilah mural itu dibuat pada bulan Mei 2007.

Sementara, kalangan muda Kampung Kumendaman mencoba memunculkan warna lain. Dalam ingatan mereka ketika mendiskusikan tema mural, muncul beberapa gagasan untuk melukiskan permasalahan lingkungan hidup sehari-hari. Hasilnya adalah beberapa mural sarat kritik sosial, seperti kebiasaan mabuk, kriminalitas jalanan, hingga pemasangan konblok yang menggusur ruang-ruang hijau dan resapan air.

Manajemen yang Tak Pernah Belajar

Mampukah Mengubah Citra dari Universitas Gerayangane Maling?

Paruh kedua tahun 2007 lalu, dua teman menuliskan kabar kehilangan sepeda di wilayah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) ke milis Bike2Work Yogyakarta. Ironisnya, satu dari sepeda yang hilang itu diparkir persis di samping pos satpam, dan satu lagi di depan mushola. Paruh pertama tahun 2008 juga diwarnai dengan hilangnya sepeda teman Bike2Work yang diparkir di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM. Masjid Kampus UGM juga menjadi tempat hilangnya sepeda teman. Sementara, kemudian beberapa kali aku mendengar kabar hilangnya sepeda di kompleks Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM. Sekitar lima kejadian hingga paruh awal tahun 2009 ini.

Robohnya Masjid Kami

Kronologi Pembongkaran Masjid Perak Kotagede

Pic. by Kanthil Kotagede (Febr 09)

“Robohnya Masjid Perak merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Barangkali ada beberapa pihak yang gembira, tetapi amat banyak yang tertegun, terperangah, bahkan menangis. Terdorong untuk mengabadikan peristiwa luar biasa itu dan sekaligus untuk meluruskan dan menghilangkan kesalahpahaman mengenainya maka ditulislah kisah yang sebenarnya terjadi.”

Awal tulisan Bapak H. Suhardjo MS, pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede, dan uraian lebih lanjut beliau dalam buku kecil “Kisah Robohnya Masjid Kebanggaan Kami” itu akan menjadi dasar utama penulisan artikel ini. Hasil diskusi tindak lanjut bersama rekan-rekan Kanthil Kotagede dan pegiat pelestarian pusaka lainnya pada Jumat (13/03) sore hingga malam kemarin di Kotagede akan melengkapi tulisan ini.

Aparatlah yang Harus Dididik!

Langkah Taktis Mengatasi Carut-Marut Pengelolaan Pusaka 1)

Senisono mungkin bisa menjadi penanda. Pemugaran dan pengambilalihan gedung yang pada masa Belanda merupakan Societeit de Vereeniging oleh Sekretariat Negara pada awal tahun 1990an itu menjadi pemicu awal pergerakan pelestarian pusaka (heritage) oleh kalangan terpelajar formal Yogyakarta. Aksi keprihatinan atas proses teknis yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya atas gedung yang setelah masa pendudukan Jepang berganti nama menjadi Balai Mataram, dan sempat digunakan sebagai tempat pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada November 1945, itu antara lain yang kemudian melahirkan Yogyakarta Heritage Society. Mungkin, selain oleh karena praktik itu adalah “pesanan” pusat, tak ada banyak hal yang bisa dilakukan saat itu dengan belum adanya peraturan khusus untuk perlindungan benda cagar budaya, selain Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238 ) tinggalan pemerintahan Hindia Belanda. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Yogyakarta mengaku sudah memberikan masukan teknis terhadap renovasi yang berlangsung, tetapi dimentahkan dalam penerapannya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pun tidak cukup mampu “menggigit” ketika terjadi perusakan situs Ratu Boko pada pertengahan dekade itu juga. Atas dasar kepentingan pemasangan sambungan kabel telekomunikasi, jalan yang diduga kuat merupakan jalan asli menuju kompleks yang hampir berusia seribu tahun itupun dibongkar. Pihak SPSP Yogyakarta pun sebenarnya hadir dalam pelaksanaan proyek. Namun, pihak pengelola proyek tetap tidak bersedia mengembalikannya ke kondisi semula karena alasan teknis pemasangan sambungan kabel telekomunikasi yang tidak dapat diubah lagi (Prihantoro, 1998).

Penjelajahan bagi Pelestarian

Tunggu selengkapnya di blog ini dalam xxx jam!

Pemuatannya diundur krn keburu nulis artikel  baru di atas ^^

Pengalaman mengelola jelajah pusaka di Kotagede telah membawa Kanthil Kotagede untuk mengambil peran langsung dalam proses pemugaran Pasar Kotagede yang bersejarah. Kejenuhan praktik wisata massal di Candi Borobudur pun membuat para pegiat pariwisata lokal yang juga penduduk setempat untuk mengembangkan wilayah penjelajahan ke desa-desa di sekitar candi yang selama ini terabaikan. Di Imogiri, Bantul, jelajah wisata pusaka pun digiatkan oleh penduduk lokalnya untuk bisa mendukung keberlangsungan industri batik yang sempat lumpuh setelah gempa Mei 2006 lalu.

Geliat aktivitas jelajah memang bukan barang baru. Biasanya dikelola oleh agen perjalanan wisata. Namun, beberapa tahun terakhir muncul beragam organisasi yang mencoba mengelola paket jelajah itu dengan pendekatan yang agak berbeda, yakni untuk pengetahuan dan pelestarian pusaka (heritage). Yogyakarta punya Jogja Heritage Society, Bandung dengan Bandung Trails dan Bandung Heritage Society, Surabaya ada Surabaya Memory dan Surabaya Heritage Society, serta Komunitas Historia Indonesia yang banyak menjelajah ruang sejarah Jakarta.

Bagaimana praktik-praktik jelajah itu digiatkan dan sejauh mana dampaknya bagi kelestarian objek yang dijelajahi dan masyarakat yang bersinggungan dengannya? Sebuah analisis sederhana yang berangkat dari prinsip pendidikan orang dewasa dan paradigma wisata yang bertanggung jawab akan coba dituliskan. Tujuannya untuk menghadirkan sebuah model refleksi terhadap praktik jelajah yang sudah digiatkan, sehingga dapat memberikan inspirasi inovasi seterusnya ke depan.

Ternyata Sama Saja

Kemarin lusa, sebuah pertemuan forum lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada penanggulangan bencana di kawasan Yogyakarta dan Jawa Tengah selatan diadakan di salah satu kantor LSM. Sebelum pertemuan dimulai, yang mundur satu jam dari jadwal di undangan, beberapa teman dengan nada bercanda mengatakan, “Wah, jangan sampai karena ini kantor urusan hak asasi perempuan terus tidak bisa merokok, ya.” Para perokok pun berkumpul di teras, sambil merokok. Namun, ketika pertemuan dimulai, rokok (ter)bawa masuk. Kepulan asap rokok pun turut mengisi rapat serius yang membahas peran LSM dalam penanggulangan bencana, hingga rapat berakhir.

Berhemat dengan Bak Semen

Ubah Ancaman Jadi Peluang

“Bayangkan, 19 juta rupiah habis hanya untuk air,” kata Sukiman, tokoh warga muda di Dusun Deles, Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Walaupun kawasan tersebut tampak hijau sejauh mata memandang, tetapi dapat dipahami memang bahwa tempat yang berketinggian rata-rata 1000 – 1.300 meter di atas permukaan laut itu tidak memiliki air semelimpah di kawasan yang lebih hilir. Akibatnya, setiap masuk musim kemarau, warga pedesaan di lereng tenggara Gunungapi Merapi itu harus bersiap menghadapi kekeringan. Tak hanya sebulan dua bulan, kekeringan itu mewujud pasti selama musim kemarau berlangsung, rata-rata 6 – 7 bulan lamanya, dari bulan April hingga Oktober; yang datang menghantui setiap tahunnya.

Hitung-hitungan di atas bukannya tanpa dasar. Warga pedesaan kaki gunung yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani dan penambang pasir tradisional itu tahu betul apa yang mereka perlukan untuk menghadapi yang mereka alami. Setidaknya, sebuah inisiatif muncul di satu RT (rukun tetangga) di Deles untuk menanggulangi ancaman kekeringan. RT tempat Sukiman berdiam itu terdiri atas 20 KK (kepala keluarga) dengan rata-rata anggota keluarga berjumlah 4 orang. Setiap KK memerlukan air sebanyak 230 liter per hari. Kebutuhan itu jika diperinci merupakan akumulasi dari beragam kebutuhan, mulai dari mandi dan cuci 100 liter, makan dan minum 60 liter, dan untuk ternak (rata-rata 3 ekor kambing dan 3 ekor sapi) sejumlah 70 liter air. Yup, tentu saja diperlukan air sebanyak 4600 liter untuk mencukupi kebutuhan di satu RT itu saja.

Jelas, air di banyak kawasan bukan lagi barang yang murah, justru makin mahal dan mungkin juga mewah. Untuk mendapatkan air sebanyak 5000 liter, warga harus keluar uang sejumlah Rp 150.000,00. Itu merupakan ukuran sebuah tanki. Jadi, selama 6 – 7 bulan musim kemarau, truk-truk tanki pengangkut air hilir mudik mengangkut air ke desa-desa di lereng Merapi sisi Klaten sudah menjadi pemandangan umum. “Namun, mereka hanya ada jika ada yang pesan,” urai Sukiman. “Pengusaha” pengangkut air itu sendiri sebenarnya juga warga desa setempat, yaitu beberapa orang yang memiliki truk. Mereka mengambil air di Ibukota Kecamatan Kemalang, sekitar 5 km dari tempat Sukiman tinggal. Air itu sebenarnya sangat murah, tak sampai puluhan ribu rupiah. Biaya transportasilah yang mahal, yang mencapai lebih dari seratus ribu rupiah. Bagaimana dengan air bantuan dari pemerintah kabupaten yang banyak diberitakan di surat kabar? “Sampai bulan puasa tahun ini saja truk tangki yang ngedrop air itu baru datang dua kali di dusun ini,” jawab Sukiman lepas. Jadi, bagaimanakah warga setempat selama ini mencukupi kebutuhan airnya selama musim kemarau? Ada beberapa tuk atau mata air kecil di sekitar desa yang masih mengalir airnya di musim kemarau. Namun, jumlahnya tetap tidak mampu mencukupi kebutuhan yang ada. Terlebih lagi, dengan masih maraknya penambangan pasir dengan alat berat di hulu Kali Woro menjadikan warga setempat khawatir sumber-sumber air yang ada semakin berkurang.

Kota Kota Kita

Kota-kota kita direncanakan dan dibangun cenderung hanya untuk dinikmati dari dalam mobil atau kendaraan bermotor serta gedung besar yang nyaman. Semuanya berjalan di atas kuasa mesin dan berjarak. Jadi, dimanakah letak habitus berperikemanusiaan bagi warga kota akan dapat mewujud?

Sejatinya ahli kota adalah sang pejalan kaki. Pejalan kaki tak hanya melihat, tetapi dia akan merasakan dan mengalami bentang kota secara nyata dan langsung; panas, hujan, kotor, bau, sentuh, beringas, dan sebagainya. Jadi, mampukah (baca: maukah) kita membangun tata perkotaan yang manusiawi.

*sedikit catatan menggugah yang teringat dari beberapa obrolan bersama kawan baik saia Marco Kusumawijaya.